DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2024

Nomor: 9
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada masyarakat dan investor di daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang kriteria dan bentuk pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan, jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan, tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan, jangka waktu dan mekanisme pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan, hak dan kewajiban, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI KEPADA MASYARAKAT DAN INVESTOR DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Investasi adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
6.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
7.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
8.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
10.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11.Retribusi...
11.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
13.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
14.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
15.Perizinan Berusaha adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
16.Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi selanjutnya disebut Tim adalah tim yang ditetapkan oleh gubernur untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan, rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi.

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.kesetaraan;
c.transparansi;
d.akuntabilitas;
e.efektif dan efisien;
f.kebersamaan;
g.keberlanjutan;
h.berwawasan lingkungan;
i.kemandirian;
j.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan
k.fleksibilitas.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk menarik dan merangsang Masyarakat dan/atau Investor untuk melakukan Investasi di Daerah dalam rangka menciptakan iklim Investasi yang lebih baik, meningkatkan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
b.bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
c.jenis usaha atau kegiatan Investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
d.tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
e.jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
f.hak dan kewajiban;
g.evaluasi dan pelaporan;
h.pembinaan dan pengawasan;

BAB II

KRITERIA DAN BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan/atau kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor dilaksanakan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah serta ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pemerintah Daerah selain memberikan insentif dan/atau kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan penanaman modal di Daerah.

Pasal 6

(1)Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:
1. a.telah menjalankan usahanya dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat di sekitar lokasi usaha... usaha berdasarkan survei kepuasan warga masyarakat yang disetujui oleh pemerintah setempat;g
2. b.menyerap tenaga kerja lokal dari Daerah paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dibuktikan dengan dokumen basis data karyawan pelaku usaha yang bersangkutan;
3. c.menggunakan lebih besar sumber daya lokal yang berasal dari Daerah, dibuktikan dengan bukti laporan belanja tahunan;
4. d.memberikan kontribusi dalam peningkatan peningkatan pelayanan publik;
5. e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto berdasarkan dokumen hasil kajian oleh perguruan tinggi di Daerah;
6. f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dibuktikan dengan memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan;
7. g.membangun infrastruktur yang berkontribusibpada pelayanan publik berdasarkan surat keterangan Pemerintah Daerah;
8. h.melakukan percepatan alih teknologi beradasarkan profil usahanya;
9. i.melakukan industri pionir dengan memperkenalkan teknologi baru serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional berdasarkan profil usahanya;
10. j.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi berdasarkan surat keterangan dari dinas yang membidangi penelitian dan pengembangan;
11. k.bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Koperasi yang dibuktikan dengan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama;
12. l.bermitra dengan perusahaan lokal dibuktikan dengan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama;
13. m.industri yang menggunakan barang modal, mesin, dan/atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri dan berstandar nasional indonesia;
14. n.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
15. o.berorientasi ekspor dengan memiliki atau dalam tahap mengurus dokumen ekspor.
(2)Masyarakat dan/atau Investor yang telah memenuhi kriteria sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima manfaat dari Pemberian Insentif dan/atau Pemberikan Kemudahan Investasi dari Pemerintah Daerah. Bagian...

Pasal 7

(1)Pemberian insentif kepada Masyarakat dan/atau Investor dapat berbentuk:
1. a.pengurangan Pajak Daerah maksimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah yang harus dibayarkan, keringanan Pajak Daerah, atau pembebasan Pajak Daerah;
2. b.pengurangan Retribusi Daerah maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah yang harus dibayarkan, keringanan Retribusi Daerah, atau pembebasan Retribusi Daerah;
3. c.fasilitasi bantuan modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
4. d.bantuan untuk riset dan/atau pengembangan usaha dan produk untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
5. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah yang setahun; dan/atau
6. f.bunga pinjaman rendah.
(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Daerah, rencana umum penanaman modal Daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam Pemberian Insentif yang berkaitan dengan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Gubernur mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut:

a.Kemampuan membayar wajib Pajak Daerah;
b.kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
c.sebagai bentuk dukungan dan pelindungan pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
d.sebagai bentuk dukungan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
e.sebagai bentuk dukungan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.

Pasal 9

Dalam Pemberian insentif yang berkaitan dengan Retribusi Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, Gubernur... Gubernur mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a.kemampuan membayar wajib Retribusi Daerah;
b.sebagai bentuk dukungan dan pelindungan pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
c.sebagai bentuk dukungan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
d.sebagai bentuk dukungan pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

Pasal 10

(1)Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang Investasi serta dokumen peta potensi investasi berbagai sektor unggulan Daerah pada website Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang usaha seperti prasarana umum, termasuk tapi tidak terbatas pada penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan, dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang;
3. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi berupa kemudahan dalam proses kepemilikan lahan, penyediaan data informasi terkait lahan dan lokasi, dan mediasi penyelesaian sengketa;
4. d.pemberian bantuan teknis berupa tenaga ahli untuk melancarkan usaha yang sedang dikembangkan;
5. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu berbasis sistem online single submission, sistem aplikasi mandiri dan mal pelayanan publik di Daerah;
6. f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. g.kemudahan investasi langsung konstruksi;
8. h.kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
9. i.kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
10. j.kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
12. l.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
13. m.fasilitasi promosi melalui sistem informasi Pemerintah Daerah.
(2)Data...
(2)Data dan informasi serta kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf h disediakan pada layanan digital yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
(3)Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan dan dilaksanakan sesuaidengan kemampuan dan kebutuhan Daerah, rencana umum penanaman modal Daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu berbasis sistem online single submissionsebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf e diselengarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang menyesuaikan dan menyelaraskan pelaksanaan pelayanan perizinan berbasis sistem online single submission dengan kebutuhan Daerah dan perkembangan teknologi.
(3)Pemberian kemudahan dalam bentuk penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan meliputi :
1. a.Perizinan Berusaha;
2. b.perizinan;
3. c.non-perizinan.
(4)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
1. a.Perizinan Berusaha berbasis risiko yang dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
2. b.persyaratan dasar perizinan berusaha berdasarkan:
  1. 1.kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  2. 2.persetujuan lingkungan; dan
  3. 3.persetujuan gedung dan sertifikat laik fungsi.
3. c.Perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi, mencakup sektor
  1. 1.kelautan dan perikanan;
  2. 2.pertanian;
  3. 3.lingkungan hidup dan kehutanan;
  4. 4.energi dan sumber daya mineral;
  5. 5.perindustrian;
  6. 6.perdagangan;
  7. 7.pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  8. 8.transportasi;
  9. 9.kesehatan...
  10. 9.kesehatan, obat dan makanan;
  11. 10.pendidikan dan kebudayaan;
  12. 11.pariwisata;
  13. 12.pos, telekomunikasi, penyiaran dan sistem dan transaksi eletronik; dan
  14. 13.ketenagakerjaan.
(5)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud ayat (4), menerapkan manajemen penyelenggara Perizinan Berusaha yang meliputi:
1. a.pelaksanaan pelayanan dengan menggunakan sistem online single submission;
2. b.pengelolaan pengaduan Masyarakat dan/atau Investor secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya;
3. c.pengelolaan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh Masyarakat dan/atau Investor;
4. d.penyuluhan kepada Masyarakat dan/atau Investor terkait hak, kewajiban, manfaat, serta tingkat risiko berusaha;
5. e.pelayanan konsultasi terkait teknis dan jenis layanan, aspek hukum serta pendampingan teknis; dan
6. f.pendampingan hukum jika terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan Perangkat Daerah.
(6)Pelayanan sistem online single submission pada perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
(7)Dalam hal pelayanan sistem online single submission belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan:
1. a.pelayanan berbantuan; dan/atau
2. b.pelayanan bergerak.
(8)Pelayanan berbantuan dan/atau pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud ayat (7) ditujukan apabila:
1. a.pelaku usaha termasuk kelompok rentan, lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas;
2. b.terjadi gangguan terhadap sistem online single submission;
3. c.pelaku usaha berada di daerah tertinggal, terdepan, terluar terluar, dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai.
(9)Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu berbasis sistem online single submission sebagaimana... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…