DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

PENGENDALIAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan realitas penurunan komposisi saham Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, maka perlu mereposisi untuk kembali pada kepemilikan saham mayoritas minimal sebesar 51 %;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengendalian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang- Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingka1 Sulawesi Selatan 2 Tenggara dan Darah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Utara Tengah (Lembaran Negara Tahun 1060 Nomor 51. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2102) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 3472) sebagai mana telah diubah dengan undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambaan Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 4 Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tahun 1998 Nomor 53, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3747);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4261);
15.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Sulawesi Selatan dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) BPD Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 220);
16.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 14);
17.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 274); 5
18.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 278). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan;
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan; 6
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
6.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank Pembangunan Daerah adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat;
7.Modal adalah asset dalam bentuk uang atau dalam bentuk lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis;
8.Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;
9.Investasi Pemerintah Daerah adalah Penempatan sejumlah Dana dan/atau barang milik daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian Surat berharga dan investasi langsung yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;
10.Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 7 Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
12.Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah;
13.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah;
14.Pengendalian Penyertaan Modal adalah upaya untuk menambah, menentukan, dan mengatur besarnya jumlah kepemilikan saham, sehingga dapat mempertahankan saham mayoritas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
15.Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya kedalam perseroan guna memenuhi plafond Penyertaan Modal yang telah ditetapkan.
16.Deviden adalah merupakan bagian dari keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengendalian Penyertaan modal bertujuan untuk:

a.menambah, menentukan, dan mengatur besarnya penambahan Penyertaan Modal, sehingga dapat mempertahankan saham mayoritas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah; 8
b.meningkatkan kinerja dan daya saing PT. Bank Pembangunan Daerah dalam rangka pengembangan ekonomi Daerah;
c.mendukung upaya penguatan struktur modal melalui pertumbuhan dan pengendalian dalam rangka peningkatan kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah;
d.meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas PT. Bank Pembangunan Daerah dalam rangka mendukung penguatan struktur dan pertumbuhan ekonomi; dan
e.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

BENTUK, JUMLAH, DAN WAKTU

Pasal 3

(1)Pengendalian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah dalam bentuk uang dan dianggarkan dalam APBD;
(2)Penyertaan Modal yang dikendalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 4

(1)Pengendalian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah ditetapkan berdasarkan pertumbuhan dan penambahan Penyertaan Modal sesuai dengan kemampuan APBD;
(2)Besarnya jumlah tambahan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah diarahkan untuk mencapai dan mempertahankan posisi Pemerintah 9 Daerah selaku pemegang saham minimal 51% (lima puluh satu persen) dari Modal Disetor.
(3)Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian Penyertaan Modal sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Waktu pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal yang dikendalikan menyesuaikan dengan jadwal pembahasan serta penetapan dan pelaksanaan APBD setiap tahun anggaran.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 6

Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah bersumber dari APBD.

BAB V

PENGENDALIAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

(1)Untuk mencapai dan mempertahankan posisi Pemerintah Daerah selaku pemegang saham minimal 51% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), maka Pengendalian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah, dilakukan dengan cara:
1. a.memberi kewenangan pada Pemerintah Daerah untuk mengendalikan nilai nominal sahamnya; dan
2. b.menentukan dan mengatur jumlah penambahan Penyertaan Modal sebesar 50% dari jumlah deviden 10 yang diterima Pemerintah Daerah dari PT. Bank Pembangunan Daerah setiap tahun berkenaan.
(2)Tata cara pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham di PT. Bank Pembangunan Daerah, mempunyai hak dan kewajiban.
(2)Hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.merumuskan kebijakan umum dan strategis sebagai pedoman yang akan dijalankan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah; dan
2. b.mendapatkan bagian laba hasil usaha sebanding dengan nilai saham yang dimiliki.
(3)Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu mematuhi segala keputusan yang telah diambil dalam RUPS pada PT. Bank Pembangunan Daerah.

Pasal 9

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah yang terkait dengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. 11

Pasal 10

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), sudah harus ditetapkan paling lama 6 (enam) Bulan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…