DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 14 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai Pedoman: a. Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri; b. Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan RPIP; dan c. Pelaku industri dan masyarakat dalam membangun sektor industri.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020-2040.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Saat ini, isu utama, urgen dan kekinian berkaitan dengan permasalahan pembangunan di sektor perindustrian adalah bagaimana mengatasi dan mengurai permasalahan pembangunan industri seperti masih lemahnya daya saing industri nasional, belum kuat dan belum dalamnya struktur industri nasional, masih terkonsentrasinya kegiatan industri di Pulau Jawa, dan belum optimalnya regulasi pemerintah dalam mendukung kemajuan sektor industri.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat
3.Kabupaten adalah Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
8.Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
9.Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPIP adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri provinsi untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
10.Industri Unggulan adalah industri yang ditetapkan menjadi prioritas yang berperan penting sebagai penggerak utama (prime mover) pertumbuhan perekonomian di Daerah.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI A. Kondisi Daerah

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai Pedoman:

a.Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri;
b.Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan RPIP; dan
c.Pelaku industri dan masyarakat dalam membangun sektor industri.

Pasal 3

RPIP diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepentingan nasional;
b.demokrasi ekonomi;
c.kepastian berusaha;
d.pemerataan persebaran;
e.persaingan usaha yang sehat; dan
f.keterkaitan industri.

Pasal 4

RPIP bertujuan untuk:

a.menata potensi sumber daya industri Daerah Provinsi;
b.menentukan sasaran, strategi, dan rencana aksi pembangunan industri Daerah Provinsi;
c.mewujudkan industri Daerah Provinsi yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
d.mewujudkan pemerataan pembangunan industri provinsi guna memperkuat ekonomi Daerah Provinsi dan memperkokoh ketahanan nasional; dan
e.meningkatkan kemakmuran dan kesadaran masyarakat Daerah Provinsi secara merata dan berkeadilan.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.industri unggulan provinsi;
b.jangka waktu;
c.pelaksanaan;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.pembiayaan; dan
f.peran aktif masyarakat

Pasal 6

Industri unggulan dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya nasional di Daerah.

Pasal 7

(1)Industri Unggulan yang menjadi prioritas dalam RPIP, yaitu :
1. a.industri pengolahan kakao;
2. b.industri pengolahan kelapa;
3. c.industri pengolahan kopi;
4. d.industri pengolahan tekstil dan tenun;
5. e.industri pengolahan gula aren; dan
6. f.industri pengolahan ikan.
(2)Selain Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan industri lain yang potensial.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI SULAWESI BARAT A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Pasal 8

(1)RPIP ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2020- 2040.
(2)RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun.
(3)Dalam hal terjadi perubahan kebijakan industri dalam RPJPD, RPJMD, RTRW dan/atau RIPIN, RPIP dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu.

Pasal 9

(1)RPIP sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) memuat:
1. a.pendahuluan; b.gambaran kondisi Daerah Provinsi;
2. c.visi dan misi pembangunan serta tujuan dan sasaran pembangunan industri; d.strategi dan program pembangunan industri; dan
3. e.penutup.
(2)RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENUTUP Dokumen Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sulawesi Barat Tahun 2020-2040 mengacu dan berpedoman pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional (KIN) dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri nasional “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri Provinsi.
(2)Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
(3)Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

(1)Pengembangan industri unggulan Provinsi harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
(2)Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat dalam upaya akses kesempatan kerja pada industri unggulan Provinsi.
(3)Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah dengan industri unggulan Provinsi skala besar.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…