DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 122

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang penyelenggaraan perpustakaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Perencanaan; Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan; Pengelolaan Koleksi Serah Simpan; Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah; Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah dan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Pemerintah Daerah; Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi; Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan; Pembinaan dan Pengawasan; Kelembaaan Non Struktural; Kerja Sama dan Sinergitas; Sistem Informasi Perpustakaan; Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha; Hak, Kewajiban, dan Kewenangan; Pemberian Penghargaan; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing serta mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. 3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);
7. 8.Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241);
8. 9.Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT dan GUBERNUR SULAWESI BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perpustakaan… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
5.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para Pemustaka.
6.Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
7.Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
8.Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
9.Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, Karya Cetak, dan/atau Karya Rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
10.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
11.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, Karya Cetak, dan/atau Karya Rekam.
12.Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
13.Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.
14.Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
15.Koleksi Serah Simpan adalah semua hasil Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah berada dalam pengelolaan Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
16.Koleksi Deposit adalah seluruh Karya Cetak dan Karya Rekam hasil karya budaya bangsa, baik dari Penerbit maupun pengusaha rekaman, yang wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan provinsi sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
17.Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah suatu usaha nyata dan keteladanan yang memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar membaca.
18.Naskah… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
18.Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 [lima puluh] tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
19.Penerbit adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menerbitkan Karya Cetak yang berdomisili di wilayah Daerah.
20.Kabupaten adalah Kabupaten yang berada di wilayah Daerah.
21.Pelaksana Serah adalah Penerbit, produser, atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;
c.pengelolaan Koleksi Serah Simpan;
d.penerbitan katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah;
e.pelestarian Naskah Kuno milik Daerah dan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah;
f.pembudayaan kegemaran membaca dan literasi;
g.peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan;
h.pembinaan dan pengawasan;
i.kelembagaan non struktural;
j.kerja sama dan sinergitas;
k.sistem informasi Perpustakaan;
l.partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
m.hak, kewajiban dan kewenangan;
n.pemberian penghargaan; dan
o.pendanaan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

(1)Gubernur menyusun perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan tahunan.
(2)Perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah. Pasal 4… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 4

(1)Penyusunan perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan.
(2)Dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Pasal 5

(1)Gubernur melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan di Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
(2)Jenis Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Perpustakaan Umum.
2. b.Perpustakaan Khusus; dan
3. c.Perpustakaan Sekolah/Madrasah.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui layanan Koleksi Perpustakaan.
(2)Penyelenggaraan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan.

Pasal 7

(1)Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah menyediakan Koleksi Deposit yang mendukung pelestarian hasil budaya Daerah.
(2)Koleksi Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Karya Cetak dan Karya Rekam yang diterbitkan di Daerah dan tentang Daerah.
(3)Koleksi Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam;
2. b.pencatatan… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
3. b.pencatatan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
4. c.pengolahan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
5. d.penyusunan dan penyimpanan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
6. e.pelestarian koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
7. f.pendayagunaan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
8. g.pengawasan realisasi hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
9. h.optimalisasi pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
10. i.penyusunan dan Penerbitan daftar Karya Cetak dan Karya Rekam tahunan; dan
11. j.penyusunan dan Penerbitan bibliografi Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perpustakaan dengan layanan Koleksi Deposit, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

(1)Gubernur menyediakan Perpustakaan Khusus pada fasilitas milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah.
(2)Penyediaan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah atau unit kerja yang melaksanakan penguasaan atas fasilitas.
(3)Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan layanan Koleksi Perpustakaan dan koleksi repository.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dilaksanakan pada:
1. a.satuan pendidikan menengah; dan
2. b.satuan pendidikan khusus, yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
(2)Pelaksanaan penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 10

Penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, dan Perpustakaan Sekolah/Madrasah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi:

a.pembinaan Koleksi Perpustakaan;
b.pengolahan Bahan Perpustakaan;
c.pelayanan Perpustakaan;
d.pengembangan… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
d.pengembangan Perpustakaan;
e.pelestarian Koleksi Perpustakaan;
f.bimbingan teknis Perpustakaan;
g.kerja sama; dan
h.promosi Perpustakaan.

Isi peraturan

Teks122PDFHirarki

Memuat teks peraturan…