DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 25 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2013);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); SALINAN | 2
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik | 3 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008Nomor 07);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 11);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Tahun | 4 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 12);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor 01). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan BUPATI MAROS

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Maros.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Maros.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Linmas adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Maros yang menyelenggarakan fungsi penegakan Perda serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
6.Izin adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan untuk hal tersebut.
7.Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
8.Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah daerah baik untuk tempat tinggal, tempat usaha, maupun kegiatan lainnya, kecuali makam.
9.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. | 5
10.Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
11.Saluran air adalah setiap jalur galian tanah meliputi selokan, irigasi, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tambak dan pintu air.
12.Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah.
15.Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
16.Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
17.Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
18.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Maros.
19.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, antara lain firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
20.Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.
21.Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
22.Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
23.Bangunan adalah setiap yang dibangun diatas persil yang meliputi rumah, gedung, kantor, pagar dan bangunan lainnya yang sejenis.
24.Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton | 6 serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
25.Ternak potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, domba, babi, kuda dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.
26.Pemasukan ternak adalah kegiatan memasukkan ternak dari luar Daerah Kabupaten Maros untuk keperluan dipotong dan/atau diperdagangkan.
27.Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
28.Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.

BAB II

TERTIB JALAN, ANGKUTAN JALAN, ANGKUTAN SUNGAI, DAN PERPARKIRAN

Pasal 2

(1)Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan orang dan/atau rambu penyeberangan/zebra cross yang telah disediakan.
(3)Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian kendaraan umum yang telah ditentukan.
(4)Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib berperilaku tertib, disiplin, konsentrasi, mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
(5)Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki, dan pengendara sepeda.
(6)Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian kendaraan yang telah ditentukan.
(7)Setiap mobil barang umum wajib bongkar muat barang di terminal barang dan/atau di tempat yang telah ditentukan.
(8)Kendaraan bermotor yang mengangkut barang wajib melalui kelas jalan yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku, dan wajib menyediakan tempat untuk parkir dan kegiatan bongkar muat barang.
(9)Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan, dan dilarang melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam ijin trayek. | 7
(10)Setiap kendaraan umum dalam trayek wajib memasuki terminal yang telah ditentukan.
(11)Setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan yang diimpor/dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, harus berjalan sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan yang ditentukan.
(12)Setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan angkutan umum kendaraan jenis roda tiga dan roda empat yang bermesin 2 (dua) tak atau 4(empat) tak.
(13)Setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan angkutan yang bukan merupakan moda angkutan yang telah ditentukan oleh undang-undang.
(14)Setiap orang atau badan dilarang membuat rakit, perahu, dan angkutan penyeberang sungai, kecuali telah mendapat izin.

Pasal 3

Kecuali dengan izin, setiap orang atau badan dilarang:

a.menutup jalan;
b.menutup jalan yang masih menjadi akses masyarakat dikawasan pengembang;
c.membuat atau memasang pintu penutup jalan dan portal;
d.membuat atau memasang tanggul jalan;
e.membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
f.membuka/menutup terobosan atau putaran jalan;
g.membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
h.membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
i.membuat, memasang, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
j.membuat dan/atau memasang benda yang menyerupai rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukungnya;
k.membuat atau memasang tanggul pengaman dan/atau pita penggaduh jalan (rumble strips);
l.merusak bahu jalan atau trotoar.
m.menggunakan bahu jalan atau trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
n.melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.
o.menempatkan benda dan/atau barang bekas/sampah pada tepi dan/atau median jalan raya, dan jalan-jalan di lingkungan permukiman.

Pasal 4

Setiap orang atau badan dilarang:

a.mengangkut bahan berdebu, tanah galian, dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka. | 8
b.mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, bahan yang mudah meledak, dan/atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
c.melakukan galian, urugan dan menyelenggarakan angkutan tanah di dalam dan/atau dari luar daerah tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang.
d.melakukan penggalian tanah untuk pemasangan dan/atau perbaikan instalasi air, listrik, kabel komunikasi dan sejenisnya, kecuali dengan izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 5

(1)Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa.
(2)Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan pungutan terhadap kendaraan angkutan orang maupun angkutan barang.

Pasal 6

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson, menarik/menekan gas kuat-kuat, dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, kantor pemerintah, dan rumah sakit.

Pasal 7

(1)Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:
1. a.membuang sampah;
2. b.membuang sisa makanan;
3. c.meludah;
4. d.merokok;
5. e.mengeluarkan anggota badan;
(2)Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

Pasal 8

(1)Setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
(2)Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan perparkiran, dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang.
(3)Setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan-jalan, di tepi jalan, ataupun di tempat-tempat umum, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
(4)Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka, termasuk di bawah jembatan atau jalan layang (fly over) untuk penyelenggaraan perparkiran kecuali mendapat izin dari Bupati. | 9

BAB III

TERTIB KEBERSIHAN

Pasal 9

(1)Setiap orang atau badan dilarang:
1. a.membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
2. b.melakukan penanganan sampah tidak sesuai dengan ketentuan, dan membuang/menimbun sampah pada pembuangan/tempat terbuka, dan/atau;
3. c.membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
(2)Membuang dan menumpuk sampah di tepi dan/atau median jalan, jalur hijau, taman, sungai, danau, dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2013);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); SALINAN | 2
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik | 3 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008Nomor 07);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 11);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Tahun | 4 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 12);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor 01). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan BUPATI MAROS

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Maros.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Maros.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Linmas adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Maros yang menyelenggarakan fungsi penegakan Perda serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
6.Izin adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan untuk hal tersebut.
7.Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
8.Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah daerah baik untuk tempat tinggal, tempat usaha, maupun kegiatan lainnya, kecuali makam.
9.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. | 5
10.Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
11.Saluran air adalah setiap jalur galian tanah meliputi selokan, irigasi, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tambak dan pintu air.
12.Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah.
15.Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
16.Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
17.Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
18.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Maros.
19.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, antara lain firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
20.Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.
21.Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
22.Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
23.Bangunan adalah setiap yang dibangun diatas persil yang meliputi rumah, gedung, kantor, pagar dan bangunan lainnya yang sejenis.
24.Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton | 6 serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
25.Ternak potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, domba, babi, kuda dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.
26.Pemasukan ternak adalah kegiatan memasukkan ternak dari luar Daerah Kabupaten Maros untuk keperluan dipotong dan/atau diperdagangkan.
27.Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
28.Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.

BAB II

TERTIB JALAN, ANGKUTAN JALAN, ANGKUTAN SUNGAI, DAN PERPARKIRAN

Pasal 2

(1)Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan orang dan/atau rambu penyeberangan/zebra cross yang telah disediakan.
(3)Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian kendaraan umum yang telah ditentukan.
(4)Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib berperilaku tertib, disiplin, konsentrasi, mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
(5)Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki, dan pengendara sepeda.
(6)Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian kendaraan yang telah ditentukan.
(7)Setiap mobil barang umum wajib bongkar muat barang di terminal barang dan/atau di tempat yang telah ditentukan.
(8)Kendaraan bermotor yang mengangkut barang wajib melalui kelas jalan yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku, dan wajib menyediakan tempat untuk parkir dan kegiatan bongkar muat barang.
(9)Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan, dan dilarang melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam ijin trayek. | 7
(10)Setiap kendaraan umum dalam trayek wajib memasuki terminal yang telah ditentukan.
(11)Setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan yang diimpor/dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, harus berjalan sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan yang ditentukan.
(12)Setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan angkutan umum kendaraan jenis roda tiga dan roda empat yang bermesin 2 (dua) tak atau 4(empat) tak.
(13)Setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan angkutan yang bukan merupakan moda angkutan yang telah ditentukan oleh undang-undang.
(14)Setiap orang atau badan dilarang membuat rakit, perahu, dan angkutan penyeberang sungai, kecuali telah mendapat izin.

Pasal 3

Kecuali dengan izin, setiap orang atau badan dilarang:

a.menutup jalan;
b.menutup jalan yang masih menjadi akses masyarakat dikawasan pengembang;
c.membuat atau memasang pintu penutup jalan dan portal;
d.membuat atau memasang tanggul jalan;
e.membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
f.membuka/menutup terobosan atau putaran jalan;
g.membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
h.membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
i.membuat, memasang, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
j.membuat dan/atau memasang benda yang menyerupai rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukungnya;
k.membuat atau memasang tanggul pengaman dan/atau pita penggaduh jalan (rumble strips);
l.merusak bahu jalan atau trotoar.
m.menggunakan bahu jalan atau trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
n.melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.
o.menempatkan benda dan/atau barang bekas/sampah pada tepi dan/atau median jalan raya, dan jalan-jalan di lingkungan permukiman.

Pasal 4

Setiap orang atau badan dilarang:

a.mengangkut bahan berdebu, tanah galian, dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka. | 8
b.mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, bahan yang mudah meledak, dan/atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
c.melakukan galian, urugan dan menyelenggarakan angkutan tanah di dalam dan/atau dari luar daerah tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang.
d.melakukan penggalian tanah untuk pemasangan dan/atau perbaikan instalasi air, listrik, kabel komunikasi dan sejenisnya, kecuali dengan izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 5

(1)Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa.
(2)Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan pungutan terhadap kendaraan angkutan orang maupun angkutan barang.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:
1. a.membuang sampah;
2. b.membuang sisa makanan;
3. c.meludah;
4. d.merokok;
5. e.mengeluarkan anggota badan;
(2)Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

Pasal 8

(1)Setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
(2)Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan perparkiran, dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang.
(3)Setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan-jalan, di tepi jalan, ataupun di tempat-tempat umum, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
(4)Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka, termasuk di bawah jembatan atau jalan layang (fly over) untuk penyelenggaraan perparkiran kecuali mendapat izin dari Bupati. | 9

BAB III

TERTIB KEBERSIHAN

Pasal 9

(1)Setiap orang atau badan dilarang:
1. a.membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
2. b.melakukan penanganan sampah tidak sesuai dengan ketentuan, dan membuang/menimbun sampah pada pembuangan/tempat terbuka, dan/atau;
3. c.membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
(2)Membuang dan menumpuk sampah di tepi dan/atau median jalan, jalur hijau, taman, sungai, danau, dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.