DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 14 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Perlindungan Masyarakat; Koordinasi, Kerja sama dan Pelaporan; Pembinaan; Peran Serta Masyarakat; Pendanaan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibidang ketenteraman, ketertiban umum, meruapakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga perlu dirumuskan dalam kebijakan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimna dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Manjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lemaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5.Peraturan… SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT dan GUBERNUR SULAWESI BARAT MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan darah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5.Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Barat.
6.Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah situasi dan kondisis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tenteram, tertib, dan teratur sesuai kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
7.Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah Upaya dan kegiatan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
8.Pelindungan Masyarakat adalah segenap uapaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara… memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, serta membantu upaya pertahanan negara.
9.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan Masyarakat.
10.Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk beranggotakan aparatur Pelindungan Masyarakat dan warga masyarakat yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan Gubernur
11.Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Satgas Wasmatlitrik adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
13.Kabupaten adalah kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
b.Pelindungan Masyarakat;
c.koordinasi dan pelaporan;
d.pembinaan;
e.peran serta masyarakat;
f.kewajiban Pemerintah Daerah; dan
g.pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 3

(1)Gubernur melaksanakan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban
(2)Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Kabupaten;
2. b.penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur; dan
3. c.pembinaan PPNS
(3)Penyelenggaraan…
(3)Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjunjung tinggi norma adat dan norma sosial yang berlaku melalui pendekatan:
1. a.informatif;
2. b.dialogis; dan
3. c.persuasif.
(4)Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur mendelegasikan pelaksanaannya kepada Satpol PP dengan berkoordinasi dengan pihak terkait.

Pasal 4

(1)Penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum lintas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan pada:
1. a.gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terjadi lintas Kabupaten;
2. b.gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terjadi pada sarana dan prasarana milik atau menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
3. c.gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dampaknya lintas kabupaten.
(2)Penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:
1. a.deteksi dan cegah dini;
2. b.pembinaan dan penyuluhan;
3. c.patroli;
4. d.pengamanan;
5. e.pengawalan;
6. f.penertiban; dan
7. g.penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
(3)Pelaksanaan penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.tahapan;
2. b.kelengkapan; dan
3. c.bantuan personel.
(4)Bantuan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan apabila gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi dengan melibatkan:
1. a.kepolisian republic Indonesia di Daerah;
2. b.tentara nasional Indonesia di Daerah; dan/atau
3. c.lembaga teknis terkait.
(5)Ketentuan…
(5)Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan.
(6)Pengaturan lebih lanjut mengenai penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 5

(1)Penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan untuk menciptakan kondisi tertib.
(2)Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.tertib tata ruang;
2. b.tertib jalan;
3. c.tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
4. d.tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
5. e.tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
6. f.tertib lingkungan;
7. g.tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
8. h.tertib bangunan;
9. i.tertib sosial;
10. j.tertib kesehatan;
11. k.tertib tempat hiburan dan keramaian;
12. l.tertib peran serta masyarakat;
13. m.tertib penanganan penyampaian pendapat di muka umum;
14. n.tertib pendidikan; dan
15. o.tertib lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur.

Pasal 6

Dalam mewujudkan tertib tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, setiap orang dan/atau badan usaha harus:

a.menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b.mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
c.memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; dan
d.memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 7

(1)Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi…
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penghentian sementara kegiatan;
3. c.penghentian sementara pelayanan umum;
4. d.penutupan lokasi;
5. e.pencabutan izin;
6. f.pembatalan izin;
7. g.pembongkaran bangunan;
8. h.pemulihan fungsi ruang; dan/atau
9. i.mengganti kerusakan atau mengembalikan pada keadaan semula dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 8

Untuk mewujudkan tertib jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, Satpol PP menegakkan:

a.larangan terkait penggunaan jalan; dan
b.kewajiban bagi pengguna jalan.

Pasal 9

(1)Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan terhadap setiap orang yang:
1. a.mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum;
2. b.menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan/atau barang bekas bangunan di jalan atau trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 24 jam;
3. c.membuat, memasang, mengubah fungsi, memindahkan, dan/atau merusak prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
4. d.melakukan perbuatan yang dapat mengganggu berfungsinya ruang lalu lintas jalan, pot bunga, tanda batas persil, pipa dan besi saluran air, hydrant, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak berwenang;
5. e.menggelar lapak dagangan, mendirikan warung tenda, warung semi permanen, atau sejenisnya dan berdagang di trotoar;
6. f.menempatkan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari lamanya dan mengecat kendaraan, tambal ban di bahu jalan dan trotoar;
7. g.melakukan sesuatu hal yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
8. h.membongkar atau memuat barang di jalan, bahu jalan dan trotoar;
9. i.menggunakan trotoar dan bahu jalan sebagai tempat parker kendaraan yang dapat mengganggu pengguna jalan;
10. j.memasang billboard/papan reklame pada tiang yang terdapat di atas trotoar sehingga mengganggu pejalan kaki dan menutup jarak pandang pengendara;
11. k.melaksanakan…
12. k.melaksanakan kegiatan dengan menutup sebagian atau seluruh ruas jalan dan memasang rambu lalu lintas;
13. l.memasang portal tanpa izin;
14. m.menimbun, meletakkan material dan batuan di atas trotoar, jembatan, badan jalan, bahu jalan dan parit, kecuali kegiatan proyek;
15. n.melakukan balapan atau ketangkasan dengan menggunakan kendaraan di jalan tanpa izin;
16. o.melakukan penjemuran barang, produk pertanian dan perkebunan di bahu jalan;
17. p.mengemudikan kendaraan gerobak sapi/delman dan sejenisnya yang membiarkan kotoran hewannya berceceran di jalan; dan/atau
18. q.menggembalakan atau membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di jalan yang dapat mengganggu pengguna jalan.
(2)Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian kegiatan;
4. d.tindakan pembongkaran;
5. e.mengembalikan ke tempat semula jika memindahkan; dan/atau
6. f.mengganti kerusakan atau mengembalikan pada keadaan semula dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 10

(1)Kewajiban bagi pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, yaitu:
1. a.setiap orang pengguna lalu lintas umum berkewajiban menggunakan jalur lalu lintas;
2. b.setiap pejalan kaki berkewajiban berjalan di atas trotoar apabila jalan telah dilengkapi trotoar;
3. c.setiap orang berkebutuhan khusus berkewajiban berjalan di jalan yang dibuat dan diperuntukkan bagi orang berkebutuhan khusus apabila fasilitas telah disediakan;
4. d.setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan berkewajiban melalui rambu penyeberangan atau jembatan penyeberangan apabila jalan telah dilengkapi rambu penyeberangan atau jembatan penyeberangan; dan
5. e.setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan/atau mencegah hal yang merintangi, membahayakan keamanandan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana transportasi jalan.
(2)Dalam hal tidak terdapat trotoar, rambu penyeberangan atau jembatan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, setiap pejalan kaki berkewajiban memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
(3)Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11…

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014