DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai Hak-Hak Perempuan, Bentuk-Bentuk Kekerasan, Pencegahan, Pelayanan, Perlindungan, dan Pemulihan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa di wilayah Provinsi Sulawesi Barat masih terdapat kekerasan, penelantaran, dan diskriminasi terhadap kaum perempuan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga perlu adanya upaya pencegahan dan perlindungan secara terpadu;
b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Daerah berkewajiban melindungi masyarakat dan mewujudkan pemerataan dan keadilan, maka untuk mewujudkan perlindungan, hak-hak dan kesejahteraan perempuan diperlukan landasan hukum berupa Peraturan Daerah;
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indionesia Nomor 3277);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 2 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
11.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
12.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Pembentukan Pusat Informasi dan Konsultasi Bagi Perempuan Penyandang Cacat;
13.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 50); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT dan GUBERNUR SULAWESI BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5.Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
6.Diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk megurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan- kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.
7.Segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan adalah segala bentuk diskriminasi yang meliputi dimensi wilayah (daerah bencana, daerah konflik, daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah terpencil, dan lainnya), dimensi usia (usia produktif, usia lanjut, dan lainnya), dan dimensi khusus (penyandang cacat, tenaga kerja, dan lainnya).
8.Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan mengabaikan hak asasi perempuan.
9.Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
10.Penghapusan kekerasan terhadap perempuan adalah jaminan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya kekerasan, menindak pelaku kekerasan dan melindungi korban.
11.Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam 4 rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
12.Korban adalah perempuan yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik lansung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
13.Pendamping adalah orang tua atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
14.Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
15.Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
16.Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
17.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
18.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
19.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki- laki dan perempuan.
20.Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau berbasis masyarakat, yang meliputi : pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi :

a.perlindungan; 5
b.penghormatan hak asasi manusia;
c.keadilan dan kesetaraan gender;
d.nondiskriminasi; dan
e.kepentingan terbaik bagi perempuan.

Pasal 3

Tujuan perlindungan perempuan adalah :

a.menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan agar dapat hidup dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
b.memberikan keadilan dan kesetaraan gender;
c.memberikan perlindungan dan rasa aman bagi perempuan korban kekerasan dan diskriminasi, serta tindak pidana perdagangan orang;
d.menghapus segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan;
e.memberikan pelayanan kepada perempuan korban kekerasan, dan saksi;
f.melakukan pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan.

BAB III

HAK-HAK PEREMPUAN

Pasal 4

Setiap perempuan mempunyai :

a.hak untuk hidup;
b.hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
c.hak mengembangkan diri;
d.hak memperoleh keadilan;
e.hak atas kebebasan pribadi;
f.hak atas rasa aman;
g.hak atas kesejahteraan;
h.hak turut serta dalam pemerintahan;

Pasal 5

Setiap perempuan penyandang cacat, berhak memperoleh :

a.pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
b.pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya; 6
c.perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
d.aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
e.rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
f.hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya.

Pasal 6

Setiap perempuan korban kekerasan mempunyai :

a.hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
b.hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
c.hak menentukan sendiri keputusannya;
d.hak mendapatkan informasi;
e.hak atas kerahasiaan;
f.hak atas kompensasi;
g.hak atas rehabilitasi sosial;
h.hak atas penanganan pengaduan;
i.hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan
j.hak atas pendampingan.

BAB IV

BENTUK-BENTUK KEKERASAN

Pasal 7

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan meliputi :

a.kekerasan fisik;
b.kekerasan psikis;
c.kekerasan seksual;
d.penelantaran rumah tangga;
e.perdagangan perempuan (trafficking);
f.eksploitasi; dan
g.pembatasan ruang gerak.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 8

Kewajiban dan tanggungjawab dalam perlindungan perempuan, merupakan kewajiban dan tanggungjawab bersama antara : 7

a.Pemerintah Daerah;
b.Masyarakat, Keluarga dan Orang tua.

Pasal 9

(1)Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu :
1. a.melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan;
2. b.menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan yang telah ditetapkan.
3. c.mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan korban kekerasan serta peraturan perundang-undangan pendukungnya.
4. d.melakukan pendidikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan anti kekerasan terhadap perempuan;
5. e.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan korban kekerasan;
6. f.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan korban kekerasan.
(2)Untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk :
1. a.mendirikan dan memfasilitasi terselenggaranya lembaga layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat;
2. b.memfasilitasi pendampingan, bantuan hukum dan pelayanan hukum sesuai kebutuhan korban;
3. c.menyediakan rumah aman atau tempat tinggal alternatif beserta mekanisme penangan, pelayanan, psikososial, dan spiritual;
4. d.melakukan penanganan berkelanjutan sampai pada tahap rehablitasi dan reiintegrasi sosial;
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan korban; dan
6. f.mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban.
(3)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap korban.
(4)Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan.
(5)Memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya pencegahan terhadap kekerasan dan dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6)Untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi 8 Daerah Perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.
(7)Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…