DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bantuan Hukum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin; Hak dan Kewajiban; Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin; Penyaluran Dana Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin; Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi ASN; Pelaporan; Larangan; Pengawasan; Pendanaan; Sanksi Pidana; dan Ketentuan Penutup a. mewujudkan hak warga Negara sesuai prinsip persamaan kedudukan dalam hukum; dan b. menjamin bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh Penerima Bantuan Hukum.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian bantuan hukum merupakan perwujudan akses kesetaraan terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik.
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemerintah memberikan penghargaan dan pengukuhan Pegawai ASN berupa Bantuan Hukum kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Manjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang... SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Dan GUBERNUR SULAWESI BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6.Penerima Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin adalah orang atau kelompok orang miskin.
7.Penerima Bantuan Hukum Bagi ASN adalah pegawai negeri sipil dan pengawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah daerah.
8.Pemberi...
8.Pemberi Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan.
9.Pemberi Bantuan Hukum Bagi ASN adalah Biro Hukum.
10.Pemohon Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
11.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
14.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah daerah provinsi untuk membiayai pelaksanaan bantuan Hukum.
15.Standar Biaya Pelaksanaan Bantuan Hukum adalah standar biaya yang telah diusulkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan disetujui oleh Menteri yang membidangi keuangan sehingga dapat menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum.
16.Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di Daerah.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Sulawesi Barat.
18.Instansi vertikal adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan bantuan hukum di Daerah.
19.Biro hukum adalah unit kerja pada sekretariat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang hukum.
20.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

a.mewujudkan hak warga Negara sesuai prinsip persamaan kedudukan dalam hukum; dan
b.menjamin bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 3

Sasaran pemberian bantuan hukum diberikan kepada:

a.orang atau kelompok orang miskin; dan
b.ASN.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin;
b.hak dan kewajiban;
c.tata cara pemberian Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin;
d.penyaluran dana Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin;
e.penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi ASN;
f.pelaporan;
g.larangan;
h.pengawasan; dan
i.pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi orang miskin untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dalam bentuk fasilitasi anggaran.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum pidana, perdata dan tata usaha Negara.
(3)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk Litigasi dan/atau Non Litigasi.
(4)Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilakukan dengan cara:
1. a.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
2. b.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di pengadilan; atau
3. c.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di pengadilan tata usaha negara.
(5)Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi sebaimana dimaksud pada ayat
(3)meliputi kegiatan:
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi;
6. f.negosiasi;
7. g.pemberdayaan masyarakat;
8. h.pendampingan diluar pengadilan; dan/atau
9. i.drafting dokumen hukum.
(6)Fasilitasi...
(6)Fasilitasi anggaran Bantuan Hukum sebagaimana pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pemberian Bantuan Hukum kepada penerima bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Biro Hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Pemberi Bantuan Hukum sebaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum bagi Orang Miskin berhak:

a.melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d.menerima anggaran dari APBD untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
g.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum bagi Orang Miskin berkewajiban untuk:

a.melaporkan kepada Gubernur tentang program Bantuan Hukum;
b.melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
c.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a;
d.menjaga...
d.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
e.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang- undangan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum bagi Orang Miskin berhak:

a.mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN

Pasal 5

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN

Pasal 5

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023