DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 22 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp1.838.077.709.814,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh delapan miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah) bertambah Rp7.082.649.599,00 (tujuh miliar delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp1.845.160.359.413,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh lima miliar seratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga belas rupiah),

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
6.Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
7.Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp1.838.077.709.814,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh delapan miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah) bertambah Rp7.082.649.599,00 (tujuh miliar delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp1.845.160.359.413,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh lima miliar seratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a.anggaran pendapatan daerah semula Rp1.890.882.552.920,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) berkurang Rp10.339.931.862,00 (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.880.542.621.058,00 (satu triliun delapan ratus delapan… delapan puluh miliar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu lima puluh delapan rupiah).
b.anggaran belanja daerah semula Rp1.838.077.709.814,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh delapan miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah) bertambah Rp7.082.649.599,00 (tujuh miliar delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp1.845.160.359.413,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh lima miliar seratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga belas rupiah).
c.berdasarkan rencana anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat surplus anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp35.382.261.645,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);
d.anggaran pembiayaan daerah untuk menyeimbangkan surplus anggaran yang terdiri dari:
1. 1.penerimaan pembiayaan daerah semula Rp46.683.298.233,00 (empat puluh enam miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah Rp17.422.581.461,00 (tujuh belas miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) sehingga Penerimaan Pembiayaan daerah setelah perubahan Rp64.105.879.694,00 (enam puluh empat miliar seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
2. 2.pengeluaran pembiayaan direncanakan semula Rp99.488.141.339,00 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) tidak mengalami perubahan.
3. 3.jumlah pembiayaan netto semula Rp-52.804.843.106,00 (minus lima puluh dua miliar delapan ratus empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus enam rupiah) berkurang Rp17.422.581.461,00 (tujuh belas miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) sehingga Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp-35.382.261.645,00 (minus tiga puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).
e.berdasarkan surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Pasal 3…

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang bersumber dari :

a.pendapatan asli daerah semula Rp513.306.424.920,00 (lima ratus tiga belas miliar tiga ratus enam juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) berkurang Rp13.214.298.680,00 (tiga belas miliar dua ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) sehingga Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp500.092.126.240,00 (lima ratus miliar sembilan puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah).
b.pendapatan transfer semula Rp1.376.167.028.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh enam miliar seratus enam puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu rupiah) bertambah Rp2.924.402.818,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sehingga pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.379.091.430.818,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah semula Rp1.409.100.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan juta seratus ribu rupiah) berkurang rp50.036.000,00 (lima puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp1.359.064.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah).

Pasal 4

(1)Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yang bersumber dari :
1. a.pajak Daerah semula Rp403.933.082.115,00 (empat ratus tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh dua ribu seratus lima belas rupiah) bertambah Rp6.660.095.187,00 (enam miliar enam ratus enam puluh juta sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga Pajak Daerah setelah perubahan Rp410.593.177.302,00 (empat ratus sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua rupiah).
2. b.retribusi Daerah semula Rp16.198.822.000,00 (enam belas miliar seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) berkurang Rp12.972.964.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) sehingga retribusi Daerah setelah perubahan Rp3.225.858.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan semula Rp14.186.140.691,00 (empat belas miliar seratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh ribu enam ratus… ratus sembilan puluh satu rupiah) berkurang Rp5.955.849.867,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp8.230.290.824,00 (delapan miliar dua ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).
4. d.lain-Lain pendapatan asli Daerah yang sah semula Rp78.988.380.114,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus empat belas rupiah) berkurang Rp945.580.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp78.042.800.114,00 (tujuh puluh delapan miliar empat puluh dua juta delapan ratus ribu seratus empat belas rupiah).
(2)Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yang bersumber dari transfer pemerintah pusat semula Rp1.376.167.028.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh enam miliar seratus enam puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu rupiah) bertambah Rp2.924.402.818,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sehingga pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.379.091.430.818,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
(3)Anggaran pendapatan lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c, yang bersumber dari:
1. a.pendapatan hibah semula Rp1.409.100.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan juta seratus ribu rupiah) berkurang Rp595.616.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah) sehingga pendapatan hibah setelah perubahan Rp813.484.000,00 (delapan ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
2. b.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan semula Rp0,00 (nol rupiah) bertambah Rp545.580.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp545.580.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yang bersumber dari :

a.belanja operasi semula Rp1.391.438.418.647,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus tiga puluh delapan… delapan juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp41.000.574.894,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga belanja operasi setelah perubahan Rp1.432.438.993.541,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh dua miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
b.belanja modal semula Rp228.469.618.815,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus lima belas rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp10.067.071.443,00 (sepuluh miliar enam puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp218.402.547.372,00 (dua ratus delapan belas miliar empat ratus dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).
c.belanja tidak terduga semula Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) berkurang Rp17.952.895.953,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga belanja tidak terduga setelah perubahan Rp2.047.104.047,00 (dua miliar empat puluh tujuh juta seratus empat ribu empat puluh tujuh rupiah).
d.belanja transfer semula Rp198.169.672.352,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) berkurang Rp5.763.829.899,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga belanja transfer setelah perubahan Rp192.405.842.453,00 (seratus sembilan puluh dua miliar empat ratus lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).

Pasal 6

(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas:
1. a.belanja pegawai semula Rp726.546.881.610,00 (tujuh ratus dua puluh enam miliar lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah) berkurang Rp3.258.218.270,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sehingga belanja pegawai setelah perubahan Rp723.288.663.340,00 (tujuh ratus dua puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
2. b.belanja barang dan jasa semula Rp544.129.326.811,00 (lima ratus empat puluh empat miliar seratus dua puluh sembilan… sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp40.494.124.680,00 (empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah) sehingga Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp584.623.451.491,00 (lima ratus delapan puluh empat miliar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah);
3. c.belanja bunga semula Rp11.810.170.626,00 (sebelas miliar delapan ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) bertambah Rp1.265.399.284,00 (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga belanja bunga setelah perubahan Rp13.075.569.910,00 (tiga belas miliar tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
4. d.belanja hibah semula Rp106.937.039.600,00 (seratus enam miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) bertambah Rp3.851.769.200,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) sehingga belanja hibah setelah perubahan Rp110.788.808.800,00 (seratus sepuluh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah).
5. e.belanja bansos semula Rp2.015.000.000,00 (dua miliar lima belas juta rupiah) berkurang Rp1.352.500.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga belanja bansos setelah perubahan Rp662.500.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
(2)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat
(2), terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah semula Rp50.662.620.000,00 (lima puluh miliar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) berkurang Rp13.569.691.480,00 (tiga belas miliar lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sehingga belanja modal tanah setelah perubahan Rp37.092.928.520,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah).
2. b.belanja modal peralatan dan mesin semula Rp48.176.378.208,00 (empat puluh delapan miliar seratus tujuh pulah enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp3.228.252.084,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan puluh empat rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp51.404.630.292,00 (lima puluh satu… satu miliar empat ratus empat juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
3. c.belanja modal gedung dan bangunan semula Rp60.134.716.408,00 (enam puluh miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus delapan rupiah) bertambah Rp2.431.357.247,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp62.566.073.655,00 (enam puluh dua miliar lima ratus enam puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi semula Rp63.343.682.826,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) berkurang Rp131.671.145,00 (seratus tiga puluh satu juta tiga enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah) sehingga belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp63.212.011.681,00 (enam puluh tiga miliar dua ratus dua belas juta sebelas ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).
5. e.belanja modal aset tetap lainnya semula Rp2.039.500.000,00 (dua miliar tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) berkurang Rp1.570.150.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta seratus lima ratus puluh ribu rupiah) sehingga Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp469.350.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh rupiah).
6. f.belanja modal aset lainnya semula Rp4.112.721.373,00 (empat miliar seratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) berkurang Rp589.296.149,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga belanja modal aset lainnya setelah perubahan Rp3.523.425.224,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).
(3)Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3), terdiri atas belanja tidak terduga yaitu semula Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) berkurang Rp17.952.895.953,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga belanja tidak terduga setelah perubahan Rp2.047.104.047,00 (dua miliar empat puluh tujuh juta seratus empat ribu empat puluh tujuh rupiah).
(4)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), hanya terdiri atas belanja bagi hasil semula sebesar Rp198.169.672.352,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) berkurang… berkurang Rp5.763.829.899,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga belanja transfer setelah perubahan Rp192.405.842.453,00 (seratus sembilan puluh dua miliar empat ratus lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan semula Rp46.683.298.233,00 (empat puluh enam miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah Rp17.422.581.461,00 (tujuh belas miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) sehingga penerimaan pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp64.105.879.694,00 (enam puluh empat miliar seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
b.pengeluaran pembiayaan semula Rp99.488.141.339,00 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga pengeluaran pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp99.488.141.339,00 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, SiLPA tahun sebelumnya semula Rp46.683.298.233,00 (empat puluh enam miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah Rp17.422.581.461,00 (tujuh belas miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) sehingga penerimaan pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp64.105.879.694,00 (enam puluh empat miliar seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo semula Rp99.488.141.339,00 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga pengeluaran pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp99.488.141.339,00 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus … ratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
(4)Pengeluaran dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2.Lampiran II Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran…
3.Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD
8.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9.Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10.Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11.Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12.Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13.Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap dan Aset Lain-Lain;
14.Lampiran XIV Daftar sub kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang direncanakan;
15.Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16.Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Gubernur. Pasal 12…

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…