DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud : 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat. 2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. 6. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 7. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
6.Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
7.Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pasal 2…

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.827.077.436.435,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a.anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.827.077.436.435,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);
b.anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp2.015.662.940.595,00 (Dua Triliun Lima Belas Miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah);
c.Berdasarkan rencana anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat defisit anggaran pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp188.585.504.160,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah);
d.Anggaran pembiayaan daerah untuk menyeimbangkan defisit anggaran yang terdiri dari: 1) penerimaan pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp244.247.324.850,00 (Dua Ratus Empat Puluh Empat Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah); 2) pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp55.661.820.690,00 (Lima Puluh Lima Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah); 3) Jumlah Pembiayaan Netto sebesar Rp188.585.504.160,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah); dan
e.berdasarkan defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang bersumber dari :

a.Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp401.921.428.435,00 (Empat Ratus Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);
b.pendapatan transfer sebesar Rp1.423.814.008.000,00 (Satu Triliun Empat Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Empat Belas Juta Delapan Ribu Rupiah); dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1.342.000.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah). Pasal 4…

Pasal 4

(1)Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yang bersumber dari :
1. a.Pajak Daerah sebesar Rp337.294.866.304,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah);
2. b.Retribusi Daerah sebesar Rp3.742.000.000,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah);
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sebesar Rp12.867.247.793,00 (Dua Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah); dan
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp48.017.314.338,00 (Empat Puluh Delapan Miliar Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).
(2)Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yang bersumber dari :
1. a.transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.423.814.008.000,00 (Satu Triliun Empat Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Empat Belas Juta Delapan Ribu Rupiah); dan
2. b.transfer Pemerintah Daerah sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
(3)Anggaran Pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c, yang bersumber dari :
1. a.pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/Luar Negeri sebesar Rp1.342.000.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah); dan
2. b.pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan Dalam Negeri sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yang bersumber dari :

(1)Belanja Operasi sebesar Rp1.362.393.489.236,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
(2)Belanja Modal sebesar Rp407.935.964.219,00 (Empat Ratus Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah).
(3)Belanja Tidak Terduga sebesar Rp10.785.298.144,00 (Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah).
(4)Belanja…
(4)Belanja Transfer sebesar Rp234.548.188.996,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

Pasal 6

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas:
1. a.belanja pegawai sebesar Rp682.684.715.838,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah);
2. b.belanja barang dan jasa sebesar Rp595.402.947.284,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Empat Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah);
3. c.belanja bunga sebesar Rp20.696.296.514,00 (Dua Puluh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah);
4. d.belanja hibah sebesar Rp62.219.529.600,00 (Enam Puluh Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah); dan
5. e.belanja Bansos sebesar Rp1.390.000.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).
(2)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah sebesar Rp18.135.600.000,00 (Delapan Belas Miliar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
2. b.belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp71.524.214.173,00 (Tujuh Puluh Satu Miliar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah);
3. c.belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp127.078.762.097,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp164.372.713.449,00 (Seratus Enam Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah); dan
5. e.belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp26.824.674.500,00 (Dua Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).
(3)Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3), terdiri atas belanja tidak terduga yaitu sebesar Rp10.785.298.144,00 (Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah).
(4)Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil sebesar Rp186.648.188.996,00 (Seratus Delapan Puluh Enam Miliar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah). dan
2. b.Belanja...
3. b.belanja bantuan keuangan sebesar Rp47.900.000.000,00 (Empat Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah).

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan sebesar Rp244.247.324.850,00 (Dua Ratus Empat Puluh Empat Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah); dan
b.pengeluaran pembiayaan sebesar Rp55.661.820.690,00 (Lima Puluh Lima Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
1. a.SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp174.701.732.321,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah); dan
2. b.Penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp69.545.592.529,00 (Enam Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp55.661.820.690,00 (Lima Puluh Lima Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Gubernur, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja...
3. b.belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
4. c.pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan, dan/atau;
5. d.pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
2.Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
3.Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan belanja dan pembiayaan.
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran.
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6.Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM.
7.Lampiran VII -
8.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD.
9.Lampiran IX Sinkronisasi Program prioritas nasional dengan program prioritas daerah.
10.Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
11.Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.
12.Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya
13.Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain
14.Lampiran XIV Daftar sub kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang direnCanakan
15.Lampiran XV Daftar Dana Cadangan
16.Lampiran...
16.Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…