Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mengemban mandat penting dalam menata, mengelola, dan menetapkan kebijakan publik di berbagai sektor, berkolaborasi dengan unsur Legislatif dan Yudikatif Daerah. Kehadiran lembaga ini esensial untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, dan pelayanan publik, memastikan terlaksananya otonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan. Ruang lingkup operasional Pemprov Sulsel mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan, diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023. Pelaksanaan tugas ini didukung oleh perangkat daerah seperti Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, serta berbagai Badan dan Dinas yang menjalankan program pembangunan di segala sektor kehidupan masyarakat.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mengemban mandat vital untuk menata, mengelola, serta menetapkan berbagai kebijakan publik di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, dan pelayanan publik, memastikan terlaksananya otonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat.
Ruang lingkup kerja Pemprov Sulsel mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan yang terperinci dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Melalui perangkat daerah seperti Sekretariat Daerah, Inspektorat, serta berbagai Badan dan Dinas, Pemprov Sulsel menjalankan tugas administratif, pengawasan, dan implementasi program di segala sektor kehidupan masyarakat.
Beberapa intervensi strategis Pemprov Sulsel meliputi penguatan infrastruktur jalan poros, pemberian subsidi penerbangan untuk mempermudah akses mudik, serta program-program di bidang pendidikan dan keagamaan. Selain itu, Pemprov Sulsel juga aktif dalam upaya pengembangan ekonomi lokal, dengan mengakui peran Bugis-Makassar sebagai penggerak utama.
Kontribusi Pemprov Sulsel dalam isu nasional terlihat dari aktivitas diplomasi dan hubungan internasional, seperti penerimaan kunjungan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Gubernur Sulawesi Selatan juga kerap menyampaikan pesan perdamaian, serta memberikan dukungan terhadap aksesibilitas nasional melalui subsidi penerbangan.
Warga negara berinteraksi dengan Pemprov Sulsel ketika membutuhkan layanan publik yang menjadi kewenangan provinsi, seperti perizinan atau layanan kesehatan dan pendidikan tingkat provinsi. Mereka juga berurusan dengan lembaga ini terkait masalah infrastruktur jalan provinsi, partisipasi dalam program pembangunan daerah, atau saat membutuhkan informasi kebijakan tingkat provinsi.
Sebagai pilar penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bertanggung jawab penuh atas tata kelola, kebijakan, dan pembangunan di wilayahnya. Dengan fokus pada penguatan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, Pemprov Sulsel berperan sentral dalam kemajuan daerah dan kontribusi terhadap isu-isu nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2024
1. KETENTUAN UMUM 2. PENGATURAN UMUM 3. PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ROKOK 4. PAJAK ALAT BERAT DAN PAJAK AIR PERMUKIMAN
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2018
(1) Dengan Peraturan Gubemur ini, dibentuk UPT Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Kelas A. (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2024
1. KETENTUAN UMUM 2. PEMBERIAN TUNJANOAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS 3. PEMBAYARAN 4. PENDANAAN 5. KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2022
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PRODUK HUKUM DAERAH BAB III PERENCANAAN PRODUK HUKUM DAERAH BAB IV PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN BAB V PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK KEPUTUSAN BAB VI PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH BAB VII PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI BAB VIII PENYEBARLUASAN BAB IX PENGAWASAN BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XII KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2020
BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BAB III: SUSUNAN ORGANISASI BAB IV: TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS BAB V: JABATAN FUNGSIONAL BAB VI: TATA KERJA BAB VII: PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VIII: PEMBIAYAAN BAB IX: KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2023
Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 60 Tahun 2020
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah : a. pelaksanaan; b. monitoring dan evaluasi; c. sanksi; d. sosialisasi dan partisipasi; dan e. pendanaan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan No. 7 Tahun 2015
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2008 - 2028