DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ruang lingkup pengaturan, asas, maksud, tujuan, sasaran dan prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan. Diatur tentang kewenangan provinsi, kurikulum muatan lokal, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan, pembinaan dan pengawasan, jenis, sumber dan sasaran pembiayaan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, serta ketentuan pidana

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang merupakan urusan wajib oleh Provinsi sesuai lingkup kewenangan dan tanggung jawabnya, maka perlu pengaturan dari aspek otonomi untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan yang bersifat terpadu dan komprehensif sehingga dapat mendorong terciptanya sumberdaya manusia berdaya saing, demokratis dan bertanggung jawab yang berbasis kearifan lokal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Jo SALINAN 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
14.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
16.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
17.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
18.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
19.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 4
20.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi Dalam Implementasi Kurikulum 2013;
21.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);
22.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 11);
23.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 267);
24.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
25.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 274); 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
7.Dinas adalah Perangkat Daerah yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan dan menangani urusan pendidikan di Provinsi.
8.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilaksanakan secara formal untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9.Pendidikan Gratis adalah kebijakan dan program pembiayaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya guna membebaskan atau meringankan biaya pendidikan peserta didik.
10.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pengelolaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 6
11.Manajemen berbasis sekolah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah dan pendidik dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan pendidikan.
12.Fasilitasi adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam memberikan kemudahan pelayanan pendidikan bagi masyarakat dalam bentuk penetapan peraturan, mekanisme, sarana dan prasarana, pembiayaan, inovasi, pengembangan, dan penelitian.
13.Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah, dan penyelenggara pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang didirikan masyarakat agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
14.Pemangku Kepentingan Pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
15.Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
16.Orang tua adalah orang tua kandung atau wali yang bertanggungjawab penuh atas peserta didik.
17.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
18.Orang adalah perorangan, badan hukum, dan/atau masyarakat.
19.Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus, baik temporer maupun permanen, yang diakibatkan oleh kondisi politik, sosial, ekonomi dan kelainan, sehingga kepadanya perlu diberikan pendidikan khusus.
20.Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
21.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
22.Pendidikan Formal adalah pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
23.Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan 7 pendidikan menengah kejuruan, berbentuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
24.Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
25.Sekolah Menengah Atas Luar Biasa selanjutnya disingkat SMALB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah umum sebagai lanjutan dari SMPLB atau bentuk lain sederajat yang khusus diselenggarakan untuk siswa yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
26.Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat.
27.Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa selanjutnya disingkat SMKLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah kejuruan sebagai lanjutan dari SMPLB atau bentuk lain sederajat khusus diselenggarakan untuk siswa yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
28.Pendidikan Khusus selanjutnya disingkat PK adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
29.Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik normal pada satuan pendidikan umum dan pendidikan kejuruan dengan menyediakan sarana, pendidik maupun tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dimana mereka mengikuti kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhannya.
30.Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.
31.Lembaga Pelatihan Praktik Kejuruan juga dapat disebut Vocational Training Center atau tempat praktik kerja industri adalah lembaga yang memberikan pelayanan praktik kejuruan bagi pendidik, peserta didik dan masyarakat sesuai 8 program keahlian tertentu.
32.Sistem informasi pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
33.Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34.Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
35.Standar mutu penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
36.Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA, SMK, dan PK.
37.Tenaga Kependidikan adalah tenaga profesional yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang berkualifikasi sebagai Pengawas, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Laboran, Pustakawan, Teknisi Sumber Belajar, Tenaga Administrasi, Psikolog, Tenaga Sosial, Terapis, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA, SMK, dan PK.
38.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
39.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
40.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
41.Muatan lokal adalah bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk 9 pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.
42.Lingkup muatan lokal adalah substansi yang menjadi bahan kajian yang melingkupi berbagai potensi dan keunikan lokal.
43.Jenis muatan lokal adalah potensi dan keunikan lokal yang menjadi muatan pembelajaran atau mata pelajaran.
44.Kearifan lokal adalah nilai-nilai/keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah yang dimiliki Sulawesi Selatan dan tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia, seperti pengetahuan kemaritiman dan perikanan, pengetahuan pertanian dan perkebunan, serta karakter masyarakat Sulawesi Selatan, seperti lempu, getteng, sipakatau, sipakalebbi, taro ada taro gau, toddopuli, resopa temmangingngi naletei pammase dewata, siri na pacce, mabbulo sibatang.
45.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
46.Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
47.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
48.Kepala sekolah adalah pendidik yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.
49.Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
50.Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
51.Biaya pendidikan adalah komponen dan besarnya biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
52.Pembiayaan pendidikan adalah besarnya biaya yang diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik.
53.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 10

BAB II

RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1.ketentuan umum;
2.ruang lingkup pengaturan;
3.asas, maksud, tujuan, sasarandan prinsip;
4.kewenangan Provinsi di bidang pendidikan;
5.penyelenggaraan pendidikan;
6.kurikulum muatan lokal;
7.pendidik dan tenaga kependidikan;
8.perizinan pendidikan;
9.pembinaan dan pengawasan;
10.jenis, sumber, sasaran pembiayaan;
11.sanksi administratif;
12.ketentuan penyidikan;
13.ketentuan pidana;
14.ketentuan lain-lain; dan
15.ketentuan penutup.

BAB III

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP

Pasal 3

(1)Asas penyelenggaraan pendidikan, yaitu antara lain:
1. a.Ing ngarsosung tulodho, ing madyamangun karso,tut wuri Handayani
2. b.belajar sepanjang hayat;
3. c.kemandirian dalam belajar; dan
4. d.kearifan lokal.
(2)Asas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 4

(1)Maksud penyelenggaraan pendidikan dilakukan dalam rangka menyiapkan sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cerdas, cakap, kreatif, mandiri, yang memiliki keunggulan 11 kompetitif dan menjadi masyarakat demokratis dan bertanggung jawab yang berbasis kearifan lokal berupa keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah melalui penataan sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, manajemen dan mutu layanan pendidikan untuk mengembangkan dan mengarahkan potensi peserta didik.
(2)Tujuan penyelenggaraan pendidikan yaitu:
1. a.meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
2. b.meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan dan daya saing luaran pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat;
3. c.pengelolaan pendidikan secara efisien, efektif, dan akuntabel; dan
4. d.terselenggaranya pendidikan yang selaras dan berkelanjutan melalui fasilitasi serta dukungan pembiayaan, sarana prasarana, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan pendidikan yaitu:

a.perluasan akses layanan pendidikan secara merata, terjangkau dan bermutu;
b.penataan struktur kelembagaan dan akuntabilitas manajemen pendidikan secara efisien, efektif, dan akuntabel;
c.terjalinnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas yang terintegrasi dalam mekanisme penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip:

a.demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, dan nilai kearifan lokal;
b.satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna;
c.proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; 12
d.pemberian keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan serta mengarahkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
e.pengembangan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan
f.pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV

KEWENANGAN PROVINSI BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 7

(1)Kewenangan Provinsi dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan, meliputi:
1. a.pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
2. b.penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
3. c.pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota;
4. d.penerbitan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
5. e.pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota.
(2)Untuk melaksanakan lingkup kewenangan yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengatur:
1. a.pembinaan dan pengawasan; dan
2. b.jenis, sumber dan sasaran pembiayaan.
(3)Pembinaan bahasa dan sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan produk hukum daerah tersendiri sesuai kewenangan Provinsi/Gubernur berdasarkan kebutuhan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, ayat (1) huruf a hingga huruf e dilakukan upaya:

a.mengoptimalkan fungsi dan peran Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan pembangunan pendidikan berdasarkan manajemen pendidikan;
b.mengoptimalkan peran serta masyarakat, dunia usaha dan unsur pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan; 13
c.mengkoordinasikan, memfasilitasi, membina dan mengawasi penyelenggaraan unit pelayanan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat; dan
d.mengikut sertakan orang tua peserta didik selaku pengguna jasa layanan pendidikan untuk turut melakukan pengawasan program pendidikan disekolah guna meningkatkan kualitas, efektivitas dan produktivitas penyelenggaraan pendidikan.

BAB V

PENYELENGGARAANPENDIDIKAN

Pasal 9

(1)Pendidikan diselenggarakan oleh:
1. a.Pemerintah;
2. b.Pemerintah Daerah;
3. c.Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. d.Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
5. e.Satuan pendidikan.
(2)Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hingga huruf c, berdasarkan lingkup urusan wajib pemerintahan dibidang pendidikan.
(3)Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan dengan memperhatikan kearifan lokal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Kebijakan nasional bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa pemenuhan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.
(3)Dalam hal penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan aspek keunggulan dan/atau kearifan lokal.
(4)Keunggulan dan/atau kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pengetahuan kemaritiman/ kelautan dan/atau pengetahuan pertanian dalam arti luas 14 berupa keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah serta karakter masyarakat Sulawesi Selatan.
(5)Tata cara pemuatan keunggulan dan/atau kearifan lokal dalam kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…