DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 108

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang jasa konstruksi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya sebagai berikut, Diatur tentang kewenangan daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi; kebijakan khusus jasa konstruksi; sistem manajemen keselamatan konstruksi; pembinaan; pengawasan; pemantauan dan evaluasi; pendanaan, dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5.Perangkat… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi
7.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
8.Badan Usaha Jasa Konstruksi adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
9.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan, atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta keJengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
10.Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukurn, atau badan badan lainnya yang mempekerjakan Pekerja pada Jasa Konstruksi dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
11.Pengguna Jasa adalah orang perorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
12.Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan usanhanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
13.Subpenyedia Jasa Konstruksi adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa Konstruksi.
14.Pekerja Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja pada proyek Jasa Konstruksi dengan menerima gaji atau upah.
15.Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
16.Kerja Sama Operasi adalah adalah kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab berdasarkan kesepakatan tertulis.
17.Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.
18.Rencana Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat elemen SMKK yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen Kontrak.
19.Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RMPK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat uraian metode pekerjaan, rencana inspeksi dan pengujian, serta pengendalian Subpenyedia Jasa dan pemasok, dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.
20.Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKPPL adalah dokumen telaah tentang keselamatan konstruksi yang memuat rona lingkungan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang merupakan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
21.Rencana… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
21.Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan yang selanjutnya disingkat RMLLP adalah dokumen telaah tentang keselamatan konstruksi yang memuat analisis, kegiatan dan koordinasi manajemen lalu lintas.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Daerah dalam penyelenggaran Jasa Konstruksi;
b.kebijakan khusus Jasa Kontruksi;
c.SMKK;
d.kegagalan bangunan;
e.jaminan sosial ketenagaankerjaan pada sektor usaha Jasa Konstruksi;
f.pembinaan;
g.pemantauan dan evaluasi;
h.pengawasan; dan
i.pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 3

(1)Kewenangan Pemerintah Daerah pada sub-urusan Jasa Konstruksi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat meliputi:
1. a.penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan
2. b.penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.
(2)Sub urusan Jasa Konsuksi sebaaimana dimaksud pada aat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
(3)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.

Pasal 4

(1)Gubernur melakukan fasilitasi pelatihan tenaga ahli Konstruksi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah yang membidangi sub- urusan Jasa Konstruksi.
(2)Fasilitasi… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyediaan sarana dan prasarana;
2. b.sosialisasi;
3. c.desiminasi;
4. d.peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
5. e.pendampingan.
(3)Pelatihan tenaga ahli konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan dan pendidikan, asosiasi profesi, dan instansi pemerintah lain yang terkait.

Pasal 5

(1)Gubernur menyelenggarakan pelatihan tenaga ahli konstruksi melalui Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun.
(2)Pelatihan tenaga ahli konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan standar kompetensi kerja yang dibutuhkan oleh Daerah.
(3)Kebutuhan standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun Dinas dan disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 6

(1)Pelatihan tenaga ahli konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan pada bidang keahlian, diantaranya:
1. a.arsitektur;
2. b.sipil;
3. c.mekanikal; dan/atau
4. d.keahlian lainnya sesuai kebutuhan.
(2)Dalam melaksanakan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat bekerja sama dengan instansi atau lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja.
(3)Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Gubernur melakukan fasilitasi penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah.
(2)Penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi meliputi tahapan:
1. a.identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi;
2. b.pengumpulan… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
3. b.pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi;
4. c.analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi; dan
5. d.pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri.
(3)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi yang dikelola oleh pemerintah pusat.

Pasal 8

(1)Gubernur mengembangkan dan mengelola sistem informasi bidang jasa konstruksi di Daerah melalui Dinas.
(2)Pengembangan dan pengelolaan system informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyediaan data dan informasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi yang dikelola oleh pemerintah pusat.
(3)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mengenai:
1. a.data dasar badan usaha;
2. b.data dasar tenaga kerja;
3. c.tenaga kerja ahli dan tenaga ahli terampil badan usaha;
4. d.daftar hitam badan usaha;
5. e.data dan informasi lembaga sertifikasi profesi;
6. f.data dan informasi lembaga sertifikasi badan usaha;
7. g.data dan informasi ketersediaan/penggunaan material dan peralatan;
8. h.data dan informasi tertib penyelenggaraan konstruksi;
9. i.data dan informasi kecelakaan kerja proyek konstruksi; dan
10. j.data dan informasi kegagalan bangunan/konstruksi.

Pasal 9

(1)Gubernur dapat memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung konektivitas sistem informasi Jasa Konstruksi untuk kepentingan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
(2)sarana dan prasarana sistem informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan dan terintegrasi dengan sistem informasi yang diselenggarakan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota di Daerah.

BAB III

KEBIJAKAN KHUSUS JASA KONSTRUKSI

Pasal 10

(1)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1), Gubernur dapat mengembangkan kebijakan khusus Pembinaan Jasa Konstruksi, yang meliputi:
1. a.kerja sama operasi Penyedia Jasa Konstruksi luar Daerah dengan Penyedia Jasa Konstruksi di Daerah; dan/atau
2. b.penggunaan Subpenyedia Jasa Konstruksi di Daerah.
(2)Penetapan kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan ketentuan:
1. a.pendanaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
2. b.pekerjaan konstruksi mempunyai kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang.

Pasal 11

(1)Setiap Penyedia Jasa Konstruksi luar Daerah yang melaksanakan pengadaan Jasa Konstruksi di Daerah melakukan Kerja Sama Operasi.
(2)Kerja Sama Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Penyedia Jasa Konstruksi di Daerah.
(3)Kerja Sama Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
1. a.Penyedia Jasa Konstruksi kualifikasi menengah luar Daerah dengan Penyedia Jasa Konstruksi kualifikasi menengah Daerah;
2. b.Penyedia Jasa Konstruksi kualifikasi menengah luar Daerah dengan Penyedia Jasa Konstruksi kualifikasi kecil Daerah.
(4)Kerja Sama Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil luar Daerah dengan Penyedia Jasa Kosntruksi kualifikasi usaha kecil di Daerah.
(5)Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Penyedia Jasa Konstruksi wajib memenuhi persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.

Isi peraturan

Teks108PDFHirarki

Memuat teks peraturan…