DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 tertuang dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2020 sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
7.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
8.Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
9.Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
10.Ekuitas adalah selisih antara total aset dengan total kewajiban.
11.Saldo Anggaran Lebih selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)/Sisa kurang pembiayaan anggaran tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
12.Perubahan APBD adalah upaya Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan rencana keuangan dengan perkembangan yang terjadi.

Pasal 2

Pasal 3

(1)Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
1. a.laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2020;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih Tahun Anggaran 2020;
3. c.neraca pemerintah daerah per 31 Desember 2020;
4. d.laporan operasional Tahun Anggaran 2020;
5. e.laporan arus kas Tahun Anggaran 2020;
6. f.laporan perubahan ekuitas Tahun Anggaran 2020; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
1. b.berdasarkan ...

Pasal 4

Laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.2.005.530.335.280,15 (Dua Triliun Lima Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah Lima Belas Sen) yang berarti 101,25% (seratus satu koma dua puluh lima persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.980.804.265.511,48 (Satu Triliun Sembilan Ratus Delapan Puluh Milyar Delapan Ratus Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah Koma Empat Puluh Delapan Sen);
b.realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.1.989.564.784.560,66 (Satu Triliun Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah Koma Enam Puluh Enam Sen) yang berarti 96,19% (sembilan puluh enam koma sembilan belas persen) dari APBD-P Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.2.068.442.011.023,51 (Dua Triliun Enam Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Sebelas Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah Koma Lima Puluh Satu Sen);
c.berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat defisit anggaran Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.15.965.550.719,49 (Lima Belas Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah Koma Empat Puluh Sembilan Sen) yang berarti -18,22% (minus delapan belas koma dua puluh dua persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar minus Rp.87.637.745.512,03 (Minus Delapan Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah Koma Nol Tiga Sen);
d.pembiayaan untuk menutupi Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah sebesar Rp.87.227.147.124,03 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah Koma Nol Tiga Sen); dan
e.berdasarkan defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat SiLPA sebesar Rp.103.192.697.843,52 (Seratus Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah Koma Lima Puluh Dua Sen).

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

a.SAL Awal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.97.892.859.368,03 (Sembilan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah Koma Nol Tiga Sen);
e.berdasarkan ...
b.berdasarkan SAL awal sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp.97.892.859.368,03 (Sembilan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah Koma Nol Tiga Sen);
c.SiLPA Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebesar Rp.103.192.697.843,52 (Seratus Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah Koma Lima Puluh Dua Sen); dan
d.terdapat SAL Akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.103.192.697.843,52 (Seratus Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah Koma Lima Puluh Dua Sen).

Pasal 6

Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

a.jumlah aset sebesar Rp.2.975.668.445.618,43 (Dua Triliun Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah Koma Empat Puluh Tiga Sen);
b.jumlah kewajiban sebesar Rp.182.391.164.367,67 (Seratus Delapan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Tujuh Sen); dan
c.jumlah ekuitas sebesar Rp.2.793.277.281.250,76 (Dua Triliun Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah Koma Tujuh Puluh Enam Sen).

Pasal 7

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

a.pendapatan operasional Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.2.028.120.020.479,65 (Dua Triliun Dua Puluh Delapan Miliar Seratus Dua Puluh Juta Dua Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Koma Enam Puluh Lima Sen);
b.beban operasional Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.942.002.723.344,31 (Satu Triliun Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Miliar Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah Koma Tiga Puluh Satu Sen);
c.berdasarkan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Defisit dari kegiatan Non Operasional sebesar Rp.3.060.840.440,26 (Tiga Miliar Enam Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah Koma Dua Puluh Enam Sen);
d.beban luar biasa sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah); dan
d.surplus ...
e.berdasarkan defisit dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, beban luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat surplus Laporan Operasional Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.83.006.456.695,08 (Delapan Puluh Tiga Miliar Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Nol Delapan Sen).

Pasal 8

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

a.jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp.363.241.959.979,19 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Koma Sembilan Belas Sen);
b.jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp.348.776.409.259,70 (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah Koma Tujuh Puluh Sen);
c.jumlah Arus Kas Bersih dari aktivitas Pembiayaan sebesar minus Rp.9.165.712.244,00 (Sembilan Miliar Seratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah);
d.jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp.3.298.557.273,17 (Tiga Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Koma Tujuh Belas Sen);
e.saldo Awal kas di BUD Rp.97.892.859.368,03 (Sembilan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah Koma Nol Tiga Sen); dan
f.saldo Akhir kas di BUD Rp.106.491.255.116,69 (Seratus Enam Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Enam Belas Rupiah Koma Enam Puluh Sembilan Sen).

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.ekuitas Awal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.2.728.198.134.866,92 (Dua Triliun Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Koma Sembilan Puluh Dua Sen);
b.tidak terdapat penyesuaian Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2020;
c.berdasarkan ekuitas awal Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan penyesuaian Ekuitas Awal tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2020 setelah Penyesuaian sebesar Rp.2.728.198.134.866,92 (Dua Triliun Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Koma Sembilan Puluh Dua Sen); pembiayaan ...
d.surplus laporan operasional Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, sebesar Rp.83.006.456.695,08 (Delapan Puluh Tiga Miliar Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah Koma Nol Delapan Sen);
e.koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas sebesar minus Rp.17.927.310.311,24 (Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah Koma Dua Puluh Empat Sen); dan
f.berdasarkan ekuitas awal Tahun Anggaran 2020 setelah penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, surplus Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf d, Koreksi yang langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf e, terdapat ekuitas akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.2.793.277.281.250,76 (Dua Triliun Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah Koma Tujuh Puluh Enam Sen).

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi APBD, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.

Pasal 11

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilampiri juga dengan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik daerah.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…