DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini berisi pertanggung jawaban APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
6.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
7.Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
8.Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
9.Ekuitas adalah selisih antara total aset dengan total kewajiban.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

a.laporan realisai anggaran;
b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.laporan operasional;
d.laporan perubahan ekuitas;
e.neraca;
f.laporan arus kas; dan
g.catatan atas laporan keuangan.

Pasal 3

(1)Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
1. a.laporan realisai APBD Tahun Anggaran 2019;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih Tahun Anggaran 2019;
3. c.neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2019;
4. d.Laporan Operasional Tahun Anggaran 2019;
5. e.Laporan Arus kas Tahun Anggaran 2019;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2019; dan
7. g.Catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual.

Pasal 4

Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

a.realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 2.034.819.568.402,74 (dua triliun tiga puluh empat miliar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua rupiah tujuh puluh empat sen) yang berarti 99,58% (sembilan puluh sembilan koma lima puluh delapan persen) dari APBD-P Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.2.043.393.479.200 (dua triliun empat puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
b.realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.2.006.026.015.781,60 (dua triliun enam miliar dua puluh enam juta lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah enam puluh sen) yang berarti 94,98% (sembilan puluh empat koma sembilan puluh delapan persen) dari APBD-P Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.2.111.982.588.654,89 (dua triliun seratus sebelas miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah delapan puluh sembilan sen);
c.berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan realisasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.28.793.552.621,14 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu rupiah empat belas sen) yang berarti -41,98% (minus empat puluh satu koma sembilan puluh delapan persen dari APBD-P Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp- 68.589.109.454,89 (minus enam puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah sembilan puluh delapan sen);
d.pembiayaan untuk menutup Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah sebesar Rp.69.099.306.746,89 (enam puluh sembilan miliar sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah delapan puluh sembilan sen) yang berarti 0,86% (nol koma delapan puluh enam persen);
e.berdasarkan Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp.97.892.859.368,03 (sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah nol tiga sen).

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

a.Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp129.349.557.854,89 (seratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah delapan puluh sembilan sen);
b.berdasarkan SAL awal sebagaimana dimaksud pada huruf a , terdapat Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp129.324.330.602,89 (seratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus dua rupiah delapan puluh sembilan sen);
c.Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp97.892.859.368,03 (sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah nol tiga sen);
d.penyesuain SAL Tahun Anggaran 2019 koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar minus Rp.25.227.252,00 (dua puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);
e.terdapat SAL Akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp97.892.859.368,03 (sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah nol tiga sen).

Pasal 6

Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

a.jumlah aset sebesar Rp2.912.922.035.558,37 (dua triliun sembilan ratus dua belas miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah tiga puluh tujuh sen);
b.jumlah kewajiban sebesar Rp184.723.900.691,45 (seratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah empat puluh lima sen);
c.jumlah ekuitas sebesar Rp2.728.198.134.866,92 (dua triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar seratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah sembilan puluh dua sen)

Pasal 7

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

a.Pendapatan Operasional Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.072.288.353.158,34 (dua triliun tujuh puluh dua miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah tiga puluh empat sen);
b.Beban Operasional Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.903.834.439.663,91 (satu triliun sembilan ratus tiga miliar delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah sembilan puluh satu sen);
c.Berdasarkan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Defisit dari kegiatan Operasional sebesar Rp4.648.976.514,74 (empat miliar enam ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat belas rupiah tujuh puluh empat sen);
d.Beban luar biasa sebesar Rp42.212.100,00 (empat puluh dua juta dua ratus dua belas ribu seratus rupiah);
e.Berdasarkan defisit dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, beban luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat surplus Laporan Operasional Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp163.762.724.879,69 (seratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah enam puluh sembilan sen).

Pasal 8

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

a.Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp393.042.963.960,13 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu embilan ratus enam puluh rupiah tiga belas sen);
b.Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp378.249.411.338,99 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah sembilan puluh sembilan sen);
c.Jumlah Arus Kas Bersih dari aktivitas Pembiayaan sebesar minus Rp46.225.023.856,00 (empat puluh enam miliar dua ratus dua puluh lima juta dua puluh tiga ribu delapan ratus ima puluh enam rupiah);
d.Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp0,-
e.Saldo Awal kas di BUD Rp129.349.557.854,89 (seratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah delapan puluh sembilan sen);
f.Koreksi Silpa Tahun Lalu sebesar minus Rp25.227.252,00 (dua puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);
g.Saldo Akhir kas di BUD Rp97.892.859.368,03 (sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan nol tiga sen).

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

a.Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.527.066.417.390,38 (dua triliun lima ratus dua puluh tujuh miliar enam puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah tiga puluh delapan sen);
b.Tidak terdapat penyesuaian Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2019;
c.Berdasarkan Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan penyesuaian Ekuitas Awal tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2019 setelah Penyesuaian sebesar Rp2.527.066.417.390,38 (dua triliun lima ratus dua puluh tujuh miliar enam puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah tiga puluh delapan sen);
d.Surplus Laporan operasional Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e sebesar Rp163.762.724.879,69 (seratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah enam puluh sembilan sen);
e.Koreksi-koreksi yang langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp37.368.992.596,85 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah delapan puluh lima sen); dan
f.Berdasarkan Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2019 seteah penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, surplus Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf d, Koreksi-koreksi yang langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf e, terdapat ekuitas akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.728.198.134.866,92 (dua triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar seratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah sembilan puluh dua sen).

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Pasal 11

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilampiri juga dengan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik daerah.

Pasal 12

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah diperiksa oleh BPK dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…