DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023 APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.927.642.569.655,00

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
6.Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
7.Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pasal 2…

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.927.642.569.655,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a.anggaran pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.927.642.569.655,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
b.anggaran belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.897.194.399.556,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
c.berdasarkan rencana anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat defisit anggaran pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp30.448.170.099,00 (Tiga Puluh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
d.anggaran pembiayaan daerah untuk menyeimbangkan defisit anggaran yang terdiri dari: 1) Penerimaan Pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp82.106.257.130,00 (Delapan Puluh Dua Miliar Seratus Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah). 2) Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp112.554.427.229,00 (Seratus Dua Belas Miliar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah); dan 3) Jumlah Pembiayaan Netto sebesar Rp30.448.170.099,00 (Tiga Puluh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
e.berdasarkan defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang bersumber dari :

a.Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp428.340.254.015,00 (Empat Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Belas Rupiah);
b.pendapatan transfer sebesar Rp1.498.210.315.640,00 (Satu Triliun Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah); dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1.092.000.000,00 (Satu Miliar Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah). Pasal 4…

Pasal 4

(1)Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yang bersumber dari :
1. a.Pajak Daerah sebesar Rp351.188.245.375,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
2. b.Retribusi Daerah sebesar Rp3.917.680.000,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sebesar Rp13.510.610.182,00 (Tiga Belas Miliar Lima Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah); dan
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp59.723.718.458,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
(2)Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yang bersumber dari :
1. a.transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.498.210.315.640,00 (Satu Triliun Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah); dan
2. b.transfer Pemerintah Daerah sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
(3)Anggaran Pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c, yang bersumber dari :
1. a.pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan Dalam Negeri sebesar Rp347.400.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Empat Ratus Ribu Rupiah);
2. b.pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/Luar Negeri sebesar Rp744.600.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yang bersumber dari :

(1)Belanja Operasi sebesar Rp1.362.865.849.279,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);
(2)Belanja Modal sebesar Rp320.383.108.517,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);
(3)Belanja Tidak Terduga sebesar Rp11.324.563.051,00 (Sebelas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Satu Rupiah); dan
(4)Belanja…
(4)Belanja Transfer sebesar Rp202.620.878.709,00 (Dua Ratus Dua Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah).

Pasal 6

(1)Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas:
1. a.belanja pegawai sebesar Rp671.128.648.181,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah);
2. b.belanja barang dan jasa sebesar Rp622.097.208.778,00 (Enam Ratus Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah);
3. c.belanja bunga sebesar Rp16.821.064.820,00 (Enam Belas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah);
4. d.belanja hibah sebesar Rp45.718.427.500,00 (Empat Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah); dan
5. e.belanja bansos sebesar Rp7.100.500.000,00 (Tujuh Miliar Seratus Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
(2)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah sebesar Rp16.085.000.000,00 (Enam Belas Miliar Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);
2. b.belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp62.244.771.246,00 (Enam Puluh Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);
3. c.belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp154.476.002.634,00 (Seratus Lima Puluh Empat Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah);
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp82.022.458.637,00 (Delapan Puluh Dua Miliar Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah); dan
5. e.belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp1.616.993.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah); dan
6. f.belanja modal aset lainnya sebesar Rp3.937.883.000,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
(3)Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3), terdiri atas belanja tidak terduga yaitu sebesar Rp11.324.563.051,00 (Sebelas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Satu Rupiah).
(4)Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil sebesar Rp194.220.878.709,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Miliar Dua Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah); dan
2. b.Belanja ...
3. b.belanja bantuan keuangan sebesar Rp8.400.000.000,00 (Delapan Miliar Empat Ratus Juta Rupiah).

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan sebesar Rp82.106.257.130,00 (Delapan Puluh Dua Miliar Seratus Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah); dan
b.pengeluaran pembiayaan sebesar Rp112.554.427.229,00 (Seratus Dua Belas Miliar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp82.106.257.130,00 (Delapan Puluh Dua Miliar Seratus Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah)
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas
1. a.pembentukan dana cadangan sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah); dan
2. b.pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp62.554.427.229,00 (Enam Puluh Dua Miliar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Gubernur, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran... ..
4. c.pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
5. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
2.Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
3.Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan belanja dan pembiayaan.
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran.
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6.Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM.
7.Lampiran VII -
8.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD.
9.Lampiran IX Sinkronisasi Program prioritas nasional dengan program prioritas daerah.
10.Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
11.Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.
12.Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya.
13.Lampiran XIII -
14.Lampiran XIV Daftar sub kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang direncanakan.
15.Lampiran XV Daftar Dana Cadangan
16.Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

…

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…