DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

regulasi_utama

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai rincian APBD Tahun Anggaran 2016.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

1.P ENDAP AT AN Rp. 1.706.336.865.095.50
2.BELANJA Rp. 2.155.027.865.095.50 Surplus/Defisit Rp. -448.691.000.000.00
3.P EMBIAYAAN P enerimaan Rp. 450.691.000.000.00 P engeluaran Rp. 2.000.000.000.00 Rp. 448.691.000.000.00 Sisa Lebih P embiayaan Anggaran T ahun Berkenaan Rp. 0.00 P embiayaan Netto JDIH Provinsi Sulawesi Barat

a.pendapatan Asli Daerah Rp. 278,766,459,095.50
b.dana perimbangan Rp. 1,425,086,616,000.00
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 2,483,790,000.00

(2)
1. a.pendapatan pajak daerah Rp. 243,221,084,095.50
2. b.hasil retribusi daerah Rp. 12,177,250,000.00
3. c.hasil kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 1,225,000,000.00
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 22,143,125,000.00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari :
1. a.dana bagi hasil pajak/bukan pajak Rp. 27,348,371,000.00
2. b.dana alokasi umum Rp. 925,147,622,000.00
3. c.dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp. 152,205,290,000.00
4. d.dana alokasi khusus (DAK) non fisik Rp. 277,980,380,000.00
5. e.dana insentif daerah (DID) Rp. 42,404,953,000.00 Pendapatan Asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
(4)
1. a.pendapatan hibah Rp. 742.700.000,00
2. b.pendapatan lainnya Rp. 1.741.090.000,00 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari : JDIH Provinsi Sulawesi Barat '(1)
3. a.belanja Tidak Langsung Rp. 818.724.123.095.50
4. b.belanja Langsung Rp. 1.336.303.742.000.00 '(2) Belanja Tidak Lansung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
5. a.belanja Pegawai Rp. 260.365.687.162.84
6. b.belanja Bunga Rp. 5.842.468.125.00
7. c.belanja Hibah Rp. 388.165.000.000.00
8. d.belanja Bantuan Sosial Rp. 12.006.530.633.64
9. e.belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa Rp. 116.188.424.374.02
10. f.belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa Rp. 35.156.012.800.00
11. g.belanja Tidak Terduga Rp. 1.000.000.000.00

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari '(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a.belanja pegawai Rp. 8.193.165.000.00
b.belanja barang dan jasa Rp. 497.426.169.200.00
c.belanja modal Rp. 830.684.407.800.00 JDIH Provinsi Sulawesi Barat '(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaskud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a.penerimaan pembiayaan daerah sejumlah Rp. 450.691.000.000.00
b.pengeluaran pembiayaan daerah sejumlah Rp. 2.000.000.000.00 '(2)
a.SILPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 90.000.000.000.00
b.penerimaan pinjaman daerah Rp. 360.691.000.000.00 '(3)
a.penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah Rp. 2.000.000.000.00 Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari : Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

Pasal 4

JDIH Provinsi Sulawesi Barat

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.LAMPIRAN I : Ringkasan APBD;
2.LAMPIRAN II : Ringkasan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
3.LAMPIRAN III : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.LAMPIRAN IV : Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
5.LAMPIRAN V : Rekapitulasi Belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.LAMPIRAN VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.LAMPIRAN VII : Daftar Piutang Daerah;
8.LAMPIRAN VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9.LAMPIRAN IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.LAMPIRAN X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
11.LAMPIRAN XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12.LAMPIRAN XII : Daftar dana cadangan daerah; dan
13.LAMPIRAN XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…