(1)RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional, baik substansi dan jangka waktunya sesuai kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah periode sebelumnya.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 14 September 2015 GUBERNUR SULAWESI SELATAN, SYAHRUL YASIN LIMPO Diundangkan di Makassar pada tanggal 14 September 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, ABDUL LATIF LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (7/2015) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM & HAM LUTFIE NASIR, SH. NIP.19660123 199309 1 001 1 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2008 - 2028 I. UMUM Keberadaan Provinsi Sulawesi Selatan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus menjadi momentum yang baik dalam menciptakan peluang bagi penduduknya atau setiap lapisan masyarakat untuk mengembangkan diri sesuai potensi spesifik yang dimiliki masing- masing. Serta sebagai media bagi tumbuh kembangnya tatanan internalnya, dalam hal ini berupa komunitas yang terdiri dari tatanan yang berbasis wilayah seperti desa, kabupaten dan kota serta tatanan fungsional dalam bentuk lembaga dan organisasi kemasyarakatan menurut cara yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing tatanan internal. Sehingga itu provinsi ikut berperan dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas ketahanan nasional di wilayahnya melalui fungsi konsultasi, koordinasi, fasilitasi serta pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah sehingga tentu memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk mengharmonisasi dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah, maupun pembangunan antar daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjangka, yaitu jangka panjang (untuk jangka waktu 20 tahun), jangka menengah (untuk jangka waktu 5 tahun) dan untuk jangka waktu 1 tahun disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat dengan PRPJP Daerah untuk jangka waktu 20 (dua Puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP 2 Nasional sebagaimana ditegaskan pula antara lain dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Sebagai sistem perencanaan pembangunan daerah yang berjangka panjang, tentu harus dilakukan dengan ketepatan memprediksi masalah dan tantangan ke depan berkenaan pengaruh dinamika perubahan sehingga dapat menjadi peluang strategis dalam pembangunan daerah. Sehingga itu dengan PRPJP Daerah harus konkrit mengimplementasikan sebagai suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat sinergi dan berkelanjutan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan/dinamika lingkungan strategis yang penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan. Dengan Peraturan Daerah ini memuat gambaran konkrit kondisi Sulawesi Selatan saat ini, serta harapan akan terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai daerah terkemuka dimasa 20 (dua puluh) tahun yang akan datang dan dituangkan dalam visi-misi Sulawesi Selatan yang dijabarkan dalam beberapa agenda kebijakan yang akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai wilayah terkemuka melalui Pendekatan Kemandirian lokal yang bernafaskan Keagamaan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas