DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 6 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: a. laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2023; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih Tahun Anggaran 2023; c. neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023; d. laporan operasional Tahun Anggaran 2023; e. laporan arus kas Tahun Anggaran 2023; f. laporan perubahan ekuitas Tahun Anggaran 2023; dan g. catatan atas laporan keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
7.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
8.Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
9.Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
10.Ekuitas adalah selisih antara total aset dengan total kewajiban.
11.Saldo Anggaran Lebih selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)/Sisa kurang pembiayaan anggaran tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
12.Perubahan APBD adalah upaya Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan rencana keuangan dengan perkembangan yang terjadi. Pasal 2…

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 tertuang dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2023 sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang- undang ini.

Pasal 3

(1)Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
1. a.laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2023;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih Tahun Anggaran 2023;
3. c.neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023;
4. d.laporan operasional Tahun Anggaran 2023;
5. e.laporan arus kas Tahun Anggaran 2023;
6. f.laporan perubahan ekuitas Tahun Anggaran 2023; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Pasal 4

Laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.020.337.607.783,38 (dua triliun dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah koma tiga puluh delapan sen) yang berarti 98,61% (sembilan puluh delapan koma enam puluh satu persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.048.907.120.318,00 (dua triliun empat puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta seratus dua puluh ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
b.realisasi belanja dan transfer daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.032.092.861.107,00 (dua triliun tiga puluh dua miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus tujuh rupiah) yang berarti 96,61% (sembilan puluh enam koma enam puluh satu persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.103.379.795.985,00 (dua triliun seratus tiga miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);
c.berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat defisit anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp11.755.253.323,62 (sebelas miliar tujuh ratus lima puluh lima… lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah koma enam puluh dua sen) yang berarti 21,58% (dua puluh satu koma lima puluh delapan persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp54.472.675.667,00 (lima puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
d.pembiayaan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp75.861.133.017,84 (Tujuh Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Belas Rupiah koma Delapan Puluh Empat Sen) digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c sebesar Rp11.755.253.323,62 (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah koma Enam Puluh Dua Sen); dan
e.berdasarkan defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat SiLPA sebesar Rp64.105.879.694,22 (enam puluh empat miliar seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah koma dua puluh dua sen).

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.SAL Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp116.924.453.298,84 (seratus enam belas miliar sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah koma delapan puluh empat sen);
b.berdasarkan SAL awal sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp116.545.164.888,84 (seratus enam belas miliar lima ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah koma delapan puluh empat sen);
c.SiLPA Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp64.105.879.694,22 (enam puluh empat miliar seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah koma dua puluh dua sen); dan
d.terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar -Rp379.288.410,00 (minus tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah)
e.terdapat SAL Akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp64.105.879.694,22 (enam puluh empat miliar seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah koma dua puluh dua sen). Pasal 6…

Pasal 6

Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.jumlah aset sebesar Rp3.445.928.693.960,26 (tiga triliun empat ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah koma dua puluh enam sen);
b.jumlah kewajiban sebesar Rp334.524.121.296,20 (tiga ratus tiga puluh empat miliar lima ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah koma dua puluh sen); dan
c.jumlah ekuitas sebesar Rp3.111.404.572.664,06 (tiga triliun seratus sebelas miliar empat ratus empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh empat rupiah koma enam sen).

Pasal 7

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.pendapatan operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.126.040.123.202,34 (dua triliun seratus dua puluh enam miliar empat puluh juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua rupiah koma tiga puluh empat sen);
b.beban operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.998.010.625.724,97 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar sepuluh juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah koma sembilan puluh sen);
c.berdasarkan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Surplus dari kegiatan Operasional sebesar Rp128.029.497.477,37 (seratus dua puluh delapan miliar dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tiga puluh tujuh sen);
d.berdasarkan Surplus non operasional dan defisit non operasional, terdapat surplus kegiatan non operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.671.078.148,54 (dua miliar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh delapan rupiah koma lima puluh empat sen) dan;
e.berdasarkan Surplus/defisit dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c dan kegiatan non operasional pada huruf d, terdapat surplus Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp130.700.575.625,91 (seratus tiga puluh miliar tujuh ratus juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima koma sembilan puluh satu sen). Pasal 8…

Pasal 8

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp402.323.216.725,38 (empat ratus dua miliar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus dua ratus lima rupiah koma tiga puluh delapan sen);
b.jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar - Rp414.078.470.049,00 (minus empat ratus empat belas miliar tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu empat puluh sembilan rupiah);
c.jumlah Arus Kas Bersih dari aktivitas Pendanaan sebesar - Rp40.684.031.871,00 (minus empat puluh miliar enam ratus delapan puluh empat juta tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);
d.jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar minus -Rp1.051.692.193,00 (minus satu miliar lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah);
e.saldo Awal kas Rp117.600.756.927,84 (seratus tujuh belas miliar enam ratus juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah koma delapan puluh empat sen); dan
f.saldo Akhir kas Rp64.109.779.540,22 (enam puluh empat miliar seratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah koma dua puluh dua sen).

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.ekuitas Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.987.803.037.208,91 (dua triliun sembilan ratus delapan p u l u h t u j u h miliar delapan r a t u s tiga juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah koma sembilan puluh satu sen);
b.koreksi nilai persediaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp88.016.000,00 (delapan puluh delapan juta enam belas ribu rupiah);
c.koreksi ekuitas lainnya sebesar -Rp7.187.056.170,76 (minus tujuh miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh koma tujuh puluh enam sen); dan
d.berdasarkan ekuitas awal Tahun Anggaran 2023 setelah koreksi nilai persediaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf c, terdapat ekuitas akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.111.404.572.664,06 (tiga triliun… triliun seratus sebelas miliar empat ratus empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh empat rupiah koma enam sen).

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi APBD, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.

Pasal 11

Selain Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik daerah.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…