dalam PERDA ini diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas Laporan Keaungan.
Memuat teks peraturan…
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.
BAB I
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (ayat)1 huruf a Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :a. Pendapatan Rp. 554.240.279.731,41 b. Belanja Rp. 590.163.811.677,29 Surplus/defisit (Rp. 35.923.531.944,88) c. Pembiayaan - Penerimaan Rp. 59.884.224.801,24 - Pengeluaran Rp. 739.663.239,00 Pembiayaan Neto Rp. 59.144.561.562,24 Surplus/defisit Rp. 2 3.221.029.617,36
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp. 24.442.049.703,59) dengan rincian sebagai berikut :a. Anggaran pendapatansetelah perubahan Rp. 578.682.329.436,00 b. Realisasi Rp. 554.240.279.732,41 Selisih lebih/(kurang) (Rp. 24.442.049.703,59)
Uraian lebih lanjut anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,terdiri dari : Lampiran 1 : Laporan realisasi anggaran. Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi. Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusanpemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan. Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,program dan kegiatan. Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangkapengelolaan keuangan negara. Lampiran 1.5 : Daftar piutang daerah. Lampiran 1.6 : Daftar penyertaan modal (invetarisasi) daerah. Lampiran 1.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asettetap daerah. Lampiran 1.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asetlainnya. Lampiran 1.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikansampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya. Lampiran 1.10 : Daftar dana cadangan daerah.dan Lampiran 1.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. Pasal 7 Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut daripertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Mamujupada tanggal 28 September 2010GUBERNUR SULAWESI BARAT, H. ANWAR ADNAN SALEH Diundangkan di Mamujupada tanggal 28 September 2010SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, H. M. ARSYAD HAFID LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 04
Membuka PDF…