DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

(2)Laporan ...

7.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
8.Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
9.Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
10.Ekuitas adalah selisih antara total aset dengan total kewajiban.
11.Saldo Anggaran Lebih selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)/Sisa kurang pembiayaan anggaran tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
12.Perubahan APBD adalah upaya Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan rencana keuangan dengan perkembangan yang terjadi.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 tertuang dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1)Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
1. a.laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih Tahun Anggaran 2021;
3. c.neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021;
4. d.laporan operasional Tahun Anggaran 2021;
5. e.laporan arus kas Tahun Anggaran 2021;
6. f.laporan perubahan ekuitas Tahun Anggaran 2021; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Pasal 4

Laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp2.024.671.075.786,41 (Dua triliun dua puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah koma empat puluh satu sen) yang berarti 100,99% (seratus koma sembilan puluh sembilan persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.004.881.059.905,00 (Dua triliun empat milyar delapan ratus delapan puluh satu juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima rupiah);
b.realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.986.339.100.172,19 (Satu triliun sembilan ratus delapan puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus ribu seratus tujuh puluh dua rupiah koma sembilan belas sen) yang berarti 84,10% (Delapan puluh empat koma sepuluh persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.361.848.733.892,00 (Dua triliun tiga ratus enam puluh satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus ratus sembilan puluh dua rupiah);
c.berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat defisit anggaran Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp38.331.975.614,22 (Tiga puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah koma dua puluh dua sen) yang berarti -10,74% (Minus sepuluh koma tujuh puluh empat persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar minus Rp356.967.673.987,00 (Tiga ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
d.pembiayaan untuk menutupi Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah sebesar Rp131.967.673.987,52 (Seratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah koma lima puluh dua sen); dan
e.berdasarkan defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat SiLPA sebesar Rp170.299.649.601,74 (Seratus tujuh puluh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus satu rupiah koma tujuh puluh empat sen).
a.pendapatan ...

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

a.SAL Awal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp103.192.697.843,52 (Seratus tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah koma lima puluh dua sen);
b.berdasarkan SAL awal sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp103.192.697.843,52 (Seratus tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah koma lima puluh dua sen);
c.SiLPA Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebesar Rp170.299.649.601,74 (Seratus tujuh puluh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus satu rupiah koma tujuh puluh empat sen); dan
d.terdapat SAL Akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp170.299.649.601,74 (Seratus tujuh puluh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus satu rupiah koma tujuh puluh empat sen).

Pasal 6

Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

a.jumlah aset sebesar Rp3.149.095.572.686,30 (Tiga triliun seratus empat puluh sembilan miliar sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah koma tiga puluh sen);
b.jumlah kewajiban sebesar Rp241.015.054.001,06 (dua ratus empat puluh satu miliar lima belas juta lima puluh empat ribu satu rupiah koma nol enam sen); dan
c.jumlah ekuitas sebesar Rp2.908.080.518.685,25 (Dua triliun sembilan ratus delapan miliar delapan puluh juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah koma dua puluh lima sen).

Pasal 7

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

f.saldo ...
a.pendapatan operasional Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.076.058.253.158,68 (Dua triliun tujuh puluh enam miliar lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah koma enam puluh delapan sen);
b.beban operasional Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.868.269.293.503,81 (Satu triliun delapan ratus enam puluh delapan miliar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga rupiah koma delapan puluh satu sen);
c.berdasarkan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Defisit dari kegiatan Non Operasional sebesar Rp114.662.848.256,36(Seratus empat belas miliar enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah koma tiga puluh enam sen);
d.beban luar biasa sebesar Rp2.647.108.868,00 (Dua miliar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah ); dan
e.berdasarkan defisit dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, beban luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat surplus Laporan Operasional Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp90.479.002.530,51 (Sembilan puluh miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ribu lima ratus tiga puluh rupiah koma lima puluh satu sen).

Pasal 8

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

a.jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp440.649.573.381,64 (Empat ratus empat puluh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah koma enam puluh empat sen);
b.jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp402.317.597.767,42 (Empat ratus dua miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah koma empat puluh dua sen);
c.jumlah Arus Kas Bersih dari aktivitas Pembiayaan sebesar Rp28.774.976.144,00 (Dua puluh depalan miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh empat rupiah);
d.jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar minus Rp3.408.355.582,17 (Tiga miliar empat ratus delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah koma tujuh belas sen);
e.saldo Awal kas di BUD Rp106.491.255.116,69 (Seratus enam miliar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus enam belas rupiah koma enam puluh sembilan sen ); dan Pasal 11 ...
f.saldo Akhir kas di BUD Rp170.189.851.292,74 (Seratus tujuh puluh miliar seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah koma tujuh puluh empat sen ).

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

a.ekuitas Awal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.793.277.281.250,76 (Dua triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah koma tujuh puluh enam sen);
b.tidak terdapat penyesuaian Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2021;
c.berdasarkan ekuitas awal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan penyesuaian Ekuitas Awal tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2021 setelah Penyesuaian sebesar Rp2.793.277.281.250,76 (Dua triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah koma tujuh puluh enam sen);
d.surplus laporan operasional Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, sebesar Rp90.479.002.530,51 (Sembilan puluh miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ribu lima ratus tiga puluh rupiah koma lima puluh satu sen );
e.koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas sebesar Rp24.324.234.903,98 (Dua puluh empat miliar tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga rupiah koma sembilan puluh delapan sen); dan
f.berdasarkan ekuitas awal Tahun Anggaran 2021 setelah penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, surplus Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf d, Koreksi yang langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf e, terdapat ekuitas akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.908.080.518.685,25 (Dua triliun sembilan ratus delapan miliar delapon puluh juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah koma dua puluh lima sen).

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi APBD, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.

h.Lampiran ...

Pasal 11

Selain Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…