DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
c.bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah perlu dilakukan secara efisien dan efektif dengan memperhatikan aspek kebutuhan Daerah, pelayanan publik dan peningkatan daya saing Daerah; dan
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf badan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang UrusanPemerintahan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik SALINAN 2 Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3.Daerah Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang terdiri atas Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
6.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3
8.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
9.Urusan Pemerintahan Daerah adalah kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi daerah.
10.Urusan Pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
11.Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
12.Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia.
13.Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia
14.Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan potensi yang dimiliki Daerah.
15.Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap orang.
16.Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
17.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dari Pemerintah Daerah kepada Kabupaten/Kota.
18.Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain dalam wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
19.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

ASAS URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

Urusan Pemerintahan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.tertib penyelenggara negara;
c.kepentingan umum;
d.keterbukaan;
e.proporsionalitas;
f.profesionalitas;
g.akuntabilitas;
h.efisiensi;
i.efektivitas; dan
j.keadilan. 4

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN PENGATURAN

Pasal 3

Urusan Pemerintahan Daerah diselenggarakan dengan maksud untuk:

a.memberi kepastian hukum tentang aspek teknis operasional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah baik yang bersifat kewenangan pangkal maupun yang bersifat tugas pembantuan dan dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat; dan
b.mendorong keselarasan yang integral dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah secara efisien dan efektif.

Pasal 4

Urusan Pemerintahan Daerah diselenggarakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi Daerah dalam rangka meningkatkan:

a.pelayanan publik; dan
b.kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 5

(1)Klasifikasi urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas:
1. a.urusan wajib;
2. b.urusan pilihan; dan
3. c.urusan pemerintahan umum.
(2)Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
2. b.urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pasal 6

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a.pendidikan;
b.kesehatan;
c.pekerjaan umum dan penataan ruang;
d.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e.ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
f.sosial. 5

Pasal 7

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a.tenaga kerja;
b.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c.pangan;
d.pertanahan;
e.lingkungan hidup;
f.administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g.pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h.pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i.perhubungan;
j.komunikasi dan informatika;
k.koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l.penanaman modal;
m.kepemudaan dan olah raga;
n.statistik;
o.persandian;
p.kebudayaan;
q.perpustakaan; dan
r.kearsipan.

Pasal 8

Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a.kelautan dan perikanan;
b.pariwisata;
c.pertanian;
d.kehutanan;
e.energi dan sumber daya mineral;
f.perdagangan;
g.perindustrian; dan
h.transmigrasi.

Pasal 9

Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a.pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
b.pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
c.pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan;
d.penanganan konflik sosial;
e.koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi;
f.koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Daerah Kabupaten/Kota;
g.pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. 6

BAB V

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Tata cara pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
c.bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah perlu dilakukan secara efisien dan efektif dengan memperhatikan aspek kebutuhan Daerah, pelayanan publik dan peningkatan daya saing Daerah; dan
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf badan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang UrusanPemerintahan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik SALINAN 2 Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3.Daerah Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang terdiri atas Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
6.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3
8.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
9.Urusan Pemerintahan Daerah adalah kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi daerah.
10.Urusan Pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
11.Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
12.Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia.
13.Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia
14.Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan potensi yang dimiliki Daerah.
15.Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap orang.
16.Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
17.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dari Pemerintah Daerah kepada Kabupaten/Kota.
18.Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain dalam wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
19.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

ASAS URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

Urusan Pemerintahan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.tertib penyelenggara negara;
c.kepentingan umum;
d.keterbukaan;
e.proporsionalitas;
f.profesionalitas;
g.akuntabilitas;
h.efisiensi;
i.efektivitas; dan
j.keadilan. 4

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN PENGATURAN

Pasal 3

Urusan Pemerintahan Daerah diselenggarakan dengan maksud untuk:

a.memberi kepastian hukum tentang aspek teknis operasional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah baik yang bersifat kewenangan pangkal maupun yang bersifat tugas pembantuan dan dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat; dan
b.mendorong keselarasan yang integral dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah secara efisien dan efektif.

Pasal 4

Urusan Pemerintahan Daerah diselenggarakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi Daerah dalam rangka meningkatkan:

a.pelayanan publik; dan
b.kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 5

(1)Klasifikasi urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas:
1. a.urusan wajib;
2. b.urusan pilihan; dan
3. c.urusan pemerintahan umum.
(2)Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
2. b.urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pasal 6

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a.pendidikan;
b.kesehatan;
c.pekerjaan umum dan penataan ruang;
d.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e.ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
f.sosial. 5

Pasal 7

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a.tenaga kerja;
b.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c.pangan;
d.pertanahan;
e.lingkungan hidup;
f.administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g.pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h.pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i.perhubungan;
j.komunikasi dan informatika;
k.koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l.penanaman modal;
m.kepemudaan dan olah raga;
n.statistik;
o.persandian;
p.kebudayaan;
q.perpustakaan; dan
r.kearsipan.

Pasal 8

Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a.kelautan dan perikanan;
b.pariwisata;
c.pertanian;
d.kehutanan;
e.energi dan sumber daya mineral;
f.perdagangan;
g.perindustrian; dan
h.transmigrasi.

Pasal 9

Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a.pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
b.pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
c.pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan;
d.penanganan konflik sosial;
e.koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi;
f.koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Daerah Kabupaten/Kota;
g.pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. 6

BAB V

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Tata cara pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.