DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2015

Nomor: 09
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013- 2018; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 2 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 3 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5 ); 4
16.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 239) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 10);
17.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 240);
18.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 11);
19.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 242) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2011 ( Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 6);
20.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 5 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10);
21.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2);
22.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Derah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014, Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 274);
23.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2018. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, Nomor 2) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf e diubah sehingga Pasal 4 ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Penyusunan Perubahan RPJM Daerah, dimaksudkan :
1. a.sebagai dasar kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan 6 indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
2. b.tersedianya rumusan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Provinsi;
3. c.pedoman bagi SKPD dalam menyusun perubahan Rencana Strategis SKPD.
4. d.mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, DPRD, swasta dan masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
5. e.menjadi bahan acuan dan dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
  1. 2.Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(2)Sistematika RPJM Daerah Tahun 2013-2018 sebagai berikut: I. Bab I : Pendahuluan II. Bab II : Gambaran Umum Dan Kondisi Daerah III. Bab III : Gambaran Pengelolaan Kaeuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan IV. Bab IV : Analisis Isu-Isu Strategis V. Bab V : Penyajian Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran VI. Bab VI : Strategi Dan Arah Kebijakan VII. Bab VII : Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah VIII. Bab VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan IX. Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah X. Bab X : Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan XI. Bab XI : Penutup
(3)Rincian dari RPJM Daerah dan lingkup BAB masing- masing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 7

3.Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 7 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Bappeda menyusun perubahan RPJM Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah dengan memperhatikan masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.
(2)Dihapus
(3)Dihapus
(4)Dihapus

4.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dihapus, ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasat 8 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Dihapus
(2)Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJM Daerah paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan kepada Menteri Dalam Negeri.
(3)Gubernur menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJM Daerah kepada masyarakat.

5.Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga Pasal 9 ayat (1) berbunyi:

Pasal 9

(1)Gubernur melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Perubahan RPJM Daerah.

6.Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan ayat (3) sehingga Pasal 15 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)RPJM Daerah hanya dapat diubah sekali dalam 5 (lima) Tahun yaitu setelah pelaksanaan RPJM Daerah berjalan 2 (dua) Tahun.
(2)Apabila dalam perjalanan pelaksanaan RPJM Daerah hingga Tahun 2018 terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan 8 yang berimplikasi terhadap dokumen Perubahan RPJM Daerah ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
(3)Kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkenaan pengaturan dan implementasi penyelenggaraan kewenangan/urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimanan diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan kebijakan dibidang keuangan terkait alokasi dana transfer ke Daerah. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 23 September 2015 GUBERNUR SULAWESI SELATAN, SYAHRUL YASIN LIMPO Diundangkan di Makassar pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, ABDUL LATIF LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN; (9/2015) KATA PENGANTAR RPJM-Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan, dan menjadi acuan dan sebagai arahan dalam pelaksanaan pembangunan. Dokumen RPJM-Daerah disusun berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yang selanjutkan dijabarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ke dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanahkan penyusunan RPJM-Daerah sebagai pedoman pembangunan lima tahunan. Dalam penyusunan Perubahan RPJM-Daerah ini telah memperhatikan aspirasi masyarakat dan merupakan konsekuensi dari terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, juga tetap memperhatikan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, kebijakan Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional serta dokumen perencanaan lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagaimana yang tersebut diatas, pendekatan penyusunan RPJM-Daerah harus bersifat teknokratik yang menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta bersifat partisipatif yang melibatkan seluruh stakeholder. Dokumen RPJM- Daerah ini ini diharapkan menjadi acuan dalam pembangunan seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Selatan untuk mencapai Visi “SULAWESI SELATAN SEBAGAI PILAR UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SIMPUL JEJARING AKSELERASI KESEJAHTERAAN PADA TAHUN 2018”. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua dalam mewujudkan kesejahteraan, kemandirian, daya saing masyarakat dan daerah Sulawesi Selatan guna mewujudkan tujuan yang kita cita-citakan bersama. Amin Makassar, September 2015 Daftar Isi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 1 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL BAB I PENDAHULUAN .............................................................. I-1 1.1 Latar Belakang............................................................ I-1 1.2 Dasar Hukum dan Penyusunan ................................ I-3 1.3 Hubungan Antar Dokumen ....................................... I-5 1.4 Sistematika Penulisan ................................................ I-6 1.5 Maksud dan Tujuan ................................................... I-6 BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH............. II-1 2.1 Aspek Geografi dan Demografi ................................. II-1 2.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah .................................. II-1 2.1.2. Potensi pengembangan wilayah .................................. II-5 2.1.3. Wilayah rawan bencana ................................................ II-15 2.1.4. Demografi ...................................................................... II-16 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .............................. II-18 2.2.1. Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ................... II-18 2.2.2. Kesejahteraan masyarakat ............................................ II-27 2.2.3. Fokus Seni budaya dan olahraga ................................. II-44 2.3 Aspek Pelayanan Umum............................................ II-45 2.3.1. Layanan urusan wajib ................................................... II-46 2.3.2. Layanan urusan pilihan ................................................ II-144 2.4 Aspek Daya Saing Daerah ............................................ II-154 2.4.1. Kemampuan ekonomi daerah ..................................... II-154 2.4.2. Fasilitas wilayah/infrastruktur ..................................... II-157 2.4.3. Iklim berinvestasi .......................................................... II-167 2.4.4. Sumber Daya Manusia ................................................. II-168 2.5 Keterkaitan Dokumen Perencanaan .......................... II-171 BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN................................ III-1 3.1 Kinerja keuangan masa lalu ...................................... III-2 3.1.1. Kinerja pelaksanaan APBD ......................................... III-2 3.1.2. Neraca daerah ................................................................ III-8 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ........... III-17 3.2.1. Proporsi penggunaan anggaran ................................... III-18 3.2.2. Analisis pembiayaan daerah ....................................... III-22 3.3 Kerangka Pendanaan ................................................. III-29 3.3.1. Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat . III-29 serta prioritas utama 3.3.2. Proyeksi data .................................................................. III-31 3.3.3. Penghitungan kerangka pendanaan ............................ III-36 Daftar Isi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 2 BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS ...................................... IV-1 4.1 Permasalahan Pembangunan .................................... IV-1 4.2 Issu Strategis .............................................................. IV-43 4.2.1. Issu Global ........................................................ IV-43 4.2.2. Issu Strategis Daerah ....................................... IV-46 4.3 Standar Pelayanan Minimal (SPM) ........................... IV-52 BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ...... V-1 5.1 Visi ............................................................................. V-1 5.2 Misi ............................................................................ V-1 5.3 Tujuan dan Sasaran ................................................... V-5 BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ............................ VI-1 6.1 Strategi ...................................................................... VI-1 6.2 Arah Kebijakan .......................................................... VI-9 BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN ............................................... VII-1 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS ............ VIII-1 YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ......... IX-1 BAB X PEDOMAN TRANSISI & KAIDAH PELAKSANAAN.... X-1 10.1. Pedoman Transisi ....................................................... X-1 10.2. Kebijakan Umum Pembangunan Transisi ................. X-1 10.3. Program Transisi ........................................................ X-1 10.4. Kaidah Pelaksanaan .................................................... X-1 BAB XI PENUTUP ......................................................................... XI-1 BAB I Pendahuluan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 I-1 PRPJMD Provinsi Sulawesi Slatan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatanperiode Tahun 2013-2018. Periode awal 2013 sesuai dengan pelantikan Gubernur Sulawesi Selatan DR. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, M.Si, MH dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Ir. H. Agus Arifin Nu'mang, MS oleh Menteri Dalam Negeri RI pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2013 di Makassar. RPJMD adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan umum pembangunan daerah, kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program yang sifatnya kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.PRPJMD menjadi acuan utama penyusunan Prubahan Rencana Strategis (RENSTRA) bagi setiap SKPD Provinsi Sulawesi Selatan dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2015-2019. Untuk menjamin sinergitas dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran tahunan, maka setelah penetapan PPRPJMD dokumen ini menjadi acuanpenyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan, serta menjadi acuan dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten/Kota. Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 dilakukandenganpertimbangansebagai berikut: (1) Beberapa target indikator pembangunan yang ditetapkan, perlu disesuaikan dengan realisasi pencapaian dan kondisi tantangan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan; (2) Adanyaperubahan data tahundasarpada data makroekonomi(3) Terbitnya Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Keuangan tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019. Perubahan dokumen RPJMD ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 50 ayat (1) bahwa rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal: (1) hasil pengendalian dan evaluasi BAB I Pendahuluan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 I-2 menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; (2) terjadi perubahan yang mendasar; dan (3) merugikan kepentingan nasional.Serta melihatpadaPeraturan Daerah No. 2 Tahun 2010 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pasal 59 :Perubahan Dokumen Perencanaan, Ayat (1) Perencanaan pembangunan daerah bersifat dinamis mengikuti perubahan lingkungan strategis, Ayat (2) Substansi dinamis sebagaimana dimaksud ayat
(1)Dapat dilakukan perubahan parsial tanpa mengubah dokumen perencanaan secara keseluruhan. Pada dasarnya, proses perencanaan pembangunan mencakup pendekatan:
1. a.Teknokratik, (Sesuaikan Permendagri 54 pasal 6) pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. b.Partisipatif, (Sesuaikan Permendagri 54 pasal 6) pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
3. c.Politik, (Sesuaikan Permendagri 54 pasal 6) Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan, karena rakyat sebagai pemilih dalam menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah dan wakil kepala daerah. Olehnya itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
4. d.Atas-bawah (top-down) danBawah-atas (bottom-up),(Sesuaikan Permendagri 54 pasal 6) pendekatan top-down dan bottom-up dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas tersebut diselaraskan melalui musyawarah pembangunan (MUSRENBANG) yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.
5. e.Kearifan Lokal, Sumber pengetahuan yang diselenggarakan secara dinamis berkembang dan diteruskan secara turun-temurun yang terintegrasi terhadap pemahaman alam dan sekitarnya khususnya dalam pengambilan kebijakan. Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 merupakan tahap keduadari pelaksanaan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028. Dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 telah ditetapkan Visi “Wilayah Terkemuka di Indonesia Melalui Pendekatan Kemandirian Lokal yang Bernafaskan Keagamaan” yang ditempuh melalui 5 (lima) Misi yaitu
6. a.MeningkatkanKualitasManusia Sulawesi Selatan;
7. b.Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagaikomunitaspembelajar;
8. c.Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Wilayah yang kondusifdanatraktif;
9. d.Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagaisatukesatuansosial-ekonomi yang berkeadilan, asridanlestari;
10. e.Meningkatkan kualitas peran Sulawesi Selatan dalam memelihara Ketahanan dan mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dan kuat BAB I Pendahuluan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 I-3 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1) Undang-UndangNomor 47 Prp. Tahun 1960 tentangPembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Jo Undang- UndangNomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); 9) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia BAB I Pendahuluan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 I-4 Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 15) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor ..) 16) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan; 17) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Maminasata; 18) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangnan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 21) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235); 22) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 240); 23) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 241); 24) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 242); 25) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) 26) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009. 27) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2010 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) Provinsi Sulawesi Selatan. 28) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. 29) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028. 1.3. Hubungan Antar Dokumen Dokumen Rencana Pembangunan JangkaMenengahDaerah (PRPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan lainnya. Penyusunan PRPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 berpedomanpada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan 2008 – 2028 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN),serta dokumen perencanaan lainnya. Dalam kaitannya dengan hubungan fungsional dengan dokumen perencanaan lain, selain memperhatikan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, penyusunan dokumen ini senantiasa memperhaikan dokumen PRPJMD provinsi tetangga dan juga RTRW provinsi tetangga. Keterkaitan hubungan fungsional ini terutama pada program-program pembangunan sitem jaringan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan sinergitas perencanaan untuk pencapaian prioritas pembangunan kewilayahan maka diharapkan pembangunan terutama pada kawasan perbatasan dan sekitarnya akan dapat diintegrasikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan PRPJMD Provinsi Sulawesi Selatan telah terintegrasi dengan Permendagri tersebut di atas, dengan tujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan PRPJMD sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. PRPJMD Sulawesi Selatan merupakan dokumen induk yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan RencanaStrategis (RENSTRA) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun berdasarkan tahapan yang melibatkan berbagai stakeholders termasuk pemerintah Kabupaten dan Kota. PRPJMD Sulawesi Selatan ini nantinya akan dijabarkan di dalam rencana pembangunan tahunan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rencana Kerja (RENJA) serta prioritas dan plafon anggaran (PPA) setiap tahunnya. Dengan demikian diharapkan sasaran dan tujuan pembangunan di dalam PRPJMD ini setiap tahun dapat dicapai secara bertahap, sehingga proses pembangunan dapat terwujud dalam suatu sistem yang terencana dan berkelanjutan. 1.4. Sistematika Penulisan PPRPJMD PPRPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, disusun dengan Sistematika sebagai berikut: a) Menyediakan rumusan kebijakan dan program pembangunan; b) Menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan; c) Menjadi pedomanbagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD; d) Mewujudkan komitmen bersama antaraPemerintah Daerah, DPRD, swasta dan masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai oleh APBD Provinsi; dan e) Menjadi bahan dalam penyusunan RKPD. TujuanPRPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah untuk : 1) Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama tahun 2013 - 2018;
  1. 2.Sebagairujukan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD;
  2. 3.Mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
  3. 4.Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, sehinggaterwujud kondisi yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
  4. 5.Membangun komitmen melalui kerjasama dan kemitraan pembangunan pada tingkatan Pemerintahan di Pemerintah Daerah;
  5. 6.Sebagai acuan penyusunan RKPD setiap tahun selama tahun 2013-2018.
  6. 7.Sebagai tolok ukur kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur.
  7. 8.Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan program Kepala Daerah.
  8. 9.Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Sulawesi Selatan.
  9. 10.Sebagai acuan dalam fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelengaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Perda PRPJMD.
  10. 11.Sebagai rumusan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat. 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 2.1.1.1.Luas dan Batas Wilayah Administrasi Propinsi Sulawesi Selatan mempunyai luas wilayah 46.083,94 km persegi, memiliki daerah administratif 21 kabupaten, tiga kota, 304 kecamatan, dan 2.953 desa/kelurahan. Propinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat di sebelah Utara dan Teluk Bone serta Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah Timur serta sebelah Barat dan Timur masing-masing dengan Selat Makassar dan Laut Flores. Tabel 2.1 Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Kode Kabupaten/Kota Luas Area (Km2) Jumlah Kecamatan Banyaknya Desa/Kelurahan 1 Selayar 1.199,91 11 74 2 Bulukumba 1.170,10 10 126 3 Bantaeng 397,06 8 67 4 Jeneponto 837,99 11 113 5 Takalar 620,26 9 83 6 Gowa 1.802,08 18 167 7 Sinjai 924,15 9 80 8 Maros 1.538,44 14 103 9 Pangkep 814,95 13 102 10 Barru 1.192,39 7 54 11 Bone 4.593,38 27 372 12 Soppeng 1.337,99 8 70 13 Wajo 2.394,15 14 176 14 Sidrap 2.081,01 11 105 15 Pinrang 1.892,42 12 104 16 Enrekang 1.821,41 12 129 17 Luwu 2.940,51 21 227 18 Tana Toraja 2.149,67 19 159 22 Luwu Utara 7.365,51 11 176 25 Luwu Timur 7.315,77 11 102 26 Toraja Utara 1.169,95 21 151 71 Makassar 181,35 14 143 72 Pare Pare 88,92 4 22 73 Palopo 254,57 9 48 Sulawesi Selatan 46.083,94 304 2.953 Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-2 2.1.1.2.Letak dan Kondisi Geografis Sulawesi Selatan terletak antara 0°12' - 8° Lintang Selatan dan 116°48' -122°36' Bujur Timur. Geografi wilayah mencakup pesisir dan pulau, dataran rendah dan dataran tinggi, dengan 67 aliran sungai dan tiga danau. Terdapat gunung Bawakaraeng di selatan,serta gunung Lompobattang dan Rante Mario di Utara, pada bagian tengah membentang bukit karst sepanjang Maros dan Pangkep, dengan klimatologi yang terbedakan antar musim pada pantai Barat dan Timur. 2.1.1.3.Topografi Wilayah Sulawesi Selatan membentang mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Kondisi Kemiringan tanah 0 sampai 3 persen merupakan tanah yang relatif datar, 3 sampai 8 persen merupakan tanah relatif bergelombang, 8 sampai 45 persen merupakan tanah yang kemiringannya agar curam, lebih dari 45 persen tanahnya curam dan bergunung. Wilayah daratan terluas berada pada 100 hingga 400 meter DPL, dan sebahagian merupakan dataran yang berada pada 400 hingga 1000 meter DPL. 2.1.1.4.Geologi Daerah Sulawesi Selatan termasuk ke dalam propinsi Busur Volkanik Tersier Sulawesi Barat, yang memanjang dari Lengan Selatan sampai ke Lengan Utara. Secara umum, busur ini tersusun oleh batuan-batuan plutonik-volkanik berumur Paleogen- Kuarter serta batuan-batuan metamorf dan sedimen berumur Tersier. Geologi Sulawesi Selatan bagian timur dan barat sangat berbeda, di mana keduanya dipisahkan oleh Depresi Walanae yang berarah UUB-SST. Secara struktural, Sulawesi Selatan terpisah dari anggota Busur Barat Sulawesi lainnya oleh suatu depresi berarah UB-ST yang melintas di sepanjang Danau Tempe (van Leeuwen, 1981). Struktur geologi batuan di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki karakteristik geologi yang dicirikan oleh adanya berbagai jenis satuan batuan yang bervariasi. Struktur dan formasi geologi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari volkan tersier, Sebaran formasi volkan tersier ini relatif luas mulai dari Cenrana sampai perbatasan Mamuju, daerah Pegunungan Salapati (Quarles) sampai Pegunungan Molegraf, Pegunungan Perombengan sampai Palopo, dari Makale sampai utara Enrekang, di sekitar Sungai Mamasa, Sinjai sampai Tanjung Pattiro, di deretan pegunungan sebelah barat dan timur Ujung Lamuru sampai Bukit Matinggi. Batuan volkan kwarter, Formasi batuan ini ditemukan di sekitar Limbong (Luwu Utara), sekitar Gunung Karua (Tana Toraja) dan di Gunung Lompobatang (Gowa). 2.1.1.5.Hidrologi Jumlah sungai yang mengaliri wilayah Sulawesi Selatan tercatat sekitar 67 aliran sungai, dengan jumlah aliran terbesar di Kabupaten Luwu, yakni 25 aliran sungai. Sungai terpanjang tercatat ada satu sungai yakni Sungai Saddang yang mengalir meliputi Kabupaten Tator, Enrekang dan, Pinrang. Panjang sungai tersebut masing-masing 150 km. Di Sulawesi Selatan terdapat empat danau yakni Danau Tempe dan Sidenreng yang berada di Kabupaten Wajo, serta danau Matana dan Towuti yang berlokasi di Kabupaten Luwu Timur. 2.1.1.6.Klimatologi Propinsi Sulawesi Selatan pada umumnya sama dengan daerah lain yang ada di Indonesia, mempunyai dua musim yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni sampai September dan musim penghujan yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan Maret. Berdasarkan pengamatan ditigal Stasiun Klimatologi (Maros, Hasanuddin dan Maritim Paotere) selama tahun 2010 rata-rata suhu udara 27,4 C di Kota Makassar BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-3 dan sekitarnya tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Suhu udara maksimum di stasiun klimatologi Hasanuddin 32,1 C dan suhu minimum 24,0 C. Berdasarkan klasifikasi tipe iklim menurut oldeman, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 5 jenis iklim, yaitu Tipe iklim A termasuk kategori iklim sangat basah dimana curah hujan rata-rata 3500-4000 mm/Tahun. Wilayah yang termasuk ke dalam tipe ini adalah Kabupaten Enrekang, Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur. Tipe Iklim B, termasuk iklim basah dimana Curah hujan rata-rata 3000 – 3500 mm/Tahun. Wilayah tipe ini terbagi 2 tipe yaitu (B1) meliputi Kabupaten Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Tipe B2 meliputi Gowa, Bulukumba, dan Bantaeng. Tipe iklim C termasuk iklim agak basah dimana Curah hujan rata-rata 2500 – 3000 mm/Tahun. Tipe iklim C terbagi 3 yaitu Iklim tipe C1 meliputi Kabupaten Wajo, Luwu, dan Tana Toraja. Iklim C2 meliputi Kabupaten Bulukumba, Bantaeng, Barru, Pangkep, Enrekang, Maros dan Jeneponto. Sedangkan tipe iklim C3 terdiri dari Makassar, Bulukumba, Jeneponto, Pangkep, Barru, Maros, Sinjai, Gowa, Enrekang, Tana Toraja, Parepare, Selayar. Tipe iklim D dengan Curah hujan rata-rata 2000 – 2500 mm/Tahun. Tipe iklim ini terbagi 3 yaitu Wilayah yang masuk ke dalam iklim D1 meliputi Kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, Luwu, Tana Toraja, dan Enrekang. Wilayah yang termasuk ke dalam iklim D2 terdiri dari Kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, Sinjai, Luwu, Enrekang, dan Maros. Wilayah yang termasuk iklim D3 meliputi Kabupaten Bulukumba, Gowa, Pangkep, Jeneponto, Takalar, Sinjai dan Kota Makassar. Tipe iklim E dengan Curah hujan rata-rata antara 1500 – 2000 mm/Tahun dimana tipe iklim ini disebut sebagai tipe iklim kering. Tipe iklim E1 terdapat di Kabupaten Maros, Bone dan Enrekang. Tipe iklim E2 terdapat di Kabupaten Maros, Bantaeng, dan Selayar. 2.1.1.7.Penggunaan Lahan Luas Provinsi Sulawesi Selatan menurut Sulawesi Dalam Angka Tahun 2012 adalah 45.764,53 km2. Angka ini merupakan angka yuridis yang digunakan sebagai luas Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi. Dari total luasan tersebut terbagi dalam golongan penggunaan lahan antara lain Hutan Primer, Hutan Sekunder, Kebun Campuran dan seterusnya. Penggolongan penggunaan lahan ini merupakan penggunaan lahan utama yang perinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.2 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Penggunaan Lahan Utama Luas (Ha) Persentase Awan/Tidak teridentifikasi 53,264 1.16 Hutan Primer 1,294,061 28.28 Hutan Sekunder 558,617 12.21 Kebun Campuran 1,329,302 29.05 Mangrove 7,090 0.15 Perkebunan 7,681 0.17 Permukiman 32,676 0.71 Rawa 60,805 1.39 Sawah 154,959 3.39 Semak/Belukar 383,615 8.38 Tambak/Empang 79,784 1.74 Tanah Terbuka 259,873 5.68 Tegalan/Ladang 110,178 2.41 Tubuh Air 170,465 3.72 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-4 Penggunaan Lahan Utama Luas (Ha) Persentase Lain-lain 74,084 1.62 Total 4,502,369 100.00 Sumber : Status Lingkungan Hidup Daerah, 2012 Berdasarkan data tersebut, penggunaan lahan di Provinsi Sulawesi Selatan masih didominasi oleh kebun campuran, hutan primer, hutan sekunder, dan selebihnya penggunaan lahannya berada di bawah 10 (sepuluh) persen. Penggunaan lahankebun campuran terluas di Kabupaten Bone, Luwu, dan Wajo, sedangpenggunaan lahan hutan primerjuga tersebar di Kabupaten Luwu Utara, Luwu Timur, dan Bone. Selanjutnya penggunaan lahan hutan sekunder, terluas berada di Kabupaten Luwu Timur, Luwu, dan Luwu Utara. Dalam kaitannya dengan kawasan hutan, dari keseluruhan luas Provinsi Sulawesi Selatan menurut Perda No. 09 tahun 2009 tentang RTRWP Sulsel tercatat 2.523.493,73 Ha yang termasuk dalam kawasan hutan atau merupakan 55,14% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan seperti yang terlihat dalam tabel berikut. Tabel 2.3 Luas Kawasan Hutan Kabupaten / Kota Menurut Peta Padu Serasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 No. Kabupaten/ Kodya Luas Wilayah (ha) HL HPT HP TWA/TN.L/CA/TB TAHURA/SM/TN HPK Luas Kawasan % TLW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Makassar 17,577 - - - - - - - 2 Gowa 188,332 23,349.72 19,752.88 26.932,84 3.285,62 - 73,321.06 33,50 3 Maros 161,912 13,655.75 6,308.79 16,747.08 28,610.94 - 65,322.56 40.34 4 Pangkep 111,229 7,701.71 2,939.98 2,733.25 14,183.30 - 27.558,24 24,78 5 Takalar 56,651 692,17 - 2,961.10 3,883.11 - 7,536.38 13,30 6 Jeneponto 90,335 6,715.88 375.55 125.99 2,382.51 - 9,599.45 9,79 7 Bantaeng 39,583 2,721.98 1,098.78 1,971.56 - - 5,792,32 14,63 8 Bulukumba 115,467 7,849.89 - 1.458,56 3,484.86 - 12,793.31 11,08 9 Selayar 90,350 10,094.06 5,932.21 3,923.21 430.886,30 - 450,836.23 498,99 10 Sinjai 81,996 10,996.2 7,193.20 - 723.51 - 18,912,91 9,65 11 Bone 455,900 40,067.23 80,470.30 15,817.95 3,779.91 - 140,135.39 30,74 12 Soppeng 135,944 34,286.94 10,876.42 538.72 1,572.50 - 47,274.58 34,78 13 Barru 117,471 51,266,03 16,913,96 - - 68,179.99 58,04 14 Pare-Pare 9,933 2,003.65 308.95 - - 2,312.60 23,28 15 Sidrap 188,325 45,322.15 23,999.16 115.6 284 - 69,720.91 36,87 16 Wajo 250,620 7,679.93 - 16,469.03 - 24,148.96 9,64 17 Pinrang 196,117 45,168.7 26,436.63 - - - 71.605.33 13,48 18 Enrekang 178,601 72,224.64 9,864.83 - - 82,089.47 5,52 19 Tana Toraja 205,430 92,825.72 20,174.56 - - 113,000.28 35,25 20 Luwu Utara 750,268 362,214.91 4,448.77 12,237.07 151,100.71 530,001.46 70,64 21 Luwu 300,025 85,371.63 5,122.08 18,349.70 - - 108,843.41 36,27 22 Luwu Timur 694,488 240.775,89 97.452,26 8.078,18 166,594.4 21.041,89 533,942.62 105,80 23 Kota Palopo 24,752 8,297.53 1,023.84 - 968.21 - 10.289.58 37,66 24 Toraja Utara 115,147 50,276.69 - - - - 50,276.69 43.66 X* J U M L A H 4,576,453 1,197,809.19 264,282.23 128.459,84 723,355.17 248.552,97 2,523,493.73 55,14% √* 1.232.683 494.846 124.024 851.267 22.976 2.725.796 58,30% Sumber : Data dan Informasi Kehutanan (Statistik Kehutanan) 2011 Ket : X* ; Perda No. 09 tahun 2009 tentang RTRWP Sul-Sel BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-5 √* : SK. Menhut No. 434/ Menhut tgl 23 Juli 2009, Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Provinsi Sulsel. Ket; HL ; Hutan Lindung HP ; Hutan Produksi HPT : Hutan Produksi Terbatas TWA.L/TN.L/CA/TB: Taman Wisata Alam. Laut/Taman Nasional. Laut/Cagar Alam/Taman Buru TAHURA/SM/TN : Taman Hutan Raya/Suaka Margasatwa/Taman Nasional Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase luas kawasan hutan yang terbesar adalah Kabupaten Selayar dengan luas 450.836,23 Ha termasuk dengan luas Kawasan Taman Wisata Alam/Laut diikuti oleh Kabupaten Luwu Timur seluas 533.942,62 Ha. Dari data tersebut di atas terlihat pula bahwa untuk kawasan hutan, luasan yang terbesar adalah Kawasan Hutan Lindung sebesar 1.197.809 Ha atau 46,7% dari luas kawasan hutan. Luas Kawasan Hutan Lindung ini merupakan 26% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Sebaran Hutan Lindung terluas berada pada Kabupaten Luwu Utara seluas 362.214,91 Ha atau seluas 30,24% dari luasan Hutan Lindung seluruhnya dan merupakan 48,28% dari luas wilayah Kabupaten Luwu Utara diikuti oleh Kabupaten Luwu Timur seluas 240.775 Ha atau 20,10% dari total luas Hutan Lindung atau seluas 34,67% dari luas wilayah kabupaten. Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebesar 264.282,23 atau 5,77% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan atau merupakan 10,31% dari luas kawasan hutan. Dari luasan Hutan Produksi Terbatas ini, 36,87% berada di Kabupaten Luwu Timur atau seluas 97.452,26 Ha dan merupakan 14,03% dari luas kabupaten tersebut. Luasan berikutnya terdapat pada kabupaten Bone seluas 30,45% dari total luas Hutan Produksi Terbatas atau seluas 80.470,30 Ha yang merupakan 17,65% dari luas wilayah kabupaten. Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat seluas 248.552,97 Ha atau merupakan 5,43% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan atau 9,70% dari total luas kawasan hutan. Hutan Produksi yang dapat dikonversi ini HPK ini tersebar di 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Luwu Utara seluas 151.100,71 Ha atau merupakan 20,14% dari luas wilayah kabupaten tersebut dan di Kabupaten Luwu Timur seluas 21.041,89 Ha yang merupakan 8,47% dari luas wilayah kabupaten. Hutan Produksi yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 128.459,84 Ha atau 2,81% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Dari luasan tersebut Kabupaten Gowa memiliki areal Kawasan Hutan Produksi terbesar yaitu 26.932,84 Ha atau 20,97% dari total luas Kawasan Hutan Produksi yang merupakan 14,30% dari luas total wilayah kabupaten ini. Luasan berikutnya adalah Hutan Produksi yang terletak di Kabupaten Luwu dengan luas 18.349,70 atau seluas 14,28% dari total Hutan Produksi dan merupakan 6,21% dari luas wilayah Kabupaten Luwu. 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan guna mengembangkan Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industry, perdagangan, pariwisata, dan pertanian yang seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan. Rencana struktur ruang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan baik antara Pusat Kegiatan Nasional,dengan Pusat Kegiatan Wilayah maupun dengan Pusat Kegiatan Lokal yang didukung oleh peningkatan kualitas jaringan transportasi, energy, telekomunikasi, dan sumber daya air secara terpadu. Rencana struktur ruang wilayah nasional di Sulawesi Selatan meliputi system perkotaan nasional, system jaringan transportasi nasional, system jaringan energy nasional, system jaringan telekomunikasi nasional dan system jaringan sumber daya air. Sedangkan rencana pola ruang di Sulawesi Selatan mencakup kawasan lindung nasinal, dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional serta kawasan strategis nasinal. Tabel 2.4 Sistem Perkotaan Nasional dan Provinsi di Sulawesi Selatan No Kabupaten / Kota Sistem Perkotaan Nasional Sistem Perkotaan Provinsi Pusat Kegiatan Nasional Pusat Kegiatan Wilayah Pusat Kegiatan Lokal 1 Kepulauan Selayar Kawasan Benteng dan Kawasan Pamatata 2 Bulukumba Bulukumba (Agroindustri, Peratnian, Pariwisata, Perikanan) 3 Bantaeng Kawasan Perkotaan Bantaeng 4 Jeneponto Jeneponto (Agroindustri, Perikanan, Pertanian, Pariwisata) 5 Takalar Kawasan Perkotaan Mamminasata(Perdagangan dan Jasa) 6 Gowa Kawasan Perkotaan Mamminasata (Perdagangan dan Jasa) 7 Sinjai Kawasan Sinjai 8 Maros Kawasan Perkotaan Mamminasata (Perdagangan dan Jasa) 9 Pangkep Pangkejene (Agroindustri, Perikanan, Pariwisata) 10 Barru Barru (Agroindustri, perikanan, pertanian, perkebunan) Kawasan EMAS 11 Bone Watampone (Agroindustri, Perikanan, Pertanian) 12 Soppeng Kawasan Watansoppeng 13 Wajo Kawasan Sengkang 14 Sidrap Kawasan Pangkajene 15 Pinrang Kawasan Pinrang 16 Enrekang Kawasan Enrekang 17 Luwu Kawasan Belopa 18 Tana Toraja Kawasan Makale 19 Luwu Utara Kawasan Masamba 20 Luwu Timur KTM Mahalona Kawasan Malili 21 Toraja Utara Kawasan Rantetpao 22 Makassar Kawasan Perkotaan Mamminasata (Perdagangan dan Jasa) BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-7 No Kabupaten / Kota Sistem Perkotaan Nasional Sistem Perkotaan Provinsi Pusat Kegiatan Nasional Pusat Kegiatan Wilayah Pusat Kegiatan Lokal 23 Pare Pare Parepare (Agroindustri, Perikanan) 24 Palopo Palopo (Agroindustri, Perkebunan, Pertanian) Sumber : RTRWN dan RTRWP Sulawesi Selatan Sistem perkotaan nasional di Sulawesi Selatan meliputi: Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kawasan Perkotaan Mamminasata yang meliputi seluruh wilayah Kota Makassar, dan Kabupaten Takalar serta sebagian wilayah Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros dengan fungsi sebagai pusat pertumbuhan nasional dan pusat orientasi pelayanan berskala internasional serta sebagai penggerak utama di Kawasan Timur Indonesia. Pusat Kegiatan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Kawasan Perkotaan Pangkajene, Jeneponto, Palopo, Watampone, Bulukumba, Barru dan Parepare, yang berfungsi mendukung peran Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan mengemban fungsi sebagai pusat jasa pelayanan keuangan, pusat pengolahan dan distribusi barang, simpul transportasi serta pusat pelayanan publik berskala provinsi. Sedangkan system perkotaan provinsi sebagaimana arahan RTRWP selain mengalokasikan system perkotaan nasional sebagaimana arahan RTRWN juga mengalokasikan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)yang merupakan kawasan perkotaan mengemban fungsi sebagai pusat pengolahan dan distribusi barang dan jasa, simpul transportasi, pusat jasa pemerintahan kabupaten/kota serta pusat pelayanan publik berskala kabupaten/kotaatau beberapa kecamatan meliputi Kawasan Perkotaan yang berfungsi sebagai ibukota kabupaten di Bantaeng, Enrekang, Masamba, Belopa, Malili, Pinrang, Pangkajene, Benteng, Sinjai, Watansoppeng, Makale, Rantepao dan Sengkang, kawasan perkotaan KTM Mahalona di kabupaten Luwu Timur, kawasan perkotaan EMAS di kabupaten Barru sebagai pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, dan kawasan perkotaan Pamatata di kabupaten Kepulauan Selayar sebagai kawasan pusat distribusi bahan kebutuhan pokok kawasan timur Indonesia. Tabel 2.5 Arahan Sistem Jaringan Struktur Ruang Wilayah Nasional di Sulawesi Selatan No. Kabupaten/Kota Sistem Jaringan Transportasi Nasional Sistem Jaringan Energi Nasional Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional Sistem Jaringan Sumber Daya Air 1 Kepulauan Selayar  Jaringan jalan kolektor primer  Bandara pengumpan  Lintas penyeberangan antar pulau  Jaringan pipa gas dan minyak bumi Pamatata  Depo minyak Pamatata Jaringan teresterial WS Strtaegis Nasional Jeneberang 2 Bulukumba  Jaringan jalan kolektor primer  Jaringan jalur KA  Lintas Penyebarangan antar pulau SUTT Jaringan teresterial WS Strtaegis Nasional Jeneberang 3 Bantaeng  Jaringan jalan kolektor primer SUTT Jaringan teresterial WS Strtaegis Nasional Jeneberang 4 Jeneponto  Jaringan jalan kolektor primer SUTT Jaringan teresterial WS Strtaegis Nasional Jeneberang 5 Takalar  Jaringan jalan arteri primer dan sekunder  Jaringan pipa gas dan Jaringan teresterial WS Strtaegis Nasional BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-8 No. Kabupaten/Kota Sistem Jaringan Transportasi Nasional Sistem Jaringan Energi Nasional Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional Sistem Jaringan Sumber Daya Air  Jaringan jalan kolektor primer  Jaringan jalan bebas hambatan antar kota  Jaringan jalur KA  Lintas penyeberangan antar pulau minyak bumi Mamminasata  SUTT Jeneberang 6 Gowa  Jaringan jalan arteri primer dan sekunder  Jaringan jalan kolektor primer  Jaringan jalan bebas hambatan antar kota  Jaringan pipa gas dan minyak bumi Mamminasata  Terminal sub pusat distribusi  SUTT  PLTA Bili-bili Jaringan teresterial WS Strtaegis Nasional Jeneberang 7 Sinjai  Jaringan jalan kolektor primer  Pelabuhan pengumpul dan pengumpan SUTT Jaringan teresterial WS Strtaegis Nasional Jeneberang 8 Maros  Jaringan jalan arteri primer dan sekunder  Jaringan jalan kolektor primer  Jaringan jalan bebas hambatan antar kota  Pelabuhan pengumpan  Jaringan pipa gas dan minyak bumi Mamminasata  SUTT Jaringan teresterial  WS Strtaegis Nasional Jeneberang;  WS Strtaegis Nasional Walanae- Cenranae;  WS Lintas Provinsi Saddang 9 Pangkep  Jaringan jalan kolektor primer  Jaringan jalan bebas hambatan antar kota  Pelabuhan pengumpan  Jaringan jalur KA  Jaringan pipa gas dan minyak bumi Makassar- Sengkang  SUTT Jaringan teresterial  WS Lintas Provinsi Saddang 10 Barru  Jaringan jalan kolektor primer  Jaringan jalan bebas hambatan antar kota  Lintas penyeberangan antar pulau  Jaringan jalur KA  PLTG Barru  PLTU Barru  SUTT Jaringan teresterial  WS Strtaegis Nasional Jeneberang;  WS Strtaegis Nasional Walanae- Cenranae; 11 Bone  Jaringan jalan arteri dan kolektor primer  Jaringan jalan bebas hambatan antar kota  Jaringan jalur KA PLTU Bone SUTT Jaringan teresterial  WS Strtaegis Nasional Jeneberang;  WS Starategis Nasional Walanae- Cenranae;  WS Lintas Provinsi Saddang 12 Soppeng SUTT Jaringan teresterial WS Strategis Nasional Walanae- Cenranae; 13 Wajo  Jaringan jalan arteri dan kolektor primer  Transportasi danau  Lintas penyeberangan antar pulau  Jaringan jalur KA SUTT Jaringan teresterial WS Strategis Nasional Walanae- Cenranae;  WS Lintas Provinsi Saddang 15 Pinrang  Jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer  Jaringan jalur KA  Jaringan jalan bebas hambatan SUTT Jaringan teresterial  WS Lintas Provinsi Saddang 16 Enrekang  Jaringan jalan kolektor primer PLTA Buntu Batu PLTP Sulili SUTT Jaringan teresterial WS Lintas Provinsi Pompengan- Larona 17 Luwu  Jaringan jalan kolektor primer  Jaringan Jalur KA PLTM Batu Sitanduk, Rante Bala SUTT Jaringan teresterial WS Strategis Nasional Walanae- Cenranae; 18 Tana Toraja  Jaringan jalan kolektor primer PLTP Bittuang, dan Sangalla PLTM Kadundung SUTT Jaringan teresterial  WS Strategis Nasional Walanae- Cenranae;  WS Lintas Provinsi Pompengan- Larona  WS Lintas Provinsi Pompengan- Larona 19 Luwu Utara  Jaringan jalan bebas hambatan  Jaringan Jalur KA PLTP Parara SUTT Jaringan teresterial  WS Lintas Provinsi Pompengan- Larona 20 Luwu Timur  Jaringan jalan arteri dan kolektor primer  Jaringan jalur KA  Transportasi danau PLTM Usu Malili SUTT Jaringan teresterial WS Lintas Provinsi Pompengan- Larona 21 Toraja Utara SUTT Jaringan teresterial WS Lintas Provinsi Saddang 22 Makassar  Jaringan jalan arteri primer dan sekunder  Jaringan jalan kolektor primer  Jaringan jalan bebas hamabatan antar kota dan dalam kota  Jaringan jalur KA  Pelabuhan utama  Bandar udara pegumpul primer  Jaringan pipa gas dan minyak bumi Mamminasata  Terminal pusat distribusi  Depo minyak dan gas bumi Ujung Tanah dan Tamalanrea  SUTT  PLTU Tello Jaringan teresterial WS Nasional Jeneberang 23 Pare Pare  Jaringan jalan arteri dan kolektor primer  Jaringan jalan bebas hambatan antar kota  Jaringan jalur KA SUTT Jaringan teresterial WS Lintas Provinsi Saddang BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-10 No. Kabupaten/Kota Sistem Jaringan Transportasi Nasional Sistem Jaringan Energi Nasional Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional Sistem Jaringan Sumber Daya Air  Pelabuhan pengumpul 24 Palopo  Jaringan jalan arteri dan kolektor primer  Jaringan jalan bebas hambatan antar kota  Jaringan jalur KA SUTT Jaringan teresterial WS Lintas Provinsi Pompengan- Larona Sumber : RTRWN, RTR Pulau Sulawesi, RTR Kawasan Maaminasata. Strategi pengembangan struktur ruang nasional diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan jangakuan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional. Sebagai upaya mewujudkan strategi pengembangan wilayah nasional, Sulawesi Selatan sebagai bagian dari Pulau Sulawesi yang mengemban peran sebagai lumbung pangan nasional, pusat pegembangan ekonomi kelautan dan pusat pertambangan mineral dan panas bumi didukung oleh keberadaan jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalan bebas hambatan, rencana pembangunan jaringan jalur kereta api antar kota lintas Pulau Sulawesi dan jaringan penyeberangan lintas antar provinsi di dalam wilayah Pulau Sulawesi. Jaringan transportasi di Provinsi Sulawesi Selatan juga didukung oleh jaringan transportasi laut, jaringan energy guna mendukung pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan meliputi pengembangan depo bahan bakar minyak/gas bumi dan jaringan pipa gas dan minyak bumi, dan system jaringan energy yang handal. Pengembangan jaringan telekomunikasi di Sulawesi Selatan berupa jaringan terrestrial, dan pengembangan jaringan mikro analog dan digital. Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional didukung oleh peningkatan kualitas jaringan sumber daya air melalui ketersediaan air baku yang bersumber dari satuan wilayah sungai (SWS) baik yang merupakan WS strategis nasional, WS lintas provinsi maupun WS lintas kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan. Tabel 2.6 Arahan Pola Ruang Wilayah Nasional di Sulawesi Selatan No. Kabupaten/Kota Kawasan Lindung Nasional Kawasan Budidaya Strategis Nasional Kawasan Strategis Nasional 1 Kepulauan Selayar  Taman nasional Laut Takabonerate  Kawasan andalan Bulukumba- Watampone DSK (pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan dan perdagangan);  Kawasan andalan laut Teluk Bone (perikanan, pariwisata dan pertambangan);  Kawasan andalan laut Singkarang-Takabonerate (perikanan dan pariwisata). 2 Bulukumba  Taman hutan raya Bonto Bahari  Kawasan andalan Bulukumba- Watampone DSK (pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan dan perdagangan);  Kawasan andalan laut Teluk Bone (perikanan, pariwisata dan pertambangan). 3 Bantaeng  Kawasan andalan Bulukumba- Watampone DSK (pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan dan perdagangan);  Kawasan andalan laut Kapoposang DSK (perikanan, BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-11 No. Kabupaten/Kota Kawasan Lindung Nasional Kawasan Budidaya Strategis Nasional Kawasan Strategis Nasional pertambangan, dan pariwisata) 4 Jeneponto  Taman Buru Bangkala  Kawasan andalan Bulukumba- Watampone DSK (pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan dan perdagangan);  Kawasan andalan laut Kapoposang DSK (perikanan, pertambangan, dan pariwisata) 5 Takalar  Taman buru Ko‟mara  Suaka margasatwa Ko‟mara  Kawasan Mamminasata DSK (pariwisata, pertanian, perikanan, industry dan agroindustri)  Kawasan andalan laut Kapoposang DSK (perikanan, pertambangan, dan pariwisata) Kawasan Perkotaan Mamminasata (sudut kepentingan ekonomi) 6 Gowa  Taman Wisata Alam Malino Kawasan Mamminasata DSK(pariwisata, pertanian, perikanan, industry dan agroindustri) Kawasan Perkotaan Mamminasata (sudut kepentingan ekonomi) 7 Sinjai  Kawasan andalan Bulukumba- Watampone DSK (pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan dan perdagangan);  Kawasan andalan laut Teluk Bone DSK (perikanan, pariwisata dan pertambangan). 8 Maros  Taman Nasional Bantimurung- Bulusaraung  Kawasan Mamminasata DSK (pariwisata, pertanian, perikanan, industry dan agroindustri)  Kawasan andalan laut Kapoposang (perikanan, pertambangan, dan pariwisata) Kawasan Perkotaan Mamminasata (sudut kepentingan ekonomi) 9 Pangkep  Taman Nasional Bantimurung- Bulusaraung  Kawasan andalan laut Kapoposang DSK (perikanan, pertambangan, dan pariwisata)  Kawasan andalan Mamminasata DSK (pariwisata, pertanian, perikanan, industry dan agroindustri) 10 Barru Kawasan Parepare DSK (pertanian, perkebunan, perikanan, agroindustri dan perdagangan) KAPET Parepare (sudut kepentingan ekonomi) 11 Bone  Taman wisata alam Cani Sirenreng  Kawasan andalan Bulukumba- Watampone DSK (pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan dan perdagangan);  Kawasan andalan laut Teluk Bone (perikanan, pariwisata dan pertambangan). 12 Soppeng Taman wisata alam Lejja Kawasan andalan Bulukumba- Watampone DSK(pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan dan perdagangan) 13 Wajo  Kawasan andalan Bulukumba- Watampone DSK (pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan dan perdagangan);  Kawasan andalan laut Teluk Bone (perikanan, pariwisata dan pertambangan). 14 Sidrap Kawasan Parepare DSK (pertanian, perkebunan, KAPET Parepare (sudut kepentingan BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-12 No. Kabupaten/Kota Kawasan Lindung Nasional Kawasan Budidaya Strategis Nasional Kawasan Strategis Nasional perikanan, agroindustri dan perdagangan) ekonomi) 15 Pinrang  Kawasan Parepare DSK (pertanian, perkebunan, perikanan, agroindustri dan perdagangan)  Kawasan andalan laut Selat Makassar (perikanan dan pariwisata). KAPET Parepare (sudut kepentingan ekonomi) 16 Enrekang Kawasan Parepare DSK (pertanian, perkebunan, perikanan, agroindustri dan perdagangan) KAPET Parepare (sudut kepentingan ekonomi) 17 Luwu Kawasan Palopo DSK (pariwisata, perkebunan, pertanian, dan perikanan) 18 Tana Toraja Kawasan Palopo DSK (pariwisata, perkebunan, pertanian, dan perikanan) Kawasan Toraja DSK (sudut kepentingan social budaya) 19 Luwu Utara Kawasan Palopo DSK (pariwisata, perkebunan, pertanian, dan perikanan) 20 Luwu Timur  Cagar alam Faruhumpenai  Cagar alam Kalaena  Taman wisata alam Danau Matano- Mahalona  Taman wisata alam danau Towuti Kawasan Palopo DSK (pariwisata, perkebunan, pertanian, dan perikanan) Kawasan Sorowako DSK (sudut kepentingan penfayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi) 21 Toraja Utara Kawasan Palopo DSK (pariwisata, perkebunan, pertanian, dan perikanan) Kawasan Toraja DSK (sudut kepentingan social budaya) 22 Makassar  Kawasan Mamminasata DSK (pariwisata, pertanian, perikanan, industry dan agroindustri);  Kawasan andalan laut Kapoposang DSK (perikanan, pertambangan, dan pariwisata) Kawasan Perkotaan Mamminasata (sudut kepentingan ekonomi) 23 Pare Pare  Kawasan Parepare DSK (pertanian, perkebunan, perikanan, agroindustri dan perdagangan);  Kawasan andalan laut Selat Makassar DSK (perikanan dan pariwisata)  KAPET Parepare (sudut kepentingan ekonomi)  Kawasan Stasiun Bumi Sumber Alam (LAPAN) (sudut kepentingan penfayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi) 24 Palopo Kawasan Palopo DSK (pariwisata, perkebunan, pertanian, dan perikanan) Sumber : RTRWN dan RTR Pulau Sulawesi Kebijakan pengembangan kawasan budidaya di Sulawesi Selatan diarahkan dengan melakukan pengembangan kawasan budidaya unggulan yang memiliki nilai strategis dengan menumbuhkembangkan agropolitan yang memadukan agroindustri, agrobisnis pada kluster sentra-sentra produksi komoditas pertanian unggulan. Kawasan pertanian BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-13 dan perikanan yang diarahkan sebagai kawasan pengembangan budidaya komoditas unggulan berupa kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perinakan budidaya dan perikanan tangkap. Pengembangan komoditas pertanian dengan pengembangan kawasan potensal pertanian tanaman pangan komoditas padi dan jagung, kawasan berpotensi perkebunan komoditas kakao, sawit, kopi, mete dan jarak dan kawasan berpotensi komoditas peternakan sapi diarahkan pada kabupaten/kota Kapupaten Bantaeng, kabupaten Bulukumba, kabupaten Gowa, kabupaten Takalar, kabupaten Jeneponto, kabupaten Barru, kabupaten Bone, kabupaten Sidrap, kabupaten Wajo, kabupaten Pangkep, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Soppeng, kabupaten Selayar, Kabupaten Luwu, kabupaten Enrekang, kota Parepare, kabupaten Luwu Utara, Pengembangan Kawasan sentra ternak kerbau diarahkan pada kabupaten Tator, kabupaten Toraja Utara, kabupaten Pangkep, kabupaten Jeneponto, kabupaten Wajo, kabupaten Luwu, kabupaten Luwu Utara, kabupaten Luwu Timur. Kawasan Pengembangan Kawasan sentra ternak sapi perah kabupaten Enrekang, kabupaten Sinjai, Kabupaten Gowa. Kawasan sentra ternak kambing kabupaten Selayar, kabupaten Jeneponto, kabupaten Pangkep, kabupaten Bulukumba, kabupaten Takalar, kabupaten Bantaeng dan kabupaten Pinrang. Kawasan Sentra Ternak Unggas ternak ras ayam petelur kabupaten Sidrap, kabupaten Pinrang, kabupaten Enrekang, kabupaten Maros, kota Pare-pare, kabupaten Soppeng, kabupaten Wajo, kabupaten Gowa. Kawasan sentra Ternak Ayam ras Pedaging kabupaten Maros, kabupaten Sidrap, kabupaten Gowa, kabupaten Barru, Kota Pare-pare, Kota Makassar.Pengembangan komoditas perikanan dengan pengembangan kawasan berpotensi perikanan budidaya komoditas udang dan rumput laut dan pengembangan kawasan berpotensi perikanan tangkap diarahkan pada kabupaten Barru, kabupaten Pangkep, kabupaten Bone, kabupaten Wajo, dan kabupaten Pinrang. Pengembangan kawasan strategis provinsi dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa kawasan lahan pangan pertanian berkelanjutan, kawasan pengembangan budidaya komoditas perkebunan unggulan, dan kawasan pengembangan komoditas perikanan berupa rumput laut dan udang serta kawasan industry diarahkan dengan meningkatkan dukungan ketersediaan dan kehandalan serta daya jangkau infrastruktur wilayah melalui peningkatan kapasitas jalan, penyediaan jaringan prasarana dan sarana transportasi, peningkatan kualitas dan cakupan pengelolaan sumber daya air, dan peningkatan ketersediaan infrastruktur energy sehingga peran dan fungsi Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan lumbung pangan nasional dapat terwujud. Kawasan yang berpotensi untuk diarahkan sebagai pengembangan komoditas pertambangan meliputi pengembangan kawasan pertambangan komoditas nineral logam berupa emas, besi, pasir besi, kromit, nikel dan tembaga diarahkan pada kabupaten Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Takalar, Jeneponto, Barru, Toraja, dan Toraja Utara, pengembangan kawasan pertambangan komoditas batuan berupa andesit, basalt, dan marmer diarahkan pada kabupaten Pangkep, Bone, Sinjai, Maros, dan Gowa, pengembangan kawasan pertambangan komoditas mineral batubara dirahkan pada kabupaten Toraja Utara, serta pengembangan kawasan pertambangan komoditas minyak dan gas bumi diarahkan pada 8 blok wilayah pertambangan minyak dan gas bumi yaitu; Blok Segeri Barat, Blok Bone, Blok Sidrap, Blok Enrekang, Blok Bone Utara, Blok Kambuno, Blok Karaengta dan Blok Selayar. Pengembangan kawasan strtaegis provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi berupa kawasan pengembangan minyak dan gas BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-14 bumi dan kawasan pusat pembangkit listrik diarahkan dengan meningkatkan dukungan ketersediaan dan kehandalan serta daya jangkau infrastruktur wilayah melalui peningkatan kapasitas jalan, penyediaan jaringan prasarana dan sarana transportasi, peningkatan kualitas dan cakupan pengelolaan sumber daya air, dan peningkatan ketersediaan infrastruktur energy sehingga Sulawesi Selatan dapat berfungsi sebagai simpul jejaring dengan melalui peningkatan daya saing daerah. Berdasarkan potensi sumber daya alam baik berupa komoditas pertanian maupun pertambangan dan posisi geografis wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, serta mempertimbangkan pemerataan kesejahteraan antar wilayah dan antar lapisan masyarakat, maka kebijakan pengembangan kawasan industry diarahkan pada pengembangan kawasan industry skala besar serta pengembangan industry skala kecil dan menengah yang diarahkan tumbuh dan berkembang sebagai kawasan aglomerasi industri kecil dan menengah di sentra-sentra produksi yang berorientasi ke pengembangan industri rakyat sebagai komunitas lokal. Kawasan industri skala besar diarahkan pengembangannya pada pusat kegiatan nasional maupun pusat kegiatan wilayah yang ditunjang oleh ketersediaan infarstruktur pendukung yaitu di Kota Makassar, dan Parepare, Kabupaten Luwu Timur, Pangkejene Kepulauan, Maros, dan Gowa. Sedangkan pengembangan kawasan aglomerasi industry skala kecil dan menengah diarahkan pada Kota Palopo, kabupeten Luwu, Enrekang, Sidrap, Pinrang, barru, Bone, Bulukumba, Bantaeng dan Jeneponto. Kebijakan pengembangan kawasan perdagangan diarahkan tumbuh berkembang terpadu dengan pengembangan kawasan industri lokal di sentra-sentra produksi di seluruh wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Kawasan perdagangan skala besar diarahkan pada Pusat Kegiatan Nasional dan Pusat Kegiatan Wilayah, sedangkan kawasan perdagangan skala sedang diarahkan pengembangannya pada pusat kegiatan local provinsi. Pembangunan kawasan perdagangan diarahkan perencanaannya terpadu dengan fasilitas pendukungnya seperti; kawasan perkantoran, perbankan, pertokoan, hotel dan restoran, terminal bis dan kawasan pergudangan. Kebijakan pengembangan kawasan pariwisata, diarahkan pada kawasan yang memiliki objek dengan daya tarik wisata dengan mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam dan lingkungan. Pengembangan kawasan pariwisata di Sulawesi Selatan meliputi pengembangan kawasan pariwisata alam (TWA) yang mengandalkan potensi dan kekayaan alam diarahkan pada TWA yang berada di kabupaten Luwu Timur, Gowa, Bone, Soppeng, Pangkep, Kepulauan Selayar, Maros, Takalar, Jeneponto, Wajo, Enrekang, Tana Roraja, Sinjai, dan Kota Palopo serta Kota Makassar, pengembangan pariwisata budaya dan sejarah (TWB) yang mengandalkan kekayaan alam, adat, sejarah dan budaya pada kawasan permukiman dan perdesaan tradisional maupun kawasan peninggalan kerajaan, serta situs peninggalan sejarah diarahkan pada kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Sinjai, Bone, Bulukumba, Gowa, Bulukumba serta Kota Makassar dan Kota Palopo. Pengembangan kawasan pariwisata dilakukan dengan menunjuk pada peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPARNAS) yang telah menetepkan Daerah Pariwisata Nasional (DPN) Makassar-Takabonerate dan sekitarnya kemudian DPN Toraja-Lorelindu dan sekitarnya yang telah meliputi 7 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yaitu: Maros (karst), Kota Makassar, Sengkang, Sinjai, Bulukumba, Selayar, dan Palopo dan 2 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yaitu: Toraja dan Takabonerate. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari sumberdaya alam dan merupakan kekayaan yang perlu dijaga kelestariannya serta dimanfaatkan untuk BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-15 sebesar-besar kemakmuran rakyat, generasi sekarang dan yang akan datang. Potensi demikian memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, seperti potensi perikanan, potensi jasa lingkungan, potensi energi kelautan dan pertambangan. Pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil memerlukan perencanaan sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya tidak berdampak terhadap perubahan ekosistem dan menurunnya mutu lingkungan. Wilayah pesisir Sulawesi Selatan mempunyai peran sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat pedesaan pantai dan pembangunan ekonomi wilayah secara keseluru¬han.Wilayah ini mengandung berbagai sumberdaya dan potensi ekonomi seperti aneka jenis ikan, obyek wisata dan potensi geografis yang mendukung jalur lalulintas angkutan laut. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir Provinsi Sulawesi Selatan menghendaki adanya keberlanjutan (sustainability), mengingat wilayahnya terdapat beraneka ragam sumberdaya yang memungkinkan pemanfaatan secara berganda baik dari kepentingan pertumbuhan ekonomi maupun keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu perlu ada kesatuan wawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir melalui perencanaan yang rasional dan terintegrasi antara sektor dan pemangku kepentingan, diwujudkan dalam rencana zonasi yang menentukan arah penggunaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengembangan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa kawasan wisata bahari, kawasan berfungsi lindung, dan kawasan bendungan diarahkan dengan menyeimbangkan antara upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup guna menjaga keberlanjutan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup terhadap pelaksanaan pembangunan Sulawesi Selatan. 2.1.3. Wilayah Rawan Bencana Bencana yang berpotensi melanda wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah banjir, gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami. Banjir yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan disebabkan karena terjadinya proses degradasi kawasan lindung yang sebagian besar berupa hutan lindung baik di hulu maupun di hilir daerah sungai yang sering dijumpai pada kawasan perdesaan dan juga disebabkan oleh sistem drainase yang tidak berfungsi dengan optimal serta tersumbatnya sungai dan saluran air oleh sampah yang biasanya terjadi di kawasan perkotaan. Berdasarkan data tahun 2012, luas wilayah genangan di Provinsi Sulawesi Selatan seluas 5.154 Km 2 atau sekitar 20% dari luas kawasan budidaya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang pada umumnya merupakan kawasan sentra produksi pertanian. Kawasan rawan bencana banjir di Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan di wilayah Kabupaten Jeneponto, Maros, Pangkejene Kepulauan, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Pinrang, Luwu, dan Luwu Timur. Berdasarkan proses terbentuknya Pulau Sulawesi, maka terdapat garis sesar gempa memanjang dari perairan kanan dan kiri Pulau Selayar menuju ke utara melewati Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sidrap, bercabang di Kabupaten Enrekang yang merupakan kawasan pengaruh kegempaan. Garis sesar gempa ini menunjukkan daerah rawan gempa di daerah yang dilewatinya yang berpusat di Kabupaten Bone, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara. Selain daripada itu garis sesar di sebelah barat Kabupaten Pinrang dan di sebelah selatan Selat Makassar menyebabkan daerah pantai di kabupaten Pinrang, kabupaten Bulukumba, dan kabupeten Selayar serta Kota Makassar rawan terhadap bencana Tsunami. Hal ini mengindikasikan bahwa bencana gerakan tanah di Provinsi Sulawesi Selatan sangat dipengaruhi oleh kegiatan manusia khususnya pada pemanfaatan ruang di wilayah DAS dan pegunungan yang rentan akan bencana longsor. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan wilayah yang rawan bencana gerakan tanah adalah Kabupaten Takalar, Gowa, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, dan Luwu Timur. Gambar 1.1 Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Sumber : RTRW Prov. Sul-Sel 2.1.4. Demografi Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2013 adalah sebesar 8.342.047 jiwa. Jumlah penduduk terbesar Tahun 2013 di Kota Makassar yang merupakan pusat kegiatan perekonomian dan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk sebesar 1.408.072 jiwa. Terendah adalah Kab. Selayar 127.220 jiwa. Tabel 2.10 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (Tahun Dasar 2000) No Pertumbuhan PDRB 2009 2010 2011 2012 2013 Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi 1 Nasional 4,63 6,2 6,49 6,23 6,5 6,01 2 Prov Sul-Sel (Thn Dasar 2000) 6.23 8.19 7.61 8.37 7,65 7,65 3 Prov Sul-Sel (Thn Dasar 2010) 8.60 8.10 8.90 7.63 Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014 Meningkatnyaperkembangan ekonomi ini ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) Sulawesi Selatandari tahun ke tahun. Perkembangan Nilai PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2000 selama kurun waktu 2009-2013 mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 nilai PDRB tercatat sebesar Rp. 47,326.10milyar kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 64.284,43milyar sehingga selama periode tersebut PDRB ADHK Provinsi Sulawesi Selatan naik sebesar Rp. 16.958.33 milyar. 2.2.1.2. PDRB Nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami peningkatan selama kurun waktu 2009-2013.Sebagai daerah yang bertumpu pada hasil-hasil pertanian, maka sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2013, kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Sulawesi Selatan mencapai nilai Rp.16.145,48 milyar, meskipun sepanjang tahun 2009–2013 peranan sektor ini menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Tabel 2.11 Nilai dan Kontribusi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2009-2013 No. Bidang /Urusan Satuan Tahun 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 1 Pertanian Milyar 13,528.70 28.59 13,844.70 27.04 14,737.40 26.75 15,494.20 25.95 16.145,48 25.12 2 Pertambangan & Penggalian Milyar 3,852.80 8.14 4,459.30 8.71 4,152.70 7.54 4,251.60 7.12 4.687,58 7.29 3 Industri Pengolahan Milyar 6,468.80 13.67 6,869.40 13.42 7,394.50 13.42 8,083.50 13.54 8.703,87 13.54 4 Listrik, Gas & Air bersih Milyar 490.40 1.04 529.80 1.03 575.40 1.04 647.50 1.08 701,63 1.09 5 Konstruksi Milyar 2,656.80 5.61 2,900.30 5.66 3,250.80 5.90 3,638.70 6.09 3.956,88 6.16 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-20 No. Bidang /Urusan Satuan Tahun 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 6 Perdagangan Hotel & Restoran Milyar 7,792.10 16.46 8,698.80 16.99 9,631.90 17.48 10,605.60 17.76 11.661,40 18.14 7 Pengangkutan & Komunikasi Milyar 4,023.70 8.50 4,619.90 9.02 5,179.30 9.40 5,949.60 9.96 6.480,21 10.08 8 Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan Milyar 3,204.00 6.77 3,742.10 7.31 4,297.30 7.80 4,979.10 8.34 5.685,01 8.84 9 Jasa-Jasa Milyar 5,308.80 11.22 5,535.60 10.81 5,879.60 10.67 6,058.80 10.15 6.262,38 9.74 PDRB ADHK Milyar 47,326.10 100.00 51,199.90 100.00 55,098.90 100.00 59,708.60 100.00 64.284,43 100.00 Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014 Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, terjadi pergeseran struktur ekonomi Sulawesi Selatan yang mengarah pada keseimbangan dan perbaikan struktur ekonomi. Kondisi struktur ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2013 memperlihatkan keadaan sebagai berikut : kontribusi sektor pertanian 25,12 persenADHK dan23,90 persenADHB; sektor pertambangan dan penggalian 7,29 persenADHK dan 5,99 persenADHB; sektor industri dan pengolahan 13,54 persenADHK dan 12,21 persenADHB; sektor listrik, gas dan air bersih 1,09 persenADHK dan 0,90 persenADHB; sektor konstruksi 6,16 persenADHK dan 5,84 persenADHB; sektor perdagangan, hotel dan restaurant 18,14 persenADHK dan 17,88 persenADHB; sektor pengangkutan dan komunikasi 10,08 persenADHK dan 8,05 persenADHB; sektor keuangan, persewahan dan jasa 8,84 persenADHK serta 7,89 persenADHB; sektor jasa – jasa 9,74 persenADHK dan 17,35 persenADHB. Tabel 2.12 Nilai dan Kontribusi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2009-2013 No Bidang/Urusan Satuan Tahun 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 1 Pertanian Milyar 28,008.20 28.02 30,442.40 25.83 34,788.20 25.32 39,518.40 24.79 44,162.54 23.90 2 Pertambangan & Penggalian Milyar 5,503.80 5.51 7,119.70 6.04 8,345.80 6.07 8,803.00 5.52 11,063.89 5.99 3 Industri Pengolahan Milyar 12,514.90 12.52 14,457.30 12.27 16,789.30 12.22 19,492.50 12.23 22,559.13 12.21 4 Listrik, Gas & Air bersih Milyar 949.20 0.95 1,088.00 0.92 1,245.90 0.91 1,439.20 0.90 1,661.40 0.90 5 Konstruksi Milyar 5,387.80 5.39 6,534.50 5.54 7,760.90 5.65 9,109.80 5.71 10,788.20 5.84 6 Perdagangan Hotel &Restoran Milyar 16,690.30 16.70 20,435.00 17.34 24,236.30 17.64 28,349.60 17.78 33,031.58 17.88 7 Pengangkutan & Komunikasi Milyar 7,954.00 7.96 9,445.60 8.01 10,849.80 7.90 12,982.90 8.14 14,867.28 8.05 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-21 No Bidang/Urusan Satuan Tahun 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 8 Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan Milyar 6,241.50 6.24 7,810.10 6.63 9,513.70 6.92 11,803.30 7.40 14,584.81 7.89 9 Jasa-Jasa Milyar 16,704.90 16.71 20,529.70 17.42 23,859.80 17.37 27,928.40 17.52 32,064.22 17.35 PDRB ADHB Milyar 99,954.60 100.00 117,862.30 100.00 137,389.70 100.00 159,427.10 100.00 184,783.06 100 Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014 Dari tabel pertumbuhan kontribusi sektor PDRB ADHK dan ADHB. menunjukkan perkembangan kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2008-2013.Kontribusi terbesar di dominasi oleh sektor pertanian; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor jasa-jasa; dan sektor industri.Sedangkan sektor pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; konstruksi; serta pertambangan dan penggalian mempunyai peranan relatif kecil, tetapi berpengaruh terhadap sektor yang dominan. Kontribusi sektor pertanian pada tahun 2009 terhadap PDRB atas dasar harga berlaku mempunyai andil sebesar 28,02 persen, tetapi terjadi penurunan menjadi 23,90 persen pada tahun 2013. Demikian halnya dengan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2009 mencapai 28,59 persen dan terjadi penurunan menjadi 25,12 persen pada tahun 2013. Sementara itu, kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2009 terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 16,70 persen dan mengalami peningkatan dan menjadi 17,88 persen pada tahun 2013. Sedangkan kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2009 terhadap PDRB atas dasar harga konstan sebesar 16,46 persen, terjadi peningkatan pada tahun 2013menjadi 18,14 persen. Sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi terbesar kedua setelah sektor Pertanian dalam perekonomian Sulawesi Selatan. Kontribusi sektor jasa-jasa pada tahun 2009 terhadap PDRB atas dasar harga berlaku tercatat 16,71 persen dan meningkat menjadi 17,35 persen pada tahun 2013. Namun kontribusi sektor jasa-jasa terhadap PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2009 menurun signifikan dari 11,22 persen menjadi 9,74 persen pada tahun 2013. Sektor jasa-jasa merupakan sektor yang relatif besar memberi kontribusi dalam perekonomian Sulawesi Selatan. Selanjutnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2009 mencapai 12,52 persen dan mengalami penurunan menjadi 12,21 persen pada tahun 2013. Sementara kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga konstan juga mengalami penurunan dari 13,67 persen pada tahun 2008 menjadi 13,54 persen pada tahun 2013. 2.2.1.3. Inflasi Laju inflasi Provinsi Sulawesi Selatan lima tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cukup besar. Padatahun 2009 inflasi Sulawesi Selatanmencapai 3,39 persen.Namun pada tahun 2010 inflasi meningkat signifikan menjadi 6,56 persen, dan pada tahun 2011 turun menjadi 2,86persen.Sementara pada tahun 2012 inflasi kembali naik menjadi 4,41 persen, dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 6,24 persen. Tabel 2.14 Perkembangan Laju Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Inflasi Satuan Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Nasional % 2,78 6,96 3,79 4,3 8,38 2 Prov. Sul-Sel % 3,39 6,56 2.86 4.41 6,24 Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014 Pada tahun 2013 inflasi di Sulawesi Selatan mengalami meningkat menjadi 6,24%, peningkatan laju inflasi ini, terbesar disumbang dari komponen Transpor, komunikasi, Perumahan dan Bahan Makanan. Dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi dan makin membaiknya struktur ekonomi Sulawesi Selatan, menciptakan kondisi pendapatan perkapita yang meningkat secara signifikan dan peningkatan kesempatan kerja yang semakin meningkat serta makin berkurangnya tingkat pengangguran. Tabel 2.15 PDRB Per Kapita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (Tahun Dasar 2000) No Kab/Kota Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
  11. 1.Nilai PDRB (Rp) 99,954.60 117,862.30 137,389.70 159,427.10 184,783,06 2. Jumlah Penduduk (jiwa) 7.908.519 8.034.776 8,115,638 8.190.222 8.342.047 3. PDRB perkapita (Rp/jiwa) 12,567,364 14,669,010 16,929,030 19,472,249 22,150.930 Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014 Tabel 2.16 PDRB Per Kapita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (Tahun Dasar 2010) No Kab/Kota Tahun 2010 2011 2012 2013
  12. 1.Nilai PDRB (Rp) 171,740,744.1 198,289,084.8 228,285,473.1 258,682,959.2 2. Jumlah Penduduk (jiwa) 8.034.776 8,115,638 8.190.222 8.342.047 3. PDRB perkapita (Rp/jiwa) 21,374,677.28 24,432,963.13 27,872,928.60 31,009,530.27 Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014 Sementara perkembangan PDRB per kapita Kabupaten/Kota selama tahun 2009-2013 menunjukkan peningkatan setiap tahun, PDRB per Kapita Kab/Kota tertinggi di Sulawesi Selatan pada tahun 2013 masing-masing urutan satu sampai dengan tiga yaitu Kab. Luwu Timur, Kota Makassar dan Kab. Pangkep . Sedangkan Kabupaten yang PDRB per kapita terendah di Sulawesi Selatan pada tahun 2013 adalah Kabupaten Jeneponto. Tabel 2.17 Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (Tahun Dasar 2000) No. Kab/Kota Tahun 2009 (Rp) 2010 (Rp) 2011(Rp) 2012 (Rp) 2013 (Rp) 1 Selayar 7,600,677 9,272,673 11,242,919 13,721,681 15,845,696 2 Bulukumba 8,304,680 9,537,341 10,755,395 12,580,775 14,399,997 3 Bantaeng 8,728,416 10,366,630 12,209,399 14,131,695 16,302,677 4 Jeneponto 5,498,174 6,634,117 7,730,819 8,890,871 10,115,389 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-24 No. Kab/Kota Tahun 2009 (Rp) 2010 (Rp) 2011(Rp) 2012 (Rp) 2013 (Rp) 5 Takalar 6,890,922 7,622,678 8,696,171 9,997,927 11,158,492 6 Gowa 6,723,419 7,783,598 8,993,574 10,128,896 11,252,442 7 Sinjai 10,535,799 12,293,670 13,994,793 15,975,743 18,241,810 8 Maros 6,822,748 8,144,361 9,432,271 10,743,536 12,111,006 9 Pangkep 15,187,789 17,594,543 20,766,938 24,668,919 28,059,752 10 Barru 8,723,197 10,036,580 11,358,620 13,032,438 14,784,903 11 Bone 8,985,077 10,492,627 12,188,533 14,234,064 16,058,521 12 Soppeng 10,360,170 12,189,646 14,195,790 16,315,876 18,868,099 13 Wajo 12,148,525 14,046,563 17,111,133 19,904,208 22,891,632 14 Sidrap 10,949,482 12,381,995 15,350,303 17,777,949 19,916,037 15 Pinrang 12,891,200 15,068,399 17,529,224 20,267,796 22,866,642 16 Enrekang 8,557,801 10,099,496 11,925,764 13,841,220 16,887,478 17 Luwu 9,698,354 11,181,456 12,956,485 14,856,356 16,826,189 18 Tana Toraja 5,728,578 6,658,056 8,053,762 9,755,778 11,352,196 19 Luwu Utara 9,399,879 10,673,524 12,298,014 14,195,395 16,317,588 20 Luwu Timur 27,013,744 34,123,050 39,387,454 41,056,857 48,628,372 21 Toraja Utara 5,868,904 6,917,434 8,319,159 9,987,988 11,742,177 22 Makassar 23,690,417 27,645,085 32,118,182 37,019,698 41,761,040 23 Pare Pare 11,900,669 13,893,981 15,881,651 17,997,404 20,502,729 24 Palopo 11,409,601 13,160,423 15,291,036 17,272,388 19,162,176 Provinsi 12,567,364 14,669,010 16,929,030 18,957,553 22,150,805 Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014 2.2.1.5. Paritas Daya Beli (PDB) Paritas daya beli Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2009 hingga 2013 mempunyai kecendrungan yang terus meningkat yaitu dari Rp. 635,5 pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp. 646,70 pada tahun 2013. Tabel 2.18 Paritas Daya Beli Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Indikator Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
  13. 1.PDB (Rp) 635,5 636,6 640,3 643,59 646.707 Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014 2.2.1.6.Indeks Gini Ratio Selama kurun 2009-2013, Gini Rasio cenderung meningkat dari 0,37 pada tahun 2009 menjadi 0,41 tahun 2013. Pada tahun 2009, Gini Rasio Sulawesi Selatan diatas Gini Rasio Nasional yaitu 0,39 dan pada tahun 2013 Gini Rasio Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,43.Angka Gini Rasio tersebut menyiratkan bahwa distribusi pendapatan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan masih timpang.Namun ketimpangan pendapatan penduduk Sulawesi Selatan masih termasuk kategori ketimpangan sedang. Tabel 2.20 Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Penduduk Miskin Satuan Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah Kota+Desa Ribu Jw 963,60 913,40 832,91 805,90 863,2
11. a.Perkotaan Ribu Jw 124,50 119,20 137,02 133,60 160,53
12. b.Perdesaan Ribu Jw 839,10 794,20 695,89 672,30 696,91 2 PersentaseKota+Desa % 12,31 11,60 10,27 9,82 10,32
13. a.Perkotaan % 4,94 4,70 4,48 4,44 5,23
14. b.Perdesaan % 15,81 14,88 13,63 12,93 13,31 3 Jumlah Nasional Kota+Desa Ribu Jw 32.530,00 31.023,40 30.018,93 29.132,40 28.169,22 4 persentase Nasional Kota+Desa % 14,15 13,33 12,49 11,66 11,47 Sumber : Profil Sulawesi Selatan Tahun 2014 Komoditi yang paling penting bagi penduduk miskin adalah beras. Pada bulan September 2012, sumbangan pengeluaran beras terhadap Garis Kemiskinan Makanan sebesar 40,18 persen di perdesaan dan 36,71 persen di perkotaan. Selain beras, barang- barang kebutuhan pokok lain yang berpengaruh cukup besar terhadap Garis Kemiskinan Makanan adalah rokok (14,83 persen di perdesaan, 14,06 persen di perkotaan), bandeng (6,03 persen di perdesaan, 6,04 persen di perkotaan), gula pasir (5,23 persen di perdesaan, 4,56 persen di perkotaan), telur ayam ras (2,37 persen di perdesaan, 3,83 persen di perkotaan), mie instan (3,19 persen di perdesaan, 2,18 persen di perkotaan) minyak goreng (2,33 persen di perdesaan, 2,08 persen di perkotaan), dan ikan teri (1,91 persen di perdesaan, 3,78 persen di perkotaan). Pada tahun 2008 hingga tahun 2011, jumlah tindak kriminalitas meningkat dari 15.137 kasus menjadi 22.051 kasus. Sedangkan jumlah kriminalitas yang tertangani di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2008 sampai dengan 2012 cenderung meningkat. Tabel 2.22 Angka Kriminalitas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun2008-2012 No Jenis Kriminal TAHUN 2008 2009 2010 2011 2012 Lapor Selesai Lapor Selesai Lapor Selesai Lapor Selesai Lapor Selesai 1 Jml Kasus Narkoba 364 434 463 387 479 460 634 577 798 734 2 Jml Kasus Pembunuhan 104 94 110 95 101 92 114 105 94 80 3 Jml Kasus Seksual 367 284 469 344 438 333 523 435 529 433 4 Jml Kasus Penganiayaan 3,142 1,973 3,674 2,564 3,896 2,879 4,613 3,307 4,338 3,131 5 Jml Kasus Pencurian 1,726 435 5,310 1,782 6,275 1,964 6,832 1,902 6,830 2,000 6 jml Kasus Penipuan 1,154 567 1,224 678 1,437 789 1,850 609 1,649 883 7 Jml Kasus Pemalsuan Uang 20 16 18 16 8 7 23 20 14 10 8 Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun 15,137 5,094 17,832 5,944 19,276 6,543 22,051 6,955 21,852 7,335 Sumber : Badan Kesatuan Bangsa & Politik Prov. Sul-Sel Tahun 2013 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-27 Tabel 2.23 Angka Kriminalitas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 1 Angka Kriminalitas yang dilaporkan 14.260 16.580 17.523 20.045 19.819 2 Angka kriminalitas tertangani 8.832 10.434 10.257 11.162 11.787 3 Rasio Aparat Kepolisian dengan jumlah kepolisian 1 : 469 1 : 475 1 : 483 1 : 488 1 : 525 Sumber : BPS Sulawesi Selatan Tahun 2013 2.2.2. Kesejahteraan Masyarakat 2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pada Tabel menunjukkan bahwa selama periode 2009 hingga 2013 angka IPM Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sebesar 2,38 point, pada tahun 2013, IPM Sulawesi Selatan berada pada peringkat 19 secara nasional. Angka IPM tahun 2013 menurut kabupaten/kota se Sulawesi Selatan memperlihatkan adanya variasi yang relatif besar yaitu dari 66,22 (Jeneponto) hingga 80,17 (Makassar). Penyebab terjadinya variasi angka tersebut disebabkan sebahagian oleh kondisi sosial, ekonomi, kultural serta geografis yang berpengaruh pada bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan/daya beli dari masing-masing daerah. Tabel 2.24 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 Kabupaten/Kota 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6
  1. 01.Kep. Selayar 68,9 69,34 69,85 70,49 71,00
  2. 02.Bulukumba 70,6 71,19 71,75 72,33 73,21
  3. 03.Bantaeng 69,4 70,1 70,6 71,51 72,22 04.Jeneponto 64,5 64,92 65,24 65,56 66,22 05.Takalar 68 68,62 69,04 70,14 70,77 06.Gowa 70 70,67 71,29 71,60 72,12 07.Sinjai 69,2 69,53 70,25 70,64 71,45 08.Maros 70,6 71,12 71,67 72,54 73,48 09.Pangkep 69,1 69,43 69,82 70,65 71,26 10.Barru 70,3 70,86 71,19 71,70 72,16 11.Bone 69,6 70,17 70,76 71,47 72,08 12.Soppeng 71,3 71,89 72,21 72,57 73,31 13.Wajo 69,4 70,22 71,03 71,67 72,55 14.Sidrap 72,1 72,37 72,7 73,36 74,05 15.Pinrang 72,6 73,21 73,56 74,39 74,87 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-28 Kabupaten/Kota 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 16.Enrekang 74,2 74,55 74,81 75,30 75,67 17.Luwu 73,6 73,98 74,42 74,68 75,33 18.Tator 71,4 71,87 72,29 72,90 73,76 19.LuwuUtara 73,7 74,32 74,67 74,97 75,36 20.LuwuTimur 72,3 72,79 72,98 73,56 73,96 21.TorajaUtara 68,9 69,56 70,14 71,04 71,69 22.Makassar 78,2 78,79 79,08 79,49 80,17 23.Pare-Pare 77,5 77,78 78,24 78,63 79,02 24.Palopo 76,1 76,55 76,84 77,28 77,7 SulawesiSelatan 70,9 71,62 72,14 72,7 73,28 Nasional 71,8 72,27 72,77 73,29 73,81 Sumber : BPS Sulawesi Selatan Tahun 2014 Pada tahun 2014 terdapat perubahan metodologi perhitungan untuk IPM beserta komponennya, dan dilakukan penyempurnaan yang pada dasarnya tentu berpengaruh kepada perubahan nilai secara keseluruhan pada komponen IPM, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut capaian IPM yang menggunakan metode baru; Tabel 2.25 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2014 (Metode Baru) Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 IPM Sulawesi Selatan 66,0 66,65 67,26 67,92 68,49 IPM Nasional 71,62 72,14 72,77 73,28 Sumber : BPS Sulawesi Selatan Tahun 2015 2.2.2.2. Angka Melek Huruf (AMH) / Angka Harapan Lama Sekolah Indikator pendidikan yang mempresentasikan dimensi pengetahuan adalah angka melek huruf. Indikator ini dapat dimaknai sebagai ukuran kualitas sumber daya manusia. Indikator melek huruf dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama didaerah pedesaan dimana jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat sekolah dasar, menunjukkan kemampuan penduduk disuatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah. Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang melek huruf (komplemen dari buta huruf) dalam kurun waktu tahun 2009-2013 ini terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 sebesar 87,00 persen menjadi 89,69 persen pada tahun 2013. Artinya pada tahun 2013 masih terdapat 10,31 persen penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis. Untuk penduduk yang berumur 60 tahun keatas Pada tahun 2007 sebesar 74,13 persen menjadi 73,48 persen pada tahun 2012. Artinya BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-29 pada tahun 2012 masih terdapat 26,52 persen penduduk yang berumur 60 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis Tabel 2.26 Angka Melek Huruf Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No. Uraian TAHUN 2009 2010 2011 2012 2013 1 JumlahPendudukUsia15Tahunkeatas 5.630624 5.697.901 5.716.709 5.866.250 5.887.352 2 JumlahPendudukUsia 15 – 59 Tahun 4.973.637 5.028.247 5.032.430 5.168.686 5.175.012 3 JumlahPendudukUsia 60 Tahunkeatas(Lansia) 656.987 669.654 684.279 697.654 712.340 4 JumlahPendudukUsia 15 Tahunkeatas yang bisa membaca dan menulis 4.889.206 4.998.769 5.034.706 5.203.950 5.278.600 JumlahPendudukUsia 15 –59 Tahun yang bisa membaca dan menulis 4.605.588 4.671.241 4.691.734 4.830.654 4.847.951 5 JumlahPendudukUsia60Tahunkeatas (Lansia) yang bias membaca dan menulis 2.93.618 327.528 342.972 373.296 430.649 6 AMH Sulawesi Selatan ( Usia 15 Thnkeatas) 87.06 87.73 88.07 88.71 89.66 7 AMH Sulawesi Selatan (Usia 15 – 59 Thn) 92.60 92.90 93.23 93.46 93.68 AMH Sulawesi Selatan (Usia 60 Thnkeatas), Lansia 44.69 48.91 50.12 53.51 60.46 8 AMH Nasional (Usia 15 Thnkeatas) Sumber : BPS Sulawesi Selatan Tahun 2014 Tabel 2.27 Angka Melek Huruf Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 No. Kab.Kota Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 Selayar AMH Usia 15 Keatas 78.27 80.23 82.10 85.67 88.98 91.76 AMH Usia 60 Keatas 40.73 40.76 42.87 50.81 50.99 62.82 AMH Usia 15 -59 Tahun 89.90 89.20 89.23 90.17 91.12 95.72 2 Bulukumba AMH Usia 15 Keatas 74.92 77.10 79.12 80.09 84.59 86.48 AMH Usia 60 Keatas 40.28 41.31 50.29 50.32 55.31 60.41 AMH Usia 15 -59 Tahun 85.20 87.40 86.34 86.89 88.32 90.19 3 Bantaeng AMH Usia 15 Keatas 67.36 70.15 74.84 79.46 80.08 81.40 AMH Usia 60 Keatas 39.23 40.35 42.48 50.51 50.61 60.62 AMH Usia 15 -59 Tahun 76.60 77.50 78.28 82.98 84.69 86.85 4 Jeneponto AMH Usia 15 Keatas 67.27 67.89 70.14 71.57 75.00 78.92 AMH Usia 60 Keatas 49.23 50.23 51.64 53.94 58.78 60.06 AMH Usia 15 -59 Tahun 76.50 77.20 77.48 77.97 78.46 80.33 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-30 No. Kab.Kota Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 5 Takalar AMH Usia 15 Keatas 75.44 77.06 79.35 81.90 82.44 84.69 AMH Usia 60 Keatas 43.66 43.75 46.78 47.86 52.94 60.75 AMH Usia 15 -59 Tahun 80.10 80.80 81.14 84.76 86.38 88.63 6 Gowa AMH Usia 15 Keatas 73.18 75.62 76.04 78.23 80.74 83.13 AMH Usia 60 Keatas 44.60 45.68 45.88 49.93 55.98 60.48 AMH Usia 15 -59 Tahun 79.80 80.30 81.92 82.32 86.72 90.74 7 Sinjai AMH Usia 15 Keatas 75.98 76.07 79.02 82.49 85.31 87.67 AMH Usia 60 Keatas 42.40 43.10 44.43 48.49 50.60 61.71 AMH Usia 15 -59 Tahun 86.40 88.50 90.45 94.98 95.91 97.31 8 Maros AMH Usia 15 Keatas 77.94 78.90 80.96 71.08 83.19 84.23 AMH Usia 60 Keatas 42.06 48.16 49.19 50.02 51.08 60.24 AMH Usia 15 -59 Tahun 85.90 87.90 90.09 93.10 95.23 95.86 9 Pangkep AMH Usia 15 Keatas 75.54 78.50 80.03 84.52 87.28 89.31 AMH Usia 60 Keatas 46.16 47.53 50.52 51.56 55.65 61.01 AMH Usia 15 -59 Tahun 85.90 86.90 87.25 90.55 90.88 91.19 10 Barru AMH Usia 15 Keatas 77.12 79.83 80.29 84.74 86.64 89.55 AMH Usia 60 Keatas 44.58 50.67 52.74 53.76 60.79 61.09 AMH Usia 15 -59 Tahun 87.70 88.50 89.03 90.23 90.65 91.43 No. Kab.Kota Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 11 Bone AMH Usia 15 Keatas 74.75 74.66 74.63 75.99 77.38 88.46 AMH Usia 60 Keatas 44.23 46.12 51.64 52.64 53.68 62.54 AMH Usia 15 -59 Tahun 84.80 84.90 84.86 86.41 87.99 94.45 12 Soppeng AMH Usia 15 Keatas 79.40 80.84 81.34 85.22 87.11 87.48 AMH Usia 60 Keatas 40.20 46.68 48.33 50.45 53.57 61.78 AMH Usia 15 -59 Tahun 84.60 85.10 89.67 92.67 94.68 95.90 13 Wajo AMH Usia 15 Keatas 72.11 72.73 75.46 78.00 82.01 85.62 AMH Usia 60 Keatas 42.89 44.63 45.67 48.87 50.42 61.15 AMH Usia 15 -59 Tahun 82.00 84.70 85.53 88.97 90.43 91.23 14 Sidrap AMH Usia 15 Keatas 80.71 84.07 86.82 87.05 89.44 90.25 AMH Usia 60 Keatas 40.79 48.79 49.51 50.10 56.89 61.39 AMH Usia 15 -59 Tahun 89.50 89.60 89.63 90.98 92.33 93.84 15 Pinrang AMH Usia 15 Keatas 79.06 82.88 87.06 90.01 90.52 91.99 AMH Usia 60 Keatas 41.84 42.82 48.73 50.91 57.67 61.06 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-31 No. Kab.Kota Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 AMH Usia 15 -59 Tahun 89.90 91.70 93.90 95.46 96.02 96.65 16 Enrekang AMH Usia 15 Keatas 78.97 80.15 84.27 88.53 90.80 91.35 AMH Usia 60 Keatas 40.83 42.86 44.87 50.51 51.94 61.24 AMH Usia 15 -59 Tahun 89.80 90.01 90.84 91.48 92.74 95.75 17 Luwu AMH Usia 15 Keatas 80.47 81.47 83.45 87.13 90.70 91.82 AMH Usia 60 Keatas 41.03 42.15 43.15 50.05 56.07 60.27 AMH Usia 15 -59 Tahun 88.76 89.15 90.48 91.63 93.78 95.28 18 Tator AMH Usia 15 Keatas 72.75 74.19 75.87 77.18 87.50 89.51 AMH Usia 60 Keatas 40.25 40.31 44.41 50.58 50.77 61.70 AMH Usia 15 -59 Tahun 85.00 85.50 86.28 89.76 90.27 92.16 19 Luwu Utara AMH Usia 15 Keatas 80.90 87.99 89.22 90.66 91.10 93.11 AMH Usia 60 Keatas 41.10 42.11 44.19 51.20 51.26 61.86 AMH Usia 15 -59 Tahun 92.00 92.10 92.36 92.86 93.36 95.39 20 Luwu Timur AMH Usia 15 Keatas 81.87 83.80 84.98 88.78 90.08 93.87 AMH Usia 60 Keatas 41.23 43.23 43.89 51.16 52.62 61.46 AMH Usia 15 -59 Tahun 89.10 90.02 91.14 92.24 93.34 96.34 No. Kab.Kota Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 21 Toraja Utara AMH Usia 15 Keatas 72.37 72.99 73.69 85.07 86.32 87.38 AMH Usia 60 Keatas 40.93 41.12 44.12 46.45 50.47 61.41 AMH Usia 15 -59 Tahun 85.30 87.00 89.80 90.15 90.79 93.54 22 Makassar AMH Usia 15 Keatas 81.16 85.78 88.06 92.08 94.28 97.83 AMH Usia 60 Keatas 40.48 44.07 50.17 55.12 58.12 62.64 AMH Usia 15 -59 Tahun 89.60 90.17 92.47 94.79 97.11 99.05 23 Parepare AMH Usia 15 Keatas 84.86 87.51 88.34 90.54 92.60 97.36 AMH Usia 60 Keatas 41.64 41.59 58.79 59.12 60.07 61.83 AMH Usia 15 -59 Tahun 96.50 96.10 97.04 97.16 97.28 98.48 24 Palopo AMH Usia 15 Keatas 85.57 88.62 89.36 92.59 95.82 97.45 AMH Usia 60 Keatas 41.73 42.65 43.72 51.74 57.17 62.07 AMH Usia 15 -59 Tahun 97.30 96.22 97.07 97.33 97.59 98.16 Sulawesi Selatan AMH Usia 15 Keatas 86.49 87.06 87.73 88.07 88.71 89.66 AMH Usia 60 Keatas 43.74 44.69 48.91 50.12 53.51 60.46 AMH Usia 15 -59 Tahun 92.20 92.60 92.90 93.23 93.46 93.68 Sumber : BPSSulawesi Selatan Tahun 2014 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-32 Kondisi angka melek huruf Kabupaten/Kota pada tahun 2013untuk usia 15 ke atas menunjukkan 10 Kab/Kota AMH-nya diatas rata-rata Provinsi dan 14 Kab/Kota, AMH-nya masih dibawah rata – rata Provinsi. Kabupaten/Kota yang angka melek huruf diatas Provinsi adalah Kab.Selayar (91.76 persen), Kab.Sidrap (90.25 persen), Kab.Pinrang (91.99 persen), Kab. Enrekang (91.35 persen), Kab. Luwu (91.82 persen), Kab.Luwu Utara (93.11 persen), Kabupaten Luwu Timur (93,87 persen), Kota Makassar (97,83 persen), persen), Kota Pare-Pare (97,36 persen) dan Kota Palopo (97,45 persen).Sementara angka melek huruf terendah Kabupaten Jeneponto (78,92 persen) dan tertinggi Kota Makssar (97,83 persen). Tabel 2.28 Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2013 No Kab/Kota Tahun 2013 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas(dalam ribuan) Seluruhnya Yang Dapat Angka Melek Huruf (%) Membaca 1 Selayar 84.78 77.79 91.76 2 Bulukumba 285.45 246.87 86.48 3 Bantaeng 130.32 106.08 81.40 4 Jeneponto 247.77 195.55 78.92 5 Takalar 198.02 167.71 84.69 6 Gowa 491.24 408.29 83.11 7 Sinjai 164.43 144.16 87.67 8 Maros 231.83 195.26 84.23 9 Pangkajene Kepulauan 223.78 199.86 89.31 10 Barru 119.48 106.99 89.55 11 Bone 511.45 452.41 88.46 12 Soppeng 159.14 139.21 87.48 13 Wajo 278.22 238.20 85.62 14 Sidenreng Rappang 199.92 180.44 90.25 15 Pinrang 254.97 234.56 91.99 16 Enrekang 138.60 126.61 91.35 17 Luwu 239.08 219.53 91.82 18 Tana Toraja 159.63 142.89 89.51 19 Luwu Utara 209.80 195.36 93.11 20 Luwu Timur 187.91 176.39 93.87 21 Toraja Utara 156.95 137.13 87.38 22 Kota Makasar 1002.99 981.21 97.83 23 Kota Pare Pare 98.11 95.52 97.36 24 Kota Palopo 113.48 110.59 97.45 SULAWESI SELATAN 5,887.35 5,278.60 89.66 Sumber : BPS Sulawesi Selatan Tahun 2014 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-33 Berdasarkan perhitungan IPM dengan menggunakan metodologi baru, Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah, terlampir pada tabel berikut ; Tabel 2.29 Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2014 (Metode Baru) Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 AHLS Sulawesi Selatan 11,47 11,82 12,16 12,52 12,90 Sumber : BPS Sulawesi Selatan Tahun 2015 2.2.2.3. Angka Rata Rata Lama Sekolah Selama periode 2009-2013, angka rata-rata lama sekolah menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2009, rata-rata lama sekolah 7,41 tahun dan meningkat menjadi 8,01 tahun pada tahun 2013. Angka ini masih berada di bawah angka rata-rata nasional, yang saat ini (2013) sudah mencapai 8,14tahun. Ini berarti bahwa secara rata-rata, penduduk Sulawesi Selatan hanya mampu menyelesaikan pendidikan kelas I - II SMP dan putus sekolah pada saat memasuki semester lima di kelas III SMP. Kesenjangan (gap) antara capaian Sulawesi Selatan dan Nasional berangsur-angsur semakin membaik dari tahun ke tahun akibat rata lama sekolah Nasional bergerak lebih lambat dibandingkan dengan capaian rata lama sekolah Sulawesi Selatan. Tabel 2.30 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 Kab./Kota Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 2009 2010 2011 2012 2013 Selayar 6,75 6,95 7,07 7,19 7,26 Bulukumba 6,69 6,97 7,11 7,25 7,17 Bantaeng 5,87 5,97 6,10 6,23 6,48 Jeneponto 5,88 6,20 6,23 6,26 6,27 Takalar 6,23 6,42 6,46 6,50 7,02 Gowa 6,57 6,83 7,23 7,65 7,37 Sinjai 6,71 6,74 7,07 7,42 7,10 Maros 6,50 6,62 6,90 7,19 7,27 Pangkajene Kepulauan 6,61 6,73 6,94 7,16 7,22 Barru 7,39 7,61 7,62 7,63 7,89 Bone 6,38 6,70 6,72 6,74 6,73 Soppeng 6,98 7,25 7,28 7,31 7,37 Wajo 6,06 6,22 6,51 6,81 6,98 Sidenreng Rappang 7,24 7,25 7,27 7,29 7,77 Pinrang 7,22 7,61 7,62 7,63 7,89 Enrekang 8,25 8,30 8,32 8,34 8,39 Luwu 7,71 7,74 7,80 7,86 7,94 Tana Toraja 7,46 7,70 7,74 7,78 8,26 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-34 Kab./Kota Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 2009 2010 2011 2012 2013 Luwu Utara 7,04 7,46 7,49 7,52 7,51 Luwu Timur 7,75 8,17 8,18 8,19 8,21 Toraja Utara 7,03 7,22 7,67 8,15 7,88 Kota Makassar 10,60 10,82 10,85 10,88 10,90 Kota Pare Pare 9,63 9,63 9,76 9,89 9,91 Kota Palopo 9,73 10,03 10,04 10,05 10,19 Sulawesi Selatan 7,41 7,84 7,92 7,95 8,01 Nasional 7,72 7,92 7,94 7,97 8,14 Sumber : BPS Sulawesi Selatan Tahun 2014 Sementara Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan juga menunjukkan kecenderungan meningkat. Kabupaten/Kota yang Rata-Rata Lama Sekolah diatas Provinsi dan Nasional adalah Kota Makassar (10,90 persen), Kota Palopo (10,19 persen), Kota Parepare (9,91 persen), Kab. Enrekang (8,39 persen), dan Kab. Luwu Timur (8,21 persen).Sedangkan Kabupaten yang Rata-rata Lama Sekolah terendah dan dibawah Rata-rata Lama Sekolah Provinsi adalah Kab. Bantaeng (6,48 persen) dan Kab. Jeneponto (6,27 persen). Berdasarkan perhitungan IPM dengan menggunakan metodologi baru, Angka Rata-Rata Lama Sekolah mengalami perubahan, terlampir pada tabel berikut; Tabel 2.31 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2014 (Metode Baru) Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Sulawesi Selatan 7,29 7,33 7,37 7,45 7,49 Sumber : BPS Sulawesi Selatan Tahun 2015 Tabel 2.32 Biaya Sekolah Per Siswa Pada Tiap Jenjang Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 NO KAB./KOTA SEKOLAH/MADRASAH JUMLAHSD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SISWA BIAYA SISWA BIAYA SISWA BIAYA 1 Selayar 14.945 17.276.420.000 4.136 3.810.083.200 2.267 6.234.250.000 27.320.753.200 2 Bulukumba 46.922 54.241.832.000 14.131 13.017.477.200 8.296 22.814.000.000 90.073.309.200 3 Bantaeng 20.344 23.517.664.000 4.822 4.442.026.400 3.045 8.373.750.000 36.333.440.400 4 Jeneponto 38.678 44.711.768.000 11.445 10.543.134.000 7.150 19.662.500.000 74.917.402.000 5 Takalar 29.360 33.940.160.000 9.194 8.469.512.800 4.299 11.822.250.000 54.231.922.800 6 Gowa 75.988 87.842.128.000 26.802 24.690.002.400 16.638 45.754.500.000 158.286.630.400 7 Sinjai 29.991 34.669.596.000 9.832 9.057.238.400 6.819 18.752.250.000 62.479.084.400 8 Bone 82.964 95.906.384.000 12.455 11.473.546.000 9.801 26.952.750.000 134.332.680.000 9 Maros 38.504 44.510.624.000 12.735 11.731.482.000 7.642 21.015.500.000 77.257.606.000 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-35 NO KAB./KOTA SEKOLAH/MADRASAH JUMLAHSD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SISWA BIAYA SISWA BIAYA SISWA BIAYA 10 Pangkep 40.342 46.635.352.000 6.468 5.958.321.600 5.223 14.363.250.000 66.956.923.600 11 Barru 19.803 22.892.268.000 29.357 27.043.668.400 16.868 46.387.000.000 96.322.936.400 12 Soppeng 22.977 26.561.412.000 9.034 8.322.120.800 5.630 15.482.500.000 50.366.032.800 13 Wajo 41.914 48.452.584.000 10.943 10.080.691.600 6.099 16.772.250.000 75.305.525.600 14 Sidrap 31.341 36.230.196.000 9.191 8.466.749.200 6.382 17.550.500.000 62.247.445.200 15 Pinrang 42.716 49.379.696.000 15.496 14.274.915.200 9.789 26.919.750.000 90.574.361.200 16 Enrekang 27.130 31.362.280.000 9.880 9.101.456.000 5.940 16.335.000.000 56.798.736.000 17 Luwu 47.941 55.419.796.000 16.221 14.942.785.200 9.856 27.104.000.000 97.466.581.200 18 Tana Toraja 34.189 39.522.484.000 11.494 10.588.272.800 7.699 21.172.250.000 71.283.006.800 19 Luwu Utara 37.455 43.297.980.000 13.798 12.710.717.600 8.196 22.539.000.000 78.547.697.600 20 Luwu Timur 29.597 34.214.132.000 10.486 9.659.703.200 6.124 16.841.000.000 60.714.835.200 21 Toraja Utara 36.752 42.485.312.000 12.515 11.528.818.000 7.275 20.006.250.000 74.020.380.000 22 Makassar 148.640 171.827.840.000 48.092 44.302.350.400 35.085 96.483.750.000 312.613.940.400 23 Pare Pare 15.215 17.588.540.000 4.892 4.506.510.400 4.705 12.938.750.000 35.033.800.400 24 Palopo 18.486 21.369.816.000 4.044 3.725.332.800 5.964 16.401.000.000 41.496.148.800 TOTAL 972.194 1.123.856.264.000 317.463 292.446.915.600 206.792 568.678.000.000 1.984.981.179.600 Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel Tahun 2013 2.2.2.4. Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan dan menggambarkan keikutsertaan penduduk pada setiap jenjang pendidikan. Tabel 2.33 Angka Partisipasi Kasar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 No Jenjang Pendidikan Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 SD/MI 1.1. Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikanSD/MI 1.145.592 1.117.812 1.131.992 1.109.215 1.096.840 1.047.097 1.2. Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun 1.048.643 1.039.874 1.042.615 1.086.493 1.064.347 977.136 1.3. APK SD/MI Sul-Sel 111,51 107,49 108,57 102,09 103,05 107,16 Nasional 111,12 113,77 116.48 119.26 122,11 2 SMP/MTs 2.1. Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikanSMP/MTs 365.296 375.115 379.977 423.756 466.974 435.766 2.2. Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun 480.616 490.508 506.322 486.256 471.929 457.105 2.3. APK SMP/MTs Sul-Sel 76,02 76,54 75,05 87,15 98,95 99,27 Nasional 81.25 90.58 91.88 95.82 99.92 3 SMA/MA/SMK BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-36 No Jenjang Pendidikan Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 3.1. Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikanSMA/MA/SMK 228.556 271.087 321.957 285.684 319.253 335.816 3.2. Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun 420.624 431.142 476.085 431.766 457.735 467.190 3.3. APK SMA/MA/SMK Sul-Sel 54,73 62,78 67,71 66,17 69,75 71,88 Nasional 59,06 62,55 62,85 64,66 Sumber : - Statistik Indonesia Tahun 2014 - Dinas Pendidikan Prov.Sul-Sel Tahun 2014 Pada tabel menunjukkan APK SD/MI, APK SMP/MTs, dan APK SMA/MA/SMK menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan pada tahun 2012.Pada tahun 2011, APK jenjang pendidikan SD/MI di seluruh kabupaten/kota menunjukkan angka di atas 100%.Sementara capaian APK SMP/MTs Kabupaten/Kota pada tahun
  4. 2012.Terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang capaian APK SMP/MTs yang menunjukkan capaian di atas capaian provinsi antara lain Kabupaten Takalar (100,23%), Gowa (105,18%), sidrap (103,78%), tanah toraja (103,38%), Luwu Utara (103,32%), Makassar (102,21%), Pare-Pare (106,53%), dan Palopo (109,64%).Selanjutnya capaian APK SMA/MA/SMK Kabupaten/Kota yang berada diatas rata-rata Provinsi (69,75%) antara lain terdapat 12 Kabupaten/Kota yang APK SMA/MA/SMK diatas rata-rata Provinsi, yaitu Kota Bulukumba (76,53%), Kab. Gowa (70,72%), Kab. Sinjai (78,24%), Kab. Maros (70,13%), Kab. Pangkep (73,22%), Kab. Barru (82,02%), Kab. Soppeng (71,47%), Kab. Luwu (79,16%), Kab. Luwu Utara (76,69%), Kab. Luwu Timur (72,37%), Kab. Toraja Utara (71,28%), Pare-Pare (75,22%), Kab. Palopo (75,88%). Tabel 2.34 Angka Partisipasi Kasar Siswa Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-37 2.2.2.5. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Perkembangan angka pendidikan yang ditamatkan (APT) menurut jenjang pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2008-2011 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.35 Angka Pendidikan Yang ditamatkan (APT) Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2008-2011 No. APT Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 1 SD 876.070 973.982 749.113 796.853 847.760 Laki-Laki 578.586 624.068 477.821 521.577 553.385 Perempuan 297.484 349.914 271.292 275.276 294.375 APT (%) 39,57 40,13 33,14 33,41 33,37 2 SMP 557.969 574.089 580.757 558.975 581.536 Laki-Laki 379.919 376.115 382.712 352.094 396.716 Perempuan 178.050 197.974 198.045 206.881 184.820 APT (%) 25,20 23,65 25,69 23,44 22,89 3 SMA 607.656 634.478 681.283 707.713 757.597 Laki-Laki 436.862 432.350 458.565 479.897 502.968 Perempuan 170.794 202.128 222.718 227.816 254.629 APT (%) 27,45 26,14 30,14 29,67 29,82 4 PERGURUAN TINGGI 172.161 244.736 249.605 321.535 353.497 Laki-Laki 112.104 124.953 120.958 160.102 174.022 Perempuan 60.057 119.783 128.647 161.433 179.475 APT (%) 7,78 10,08 11,04 13,48 13,92 JUMLAH 2.213.856 2.427.285 2.260.758 2.385.076 2.540.390 Sumber : - Statistik Indonesia Tahun 2012 - Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel Tahun 2012 Dari data tersebut di atas menggambarkan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) pada tahun 2007 untuk jenjang pendidikan SD 39,57 persen, APT SMP 25,20 persen, APT SMA 27,45 persen dan APT PT 7,78 persen. Sedangkan pada tahun 2011, APT SD 33,37 persen, APT SMP 22,89 persen, APT SMA 29,82 persen dan APT PT 13,92 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja yang tersedia tamat SD, kemudian tamatan SMP, namun sudah banyak pula yang tamatan SMA. 2.2.2.6. Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator Sumber : - Statistik Indonesia Tahun 2013 - Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel Tahun 2013 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-38 daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. APM SD/MI di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari 92,17 persen pada tahun 2008 menjadi 97.92 persen pada tahun 2013 Sementara APM pada jenjang SMP/MTs pada tahun yang sama mengalami peningkatan, yaitu dari 61,06 persen di tahun 2008 mencapai 78,15 persen pada tahun 2013. Demikian pula APM SMA/MA mengalami peningkatan dari 41,99 persen pada tahun 2008 mencapai 61,48 persen pada tahun 2013. Tabel 2.36 Angka Partisipasi Murni Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2008-2013 No. Jenjang Pendidikan Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  5. 1.SD/MI 1.1 Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI + SDLB 966.300 959.522 968.210 1.059.765 1.041.996 956.812 1.2 Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun 1.048.643 1.039.874 1.042.615 1.086.493 1.064.347 977.136 1.3 APM SD/MI Sul-Sel 92.17% 92.27% 92.86% 97.54% 97.90% 97,92 Nasional 93.99 94.37 94.76 91.03 2 SMP/MTs 2.1 Jumlah Siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah dijenjang pendidikan SMP/MTS 291.333 302.803 315.564 317.463 322.186 357.228 2.2 Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun 480.616 490.508 506.322 486.256 471.929 457.105 2.3 APM SMP/MTS Sul-Sel 61.06% 61.74% 62.32% 65.29% 68.27% 78,15 Nasional 67.39 67.43 67.73 68.12 3 SMA/MA/SMK 3.1 Jumlah siswa kelompok usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK 182.260 181.298 203.213 206.792 219.347 287.229 3.2 Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 Tahun 435.624 431.142 476.085 431.766 457.735 467.190 3.3 APM SMA/MA Sul-Sel 41.99% 42.03% 42.75% 47.89% 47.92% 61,48% Nasional 44.97 45.11 45.59 47.97 Posisi relatif APM SD/MI menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011 menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota yang memiliki APM SD/MI terendah dibandingkan Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota lainnya adalah Kabupaten Jeneponto (82,05%), Bantaeng (84,91%), Takalar (85,27%), Kota Palopo (86,35%), Luwu Timur (86,37%), Bone (87,66%) dan Sidrap (87,82%). Sedangkan Kab./Kota yang angka APM SD/MI tertinggi diatas rata-rata Provinsi dan Nasional adalah Kota Makassar (91,40%), Kep. Selayar (91,52%), Kab. Wajo (92,38%), Kab. Pangkep (92,41%), Kab. Tana Toraja (92,98%), dan Kab. Toraja Utara (96,94%). Sumber : - Statistik Indonesia Tahun 2014 - Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel Tahun 2014 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-39 Tabel 2.37 Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 No. Kab./Kota SD / MI SMP / MTs SMA/MA/SMK Jumlah siswa Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun APM (%) Jumlah Siswa Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun APM (%) Jumlah Siswa Usia 16-18 Tahun yang bersekola h di SMA/MA /SMK Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun APM (%) Usia 7 -12 tahun Usia 13 -15 tahun bersekolah di SD/MI bersekolah di SMP/MTs 1 Kep. Selayar 14,900 16,073 92.70 6,075 7,765 78.24 3,133 5,551 56.44 2 Bulukumba 44,098 48,741 90.47 17,887 23,015 77.72 11,766 22,269 52.84 3 Bantaeng 18,932 20,148 93.96 7,546 10,018 75.32 5,464 10,353 52.78 4 Jeneponto 44,771 46,608 96.06 15,757 21,121 74.60 10,950 21,335 51.32 5 Takalar 31,642 32,203 98.26 10,836 14,554 74.45 8,520 15,392 55.35 6 Gowa 76,344 79,290 96.28 27,864 34,665 80.38 19,801 39,324 50.35 7 Sinjai 26,114 27,118 96.30 11,859 16,025 74.00 7,772 14,241 54.57 8 Maros 40,886 41,512 98.49 13,419 17,214 77.95 9,833 19,322 50.89 9 Pangkep 40,028 40,703 98.34 12,657 14,204 89.11 9,527 18,226 52.27 10 Barru 20,324 20,637 98.48 9,166 11,298 81.13 5,754 10,692 53.82 11 Bone 91,152 92,286 98.77 29,145 39,888 73.07 20,813 39,832 52.25 12 Soppeng 23,970 24,412 98.19 9,200 11,565 79.55 6,912 11,631 59.43 13 Wajo 40,124 40,633 98.75 13,962 19,241 72.56 8,769 19,633 44.66 14 Sidrap 29,876 30,259 98.73 11,638 16,155 72.04 7,945 14,700 54.05 15 Pinrang 45,321 45,728 99.11 14,711 20,707 71.04 12,253 19,258 63.63 16 Enrekang 26,483 26,497 99.95 10,261 12,048 85.17 8,037 11,303 71.11 17 Luwu 44,969 45,126 99.65 17,491 22,552 77.56 13,162 20,987 62.72 18 Tana Toraja 31,664 31,795 99.59 10,637 13,328 79.81 9,018 13,850 65.11 19 Luwu utara 39,148 39,527 99.04 15,576 20,147 77.31 10,442 17,020 61.35 20 Luwu Timur 30,185 30,358 99.43 11,357 13,409 84.70 9,116 13,887 65.64 21 Toraja utara 30,867 31,153 99.08 10,687 13,188 81.04 9,238 14,942 61.83 22 Kota Makassar 135,354 136,326 99.29 55,722 69,690 79.96 61,789 75,255 82.11 23 Kota Pare- pare 13,987 14,098 99.21 6,046 7,496 80.66 7,340 7,945 92.39 24 Kota Palopo 15,673 15,905 98.54 7,729 7,812 98.94 9,875 10,242 96.42 Sulawesi Selatan 956,812 977,136 97.92 357,228 457,105 78.15 287,229 467,190 61.48 Nasional 122.11 99.92 74.3 2.2.2.7. Tabel Angka Kelangsungan Hidup Bayi Dari data menunjukkan bahwa jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2009 sebesar 824 kematian bayi dari 142.573 kelahiran hidup, menjadi 1.041 jumlah kematian bayi dari 167.225 kelahiran hidup pada Sumber : - Statistik Indonesia Tahun 2014 - Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel Tahun 2014 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-40 tahun 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesadaran ibu hamil dalam melakukan kunjungan kehamilan masih kurang. Tabel 2.38 Angka Kelansungan Hidup Bayi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Kematian Bayi (Jiwa) 824 824 868 1.021 1.041 2 Kelahiran Hidup (Jiwa) 142.573 152.514 153.425 164.013 167.225 3 AKB 6 5 6 6 6 4 AKHB 994 995 994 994 994 Sumber :Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014 Tabel 2.39 Angka Kematian Bayi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 NO KABUPATEN/KOTA Tahun 2009 (Jiwa) 2010 (Jiwa) 2011 (Jiwa) 2012 (Jiwa) 2013 (Jiwa) 1 Kep.Selayar 23 22 28 21 12 2 Bulukumba 20 35 46 45 46 3 Bantaeng 39 37 23 37 44 4 Jeneponto 23 41 36 46 51 5 Takalar 18 21 7 28 14 6 Gowa 56 38 60 48 62 7 Sinjai 47 41 49 48 61 8 Maros 47 38 33 54 40 9 Pangkep 36 45 36 67 29 10 Barru 8 14 8 14 13 11 Bone 48 53 45 41 76 12 Soppeng 39 36 33 38 34 13 Wajo 41 30 35 61 52 14 Sidrap 29 64 51 36 31 15 Pinrang 83 27 44 41 47 16 Enrekang 67 56 54 53 58 17 Luwu 40 28 34 63 65 18 Tator 19 17 28 29 41 19 LuwuUtara 31 35 80 54 50 20 LuwuTimur 34 48 53 57 45 21 TorajaUtara 6 11 37 30 19 22 Makassar 30 40 18 72 111 23 Pare-Pare 10 12 19 22 21 24 Palopo 31 35 11 16 19 Sulawesi Selatan 824 824 868 1.021 1.041 Sumber :Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014 2.2.2.8.Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup yang terhitung dari sensus penduduk tahun 1970 adalah 43,2 tahun. Artinya bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 1971 (periode 1967-1969) akan dapat hidup sampai 47 atau 48 tahun. Dan bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 1980 mempunyai usia harapan hidup lebih panjang yaitu 51,9 tahun, kemudian meningkatkan lagi menjadi 60 tahun, untuk bayi yang dilahirkan menjelang tahun 1990, BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-41 selanjutnya bagi bayi yang dilahirkan tahun 2000 memiliki usia harapan hidup menjadi mencapai 63 tahun hingga tahun 2010 mencapai 70 tahun. Usia harapan hidup ini menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan penduduk Sulawesi Selatan selama 30 tahun sampai 40 tahun terakhir dari 1970 an sampai tahun 2010. Perkembangan angka usia harapan hidup Sulawesi Selatan berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan BPS disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 2.40 Angka Usia Harapan Hidup Menurut Sensus Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Hasil Sensus Penduduk Tahun 1971 Tahun 1980 Tahun 1990 Tahun 2000 Thn 2010 L PL+P L PL+P L PL+P L PL+P L + P 41,7 44,6 43,2 50,3 53,3 51,9 58,3 61,8 60,0 61,1 64,8 63,0 75,01 Sumber : BPS Prov. Sul-Sel Tahun 2014 Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia Prov. Sul-Sel Tahun 2014 Tabel 2.41 Angka Usia Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2013 Indikator Satuan Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 Angka Usia Harapan Hidup Tahun 69,80 70,00 70,20 70,45 70,60 Sumber : BPS Prov. Sul-Sel Tahun 2014 Sementara Angka Harapan Hidup (AHH) menurut Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2009-2013) mengalami peningkatan. Berdasarkan tabel menunjukkan usia Harapan Hidup atau rata-rata lama hidup penduduk di Kabupaten/Kota pada tahun 2013 mencapai umur diatas 70 tahun, kecuali Kabupaten Jeneponto (65,40 tahun), Kabupaten Selayar (68,08 tahun), Kabupaten Pangkep (69,16 tahun), dan Kabupaten Barru (69,52 tahun), yang berada dibawah rata-rata usia harapan hidup Nasional yaitu 70,07 tahun, sedangkan Kabupaten Enrekang (75,66 tahun) paling tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Tabel 2.42 Angka Usia Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Kabupaten/Kota Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
  6. 01.Kep.Selayar 67,6 67,7 67,88 68,02 68,08
  7. 02.Bulukumba 71,6 71,9 72,13 72,32 72,62
  8. 03.Bantaeng 73,1 73,6 73,96 74,32 74,59
  9. 04.Jeneponto 64,9 65 65,15 65,31 65,40
  10. 05.Takalar 69,2 69,5 69,89 70,24 70,30
  11. 06.Gowa 71,4 71,6 71,78 71,96 72,04
  12. 07.Sinjai 71,6 72 72,24 72,50 72,83
  13. 08.Maros 71,7 72,3 72,76 73,22 73,55
  14. 09.Pangkep 68,6 68,8 68,96 69,14 69,16
  15. 10.Barru 68,5 68,9 69,05 69,24 69,52 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-42 No Kabupaten/Kota Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
  16. 11.Bone 69,4 69,7 70 70,26 70,56
  17. 12.Soppeng 71,5 71,6 71,74 71,85 71,93
  18. 13.Wajo 70,4 70,9 71,37 71,79 72,11
  19. 14.Sidrap 72,1 72,5 72,81 73,12 73,38
  20. 15.Pinrang 71,7 72,1 72,28 72,50 72,81
  21. 16.Enrekang 74,7 75 75,19 75,39 75,66
  22. 17.Luwu 73,3 73,7 74,04 74,14 74,68
  23. 18.Tator 74,1 74,2 74,22 74,26 74,28
  24. 19.LuwuUtara 71,3 71,6 71,68 71,81 72,03
  25. 20.LuwuTimur 70,8 70,9 71,06 71,29 71,29
  26. 21.TorajaUtara 73,5 73,5 73,58 73,62 73,66
  27. 22.Makassar 73,2 73,6 73,82 74,05 74,38
  28. 23.Pare-Pare 73,9 74,3 74,49 74,71 75,04
  29. 24.Palopo 72,3 72,5 72,59 72,72 72,93 SulawesiSelatan 69,8 70 70,2 70,45 70,60 Nasional 69,2 69,4 69.65 69.87 70.07 Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka 2014 Pada tahun 2014 terdapat perubahan metodologi perhitungan untuk angka harapan hidup saat lahir, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut yang menggunakan metode baru; Tabel 2.43 Angka Harapan Hidup saat Lahir Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2014 (Metode Baru) Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 AHH saat Lahir Sulawesi Selatan 68,93 69,12 69,31 69,50 69,60 Sumber : BPS Sulawesi Selatan Tahun 2015 Meningkatnya pelayanan kesehatan dan kemudahan dalam mengakses pelayanan kesehatan serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal kesehatan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan angka usia harapan hidup masyarakat Sulawesi Selatan. 2.2.2.9. Persentase Balita Gizi Buruk Persentase balita gizi buruk tahun 2009 adalah 0,01 persen dari seluruh jumlah balita yaitu 649.586 balita, dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 0,04 persen dari seluruh jumlah balita yaitu 656.298 balita. Tabel 2.44 persentase Balita Gizi Buruk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Bidang/Urusan Satuan Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
15. a.Jml Balita Gizi Buruk Jiwa 52 144 791 498 299
16. b.Jumlah balita Jiwa 649.586 812.839 753.611 737.615 656.298 persentase Balita Gizi Buruk % 0,01 0,02 0,10 0,07 0,04 Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka 2014 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-43 Tabel 2.45 persentase Balita Gizi Buruk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun2013 NO KABUPATEN/KOTA % BALITA GIZI BURUK 1 Kep.Selayar 0.05 2 Bulukumba 0.00 3 Bantaeng 0.00 4 Jeneponto 0.03 5 Takalar 0.02 6 Gowa 0.00 7 Sinjai 0.03 8 Maros 0.09 9 Pangkep 0.11 10 Barru 0.06 11 Bone 0.03 12 Soppeng 0.10 13 Wajo 0.03 14 Sidrap 0.04 15 Pinrang 0.06 16 Enrekang 0.01 17 Luwu 0.00 18 Tator 0.03 19 LuwuUtara 0.00 20 LuwuTimur 0.00 21 TorajaUtara 0.00 22 Makassar 0.00 23 Pare-Pare 0.21 24 Palopo 0.00 SULAWESI SELATAN 0,07 Sumber : Dinas KesehatanProv. Sul-Sel Tahun 2014 2.2.2.10.Persentase Penduduk yang memiliki Lahan Bersertifikat Luas Lahan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008 sampai tahun 2011 yaitu 457.650.100 ha. Dari luas lahan tersebut, terdapat 233.250.496 ha lahan milik penduduk yang berstatus sertifikat. Sedangkan rasio penduduk memiliki lahan bersertifikat berkurang dari 38,36 persen pada tahun 2008 menjadi 26,88 persen pada tahun 2012. Tabel 2.46 Persentase Penduduk yang memiliki Lahan Bersertifikat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 No Uraian Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 Luas Tanah 457.650.100 457.650.100 457.650.100 457.650.100 457.650.100 2 Jumlah penduduk 7.805.024 7.908.519 8.034.776 8.115.638 8b.306.848 3 Jumlah lahan yang bersertifikat 29.367.772 47.837.115 29.519.126 18.178.803 23.250.496 4 persentase penduduk memiliki lahan bersertifikat 3,76 6,05 3,67 2,24 2,88 Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2013 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-44 2.2.2.11.Rasio Penduduk Yang Bekerja Perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja diperoleh rasio penduduk yang bekerja. Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja tersebut selama tahun 2009-2013 mengalami peningkatan setiap tahun. Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2009 adalah 91,10 persen dan terus meningkat hingga pada tahun 2013 menjadi 88,57 persen. Dari angka tersebut, terdapat 94 persen dari angkatan kerja yang ada memperoleh kesempatan kerja, sedangkan sisanya 6 persen masih mencari kerja atau pengangguran. Tabel 2.47 Rasio Penduduk Yang Bekerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Bidang/Urusan Satuan Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
17. a.Penduduk yang bekerja Jiwa 3,222,256.00 3,272,365.00 3,375,498.00 3,351,908.00 3.291.280
18. b.Angkatan kerja Jiwa 3,536,920.00 3,571,317.00 3,612,424.00 3,560,891.00 3.468.192
19. c.Rasio penduduk yang bekerja % 91,10 91,63 93,44 94,13 88,57 Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014 Tabel 2.48 Rasio Penduduk Angkatan Yang Bekerja Dengan Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Golongan Umur Angkatan Kerja Jumlah Bekerja Mencari Pekerjaan
(1)(2) (3) (4=2+3) 15-19 183.833 50.758 234.591 20-24 303.535 54.600 358.135 25-29 420.527 30.440 450.967 30-34 487.940 18.504 506.444 35-39 411.456 5.486 416.942 40-44 447.316 9.466 456.782 45-49 322.419 3.317 325.736 50-54 262.895 2.232 265.127 55-59 177.698 1.656 179.354 60-64 273.661 453 274.114 65+ 3.291.280 176.912 3.468.192 Total 183.833 50.758 234.591 Sumber : Dinas Tenaga Kerja Prov. Sul-Sel Tahun 2014 2.2.3. Fokus Seni Budaya & Olahraga 2.2.3.1. Jumlah Grup Kesenian& Prasarana Penyelenggaraan Seni & budaya &Jumlah Klub Olahraga Pembangunan bidang seni,budaya dan olahraga sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Pencapaian pembangunan bidang olahraga di Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2009 terdapat 1.311 klub olahraga dan pada tahun 2013turun menjadi 1.126 klub olahraga, sementara jumlah sarana olahraga berupa BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-45 gedung dan lapangan olahraga pada tahun 2009 berjumlah 2.494 buah, dan menjadi 2.480 buah pada tahun 2012. Tabel 2.49 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Uraian TAHUN 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah grup kesenian. 102 177 203 290 291 2 Jumlah sarana gedung kesenian. 2 3 3 10 10 3 Jumlah klub olahraga . 1.311 1.25 1 1.394 1.532 1.12 6 4 Jumlah gedung/lap. olahraga. 2.494 2.35 7 2.305 2.480 2.48 0 Sumber : Dinas Pemuda & Olahraga& Dinas Kebudayaan & Pariwisata Prov. Sul-Sel Tahun 2014 Pada tabel menunjukkan jumlah grup seni di Sulawesi Selatan sebanyak 290, jumlah sarana gedung kesenian sebanyak 10, jumlah gedung/lapangan olahraga sebanyak 2.480, dan jumlah klub olahraga sebanyak 1.126. Tabel 2.50 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 No Kabupaten/Kota Jumlah grup kesenian Jumlah sarana gedung kesenian Jumlah gedung/lap. olahraga Jumlah Klub olahraga 1` Kota Makassar 69 2 256 12 2 Kabupaten Gowa 21 1 8 103 3 Kab. Takalar 21 1 7 12 4 Kab. Jeneponto 12 1 32 12 5 Kab. Bantaeng 6 1 43 12 6 Kab. Bulukumba 24 - 4 12 7 Kab. Selayar 4 2 4 192 8 Kab. Sinjai 21 - 32 15 9 Kab. Bone 10 - 226 44 10 Kab. Soppeng 17 - 29 6 11 Kab. Maros 9 - 13 20 12 Kab. Pangkep 29 - 120 10 13 Kab. Barru 16 - 11 8 14 Kota. Pare – Pare 15 1 82 47 15 Kab. Pinrang 6 - 5 14 16 Kab. Sidrap 12 - 273 200 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-46 No Kabupaten/Kota Jumlah grup kesenian Jumlah sarana gedung kesenian Jumlah gedung/lap. olahraga Jumlah Klub olahraga 17 Kab. Wajo 10 - 571 38 18 Kota. Palopo 8 1 68 38 19 Kab. Luwu - - 58 15 20 Kab. Luwu Utara 5 - 72 91 21 Kab. Luwu Timur - - 9 199 22 Kab. Enrekang 5 - 386 13 23 Kab. Tana Toraja 7 - 103 5 24 Kab. Toraja Utara 5 - 68 8 JUMLAH 290 10 2,480 1.126 Sumber: Dinas Pemuda & Olahraga & Dinas Kebudayaan & Pariwisata Prov. Sul-Sel Tahun 2014 2.3 Aspek Pelayanan Umum Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Propinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Fokus layanan urusan wajib diarahkan pada urusan pendidikan, kesehatan, penataan ruang, perencanaan pembangunan dll,. 2.3.1.1.Pendidikan
1. a.Pendidikan Dasar a.a.Angka Partisipasi Sekolah Angka partisipasi sekolah (APS) pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2009-2013. APS SD/MI (7-12 tahun) meningkat dari 96.53 pada tahun 2008 menjadi 98.25 pada tahun 2013, demikian pula APS SMP/MTs (13-15 tahun) meningkat dari 80.96 menjadi 87,43 pada tahun 2013. Tabel 2.51 Tabel Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Jenjang Pendidikan Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 SD/MI 1.1. Jumlah murid usia 7-12 tahun 1.003.790 1.011.337 1.051.750 1.043.273 956.812 1.2. Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun 1.039.874 1.042.615 1.082.493 1.064.347 977.136 1.3. APS SD/MI 96.53 97.00 97.16 97.59 98.25 2 SMP/MTs 2.1. Jumlah murid usia 13- 15 tahun 417,355 429,653 408.650 403.358 357.228 2.2. Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun 490,508 477,108 481,910 471.929 457.105 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-47 No Jenjang Pendidikan Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2.3. APS SMP/MTs 80.96 82.63 84.04 87.69 87.43 Sumber : - Statistik Indonesia Tahun 2014 - Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel Tahun 2014 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatantahun 2013 berdasarkan kelompok umur 7-12 tahun(SD/MI) dan kelompok umur 13-15 tahun (SMP/MTs). Kabupaten Kota dengan APS SD/MI yang telah mencapai 100 adalah Kabupaten Barru dan Kota Palopo Selanjutnya Kab./Kota dengan APS SD/MI terendah adalah Kabupaten Bulukumba (97,07) luwu (97,09) toraja (97,49) Bone (97,50) Makassar (97,71) Tabel 2.51 Tabel Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 No. Kab./Kota SD/MI SMP/MTs Jumlah murid usia 7-12 tahun Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun APS Jumlah murid usia 13-15 tahun Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun APS 1 Kep. Selayar 15,837 16,073 98.53 6,748 7,765 86.90 2 Bulukumba 47,315 48,741 97.07 20,024 23,015 87.00 3 Bantaeng 19,411 20,148 96.34 8,569 10,018 85.53 4 Jeneponto 45,498 46,608 97.62 17,979 21,121 85.12 5 Takalar 31,564 32,203 98.02 12,498 14,554 85.88 6 Gowa 78,004 79,290 98.38 31,016 34,665 89.47 7 Sinjai 26,657 27,118 98.30 13,703 16,025 85.51 8 Maros 40,917 41,512 98.57 15,119 17,214 87.83 9 Pangkep 40,093 40,703 98.50 12,899 14,204 90.81 10 Barru 20,637 20,637 100.00 10,260 11,298 90.81 11 Bone 89,978 92,286 97.50 33,585 39,888 84.20 12 Soppeng 24,188 24,412 99.08 10,345 11,565 89.45 13 Wajo 40,193 40,633 98.92 16,270 19,241 84.56 14 Sidrap 30,059 30,259 99.34 13,557 16,155 83.92 15 Pinrang 45,596 45,728 99.71 17,456 20,707 84.30 16 Enrekang 26,426 26,497 99.73 10,941 12,048 90.81 17 Luwu 43,814 45,126 97.09 19,596 22,552 86.89 18 Tana Toraja 30,997 31,795 97.49 11,797 13,328 88.51 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-48 No. Kab./Kota SD/MI SMP/MTs Jumlah murid usia 7-12 tahun Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun APS Jumlah murid usia 13-15 tahun Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun APS 19 Luwu utara 38,918 39,527 98.46 17,507 20,147 86.90 20 Luwu Timur 30,171 30,358 99.39 12,177 13,409 90.81 21 Toraja utara 30,748 31,153 98.70 11,903 13,188 90.25 22 Kota Makassar 133,199 136,326 97.71 61,834 69,690 88.73 23 Kota Pare-pare 13,923 14,098 98.76 6,770 7,496 90.32 24 Kota Palopo 15,905 15,905 100.00 7,094 7,812 90.81 Sulawesi Selatan 960,047 977,136 98.25 399,647 457,105 87.43 Sumber : - Statistik Indonesia Tahun 2014 - Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel Tahun 2014 a.b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan tertentu. Selama periode 2009-2013 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI dan SMP/MTs cenderung menurun setiap tahun. Pada tahun 2009 rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah untuk pendidikan dasar adalah sebesar 151,34 kemudian pada tahun 2013terjadi penurunan menjadi 139,69. Selanjutnya rasio ketersediaan sekolah pada jenjang SMP/MTs pada tahun 2009 sebesar 242,35 dan pada tahun 2013 juga mengalami penurunan menjadi 183.16 Tabel 2.53 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Jenjang Pendidikan TAHUN 2009 2010 2011 2012 2013 1 SD/MI 1.1. Jumlah gedung sekolah 6.871 6.933 6.957 6.974 6.995 1.2. jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun 1.039.874 1.042.615 1.086.493 1.064.347 977.136 1.3. Rasio 151,34 150,38 156,17 152,62 139.69 2 SMP/MTs 2.1. Jumlah gedung sekolah 2.024 2.103 2.126 2.137 2.182 2.2. jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun 490.508 506.322 486.256 471.929 399.647 2.3. Rasio 242,35 240,76 228,72 220,84 183.16 Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 20134 Statistik Sosek Ekonomi Prov. Sul-Sel Tahun 2014 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-49 Tabel 2.54 Rasio Ketersediaan Sekolah & Penduduk Usia Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 No. Nama Kab/Kota SD/MI Rasio SMP/MTs Rasio Jumlah Gedung Sekolah Jumlah penduduk 7-12 th Jumlah Gedung Sekolah Jumlah penduduk 13-15 th 1 Selayar 153 16,073 105.05 60 6,748 112.46 2 Bulukumba 387 48,741 125.95 121 20,024 165.49 3 Bantaeng 154 20,148 130.83 55 8,569 155.79 4 Jeneponto 310 46,608 150.35 105 17,979 171.23 5 Takalar 246 32,203 130.91 63 12,498 198.39 6 Gowa 486 79,290 163.15 157 31,016 197.56 7 Sinjai 273 27,118 99.33 73 13,703 187.72 8 Bone 281 41,512 147.73 95 15,119 159.15 9 Maros 307 40,703 132.58 104 12,899 124.03 10 Pangkep 226 20,637 91.31 53 10,260 193.58 11 Barru 765 92,286 120.64 187 33,585 179.60 12 Soppeng 276 24,412 88.45 65 10,345 159.15 13 Wajo 437 40,633 92.98 99 16,270 164.34 14 Sidrap 245 30,259 123.51 70 13,557 193.67 15 Pinrang 346 45,728 132.16 73 17,456 239.12 16 Enrekang 236 26,497 112.28 65 10,941 168.32 17 Luwu 303 45,126 148.93 125 19,596 156.77 18 Tana Toraja 228 31,795 139.45 87 11,797 135.59 19 Luwu Utara 273 39,527 144.79 103 17,507 169.97 20 Luwu Timur 168 30,358 180.70 59 12,177 206.39 21 Toraja Utara 188 31,153 165.71 69 11,903 172.50 22 Makassar 531 136,326 256.73 234 61,834 264.25 23 Pare Pare 98 14,098 143.86 34 6,770 199.12 24 Palopo 78 15,905 203.91 26 7,094 272.85 Jumlah 6,995 977,136 139.69 2,182 399,647 183.16 Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014 Statistik Sosek Ekonomi Prov. Sul-Sel Tahun 2014 a.c.Rasio Guru Terhadap Murid Rasio guru terhadap murid di Sulawesi Selatan pada tahun 2009-2013 sedikit mengalami perbaikan. Tahun 2009, rasio guru terhadap murid pada jenjang SD/MI sebesar 14,59 dan tahun 2013 turun menjadi 13,49, artinya setiap satu orang guru rata- rata menangani 14 murid. Pada tingkat SMP/MTs tahun 2009 sebesar 9,59 dan mengalami penambahan menjadi 12,10 pada tahun 2013. Rasio guru murid pada kedua jenjang tersebut rata-rata masih dibawah 25, yang berarti bahwa proses belajar mengajar masih berlangsung secara optimal, sebab rasio maksimal/ideal adalah 25 murid untuk seorang guru. Sementara rasio guru dengan murid SMP/MTs tertinggi adalah Kabupaten sidrap 13,17 dan wajo 13,14. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses belajar mengajar pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs berlangsung optimal karena rasio guru dengan murid diatas rasio ideal yaitu 25. Tahun Tabel 2.57 Rasio Murid Per Kelas Rata-Rata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 Sumber : - BPS Prov. Sul-Sel Tahun 2014 - Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel Than 2014
2. b.Pendidikan Menengah b.a.Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah (APS) juga terjadi peningkatan pada kelompok umur 16-18 tahun (SMA/MA/SMK). Pada kelompok umur 16-18 tahun, APS meningkat dari 51,67 persen tahun 2009 menjadi 65,25 persen pada tahun 2013, dan masih jauh diatas APS Nasional yaitu 57,85 persen. Tabel 2.58 Tabel Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Indikator Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 SMA/SMU/MA/SMK 1 Jumlah Murid Usia 16-19 th 254.455 259.306 272.589 272.589 304.841 2 Jumlah Penduduk Usia 16-19 th 465.805 471.487 477.239 457.735 467.190 3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 th 51,67 53,00 56,66 61,66 65,25 Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel Tahun 2014 b.b.Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Perbandingan antara murid dan sekolah, mencerminkan besarnya daya tampung anak usia sekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA dan SMK. Selama periode 2009- 2013, daya tampung sekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk 446 orang, dan pada tahun 2013 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah sebesar 512 orang. Tabel 2.60 Rasio Guru Terhadap Murid Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No. Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012 2013 SMA/MA/SMK
  1. 1.Jumlah Guru 20.926 21.574 22.064 22.168 25.855
  2. 2.Jumlah Murid 271.087 321.957 285.684 319.253 294.429 3. Rasio Guru Terhadap Murid 13 15 13 14 11 Sumber : - Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014 - Statistik Sosek Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2014 b.d. Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata SMA/MA/SMK pada tahun 2008- 2013 mengalami perbaikan. Tahun 2008 , rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata pada jenjang SMA/MA/SMK sebesar 3.29 dan pada tahun 2013 turun menjadi 2.64 artinya setiap satu orang guru rata-rata menangani 3 kelas. Tabel 2.61 Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 Sumber : - Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014 - Statistik Sosek Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2014 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-54 b.e. Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (TIdak Buta Aksara) Tabel 2.62 Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (TIdak Buta Aksara) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 No Indikator Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 persentase Penduduk Usia >15 thn melek huruf 86.50 87.00 87.75 88.07 88.39 2 Jumlah Penduduk Usia 15 >Thn 4.809.182 4.942.743 4.885.570 4.946.636 5.008.398 3 Jumlah penduduk melek huruf 4.159.942 4.300.186 4.284.645 4.353.040 4.422.415 Sumber : - Dinas PendidikanProv. Sul-Sel Tahun 2013
3. c.Fasilitas Pendidikan c.a. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Ruang Kelas Baik Pada Tabel 2.43 Menunjukkan bahwa laju peningkatan kondisi Rg. Kelas dalam kondisi baik dari tahun 2008 sebesar 54 persen menjadi 60 persen di tahun 2012 sangatlah rendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dari data menunjukkan bahwa kondisi bangunan baik untuk sekolah dasar masih minim, hal ini tentunya akan berpengaruh pada kualitas belajar murid. Tabel 2.63 Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Ruang Kelas Baik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 No Bidang/Urusan Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
  1. 1.Jml Rg. Kelas SD Kondisi Baik 23.296 23.893 24.506 25.134 37.765
  2. 2.Jml Rg. Kelas seluruh SD 41.675 41.675 41.675 41.675 43.209
  3. 3.Sekolah SD Kondisi baik(%) 55,90 57,33 58,80 60,31 87,40 Sumber : - Dinas PendidikanProv. Sul-Sel Tahun 2014 c.b. Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Ruang KelasBaik Sarana pendidikan memegang peranan peranan penting, sehingga penyediaan sarana pendidikan diperlukan untuk tujuan pelaksanaan pendidikan seefektif mungkin. Kondisi Rg. Kelas baik untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2009-2013, persentase untuk jumlah sekolah kondisi baik pada tahun 2009 sebesar 68.24% dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 84.80%. Tabel 2.64 Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Ruang Kelas Baik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Bidang/Urusan Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
  4. 1.Jml Rg. Kelas SMP Kondisi Baik 26.001 28.413 29.717 31.567 9.001
  5. 2.Jml Rg. Kelas seluruh SMP 38.103 39.726 40.337 40.837 10.614
  6. 3.Sekolah SMP Kondisi baik (%) 68,24 71,52 73,67 77,30 84.80 Sumber : - Dinas PendidikanProv. Sul-Sel Tahun 2014 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-55 c.c. Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik Kondisi bangunan baik untuk jenjang SMA/SMK pada tahun 2009-2013, persentase untuk jumlah sekolah kondisi baik pada tahun 2009 sebesar 64.00% dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 77.00%. Tabel 2.65 Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Bidang/Urusan Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
  7. 1.Jml SMP Kondisi Baik 436 491 560 631 702
  8. 2.Jml seluruh SMP 682 712 789 842 912
  9. 3.Sekolah SMP Kondisi baik (%) 64,00 69,00 71,00 75,00 77,00 Sumber :Dinas PendidikanProv. Sul-Sel Tahun 2014
4. d.Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini diSulawesi Selatan pada taun 2009 -2013 khusus untuk APK, pada tahun 2009 mencapai sebesar 48.26% dan pada tahun 2013 sebesar 51,71%. mengalami kenaikan dari tahun ketahun seperti tabel berikut Tabel 2.66 Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 No Bidang/Urusan Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
  1. 1.Jml siswa pada jenjang tk 525.347 557.560 600.747 648.030 562.204
  2. 2.Jml anak usia 4-6 thn 1.095.025 1.155.246 1.218.760 1.285.786 1.098.699
  3. 3.PAUD (%) 47.98 48.26 49.29 50.40 51.71 Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel Tahun 2014
5. e.Angka Putus Sekolah Angka putus sekolah pada usia sekolah 7-12 tahun (SD/MI), usia 13-15 tahun (SMP/MTs), dan usia 16-18tahun ( SMA/MA/SMK) di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2009-2013 mengalami penurunan. Angka putus sekolah usia 7-12 tahun (SD/MI) pada tahun 2009 sebesar 2.10 persen, dan pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 1,12 persen. Demikian halnya angka putus sekolah usia 13-15 tahun (SMP/MTs)mengalami penurunan dari 1.55 persen pada tahun 2009 menjadi 1.05 persen pada tahun 2013. Kemudian angka putus sekolah usia 16-18 tahun (SMA/MA/SMK) mengalami penurunan dari 2.16 persen pada tahun 2009 menjadi 1.18 persen di tahun
  1. 2013.Walaupun angka putus sekolah mengalami penurunan.
  2. 1.Angka Putus Sekolah SD/MI 2.10 1.85 1.72 1.20 1,12
  3. 2.Angka Putus Sekolah SMP/MTs 1.55 1.45 1.38 1.09 1,05
  4. 3.Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA 2.16 2.07 1.63 1.30 1,18 Sumber : - BPSProv. Sul-Sel Tahun 2014 - Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel Tahun 2014
6. f.Angka Kelulusan Angka kelulusan menurut jenjang pendidikan di provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2009-2013 yaitu angka kelulusan SD pada tahun 2009 sebesar 95,12 persen dan selama tiga tahun berturut-turut (2010-2012) capaian angka kelulusan 100 persen , sedangkan angka kelulusan SMP sebesar 94,22 persen pada tahun 2009 dan meningkat menjadi 99,85 persent atau mendekati 100 persen pada tahun 2013. Sementara angka kelulusan SMA dan SMK pada tahun 2009 sebesar 95,00 persen dan 96,36 persen, kemudian meningkat menjadi 99,48 persen dan 99,91 persen pada tahun 2013. Tabel 2.68 Angka Kelulusan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Bidang/Urusan Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
  1. 1.Angka Kelulusan SD 95,12 100 100 100 100 2. Angka Kelulusan SMP 94,22 99,77 99,83 99,81 99,85 3. Angka Kelulusan SMA 95,00 95,25 99,12 99,07 99.48
  2. 4.Angka Kelulusan SMK 96,36 99,87 99,41 99,93 99,91 Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel Tahun 2014 f.a. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Dan dari SMP/MTs keSMA/SMK/MA Berdasarkan data menunjukkan angka melanjutkan dari jenjang SD/MI ke jenjang pendidikan SMP/MTs selama kurun waktu 2009-2013 mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2013, angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs sebesar 98,52 persen, dari 93,00 persen pada tahun 2009. Demikian pula angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA mengalami peningkatkan sebesar 96,08 persen pada tahun 2013 dari 92,00 persenpada tahun 2009. Kondisi tersebut mewujudkan bahwa masih terdapat kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI sudah melanjutkan ke jenjang SMP/MTs sebesar 2,18 persendan sebesar 4,97 persenyang tidak melanjutkan pendidikan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA pada tahun 2012. Tabel 2.70 Guru Yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Bidang/Urusan Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jml guru ijazah s1-d4 65.864 63.667 75.624 86.769 54.706 2 Jml guru sd-sma 111.208 113.787 149.988 183.391 134.947 3 Guru yang memenuhi kualifikasi S1- Diploma 4 45.344 50.120 74.364 76.622 Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel Tahun 2014 2.3.1.2. Kesehatan
7. a.Rasio Posyandu Per Satuan Balita Keberadaan posyandu merupakan upaya peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi, dan balita. Berdasarkan data Dinas Kesehatan tahun 2009-2013 mewujudkan jumlah posyandu dan jumlah balita di Provinsi Sulawesi Selatan relative meningkat . Pada tahun 2009, jumlah posyandu sebanyak 8.944 unit, meningkat menjadi 9.414 unit pada tahun 2013. Sedangkan jumlah balita pada tahun 2009 sebanyak 860.066 jiwa, meningkat pada tahun 2013 sebanyak 656.298 jiwa. Rasio Posyandu persatuan Balita pada tahun 2009 adalah 78,41 dan 69,71 pada tahun 2013.
8. a.Jumlah posyandu unit 8.642 8.944 9.068 9.268 9.758 9.414
9. b.Jumlah balita Jiwa 677.611 860.066 691.408 698.609 733.764 656.298
10. c.Rasio Posyandu per 1000 balita 12,75 10,40 13,12 13,27 13,30 14,34 Sumber : Dinas KesehatanProv. Sul-Sel Tahun 2014 Tabel 2.72 Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 No Kabupaten/kota Jumlah posyandu Jumlah balita Rasio
(1)(2) (3) (4) (5=4/3) 1 Selayar 273 10.103 27,02 2 Bulukumba 539 32.758 16,45 3 Bantaeng 235 14.454 16,25 4 Jeneponto 463 27.732 17,28 5 Takalar 422 21.408 19,71 6 Gowa 686 51.229 13,39 7 Sinjai 327 18.946 17,26 8 Maros 394 25.451 16,11 9 Pangkep 376 24.788 15,17 10 Barru 244 13.526 18,04 11 Bone 956 59.065 16,19 12 Soppeng 316 19.149 16,50 13 Wajo 436 31.623 13,79 14 Sidrap 297 20.953 14,17 15 Pinrang 354 29.132 12,15 16 Enrekang 293 15.815 18,53 17 Luwu 419 27.234 15,38 18 Tator 277 19.937 13,89 19 Luwu Utara 350 26.720 13,09 20 Luwu Timur 264 19.697 13,40 21 Toraja Utara 277 19.011 14,57 22 Makassar 979 105.548 9,27 23 Parepare 119 9.862 12,06 24 Palopo 141 12.156 0,13 Jumlah 9.414 656.298 14,34 Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-59
1. b.Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per 100.000 penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009 adalah 0,22 dan pada tahun 2013 mengalami menjadi 0,23. Tabel 2.73 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Bidang/Urusan Satuan Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
2. a.Jumlah Puskesmas, Poliknik, Pustu Jml 1.751 1.807 1.823 2.134 1.938
3. b.Jumlah Penduduk Jiwa 7.908.519 8.034.776 8.115.638 8.306.848 8.342.000
4. c.Rasio puskesmas, poliknik (klinik), pustu per 100.000 penduduk 0,22 0,22 0,22 0,21 0,23 Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014 Ketersedian pusat pelayanan kesehatan masyarakat pada tahun 2012 di Kabupaten/Kota yaitu berupa Puskesmas sebanyak 440 unit dan Puskesmas Pembantu sebanyak 1.257 unit. Rasio Puskesmas dengan jumlah penduduk adalah 5,27, sedangkan rasio Puskesmas Pembantu adalah 15,07. Tabel 2.74 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan PustuMenurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 No Kabupaten/kota Jumlah Penduduk Puskesmas Poliklinik Pustu Jumlah Rasio Jumlah Rasio Jumlah Rasio
(1)(2) (3) (4) (5=4/3) (6) (7=6/3) (8) (9=8/3) 1 Selayar 127.200 14 11,01 5 3,93 68 53,46 2 Bulukumba 404.900 19 4,69 8 1,98 61 15,07 3 Bantaeng 181.000 12 6,63 0 0 22 12,15 4 Jeneponto 353.100 18 5,13 1 0,28 55 15,67 5 Takalar 280.600 14 4,99 0 0 50 17,82 6 Gowa 696.100 25 3,59 19 2,73 115 16,52 7 Sinjai 234.900 16 6,81 0 0 62 26,39 8 Maros 331.800 14 4,22 8 2,41 27 8,14 9 Pangkep 317.100 23 7,25 1 0,32 60 18,92 10 Barru 169.300 10 5,91 0 0 33 19,49 11 Bone 734.100 38 5,18 8 1,09 78 10,63 12 Soppeng 225.500 17 7,54 0 0 44 19,51 13 Wajo 390.600 23 5,89 0 0 54 13,82 14 Sidrap 283.300 14 4,94 0 0 42 14,83 15 Pinrang 361.300 15 4,15 2 0,55 52 14,39 16 Enrekang 196.400 13 6,62 0 0 69 35,13 17 Luwu 343.800 21 6,11 6 1,75 108 31,41 18 Tator 226.200 21 9,28 0 0 31 13,70 19 Luwu Utara 297.300 13 4,37 0 0 62 20,85 20 Luwu Timur 263.000 15 5,70 0 0 60 22,81 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-60 No Kabupaten/kota Jumlah Penduduk Puskesmas Poliklinik Pustu Jumlah Rasio Jumlah Rasio Jumlah Rasio
(1)(2) (3) (4) (5=4/3) (6) (7=6/3) (8) (9=8/3) 21 Toraja Utara 222.400 25 11,24 0 0 27 12,14 22 Makassar 1.408.100 43 3,05 178 12,64 37 2,63 23 Parepare 135.200 6 4,44 1 0,74 19 14,05 24 Palopo 160.800 11 6,84 4 2,49 21 13,06 Jumlah 8.342.000 440 5,27 241 2,89 1.257 15,07 Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014
1. c.Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Salah satu upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah dengan menyediakan sarana prasarana kesehatan yaitu Rumah Sakit. Pada tahun 2008, jumlah RS 89 unit dan pada tahun 2013 jumlah rumah sakit menjadi 91 unit. Sedangkan rasio rumah sakit persatuan penduduk selama lima tahun terakhir (2008-2013) mengalami fluktuasi yang rendah. Tabel 2.75 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 No Uraian Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  1. 1.Jumlah Rumah Sakit Kementerian Kesehatan (Pusat/Vertikal) 2 2 2 2 2 3
  2. 2.Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah 6 6 6 6 6 6
  3. 3.Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI 7 7 7 7 7 7
  4. 4.Jumlah Rumah Sakit Pemprov dan Pemkab/Kota 29 30 31 32 32 32
  5. 5.Jumlah Rumah Sakit Swasta 45 45 45 46 49 43
  6. 6.Jumlah seluruh Rumah Sakit 89 90 91 93 95 91
  7. 7.Jumlah Penduduk 7.805.024 7.908.519 8.034.776 8.115.638 8.306.848 8.342.000
  8. 8.Rasio 1,14 1,14 1,13 1,15 1,14 1,09 Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014 Tabel 2.76 Jumlah Rumah Sakit Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011 No Kabupaten/kota Jumlah Penduduk Thn 2011 Rumah Sakit Umum (Pemerintah) Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI Rumah Sakit Daerah Rumah Sakit Swasta Total Jmlh Rasio Jmlh Rasio Jmlh Rasio Jmlh Rasio Jmlh Rasio Jmlh Rasio 1 Selayar 127,200 0 0 0 0 0 0 1 0,79 0 0 1 0,79 2 Bulukumba 404,900 0 0 0 0 0 0 1 0,25 0 0 1 0,25 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-61 No Kabupaten/kota Jumlah Penduduk Thn 2011 Rumah Sakit Umum (Pemerintah) Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI Rumah Sakit Daerah Rumah Sakit Swasta Total Jmlh Rasio Jmlh Rasio Jmlh Rasio Jmlh Rasio Jmlh Rasio Jmlh Rasio 3 Bantaeng 181,000 0 0 0 0 0 0 1 0,55 0 0 1 0,55 4 Jeneponto 351,100 0 0 0 0 0 0 1 0,28 0 0 1 0,28 5 Takalar 280,600 0 0 0 0 0 0 1 0,36 0 0 1 0,36 6 Gowa 696,100 0 0 0 0 0 0 1 0,14 1 0,14 2 0,29 7 Sinjai 234,900 0 0 0 0 0 0 1 0,43 0 0 1 0,43 8 Maros 331,800 0 0 0 0 1 0,30 1 0,30 0 0 2 0,60 9 Pangkep 317,100 0 0 0 0 0 0 1 0,32 0 0 1 0,32 10 Barru 169,300 0 0 0 0 0 0 1 0,59 0 0 1 0,59 11 Bone 734,100 0 0 0 0 1 0,14 1 0,14 0 0 2 0,27 12 Soppeng 225,500 0 0 0 0 0 0 1 0,44 0 0 1 0,44 13 Wajo 390,600 0 0 0 0 0 0 2 0,51 1 0,26 3 0,77 14 Sidrap 283,300 0 0 0 0 0 0 2 0,71 1 0,35 3 1,06 15 Pinrang 361,300 0 0 0 0 0 0 1 0,28 2 0,55 3 0,83 16 Enrekang 196,400 0 0 0 0 0 0 2 1,02 0 0 2 1,02 17 Luwu 343,800 0 0 0 0 0 0 1 0,29 0 0 1 0,29 18 Tator 226,200 0 0 0 0 0 0 1 0,44 1 0,44 2 0,88 19 Luwu Utara 297,300 0 0 0 0 0 0 1 0,34 1 0,34 2 0,67 20 Luwu Timur 263,000 0 0 0 0 0 0 1 0,38 1 0,38 2 0,76 21 Toraja Utara 222,400 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,45 1 0,45 22 Makassar 1,408,100 4 0,28 0 0 3 0,21 7 0,50 31 2,20 45 3,20 23 Parepare 135,200 0 0 0 0 1 0,74 1 0,74 3 2,22 5 3,70 24 Palopo 160,800 0 0 0 0 1 0,62 1 0,62 3 1,87 5 3,11 Jumlah 8,342,000 4 0,05 0 0 7 0,08 32 0,38 46 0,55 89 1,07 Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2012
2. d.Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Rasio dokter persatuan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada tahun 2008 jumlah dokter 942 orangdengan rasio 0,12 dan pada tahun 2012 jumlah dokter meningkat menjadi 1.005 orang dokter dengan rasio 0,12. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah dokter dari tahun 2008-2012 tidak dibarengi dengan besarnya penduduk yang dilayani. Tabel 2.77 Rasio Dokter UmumPer Satuan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 No Bidang/Urusan Satuan Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013
3. a.Jumlah dokter Umum Jiwa 942 1.215 1.212 1.005 1.005 1.186
4. b.Jumlah penduduk Jiwa 7.805.024 7.908.519 8.034.776 8.115.638 8.306.848 8.342.000
5. c.Rasio dokter persatuan penduduk 12,06 15,36 15,08 12,38 12,09 14,21 Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-62 Tabel 2.78 Jumlah Dokter Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 No Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Jumlah Dokter Rasio 1 Selayar 127.200 52 40,88 2 Bulukumba 404.900 61 15,07 3 Bantaeng 181.000 44 24,31 4 Jeneponto 353.100 54 15,38 5 Takalar 280.600 78 27,80 6 Gowa 696.100 117 16,81 7 Sinjai 234.900 45 19,16 8 Maros 331.800 94 28,33 9 Pangkep 317.100 89 28,07 10 Barru 169.300 53 31,31 11 Bone 734.100 59 8,04 12 Soppeng 225.500 41 18,18 13 Wajo 390.600 23 5,89 14 Sidrap 283.300 73 25,77 15 Pinrang 361.300 66 18,27 16 Enrekang 196.400 55 28,00 17 Luwu 343.800 47 13,67 18 Tator 226.200 52 22,99 19 Luwu Utara 297.300 51 17,15 20 Luwu Timur 263.000 66 25,10 21 Toraja Utara 222.400 32 14,39 22 Makassar 1.408.100 703 49,93 23 Parepare 135.200 78 57,69 24 Palopo 160.800 64 39,80 Jumlah 8.342.000 2.097 25,13 Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014
6. e.Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Jumlah tenaga medis di Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2008-2012 mengalami penurunan yaitu dari 2.024 orang pada tahun 2008 menjadi 1.592 orang pada tahun 2012. Penurunan jumlah tenaga medis tersebut mengakibatkan rasio tenaga medis persatuan penduduk juga mengalami penurunan dari 0,26 persen pada tahun 2008 menjadi 0,19 persen pada tahun 2012. Tabel 2.79 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 No Bidang/Urusan Satuan Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013
7. a.Jumlah tenaga medis Jiwa 2.024 2.675 2.736 1.592 1.592 2.097
8. b.Jumlah penduduk Jiwa 7.805.024 7.908.519 8.034.776 8.115.638 8.306.848 8.342.000
9. c.Rasio tenaga medis per 100.000Penduduk 25,93 33,82 34,05 19,61 19,16 25,13 Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014
10. f.Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Data cakupan komplikasi kebidanan dari Dinas Kesehatan tahun 2008-2012, menggambarkan jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitive pada tahun 2008 sebanyak 20.062 dengan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-63 sebesar 52,34 persen, sementara pada tahun 2012, jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitive 19.177 dengan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 57,73 persen. Kondisi tersebut menunjukkan komplikasi kebidanan yang tidak ditangani dan akan menyebabkan resiko kematian ibu yang akan berdampak pada angka kematian ibu masih cukup besar. Tabel 2.80 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 No Bidang Urusan Satuan Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013
11. a.Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitive di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jml 20.062 18.104 17.794 18.284 19.177 21.860
12. b.Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama Jml 38.330 36.061 36.285 34.760 33.447 33.634
13. c.Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 52,34 50,27 49,04 52,60 57,73 64,99 Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014
14. g.Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 80,03 persen pada tahun 2008 dengan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 145.796 ibu bersalin (jiwa). Sedangkan pada tahun 2012, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yaitu 94,00 persen dengan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 149.572 jiwa.Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua persalinan di Sulawesi Selatan sudah ditangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Tabel 2.81 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 No Bidang Urusan Satuan Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013
15. a.Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jml 145.796 144.185 149.353 151.614 149.572 148.822
16. b.Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wiayah kerja dalam kurun waktu yang sama Jml 182.180 180.081 173.744 164.488 159.665 160.467
17. c.Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan % 80,03 83,88 85,96 92,17 94,00 92,74 Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014
18. h.Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Data menunjukkan cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2012. Pada tahun 2008, jumlah desa/kelurahan dari BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-64 2.898 desa/kelurahan dan cakupan desa/kelurahan UCI yaitu 81,78 persen. Sementara pada tahun 2012, jumlah desa/kelurahan UCI yaitu 2598 desa/kelurahan dari 2.984 desa/kelurahan dengan cakupan desa/kelurahan UCI yaitu 87,10 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih cukup besarnya desa/kelurahan yang belum mancapai UCI. Tabel 2.82 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 No Bidang Urusan Tahun Satuan 2008 2009 2010 2011 2012 2013
19. a.Jumlah desa/kelurahan UCI jml 2.370 2.459 2.841 2.507 2.598 2.720
20. b.Jumlah seluruh desa/kelurahan jml 2.898 2.941 2.947 2.960 2.984 3.107
21. c.Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI) % 81,78 83,60 84,20 84,70 87,10 90,16 Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014
22. i.Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Cakupan balita gizi buruk di provinsi Sulawesi Selatan yang mendapat perawatan sudah mencapai angka 100 persen sejak tahun 2009 hingga tahun 2012.Hal ini berarti bahwa semua balita gizi buruk sudah mendapatkan perawatan medis melalui sarana pelayanan kesehatan. Tabel 2.83 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 No Bidang/Urusan Satuan Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013
23. a.Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu jml 89 52 144 791 498 299
24. b.Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama jml 95 52 144 791 498 299
25. c.Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan % 93,11 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014
26. j.Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah perkiraan penderita baru TBC TBA (+) di Sulawesi Selatan pada tahun 2008 sebanyak 17.138, sementara jumlah yang ditemukan dan diobati selama 1 bulan sebanyak 6.170 penderita. Kemudian pada tahun 2012 jumlah perkiraan penderita baru TBC TBA (+) berjumlah 16.921 penderita, sedangkan yang ditemukan dan diobati selama 1 bulan berjumlah 9.439 penderita. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+) meningkat dari 36 persen pada tahun 2008 menjadi 55,78 persen di tahun 2012. Peningkatan tersebut masih jauh dari target angka keberhasilan penyembuhan TBC (Success Rate/SR).
27. a.Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 bulan Jml 6.170 6.428 7.783 9.162 9.439 8.929
28. b.Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama Jml 17.138 16.070 16.214 16.620 16.921 12.208 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA % 36,00 40,00 48,00 55,13 55,78 73,14% Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014
29. k.Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderta Penyakit DBD Jumlah penderita penyakit DBD yang ditemukan pada tahun 2008 yaitu 3.546 kasus, yang ditangani sesuai SOP berjumlah 1.920 kasus. Pada tahun 2012, jumlah penderita penyakit DBD yang ditemukan dan yang ditangani sesuai SOP sebanyak 2.333 kasus. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dari tahun 2008 sampai tahun 2012 mencapai 100 persen, resiko penularan di masyarakat seperti angka bebas jentik 100 persen. Tabel 2.85 Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderta Penyakit DBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 No Bidang/Urusan Satuan Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013
30. a.Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP disatu wilayah kerja selama 1 tahun jml 1.920 1.289 868 1.133 2.333 3.894
31. b.Jumlah penderita DBD yang ditemukan disatu wikayah dalam kurun waktu yang sama jml 3.546 3.411 4.083 1.876 2.333 4.261
32. c.Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD % 54,37 37,80 21,26 60,39 100,00 91,39% Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014
33. l.Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin mengalami penurunan dari 96,41 persen pada tahun 2008 menjadi 44,80 persen di tahun 2012. Hal ini diakibatkan jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata I berkurang dari 2.361.838 pada tahun 2008 menjadi 1.097.539 pada tahun 2012.
34. a.Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan Strata I Jml 2.361.838 1.283.672 2.368.881 1.565.506 1.097.539 3.252.066
35. b.Jumlah seluruh miskin di Kabupaten/Kota Jml 2.449.737 2.449.737 2.449.737 2.449.737 2.449.737 2.944.969 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin % 96,41 52,40 96,69 63,91 44,80 110,43% Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014
36. m.Cakupan Kunjungan Bayi Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standard pada tahun 2008-2012 di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada tahun 2008 jumlah kunjungan sebanyak 87,971 dan pada tahun 2012 meningkat sebesar 135.418 kunjungan. Cakupan kunjungan bagi pada tahun 2008 adalah 69,75 persen dan pada tahun 2012 cakupan kunjungan bayi meningkat menjadi 99,46 persen Tabel 2.87 Cakupan Kunjungan Bayi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 No Bidang/Urusan Satuan Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013
37. a.Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu jml 87.971 92.653 128.003 145.381 135.418 145.633
38. b.Seluruh bayi lahir hidup disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama jml 126.130 142.573 128.222 147.059 164.013 159.135 Cakupan kunjungan bayi % 69,75 64,99 99,83 98,86 99,46 91,52 Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014 2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
39. a.Proporsi Panjang Jaringan Jalan Beberapa kemajuan telah berhasil dicapai dalam pembangunan transportasi jalan, yaitu dengan meningkatnya kinerja transportasi jalan yang ditunjukkan dengan bertambahnya kapasitas jaringan jalan dari 24.307 Km pada tahun 2008 menjadi 32.486 Km pada Tahun 2012 dengan kondisi mantap mencapai 66,24% (17.332 Km), rusak ringan 4.236 Km (12,58%) dan rusak berat 6.167 Km (21,17%).
  1. 1.Kondisi Baik Km 10.087,05 41,50 10.617,90 43,68 17.421 53,42 17.241 53,16 17.332 53,16
  2. 2.Kondisi Sedang Km 7.528,12 30,97 6.253,72 25,73 4.243 13,01 4.243 13,08 4.749 13,91
  3. 3.Kondisi Rusak Km 4.231,42 17,41 4.701,58 19,34 4.081 12,51 4.081 12,58 4.236 12,59
  4. 4.Kondisi RusaK Berat Km 2.460,54 10,12 2.733,93 11,25 6.867 21,06 6.867 21,17 6.167 21,17
  5. 5.Jalan secara keseluruhan (Nasional, Provinsi dan Kab/Kota) Km 24.307,13 24.307,13 32.612 32.432 32.486 Sumber : Dinas Bina MargaProv. Sul-Sel Tahun 2013 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-68 Tabel 2.89 Proporsi Panjang Jaringan JalanProvinsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 NO Kabupaten/kota Kondisi Baik Kondisi Sedang Kondisi Rusak Ringan Kondisi Rusak Berat Jalan secara keseluruhan Nasional Provinsi Kab/Kota Nasional Provinsi Kab/Kota Nasional Provinsi Kab/Kota Nasional Provinsi Kab/Kota Nasional Provinsi Kab/Kota 1 Kepulauan Selayar 63,670 - 409,61 7,122 - 76,55 0,400 - 104,25 35,508 - 98,60 106,700 - 689,00 2 Bulukumba 93,029 31,35 498,67 7,117 28,99 273,02 0,785 6,24 294,65 0,796 1,30 276,66 101,727 67,88 1.343,00 3 Bantaeng 34,610 5,18 201,58 - 10,03 189,13 - 3,55 61,15 - - 104,15 34,610 18,76 556,00 4 Jeneponto 32,140 11,10 628,08 0,404 27,45 392,95 - 2,27 235,50 - 0,03 190,47 32,544 40,85 1.468,00 5 Takalar 45,762 9,65 382,50 5,900 17,05 326,50 0,400 3,11 114,50 5,221 0,78 32,50 57,283 30,60 789,5 6 Gowa 21,806 87,69 902,81 0,700 103,86 82,00 0,100 13,48 280,39 0,300 3,15 1.203,79 22,906 208,18 2.469,00 7 Sinjai 41,049 37,75 310,48 3,581 26,57 221,98 - 4,58 337,36 2,445 2,70 448,18 47,075 71,60 1.318,00 8 Maros 85,279 - 536,50 1,900 - 104,50 0,400 - 268,50 0,300 - 482,50 87,879 - 1.392,00 9 Pangkep 40,818 - 571,73 0,213 - 125,08 0,100 - 55,09 - - 38,11 41,131 - 790,00 10 Barru 21,102 14,64 493,50 - 14,05 97,50 - 4,69 64,50 - - 195,50 21,102 33,38 851,00 11 Bone 160,384 52,31 871,32 22,600 78,04 263,70 5,400 15,19 524,38 7,703 22,23 844,58 196,087 167,76 2.504,00 12 Soppeng 61,91 444,06 38,89 68,95 12,22 139,22 7,77 166,79 - 120,79 819,00 13 Wajo 89,529 31,10 773,75 13,391 37,10 136,75 2,300 6,69 282,75 5,300 - 186,75 110,520 74,90 1.380,01 14 Sidrap 70,125 28,90 1.688,25 3,100 8,92 81,25 0,600 2,52 (347,75) - - (26,75) 73,825 40,34 1.395,00 15 Pinrang 70,315 22,29 135,38 25,96 243,06 5,43 304,54 - 57,02 70,315 53,67 740,00 16 Enrekang 90,424 14,80 454,33 2,600 11,83 287,92 0,300 2,55 190,53 - 3,36 100,23 93,324 32,55 1.033,00 17 Luwu - 500,08 - 387,54 - 453,52 - 112,86 - - 1.454,00 18 Tana Toraja 107,698 15,50 (29,25) 10,844 8,50 150,05 1,100 - 387,35 - 2,98 915,85 119,642 26,98 1.424,00 19 Luwu Utara 69,978 27,20 2.045,75 0,700 70,30 378,75 - 8,00 127,75 - 41,00 7,75 70,678 146,50 2.560,01 20 Luwu Timur 171,546 - 2.366,00 1,447 - - - - - - - - 172,993 - 2.366,00 21 Toraja Utara - - - - - - - 22 Makassar 35,128 9,68 713,75 0,600 1,86 135,75 - 0,68 158,75 0,100 0,55 584,75 35,828 12,77 1.693,00 23 Pare Pare 80,321 - 191,00 0,589 - 33,00 - - 87,00 - - - 80,910 - 311,00 24 Palopo 133,350 223,25 11,127 90,25 0,700 9,25 0,600 3,25 145,777 - 325,00 Jumlah 1.558,063 461,06 15.313,13 93,935 509,40 4.146,18 12,585 91,21 4.133,17 58,273 85,84 6.023,54 1.722,856 1.147,51 29.616,02 Sumber Data : Dinas Bina Marga Prov. Sul-Sel Tahun 2013 *SK Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.55 Tahun 2000 **SK Gubernur Sulawesi Selatan No. 4650/XII/2008 ***SK Gubernur Sulawesi Selatan No. 4261/XII/2010 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-69 Sementara kondisi jalan menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2011, masih banyak dalam kondisi rusak berat dan rusak sedang/ringan. Jaringan jalan terbanyak yang kondisinya rusak berat terdapat di Kabupaten Bulukumba sepanjang 471 km, Kabupaten Maros sepanjang 504 km, Kabupaten Sidrap sepanjang 513 km, Kota Makassar sepanjang 597 km, Kabupaten Tana Toraja sepanjang 940 km, Kabupaten Bone sepanjang 978 km, dan Kabupaten Gowa sepanjang 1.313 km. Kemudian Jaringan jalan yang kondisinya lebih banyak yang rusak sedang dan ringan terdapat di Kabupaten Luwu sepanjang 843 km, Kabupaten Bone sepanjang 699 km, Kabupaten Luwu Utara sepanjang 635 km, Kabupaten Sinjai sepanjang 596 km, kabupaten Pinrang sepanjang 561 km, Kabupaten Wajo sepanjang 526 km, Kabupaten Sidrap sepanjang 490 km, Kabupaten Enrekang sepanjang 465 km, Kabupaten Takalar sepanjang 456 km, Kabupaten Maros sepanjang 416 km, dan Kabupaten Tana Toraja sepanjang 414 km. Tabel 2.90 Panjang Jaringan JalanBerdasarkan KondisiMenurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 No Kabupaten/Kota Kondisi Jalan Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat Jumlah Total 1 Kep. Selayar 506 80 107 101 794 2 Bulukumba 756 216 46 471 1.489 3 Bantaeng 376 65 63 107 611 4 Jeneponto 1.495 28 18 - 1.541 5 Takalar 390 334 122 40 886 6 Gowa 1.010 97 260 1.313 2.680 7 Sinjai 701 399 197 138 1.435 8 Maros 558 126 290 504 1.478 9 Pangkep 660 104 58 52 874 10 Barru 518 122 89 220 949 11 Bone 1.201 219 480 978 2.878 12 Soppeng 382 142 174 242 940 13 Wajo 827 190 336 240 1.593 14 Sidrap 497 294 196 513 1.500 15 Pinrang 239 256 305 61 861 16 Enrekang 593 325 140 91 1.149 17 Luwu 547 373 470 182 1.572 18 Tana Toraja 215 151 263 940 1.569 19 Luwu Utara 2.110 443 192 72 2.817 20 Luwu Timur 2.512 - - - 2.512 21 Toraja Utara - - - - - 22 Makassar 726 148 171 597 1.642 23 Pare-Pare 197 39 93 - 329 24 Palopo 225 92 11 5 333 Sulawesi Selatan 17.241 4.243 4.081 6.867 32.432 Sumber : Dinas Bina MargaProv. Sul-Sel Tahun 2012 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-70
40. b.Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB Rasio ruang terbuka hijau ber HPL/HGB dari tahu ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2008 sebesar 1,73 dan pada tahun 2012 menjadi 17,73. Peningkatan rasio ini tentunya tidak terlepas dari peran pemerintah yang meningkatkan status ruang terbuka hijau. Tabel 2.91 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas WilayahBer HPL/HGB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 No Uraian Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 Luas Ruang Terbuka Hijau 3,627 3,990 8,690 8,690 14,944.57 2 Luas Wilayah ber HPL/HGB 2,092 1,294 1,483 593 843.00 3 Luas Wilayah 45,707 45,707 45,707 45,707 45,707.44 4 Rasio Ruang Terbuka Hijau (1/2) 1.73 3.08 5.86 14.65 17.73 Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2013 Tabel 2.92 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas WilayahMenurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 No Kabupaten / Kota Luas Wilayah (Km2) Luas Wilayah ber HPL/HGB (Km2) Luas Ruang Terbuka Hijau (Km2) Rasio RTH 1 Kepulauan Selayar 903.50 100.94 100.94 2 Bulukumba 1,154.67 116.00 113.35 0.98 3 Bantaeng 395.83 27.21 27.21 4 Jeneponto 903.40 90.98 90.98 5 Takalar 566.51 32.00 35.75 1.12 6 Gowa 1,883.33 176.00 266.35 1.51 7 Sinjai 819.96 117.20 117.20 8 Maros 1,619.12 564.50 564.50 9 Pangkep 1,112.30 511.16 511.16 10 Barru 1,174.72 512.26 512.26 11 Bone 4,559.00 438.47 438.47 12 Soppeng 1,359.50 358.59 358.59 13 Wajo 2,506.12 76.80 76.80 14 Sidrap 1,883.25 453.22 453.22 15 Pinrang 1,961.77 9.00 451.69 50.19 16 Enrekang 1,786.01 722.25 722.25 17 Luwu 3,000.25 853.72 853.72 18 Tana Toraja 2,054.30 124.00 928.26 7.49 19 Luwu Utara 7,502.58 3,622.15 3,622.15 20 Luwu Timur 6,944.90 4,073.70 4,073.70 21 Toraja Utara 1,151.47 502.77 502.77 22 Makassar 175.77 385.00 10.55 0.03 23 Pare Pare 99.33 20.04 20.04 24 Palopo 247.50 92.66 92.66 Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2013 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-71
41. c.Rasio Jaringan Irigasi Dalam upaya memenuhi kebutuhan irigasi untuk mendukung pencapaian target “overstock pangan” dan mendukung ketahanan pangan nasional dilakukan peningkatan luas layanan jaringan irigasi dan optimalisasi fungsi irigasi pada lahan seluas 476.141 hektar. Kinerja jaringan irigasi di Provinsi Sulawesi Selatan memperlihatkan adanya peningkatan yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan rasio jaringan irigasi pada tahun 2008 sebesar 9,5 meningkat menjadi 13,23 pada akhir tahun 2014 dengan indeks efisiensi dan efektivitas pengelolaan jaringan irigasi sebesar 0,75. Sehingga dengan adanya peningkatan efesiensi dan efektifitas peningkatan pengelolaan jaringan irigasi melalui penambahan luasan lahan budidaya yang terairi, maka pencapaian target Sulawesi Selatan sebagai pendukung ketahanan pangan nasional dapat terwujud. Tabel 2.93 Rasio Jaringan Irigasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 No Jaringan Irigasi Panjang Jaringan (m) 2008 2009 2010 2011 2012
  1. 1.Jaringan Irigasi 329.291 329.291 329.291 1.164.918 1.164.918
  2. 2.Jaringan Sekunder 1.194.074 1.194.074 1.194.074 2.257.440 2.257.440
  3. 3.Jaringan Tersier 2.073.309 2.073.309 2.073.309 2.695.253 2.695.253 4. Luas Lahan Budidaya 423.173 423.173 423.173 474.938 474.938
  4. 5.Rasio 9,50 9,50 8,50 13,88 13,88 Sumber : Dinas PSDAProv. Sul-Sel Tahun 2013 Tabel 2.94 Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 No Kabupaten/Kota Panjang Jaringan Irigasi (M) Total Panjang Jaringan Irigasi Luas Lahan Terairi /Budidaya Rasio Primer Sekunder Tersier 1 2 3 4 5 (6 = 3 + 4 + 5) 7 (8 = 6 / 7)
  5. 1.Kepulauan Selayar - - - 0 3,880 0
  6. 2.Bulukumba 19,185 80,297 1,754 101,236 28.252 3,58
  7. 3.Bantaeng 54,678 4,233 84,393 143,304 13,672 10,48
  8. 4.Jeneponto 10,800 70,590 133,358 214,748 28,537 7,53
  9. 5.Takalar 20,479 34,784 48,249 103,512 18,243 5,67
  10. 6.Gowa 59,157 242,341 201,351 502,849 30,462 16,51
  11. 7.Sinjai 19,460 22,403 16,950 58,813 15,369 3,83
  12. 8.Maros 28,480 69,145 205,538 303,163 21,494 14,10
  13. 9.Pangkep 15,518 120,418 276,290 412,226 16,186 25,47
  14. 10.Barru 8,262 25,700 29,474 63,436 6,638 9,56
  15. 11.Bone 91,322 186,163 314,548 592,033 50.970 11,62
  16. 12.Soppeng 40,705 91,087 211,230 343,022 24,726 13,87
  17. 13.Wajo 28,173 115,919 105,450 249,542 26,915 9,27
  18. 14.Sidrap 153,958 527,243 219,357 900,558 40,206 22,40
  19. 15.Pinrang 45,826 402,332 386,210 834,368 47,108 17,71
  20. 16.Enrekang 24,035 5,858 - 29,893 13.914 2,15
  21. 17.Luwu 443,520 132,774 148,050 724,344 33,468 21,64
  22. 18.Tana Toraja 21,997 5,761 7,550 35,308 19,030 1,86
  23. 19.Luwu Utara 27,160 16,451 102,230 145,841 14,531 10,04
  24. 20.Luwu Timur 49,302 95,391 203,271 347,964 19,167 18,15
  25. 21.Toraja Utara - - - 0 - -
  26. 22.Makassar - - - 0 - -
  27. 23.Pare - Pare - 3,200 - 3,200 565 5,66 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-72 No Kabupaten/Kota Panjang Jaringan Irigasi (M) Total Panjang Jaringan Irigasi Luas Lahan Terairi /Budidaya Rasio Primer Sekunder Tersier
  28. 24.Palopo 2,901 5,350 - 8,251 1,605 5,14 * Jumlah 1,164,918 2,257,440 2,695,253 6,117,611 474.938 12,88 Sumber : Dinas PSDAProv. Sul-Sel Tahun 2013 Tabel 2.95 Efisiensi & Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 NO PASOKAN IRIGASI 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7
  29. 1.Pasok Irigasi Per Area 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
  30. 2.Pasok Irigasi Relatif 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12
  31. 3.Pasok Air Relatif 4 4 4 4 4
  32. 4.Indek Luas Areal 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
  33. 5.Rancangan Luas Areal 635.555 635.555 635.555 635.555 635.555 Sumber : Dinas PSDAProv. Sul-Sel Tahun 2012 Tabel 2.96 Efisiensi & Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 No Kabupaten/ Kota Luas Rancan gan (Ha) Luas Lahan Terairi (Ha) Kebut uhan Air Tanaman (Ha) Pasok Air Irigasi (Lt/dtk) Pasok Air Irigasi Total (Lt/dtk) Total Pasok Air (Lt/dtk) PIA (Lt/dtk /Ha) PIR (Lt/dtk /Ha) PAR (Lt/dtk /Ha) IA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (9 = 6 / 4) (10 = 7 / 5) (11 = 8 / 5) (12 = 4/ 3) 1. Kepulauan Selayar 3,880 3,880 1.25 4 1.4 5 0,0010 1.12 4 1.00
  34. 2.Bulukumba 34,817 26,456 1.25 4 1.4 5 0,0001 1.12 4 0.8
  35. 3.Bantaeng 16,386 13,672 1.25 4 1.4 5 0,0003 1.12 4 0.83
  36. 4.Jeneponto 29,039 28,537 1.25 4 1.4 5 0,0001 1.12 4 0.98
  37. 5.Takalar 19,866 18,243 1.25 4 1.4 5 0,0002 1.12 4 0.92
  38. 6.Gowa 31,657 30,462 1.25 4 1.4 5 0,0001 1.12 4 0.96
  39. 7.Sinjai 18,710 15,369 1.25 4 1.4 5 0,0003 1.12 4 0.82
  40. 8.Maros 24,447 21,494 1.25 4 1.4 5 0,0002 1.12 4 0.88
  41. 9.Pangkep 18,284 16,186 1.25 4 1.4 5 0,0002 1.12 4 0.89
  42. 10.Barru 11,348 6,638 1.25 4 1.4 5 0,0006 1.12 4 0.58
  43. 11.Bone 63,782 50.970 1.25 4 1.4 5 0,0001 1.12 4 0.78
  44. 12.Soppeng 34,883 24,726 1.25 4 1.4 5 0,0002 1.12 4 0.71
  45. 13.Wajo 39,918 26,915 1.25 4 1.4 5 0,0001 1.12 4 0.67
  46. 14.Sidrap 45,115 40,206 1.25 4 1.4 5 0,0001 1.12 4 0.89
  47. 15.Pinrang 54,277 47,108 1.25 4 1.4 5 0,0001 1.12 4 0.87
  48. 16.Enrekang 13,645 13.914 1.25 4 1.4 5 0,0003 1.12 4 1,02
  49. 17.Luwu 47,527 33,468 1.25 4 1.4 5 0,0001 1.12 4 0.70
  50. 18.Tana Toraja 19,082 19,030 1.25 4 1.4 5 0,0002 1.12 4 1.00
  51. 19.Luwu Utara 80,465 14,531 1.25 4 1.4 5 0,0003 1.12 4 0.18
  52. 20.Luwu Timur 25,822 19,167 1.25 4 1.4 5 0,0002 1.12 4 0.74
  53. 21.Toraja Utara - - - - - - -
  54. 22.Makassar - - - - - - -
  55. 23.Pare - Pare 600 565 1.25 4 1 5 0,0069 - 4 0.94
  56. 24.Palopo 2,005 1,605 1.25 4 1.44 5 0,0024 1.12 4 0.80 Jumlah 635,555 474.938 1,25 4 1,4 5 0,001 1,12 4 0,75 Sumber : Dinas PSDAProv. Sul-Sel Tahun 2013 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-73
42. d.Rasio Tempat Pembuangan Sampah (Tps) Per Satuan Penduduk Ketersediaan sarana dan prasarana dasar permukiman berupa air minum dan sanitasi secara merata dan berkelanjutan turut menentukan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan persampahan di Provinsi Sulawesi Selatan sudah menunjukkan kinerja yang memadai yang dindikasikan dengan meningkatnya rasio daya tampung TPS dari 0,48 pada tahun 2008 menjadi 0,53 pada tahun 2012. Tabel 2.97 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 NO Uraian Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
  1. 1.Jumlah TPS 219 224 233 238 268 2. Jumlah Daya Tampung TPS (M³) 1,543.80 1,575.45 1,639.47 1,672.30 1,883.27
  2. 3.Jumlah Penduduk 7.805.024 7.908.519 8.034.776 8.115.638 8.306.848 4. Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk 0.48 0.45 0.46 0.47 0.53 Sumber : Badan Lingkungan Hidup DaerahProv. Sul-Sel Tahun 2013 Tabel 2.98 Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 No Kabupaten / Kota Jumlah Penduduk (Jiwa) TPS RasioJumlah (Unit) Jumlah Daya Tampung (Ton) 1 Kepulauan Selayar 121.853 2 14,45 0,27 2 Bulukumba 389.772 6 39,05 0,23 3 Bantaeng 178.176 2 16,40 0,21 4 Jeneponto 346.204 1 5,84 0,04 5 Takalar 267.114 3 23,56 0,20 6 Gowa 653.726 18 124,79 0,43 7 Sinjai 230.262 3 22,36 0,22 8 Maros 315.092 4 27,08 0,20 9 Pangkep 316.972 2 13,12 0,09 10 Barru 165.906 3 22,94 0,31 11 Bone 712.023 12 82,88 0,26 12 Soppeng 223.826 4 27,18 0,28 13 Wajo 380.979 7 52,66 0,31 14 Sidrap 291.272 7 49,90 0,39 15 Pinrang 350.973 7 49,19 0,32 16 Enrekang 193.946 1 7,24 0,08 17 Luwu 331.932 1 9,56 0,07 18 Tana Toraja 222.872 4 28,96 28,96 19 Luwu Utara 315.688 1 10,03 10,03 20 Luwu Timur 246.592 1 7,96 7,96 21 Toraja Utara 306.328 2 16,24 16,24 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-74 No Kabupaten / Kota Jumlah Penduduk (Jiwa) TPS RasioJumlah (Unit) Jumlah Daya Tampung (Ton) 22 Makassar 1.288.178 150 1.058,65 1,87 23 Pare Pare 111.014 13 92,32 1,89 24 Palopo 148.526 11 80,92 1,24 Sumber : Badan Lingkungan Hidup DaerahProv. Sul-Sel Tahun 2013
43. e.Rasio Rumah Layak Huni Berdasarkan luasan lantai bangunan, pada tahun 2008 jumlah rumah tangga yang menempati rumah dengan luasan 20 – 150 M 2 sebanyak 1.753.185 RT, sisanya sebanyak 68.926 menempati rumah dengan luasan <20 M 2 . Walaupun mendapat penanganan jumlah rumah yang luasannya < 20 M2, semakin bertambah yang ditunjukkan dengan rasio rumah layak huni yang mengalami peningkatan yang siginifikan sejak tahun 2009 dengan rasio 0,17 dan pada tahun 2013 hanya meningkat menjadi 0,19. Tabel 2.99 Rasio Rumah Layak Huni Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Bidang/Urusan Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
44. a.Jumlah rumah layak huni 1.391.124 1.375.838 1.409.557 1.522.034 1.586.023
45. b.Jumlah penduduk 7.908.519 8.034.776 8.115.638 8.222.631 8.342.049
46. c.Rasio Rumah Layak Huni 0,176 0,171 0,173 0,185 0,190 Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2014
47. f.Rasio Pemukiman Layak Huni Rasio permukiman layak huni dari tahun ke tahun semakin meningkat, seperti yang terlihat pada tabel, rasio permukiman layak huni tahun 2009 sebesar 0,61 dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 0,86 hal ini menunjukkan bahwa peningkatan luas area permukiman dibarengi juga dengan peningkatan kualitas rumah layak huni. Tabel 2.100 Rasio Permukiman Layak Huni Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2012 No Bidang/Urusan Tahun 2009 2010 2011 2012
48. a.Luas area permukiman Layak Huni (Ha) 43.190 97.776 104.744 114.346
49. b.Luas area permukiman keseluruhan (Ha) 70.246 122.579 125.368 132.790
50. c.Rasio Permukiman Layak Huni (Ha) 0,61 0,80 0,84 0,86 Sumber : Dinas Tata Ruang& Pemukiman Tahun 2013 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-75
51. g.Tabel Lingkungan Pemukiman Kumuh Kawasan permukiman perkotaan pada kota-kota besar di Indonesia identik dengan adanya kawasan permukiman kumuh. Lingkungan permukiman kumuh umumnya didiami oleh golongan menengah bawah.sebagaimana juga di kawasan perkotaan di Sulawesi Selatan, peresentase lingkungan permukiman kumuh dari tahun 2009 sampai 2013 mengalami peningkatan sebesar 0,040 point. Tabel 2.101 Lingkungan Permukiman Kumuh Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Bidang/Urusan Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
52. a.Luas kawasan kumuh (Ha) 2.888,59 2.788 2.543 4.511 4.145
53. b.Luas Wilayah Kota (Ha) 4.269.270 4.269.270 4.269.270 4.110.976 4.110.976
54. c.Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh 0,068 0,065 0,060 0,1097 0,101 Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2014 Tabel 2.102 Luas Lingkungan Permukiman Kumuh Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 No Kabupaten / Kota Luas Wilayah (Km2) Luas Lingkungan Permukiman Kumuh (Km2) 1 Kepulauan Selayar 903.50 182 2 Bulukumba 1,154.67 3.351 3 Bantaeng 395.83 6.997 4 Jeneponto 903.40 3.402 5 Takalar 566.51 4.205 6 Gowa 1,883.33 41.458 7 Sinjai 819.96 4.273 8 Maros 1,619.12 14.286 9 Pangkep 1,112.30 2.439 10 Barru 1,174.72 12.540 11 Bone 4,559.00 64.291 12 Soppeng 1,359.50 27.373 13 Wajo 2,506.12 11.961 14 Sidrap 1,883.25 2.651 15 Pinrang 1,961.77 3.465 16 Enrekang 1,786.01 8.873 17 Luwu 3,000.25 6.327 18 Tana Toraja 2,054.30 5.607 19 Luwu Utara 7,502.58 1.617 20 Luwu Timur 6,944.90 7.600 21 Toraja Utara 1,151.47 1.617 22 Makassar 175.77 8.985 23 Pare Pare 99.33 1.138 24 Palopo 247.50 93.585 Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2013 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-76 2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
55. a.Jumlah Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Jumlah rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah didasarkan pada kriteria BPS yang menggolongkan Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah berdasarkan indikator kemiskinan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan perumahan antara lain; rumah dengan bahan lantai, dinding atau atap yang tidak memenuhi standar layak huni dengan luas lantai paling rendah 20 m2. Tabel 2.103 Jumlah Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan Kondisi Bahan Rumah Tidak Layak Huni Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 No Kabupaten / Kota Jumlah Rumah Tangga Jumlah Rumah Tangga MBR Persentase 1 Kepulauan Selayar 30,849 365 1,18 2 Bulukumba 96,240 2.427 2,52 3 Bantaeng 44,103 2.405 5,45 4 Jeneponto 83,827 1.308 1,56 5 Takalar 63,599 14.887 23,41 6 Gowa 148,237 5.903 3,98 7 Sinjai 51,283 2.240 4,37 8 Maros 70,648 3.308 4,68 9 Pangkep 72,534 3.207 4,42 10 Barru 41,373 1.763 4,26 11 Bone 160,728 6.563 4,08 12 Soppeng 57,098 1.716 3,01 13 Wajo 95,007 10.530 11,08 14 Sidrap 70,356 2.240 3,18 15 Pinrang 81,432 2.900 3,56 16 Enrekang 44,999 1.252 2,78 17 Luwu 72,952 1.111 1,52 18 Tana Toraja 53,319 2.613 4.90 19 Luwu Utara 74,985 929 1,24 20 Luwu Timur 56,428 16.290 28,87 21 Toraja Utara 67,772 2.942 4,34 22 Makassar 293,435 12.295 4,19 23 Pare Pare 25,462 6.200 24,35 24 Palopo 33,988 10.201 30,01 Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2013
56. b.Rumah Tangga Ber-Sanitasi Lingkungan dan perilaku yang mempunyai pengaruh besar terhadap derajat kesehatan masyarakat. persentase rumah tangga yang bersanitasi dilihat dari data pada tahun 2009 persentase rumah tangga bersanitasi sebesar 62,37 persen, dan pada tahun 2013menjadi81,08 persen dengan persentase terendah di Kabupaten Jeneponto, Maros, Barru, Bone, Kepulauan Selayar, Bantaeng, dan Kabupaten Pangkep. Hal ini tentunya masih membutuhkan kerja keras untuk dapat mencapai angka di atas 90 persen.
57. c.Lingkungan Pemukiman Kumuh Lingkungan permukiman kumuh di Sulawesi Selatan pada tahun 2009 sebesar 38,52 persen dan pada tahun 2012 mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-78 mencapai 13,98 persen. Penurunan persentase luas permukiman kumuh ini dibarengi dengan meningkatnya kualitas lingkungan permukiman. Tabel 2.106 Lingkungan Pemukiman Kumuh Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2012 No Bidang/Urusan Tahun 2009 2010 2011 2012
58. a.Luas area permukiman Kumuh (Ha) 27.056 24.803 20.624 18.444
59. b.Luas area permukiman keseluruhan (Ha) 70.246 122.579 125.368 132.790 persentase luas permukiman kumuh 38.52 20.23 16.45 13.98 Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Tahun 2013 2.3.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
60. a.Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk meningkat tiap tahunnya, pada tahun 2008 sebesar 1,70 sampai tahun 2012 sebesar 2,09 dan pada tahun 2013 menurun menjadi 1,99. Tabel 2.107 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2009-2013 No Bidang/Urusan Satuan Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
61. a.Jumlah polisi pamong praja orang 1.767 1.580 1.744 1.679 1.654
62. b.Jumlah penduduk orang 7.805.024 7.908.519 8.034.776 8.306.848 8.305.154 Rasio jumlah polisi pamong Praja per 10.000 penduduk 2,23 1,97 2,17 2,09 1,99 Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sul-Sel 2014 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-79 Tabel 2.108 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Kabupaten/kota 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah Pol. PP Jmlah Pddk Rasio Jumlah Pol. PP Jmlah Pddk Rasio Jumlah Pol. PP Jmlah Pddk Rasio Jumlah Pol. PP Jmlah Pddk Rasio JumlahP ol. PP Jmlah Pddk Rasio I Provinsi 111 111 116 112 107 II Kota 1 Kota Makassar 113 1.271.870 0,89 113 1.338.663 0,84 107 1.352.136 0,79 97 1.368.902 0,71 93 1,383,711 0.67 2 Kota Pare-Pare 48 118.842 4,04 48 129.262 3,71 45 130.563 3,45 43 132.181 3,25 43 133,612 3.22 3 Kota Palopo 52 146.482 3,55 52 147.932 3,52 48 149.421 3,21 48 151.273 3,17 52 152,911 3.40 III Kabupaten 1 Maros 95 306.687 3,10 95 319.002 2,98 93 322.212 2,89 80 326.207 2,45 84 329,737 2.55 2 Pangkep 45 298.701 1,51 45 305.737 1,47 45 308.814 1,46 43 312.643 1,38 40 316,025 1.27 3 Barru 62 162.985 3,80 62 165.983 3,74 59 167.653 3,52 59 169.731 3,48 55 171,568 3.21 4 Pinrang 15 351.042 0,43 15 351.118 0,43 38 354.652 1,07 157 359.049 4,37 157 362,933 4.33 5 Sidrap 44 252.483 1,74 40 271.911 1,47 39 274.648 1,42 38 278.053 1,37 40 281,061 1.42 6 Wajo 68 381.066 1,78 43 385.109 1,12 54 388.985 1,39 54 393.808 1,37 51 398,068 1.28 7 Soppeng 69 230.744 2,99 81 223.826 3,62 81 226.079 3,58 75 231.919 3,23 71 231,358 3.07 8 Enrekang 49 190.576 2,57 49 190.248 2,58 30 192.163 1,56 30 194.545 1,54 30 196,650 1.53 9 Tana Toraja 40 240.249 1,66 55 221.081 2,49 52 223.306 2,33 52 226.074 2,30 53 228,521 2.32 10 Toraja utara 5 229.090 0,22 5 216.762 0,23 40 218.943 1,83 40 221.657 1,80 40 224,056 1.79 11 Luwu 40 328.180 1,22 38 332.482 1,14 36 335.828 1,07 33 339.992 0,97 32 343,670 0.93 12 Luwu Utara 65 321.979 2,02 69 287.472 2,40 77 290.365 2,65 78 293.965 2,65 74 297,146 2.49 13 Lumu timur 42 237.354 1,77 40 243.069 1,65 38 245.515 1,55 38 248.559 1,53 38 251,249 1.51 14 Bone 138 711.748 1,94 140 717.682 1,95 142 724.905 1,96 140 733.893 1,91 144 741,833 1.94 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-80 No Kabupaten/kota 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah Pol. PP Jmlah Pddk Rasio Jumlah Pol. PP Jmlah Pddk Rasio Jumlah Pol. PP Jmlah Pddk Rasio Jumlah Pol. PP Jmlah Pddk Rasio JumlahP ol. PP Jmlah Pddk Rasio 15 Sinjai 68 228.304 2,98 68 228.879 2,97 71 231.182 3,07 69 231.182 2,98 58 236,581 2.45 16 Kep.Selayar 52 121.749 4,27 55 122.055 4,51 60 123.283 4,87 52 123.283 4,22 52 126,162 4.12 17 Bulukumba 89 394.746 2,25 84 394.560 2,13 82 398.531 2,06 71 398.531 1,78 65 407,837 1.59 18 Bantaeng 47 174.176 2,70 51 176.699 2,89 49 178.477 2,75 46 178.477 2,58 39 182,645 2.14 19 Jeneponto 66 334.175 1,98 89 342.700 2,60 84 346.149 2,43 84 346.149 2,43 84 354,232 2.37 20 Takalar 96 257.974 3,72 83 269.603 3,08 78 272.316 2,86 78 272.316 2,86 86 278,675 3.09 21 Gowa 63 617.317 1,02 60 652.941 0,92 63 659.512 0,96 66 659.512 1,00 66 674,913 0.98 Sul-Sel 1.582 7.908.519 2,00 1.591 8.034.76 1,98 1.627 8.115.638 2,00 1.683 8.191.901 2,05 1,654 8,305,154 1.99 Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sul-Sel 2014
63. b.Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk Tabel 2.109 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Kabupaten/kota 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah linmas Jmlah Pddk Rasio Jumlah linmas Jmlah Pddk Rasio Jumlah linmas Jmlah Pddk Rasio Jumlah linmas Jmlah Pddk Rasio Jumlah linmas Jmlah Pddk Rasio II Kota 1 Kota Makassar 1430 1.271.870 11,24 1430 1.338.663 10,68 2145 1.352.136 15,86 2.145 1.368.902 15,67 2145 1,383,711 15.50 2 Kota Pare-Pare 220 118.842 18,51 220 129.262 17,02 308 130.563 23,59 286 132.181 21,64 584 133,612 43.71 3 Kota Palopo 480 146.482 32,77 480 147.932 32,45 672 149.421 44,97 672 151.273 44,42 586 152,911 38.32 III Kabupaten 1 Maros 1030 306.687 33,58 1030 319.002 32,29 1296 322.212 40,22 1404 326.207 43,04 1212 329,737 36.76 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-81 No Kabupaten/kota 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah linmas Jmlah Pddk Rasio Jumlah linmas Jmlah Pddk Rasio Jumlah linmas Jmlah Pddk Rasio Jumlah linmas Jmlah Pddk Rasio Jumlah linmas Jmlah Pddk Rasio 2 Pangkep 1020 298.701 34,15 1020 305.737 33,36 1020 308.814 33,03 1122 312.643 35,89 1122 316,025 35.50 3 Barru 540 162.985 33,13 540 165.983 32,53 540 167.653 32,21 540 169.731 31,82 540 171,568 31.47 4 Pinrang 1040 351.042 29,63 1040 351.118 29,62 1040 354.652 29,32 1040 359.049 28,97 1040 362,933 28.66 5 Sidrap 1060 252.483 41,98 1060 271.911 38,98 1060 274.648 38,59 1060 278.053 38,12 1060 281,061 37.71 6 Wajo 1760 381.066 46,19 1760 385.109 45,70 1760 388.985 45,25 1760 393.808 44,69 1760 398,068 44.21 7 Soppeng 700 230.744 30,34 700 223.826 31,27 700 226.079 30,96 700 231.919 30,18 700 231,358 30.26 8 Enrekang 1290 190.576 67,69 1290 190.248 67,81 1290 192.163 67,13 1290 194.545 66,31 936 196,650 47.60 9 Tana Toraja 800 240.249 33,30 800 221.081 36,19 800 223.306 35,83 800 226.074 35,39 800 228,521 35.01 10 Toraja utara 800 229.090 34,92 800 216.762 36,91 800 218.943 36,54 800 221.657 36,09 800 224,056 35.71 11 Luwu 2270 328.180 69,17 2270 332.482 68,27 2270 335.828 67,59 2270 339.992 66,77 1850 343,670 53.83 12 Luwu Utara 1710 321.979 53,11 1710 287.472 59,48 1780 290.365 61,30 1780 293.965 60,55 1248 297,146 42.00 13 Lumu Timur 1070 237.354 45,08 1070 243.069 44,02 1070 245.515 43,58 1070 248.559 43,05 1070 251,249 42.59 14 Bone 3710 711.748 52,13 3710 717.682 51,69 4901 724.905 67,61 5278 733.893 71,92 2724 741,833 36.72 15 Sinjai 790 228.304 34,60 790 228.879 34,52 1106 231.182 47,84 1106 231.182 47,84 950 236,581 40.16 16 Kep.Selayar 740 121.749 60,78 740 122.055 60,63 740 123.283 60,02 740 123.283 60,02 592 126,162 46.92 17 Bulukumba 1260 394.746 31,92 1260 394.560 31,93 1260 398.531 31,62 1260 398.531 31,62 1000 407,837 24.52 18 Bantaeng 670 174.176 38,47 670 176.699 37,92 670 178.477 37,54 670 178.477 37,54 670 182,645 36.68 19 Jeneponto 1130 334.175 33,81 1130 342.700 32,97 1130 346.149 32,64 1130 346.149 32,64 1130 354,232 31.90 20 Takalar 830 257.974 32,17 830 269.603 30,79 830 272.316 30,48 830 272.316 30,48 830 278,675 29.78 21 Gowa 1670 617.317 27,05 1670 652.941 25,58 2004 659.512 30,39 2004 659.512 30,39 2004 674,913 29.69 Sul-Sel 28.020 7.908.519 35,43 28.020 8.034.776 34,87 31.192 8.115.638 38,43 31.757 8.191.901 38,77 27,353 8,305,154 32.93 Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sul-Sel 2013 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-82 c.Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan Tabel 2.110 Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 No Kabupaten/kota 2009 2010 2011 2012 2013 Jmlah Pos Siskmlng Jmlh Desa/ Kelurahan Rasio Jmlah Pos Siskmlng Jmlh Desa/ Kelurahan Rasi o Jmlah Pos Siskmlng Jmlh Desa/ Kelurahn Rasio Jmlah Pos Siskmlng Jmlh Desa/ Kelurahn Rasio Jmlah Pos Siskmlng Jmlh Desa/ Kelurahn Rasio II Kota 1 Kota Makassar 1.001 143 7,00 1.001 143 7,00 1.001 143 7,00 1.001 143 7,00 572 143 4.00 2 Kota Pare-Pare 176 22 8,00 176 22 8,00 176 22 8,00 176 22 8,00 88 22 4.00 3 Kota Palopo 336 48 7,00 336 48 7,00 336 48 7,00 336 48 7,00 144 48 3.00 III Kabupaten 1 Maros 309 103 3,00 309 103 3,00 309 103 3,00 309 103 3,00 309 103 3.00 2 Pangkep 306 102 3,00 306 102 3,00 306 102 3,00 306 102 3,00 204 102 2.00 3 Barru 162 54 3,00 162 54 3,00 162 54 3,00 162 54 3,00 216 54 4.00 4 Pinrang 312 104 3,00 312 104 3,00 312 104 3,00 312 104 3,00 312 104 3.00 5 Sidrap 318 106 3,00 318 106 3,00 318 106 3,00 318 106 3,00 315 105 3.00 6 Wajo 528 176 3,00 528 176 3,00 528 176 3,00 528 176 3,00 528 176 3.00 7 Soppeng 210 70 3,00 210 70 3,00 210 70 3,00 210 70 3,00 210 70 3.00 8 Enrekang 387 129 3,00 387 129 3,00 387 129 3,00 387 129 3,00 387 129 3.00 9 Tana Toraja 480 160 3,00 480 160 3,00 480 160 3,00 489 163 3,00 477 159 3.00 10 Toraja utara 453 151 3,00 453 151 3,00 453 151 3,00 456 152 3,00 453 151 3.00 11 Luwu 681 227 3,00 681 227 3,00 681 227 3,00 681 227 3,00 681 227 3.00 12 Luwu Utara 531 177 3,00 531 177 3,00 531 177 3,00 531 177 3,00 528 176 3.00 13 Lumu Timur 321 107 3,00 321 107 3,00 321 107 3,00 321 107 3,00 306 102 3.00 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-83 No Kabupaten/kota 2009 2010 2011 2012 2013 Jmlah Pos Siskmlng Jmlh Desa/ Kelurahan Rasio Jmlah Pos Siskmlng Jmlh Desa/ Kelurahan Rasi o Jmlah Pos Siskmlng Jmlh Desa/ Kelurahn Rasio Jmlah Pos Siskmlng Jmlh Desa/ Kelurahn Rasio Jmlah Pos Siskmlng Jmlh Desa/ Kelurahn Rasio 14 Bone 1.113 371 3,00 1.113 371 3,00 1.116 372 3,00 1.116 372 3,00 1116 372 3.00 15 Sinjai 237 79 3,00 237 79 3,00 237 79 3,00 237 79 3,00 240 80 3.00 16 Kep.Selayar 222 74 3,00 222 74 3,00 222 74 3,00 222 74 3,00 222 74 3.00 17 Bulukumba 393 131 3,00 393 131 3,00 393 131 3,00 393 131 3,00 378 126 3.00 18 Bantaeng 201 67 3,00 201 67 3,00 201 67 3,00 201 67 3,00 201 67 3.00 19 Jeneponto 339 113 3,00 339 113 3,00 339 113 3,00 339 113 3,00 339 113 3.00 20 Takalar 249 83 3,00 249 83 3,00 249 83 3,00 249 83 3,00 249 83 3.00 21 Gowa 501 167 3,00 501 167 3,00 501 167 3,00 501 167 3,00 501 167 3.00 Se Sul-Sel 9.766 2.964 3,2 9.766 2.964 3,2 9.769 2.965 3,2 9.781 2.969 3,2 8,986 2,953 3.04 Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sul-Sel 2014 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-84
64. d.Penegakan PERDA Rasio penegakan PERDA mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dimana pada tahun 2009 sebesar 100 persen namun pada tahun 2013 terjadi penurunan, dimana hanya sebesar 91 persen. Tabel 2.111 Penegakan PERDA Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Kabupaten/ Kota TARGET KINERJA TAHUN 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda Jumlah Perlangg aran Perda Rasio Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda Jumlah Perlang garan Perda Rasio Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda Jumlah Perlangg aran Perda Rasio Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda Jumlah Perlangg aran Perda Rasio Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda Jumlah Perlangg aran Perda Rasio I Provinsi 9 9 100% 9 9 100% 9 9 100% 12 12 100% 5 25 20% II Kota 1 Kota Makassar 152 152 100% 793 793 100% 48 48 100% 87 87 100% 83 85 98% 2 Kota Pare-Pare 0 0 321 427 75% 332 332 100% 332 332 100% 130 132 98% 3 Kota Palopo 6 6 100% 5 5 100% 97 97 100% 97 97 100% 85 87 98% III Kabupaten 1 Maros 0 0 51 51 100% 51 51 100% 51 51 100% 51 52 98% 2 Pangkep 25 25 100% 26 26 100% 26 26 100% 28 31 90% 3 Barru 14 14 100% 14 14 100% 7 7 100% 7 7 100% 7 7 100% 4 Pinrang 4 4 100% 14 14 29 29 100% 5 Sidrap 19 19 100% 24 61 39% 56 100 56% 56 100 56% 87 100 87% 6 Wajo 6 6 100% 17 17 100% 17 17 100% 17 17 100% 7 Soppeng 14 14 100% 1 2 50% 2 6 33% 2 6 33% 2 8 25% 8 Enrekang 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 2 22 9% 9 Tana Toraja 5 5 100% 10 10 100% 10 10 100% 10 10 100% BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-85 No Kabupaten/ Kota TARGET KINERJA TAHUN 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda Jumlah Perlangg aran Perda Rasio Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda Jumlah Perlang garan Perda Rasio Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda Jumlah Perlangg aran Perda Rasio Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda Jumlah Perlangg aran Perda Rasio Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda Jumlah Perlangg aran Perda Rasio 10 Toraja Utara 0 5 5 100% 5 5 100% 2 2 100% 11 Luwu 47 47 100% 2 18 11% 2 18 11% 4 8 50% 12 Luwu Utara 6 6 100% 0 51 63 81% 51 63 81% 60 63 95% 13 Luwu Timur 4 4 100% 4 4 100% 4 4 100% 4 8 50% 14 Bone 2 2 100% 4 4 100% 4 4 100% 4 4 100% 15 Sinjai 33 33 100% 8 8 100% 44 44 100% 100 124 81% 111 124 90% 16 Kep. Selayar 69 69 100% 209 209 100% 207 207 100% 200 207 97% 17 Bulukumba 18 18 100% 30 30 100% 30 30 100% 30 30 100% 30 34 88% 18 Bantaeng 3 3 100% 22 22 100% 47 74 64% 57 74 77% 47 47 100% 19 Jeneponto 22 22 100% 20 Takalar 21 21 100% 4 4 100% 4 4 100% 4 4 100% 21 Gowa 14 14 100% 3 7 43% 327 327 100% 307 327 94% 27 27 100% Se Sul Sel 292 292 100% 1,499 1647 91% 1,385 1,479 94% 1,471 1,608 91% 1,029 1,133 91% Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sul-Sel 2014 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-86
65. e.Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Cakupan patroli petugas satpol PP mengalami peningkatan tiap tahunnya, dimana pada tahun 2009 jumlah patroli petugas satpol PP sebesar 385 petugas satpol PP, dan pada Tahun 2013 meningkat menjadi 2072 petugas patroli satpol PP, atau mengalami peningkatan sebesar 100 persen lebih dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tabel 2.112 Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 s.d 2013 No Kabupaten / Kota 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah Patroli petugas Sat.Pol.PP Pemantauan dan Penyelesaian pelanggaran k3 dalam 24 jam Jumlah Patroli petugas Sat.Pol.PP Pemantauan dan Penyelesaian pelanggaran k3 dalam 24 jam Jumlah Patroli petugas Sat.Pol.PP Pemantauan dan Penyelesaian pelanggaran k3 dalam 24 jam Jumlah Patroli petugas Sat.Pol.PP Pemantauan dan Penyelesaian pelanggaran k3 dalam 24 jam Jumlah Patroli petugas Sat.Pol.PP Pemantauan dan Penyelesaian pelanggaran k3 dalam 24 jam I Provinsi 120 100 12 50 40 II Kota 1 Kota Makassar 152 793 580 931 950 2 Kota Pare- Pare 0 557 243 183 187 3 Kota Palopo 6 5 117 196 200 III Kabupaten 1 Maros 0 51 51 51 68 2 Pangkep 26 30 30 30 3 Barru 14 4 31 3 3 4 Pinrang 4 6 14 3 3 5 Sindrap 19 28 46 85 85 6 Wajo 2 19 12 12 7 Soppeng 14 12 17 7 7 8 Enrekang 20 65 66 66 9 Tana Toraja 4 35 10 10 10 Toraja Utara 12 97 65 65 11 Luwu 47 36 16 16 12 Luwu Utara 6 18 213 65 65 13 Luwu Timur 43 46 43 43 14 Bone 42 12 3 3 15 Sinjai 33 8 133 133 133 16 Kep.Selayar 27 21 12 12 17 Bulukumba 31 35 18 Banteang 3 22 49 49 49 19 Jeneponto 43 35 22 22 20 Takalar 20 29 20 20 21 Gowa 14 506 17 17 17 Se Sul-Sel 385 2427 1983 2072 2,106 Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sul-Sel 2013 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-87
66. f.Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)Di Kabupaten Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) mengalami peningkatan tiap tahunnya, dimana pada tahun 2008, persentase penyelesaian pelanggaran K3 sebesar 52 persen dan pada Tahun 2012 meningkat menjadi 91 persen. Tabel 2.113 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 No Kabupaten/kota 2008 2009 2010 2011 2012 Jmlh Pnylsaian Pelanggaran K3 Jmlh Pelanggar an K3 Rasio Jmlh Pnylsaian Pelanggaran K3 Jmlh Pelangga ran K3 Rasio Jmlh Pnylsaian Pelanggaran K3 Jmlh Pelangg aran K3 Rasio Jmlh Pnylsaian Pelanggaran K3 Jmlh Pelangga ran K3 Rasi o Jmlh Pnylsaian Pelanggaran K3 Jmlh Pelanggar an K3 Rasio I Provinsi II Kota 1 Kota Makassar 97 97 100% 152 152 100% 163 217 75% 545 580 94% 931 931 100% 2 Kota Pare-Pare - - 0 0 418 557 75% 35 35 100% 169 183 92% 3 Kota Palopo 4 4 100% 6 6 100% 50 66 76% 98 117 84% 98 196 50% III Kabupaten 1 Maros 6 6 100% 0 0 51 51 100% 51 51 100% 51 51 100% 2 Pangkep 13 13 100% 15 35 43% 13 30 43% 30 30 100% 3 Barru 16 16 100% 14 14 100% 7 7 100% 22 31 71% 3 3 100% 4 Pinrang 1 1 100% 4 4 100% 14 14 100% 14 14 100% 3 3 100% 5 Sidrap - - 19 19 100% 34 49 69% 46 46 100% 61 85 72% 6 Wajo 7 7 100% 8 8 100% 19 19 100% 12 12 100% 7 Soppeng - - 14 14 100% 6 6 100% 17 17 100% 7 7 100% 8 Enrekang 6 6 100% 26 52 50% 65 65 100% 64 66 97% 9 Tana Toraja - - 30 30 100% 35 35 100% 10 10 100% 10 Toraja utara - - 64 85 75% 97 97 100% 65 65 100% BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-88 No Kabupaten/kota 2008 2009 2010 2011 2012 Jmlh Pnylsaian Pelanggaran K3 Jmlh Pelanggar an K3 Rasio Jmlh Pnylsaian Pelanggaran K3 Jmlh Pelangga ran K3 Rasio Jmlh Pnylsaian Pelanggaran K3 Jmlh Pelangg aran K3 Rasio Jmlh Pnylsaian Pelanggaran K3 Jmlh Pelangga ran K3 Rasi o Jmlh Pnylsaian Pelanggaran K3 Jmlh Pelanggar an K3 Rasio 11 Luwu - - 30 40 75% 36 36 100% 16 16 100% 12 Luwu Utara 3 3 100% 6 6 100% 80 106 75% 23 213 11% 50 65 77% 13 Lumu Timur - - 10 46 22% 46 46 100% 43 43 100% 14 Bone - - 3 3 100% 12 12 100% 3 3 100% 15 Sinjai 178 178 100% 33 33 100% 8 8 100% 103 133 77% 133 133 100% 16 Kep.Selayar 4 4 100% 76 101 75% 21 21 100% 12 12 100% 17 Bulukumba 14 14 100% 25 25 100% 35 35 100% 18 Bantaeng 4 4 100% 3 3 100% 23 23 100% 49 49 100% 39 49 80% 19 Jeneponto - - 30 30 100% 35 35 100% 12 22 55% 20 Takalar - - 20 20 100% 29 29 100% 20 20 100% 21 Gowa - - 14 14 100% 7 7 100% 17 17 100% 12 17 71% Sul-Sel 353 353 52% 265 265 40% 1.198 1.586 76% 1.463 1.763 83% 1.844 2.022 91% Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sul-Sel 2013 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-89
67. g.Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Di Kabupaten Petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten mangalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terkahir, seperti terlihat pada table berikut. Tabel 2.114 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Kabupaten / Kota 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah Linmas Jumlah Linmas Jumlah Linmas Jumlah Linmas Jumlah Linmas II Kota 1 Kota Makassar 1430 1430 2145 2145 4599 2 Kota Pare-Pare 220 220 308 286 584 3 Kota Palopo 480 480 672 672 586 III Kabupaten 1 Maros 1030 1030 1296 1404 1212 2 Pangkep 1020 1020 1020 1122 1212 3 Barru 540 540 540 540 826 4 Pinrang 1040 1040 1040 1040 1446 5 Sindrap 1060 1060 1060 1060 1280 6 Wajo 1760 1760 1760 1760 1888 7 Soppeng 700 700 700 700 1004 8 Enrekang 1290 1290 1290 1290 936 9 Tana Toraja 800 800 800 800 1060 10 Toraja Utara 800 800 800 800 1042 11 Luwu 2270 2270 2270 2270 1850 12 Luwu Utara 1710 1710 1780 1780 1248 13 Luwu Timur 1070 1070 1070 1070 1030 14 Bone 3710 3710 4901 5278 2724 15 Sinjai 790 790 1106 1106 950 16 Kep.Selayar 740 740 740 740 592 17 Bulukumba 1260 1260 1260 1260 1000 18 Banteang 670 670 670 670 710 19 Jeneponto 1130 1130 1130 1130 1272 20 Takalar 830 830 830 830 856 21 Gowa 1670 1670 2004 2004 2388 Se Sul-Sel 28.020 28.020 31.192 31.757 32,295 Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sul-Sel 2013
68. h.Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP dan Politik Daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2008 pembinaan dilakukan sebanyak 4 dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 10. Tabel 2.115 Kegiatan Pembinaan LSM, Ormas, OKP dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2008-2012 No. Kegiatan Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 Pembinaan Terhadap LSM, 2 2 3 3 4 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-90 No. Kegiatan Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 Ormas Dan OKP 2 Pembinaan Politik Daerah 2 5 5 3 5 3 Jumlah 4 7 8 6 9 Sumber : Badan Kesatuan Bangsa Prov. Sul-Sel 2013 2.3.1.6. Sosial
69. a.Sarana Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi Sarana Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi dari tahun 2009 sampai tahun 2013 mengalami peningkatan. Tabel 2.116 Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabiitasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 Bidang/Urusan Satuan Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitas Jml 287 298 298 304 296 Sumber Data : Dinas Sosial Prov. Sul-Sel Tahun 2014 Tabel 2.117 Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabiitasi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Kabupaten/Kota Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Makassar 84 83 83 87 90 2 Gowa 47 52 52 54 54 3 Takalar 4 3 3 4 4 4 Jeneponto 36 41 41 32 25 5 Bantaeng 9 10 10 9 9 6 Bulukumba 17 18 18 18 17 7 Sinjai 7 8 8 9 9 8 Pare-Pare 6 8 8 10 9 9 Sidrap 2 2 2 2 2 10 Soppeng 1 3 3 3 2 11 Enrekang 4 4 4 4 6 12 Tana Toraja 3 2 2 2 3 13 Palopo 6 6 6 6 7 14 Luwu 7 9 9 10 9 15 Luwu Timur 6 8 8 8 8 16 Luwu Utara 11 10 10 10 10 17 Barru 4 4 4 6 5 18 Pangkep 4 4 4 4 4 19 Maros 10 9 9 9 8 20 Bone 5 3 3 5 3 21 Selayar 1 1 1 2 2 22 Pinrang 11 6 6 6 6 23 Wajo 2 2 2 2 2 24 Toraja Utara - 2 2 2 2 Jumlah 287 298 298 304 296 Sumber Data : Dinas Sosial Prov. Sul-Sel Tahun 2014 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-91
70. b.PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pada tahun 2009 jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapat bantuan sebesar 27.388 jiwa atau 2,4 persen dari jumlahPMKS yang ada, dan pada tahun 2013 jumlah tersebut menurun menjadi 2,16 persen. Tabel 2.118 PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Bidang/Urusan Satuan Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
71. a.Jumlah PMKS yang diberi bantuan Jiwa 27.388 21.770 56.890 42.021 117.385
72. b.Jumlah PMKS yang belum mendapatkan bantuan Jiwa 1.071.211 1.049.441 992.551 950.530 426.808
73. c.Jumlah PMKS yang ada Jiwa 1.098.599 1.071.211 1.049.441 992.551 544.193 PMKS Memperoleh Bantuan Sosial % 2,4 2,1 5,4 4,2 2,16 Sumber Data : Dinas Sosial Prov. Sul-Sel Tahun 2014
74. c.persentasePenanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial selama lima tahun terakhir memperlihatkan rata-rata persentase yang cukup menggembirakan, yaitu sebesar 95 persen. Tabel 2.119 Prsentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Bidang/Urusan Satuan Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
75. a.Jumlah PMKS yang tertangani Jenis 24 18 18 18 18
76. b.Jumlah PMKS yang ada Jenis 24 24 18 18 18 Penanganan Penyandangan Masalah Kesejahteraan Sosial % 100 75 100 100 100 Sumber Data : Dinas Sosial Prov. Sul-Sel Tahun 2014 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 2.3.2.1. Perhubungan
77. a.Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Jumlah arus penumpang angkutan penumpang umum dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, ini tentunya harus menjadi perhatian yang serius, dan dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur. Rata rata peningkatan jumlah penumpang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebesar 1 juta penumpang.
  1. 1.Jumlah penumpang Bis - - - - 99.648
  2. 2.Jumlah penumpang Kereta api - - - - -
  3. 3.Jumlah penumpang Kapal laut 632.783 688.830 512.469 823.177 823.177 4. Jumlah penumpang Pesawat udara 4.700.000 5.400.000 6.500.000 7.300.000 8.400.000
  4. 5.Total Jumlah Penumpang 5.323.783 6.088.830 7.012.469 8.123.177 9.322.825 Sumber : Dinas PerhubunganProv. Sul-Sel Tahun 2013 Tabel 2.121 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 No Kabupaten/kota Jumlah penumpang Total Jumlah Penumpang Bis Kereta api Kapal laut Pesawat udara
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7=3+4+5+6) 1 Kepulauan Selayar 1662.755 - - - 1662.755 2 Bulukumba 5475.716 - - - 5475.716 3 Bantaeng 2435.937 - - - 2435.937 4 Jeneponto 4699.507 - - - 4699.507 5 Takalar 457.7606 - - - 457.7606 6 Gowa 8375.522 - - - 8375.522 7 Sinjai 3169.612 - - - 3169.612 8 Maros 4251.178 - - - 4251.178 9 Pangkep 4132.1 - - - 4132.1 10 Barru 2270.397 - - - 2270.397 11 Bone 9950.937 - - - 9950.937 12 Soppeng 324.4955 - - - 324.4955 13 Wajo 5341.685 - - - 5341.685 14 Sidrap 352.6187 - - - 352.6187 15 Pinrang 4858.905 - - - 4858.905 16 Enrekang 2626.087 - - - 2626.087 17 Luwu 4539.337 - - - 4539.337 18 Tana Toraja 2856.6 - - - 2856.6 19 Luwu Utara 4268.66 - - - 4268.66 20 Luwu Timur 3135.004 - - - 3135.004 21 Toraja Utara 3524.787 - - - 3524.787 22 Makassar 17475.68 - 823.177 8.400.000 9.240.652 23 Pare Pare 1643.63 - - - 1643.63 24 Palopo 1919.092 - - - 1919.092 Jumlah 99.648 - 823.177 8.400.000 9.322.825 Sumber : Dinas PerhubunganProv. Sul-Sel Tahun 2013
1. b.Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Uji kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Berikut adalah data uji Kir yang dilakukan di beberapa Kabupaten/Kota. Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 No Angkutan Umum Mobil penumpang umum Mobil bus Mobil barang Kereta gandengan Kereta tempelan Jmlh Angkutan Jmlh KIR % Jml Jmlh KIR % Jml Jmlh KIR % Jml Jmlh KIR % Jml Jmlh KIR % Jml Jmlh KIR %
(1)(2) (3) (4) (5=4/3) (6) (7) (8=7/6) (9) (10) (11=10/9) (12) (13) (14=13/12) (15) (16) (17=16/15) (18) (19) (20=19/18) 1 Kepulauan Selayar 163 163 100% 17 17 100% 173 137 100% - - - - - - 317 317 2 Bulukumba 3 Bantaeng 4 Jeneponto 5 Takalar 90 90 100% - - - 150 150 100% - - - - - - 240 240 6 Gowa 1754 1753 99% 49 49 100% 4247 4055 90% - - - - - - 6050 5857 7 Sinjai 178 178 100% 1.208 1.208 100% - - - - - - - - - 1368 1386 8 Maros 9 Pangkep 10 Barru 20 40 744 1178 716 1374 - - - - - - - 1480 2592 11 Bone 1077 1075 4543 1063 1571 2179 - - - - - - - 7137 4317 12 Soppeng 13 Wajo 14 Sidrap 15 Pinrang 16 Enrekang 17 Luwu 18 TaTor 19 Luwu Utara 20 Luwu Timur 21 Torut 22 Makassar 12.316 5.410 293 189 35.710 26.488 - - - 212 237 48.531 32.324 23 Pare Pare 64 64 169 169 1264 1264 - - - - 14 14 1511 1511 24 Palopo 3014 3012 1821 1816 593 590 - - - - - - - 5.428 5.418 Jumlah Sumber : Dinas PerhubunganProv. Sul-Sel Tahun 2013
1. c.Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis mengalami peningkatan, pada tahun 2008 sebesar 96, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 101, peningkatan jumlah ini diakibatkan semakin meningkatnya jumlah penumpang yang melalui pelabuhan laut/udara/terminal, namun peningkatan jumlah tersebut masih sangat kurang dibandingkan dengan peningkatan jumlah penumpang dari tahun ke tahun. Tabel 2.123 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 No Uraian Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
  1. 1.Jumlah pelabuhan laut 59 60 61 61 62
  2. 2.Jumlah pelabuhan udara 11 11 11 12 13
  3. 3.Jumlah terminal bis 26 26 26 26 26 Jumlah 96 97 98 99 101 Sumber : Dinas PerhubunganProv. Sul-Sel Tahun 2013 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-94 Tabel 2.124 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Menurut Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 No Kabupaten/kota Jumlah Pelabuhan laut Pelabuhan udara Terminal bis 1 Kepulauan Selayar 13 2 1 2 Bulukumba 3 - 1 3 Bantaeng 1 - 1 4 Jeneponto 1 - 1 5 Takalar 1 - 1 6 Gowa - - 1 7 Sinjai 3 - 1 8 Maros - - 1 9 Pangkep 5 - 1 10 Barru 4 - 1 11 Bone 7 1 1 12 Soppeng - - 1 13 Wajo 4 - - 14 Sidrap 1 - 1 15 Pinrang 4 - 1 16 Enrekang - - 1 17 Luwu 4 1 1 18 Tana Toraja - 2 1 19 Luwu Utara 1 3 1 20 Luwu Timur 5 1 1 21 Toraja Utara - - 1 22 Makassar 2 1 2 23 Palopo 1 1 1 24 Pare-pare 2 - 2 Jumlah 62 13 26 Sumber : Dinas PerhubunganProv. Sul-Sel Tahun 2013 2.3.1.2. Lingkungan Hidup
2. a.persentase Penanganan Sampah Jumlah produksi sampah dari tahun ke tahun semakin meningkat, pada tahun 2009 produksi sampah sebesar 2,3 juta M3 dan pada tahun 2013 menjadi 2,7 juta M3, namun hal tersebut tidak dibarengi dengan jumlah sampah yang ditangani, persentase sampah yang ditangani dari tahun 2009 sebesar 84,80 persen, namun pada tahun 2013 menurun menjadi 81,85 persen. Tabel 2.125 persentase Penanganan Sampah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah sampah yang ditangani (M3/Thn) 1,983,080 2,063,667 2,104,995 2,147,498 2.273,702 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-95 No Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2 Jumlah produksi sampah (M3/Thn) 2,338,596 2,537,022 2,589,619 2,643,827 2,778,016 3 Persentase 84.80 81.34 81.29 81.23 81.85 Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2014 Tabel 2.126 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 No Kabupaten / Kota Jumlah Sampah yang Ditangani (M3/Thn) Jumlah Volume Produksi Sampah (M3/Thn) Persentase 1 Kepulauan Selayar 18,190 21,884 83.12 2 Bulukumba 55,264 61,785 100.00 3 Bantaeng 20,638 43,967 46.94 4 Jeneponto 14,037 21,535 100.00 5 Takalar 29,651 38,205 77.61 6 Gowa 145,858 191,916 76.00 7 Sinjai 42,705 76,121 56.10 8 Maros 34,091 59,115 57.67 9 Pangkep 33,950 52,470 73.68 10 Barru 28,873 41,597 69.41 11 Bone 70,419 113,190 62.21 12 Soppeng 88,239 112,145 76.27 13 Wajo 66,286 79,544 83.33 14 Sidrap 62,815 86,641 72.50 15 Pinrang 61,916 69,568 89.00 16 Enrekang 9,118 19,538 46.67 17 Luwu 21,989 27,595 82.43 18 Tana Toraja 33,849 65,582 51.61 19 Luwu Utara 12,620 16,042 78.67 20 Luwu Timur 8,683 43,413 20.00 21 Toraja Utara 20,440 44,548 45.88 22 Makassar 1,193,348 1,263,029 93.71 23 Pare Pare 100,713 106,128 94.90 24 Palopo 100,010 122,458 81.67 Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Sulawesi Selatan Tahun 2014
3. b.persentase Penduduk Berakses Air Minum Peningkatan kualitas kesehatan sangat dipengaruhi oleh kualitas air minum, pada tahun 2009 persentase penduduk terhadap akses air bersih sebesar 80,95 persen, dan pada tahun 2013 menjadi 85,87 persen.
4. c.persentase Luas Pemukiman Yang Tertata persentase luas permukiman yang tertata pada tahun 2009 sebesar 61,48 persen dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 86,11 persen, atau meningkat 25 persen dala kurun waktu 4 tahun. Tabel 2.129 persentase Luas Permukiman yang Tertata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 No Uraian Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 Luas area permukiman tertata(Ha) - 43,190 97,776 104,744 114,345.83 2 Luas area permukiman keseluruhan (Ha) - 70,246.24 122,579.24 125,368.04 132,790.04 3 persentase luas permukiman yang tertata (Ha) - 61.48 79.77 83.55 86.11 Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2013 Tabel 2.130 persentase Luas Permukiman yang TertataMenurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 No Kabupaten / Kota Luas Area Permukiman Keseluruhan (Ha) Luas Area Permukiman Tertata (Ha) persentase 1 Kepulauan Selayar 872.15 690.15 79.13 2 Bulukumba 237,87 202.56 85.16 3 Bantaeng 7,253.00 6,553.30 90.35 4 Jeneponto 2,674.00 2,333.80 87.28 5 Takalar 1,929.00 1,508.50 78.20 6 Gowa 9,793.26 9,378.68 95.77 7 Sinjai 169.00 126.27 74.72 8 Maros 3,420.48 1,991.88 58.23 9 Pangkep 3,336.70 3,092.80 92.69 10 Barru 2,767.92 1,514.10 54.70 11 Bone 17,779.00 11,349.90 63.84 12 Soppeng 272.73 188.73 69.20 13 Wajo 150.00 138.04 92.03 14 Sidrap 21,395.22 21,130.11 98.76 15 Pinrang 508.20 473.55 93.18 16 Enrekang 3,351.00 2,463.70 73.52 17 Luwu 7,318.00 6,685.30 91.35 18 Tana Toraja 1,474.83 914.13 61.98 19 Luwu Utara 17,717.00 16,106.30 90.91 20 Luwu Timur 10,059.44 9,299.44 92.44 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-98 No Kabupaten / Kota Luas Area Permukiman Keseluruhan (Ha) Luas Area Permukiman Tertata (Ha) persentase 21 Toraja Utara 9,865.00 9,706.50 98.39 22 Makassar 5,400.24 4,501.74 83.36 23 Pare Pare 424.00 310.20 73.16 24 Palopo 4,622.00 3,686.15 79.75 Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2012
5. d.Sumber Air yang Dipantau Status Mutu Airnya Pemantauan sumber air dilakukan pada sungai-singai yang ada Sulawesi Selatan, pada tahun 2008 dilakukan pemantauan pada 1 sungai dan menjadi 4 sungai pada tahun
  1. 2012.Pemantauan ini akan terus dilakukan pada sungai-sungai lainnya. Tabel 2.131 PersentaseJumlah Sumber Air yang Dipantau Status Mutu Airnya Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 No Uraian Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
  2. 1.Jumlah sungai yang dipantau mutu airnya 1 1 2 3 4
  3. 2.Jumlah sungai yang dipantau 27 27 27 27 27
  4. 3.persentase Jumlah sumber air yang dipantau Mutu Airnya (1)/(2) 3.70 % 3.70 % 7.41 % 11.11 % 14.81 % Sumber : Badan Lingkungan Hidup DaerahProv. Sul-Sel Tahun 2013
6. e.Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal Pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah wajib Amdal yang diawasi. persentase pengawasan pada tahun 2008 sebesar 94,94% meningkat menjadi 98,21% di tahun 2012. Tabel 2.132 persentase Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2008-2012 No Uraian Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
  1. 1.Jumlah Perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi 225 242 267 298 329
  2. 2.Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL 237 251 272 300 335
  3. 3.persentase Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti (1)/(2) 94,94 % 96,41 % 98,16 % 99,33 % 98,21 % Sumber : Badan Lingkungan Hidup DaerahProv. Sul-Sel Tahun 2013
7. f.Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk Rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk perlu ditingkatkan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Pada tabel terlihat bahwa rasio daya tampung TPS tahun 2008 sebesar 0,0015% menurun menjadi 0,0014% pada tahun 2012. Jumlah Daya Tampung TPS (M³) 122,24 122,24 122,24 122,24 122,24
  1. 2.Jumlah Penduduk 7.700.255 7.908.519 8,034,776 8.115.638 8.199.999 3. Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk 0,0015 % 0,0015 % 0,0015 % 0,0015 % 0,0014 % Sumber : Badan Lingkungan Hidup DaerahProv. Sul-Sel Tahun 2013 Tabel 2.134 Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 No. Uraian Jumlah Penduduk (jiwa) Jumlah Daya Tampung TPS (Ton) Rasio 1 Kepulauan Selayar 124.854 18.000,00 14,41 % 2 Bulukumba 399.785 29.040,00 7,26 % 3 Bantaeng 178.861 27.000,00 15,09 % 4 Jeneponto 346.894 - - 5 Takalar 275.567 - - 6 Gowa 677.456 43.920,00 6,48 % 7 Sinjai 231.910 46.800,00 20,18 % 8 Maros 325.994 23.400,00 7,18 % 9 Pangkep 311.821 28.800,00 9,23 % 10 Barru 167.580 25.051,20 14,95 % 11 Bone 725.743 126.000,00 17,36 % 12 Soppeng 224.184 98.280,00 43,84 % 13 Wajo 387.423 41.277,60 10,65 % 14 Sidrap 278.091 32.850,00 11,81 % 15 Pinrang 356.334 49.680,00 13,94 % 16 Enrekang 193.534 17.683,56 9,14 % 17 Luwu 338.494 9.000,00 2,66 % 18 Tana Toraja 223.653 12.045,00 5,39 % 19 Luwu Utara 292.670 11.340,00 3,87 % 20 Luwu Timur 254.080 4.200,00 1,65 % 21 Toraja Utara 219.676 - - 22 Makassar 1.377.494 1.196.513,80 86,86 % 23 Pare Pare 132.540 164.520,00 124,13 % 24 Palopo 155.360 120.600,00 77,62 % Jumlah 8.199.999 2.126.001,16 Sumber : Badan Lingkungan Hidup DaerahProv. Sul-Sel Tahun 2013
8. g.Penegakan Hukum Lingkungan Kasus lingkungan ditindaklanjuti secara menyeluruh kecuali pada tahun 2011 yang menindaklanjuti 15 dari 16 kasus lingkungan.
  1. 1.Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda 5 6 10 15 22
  2. 2.Jumlah kasus lingkungan yang ada 5 6 10 16 22
  3. 3.persentase Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti (1)/(2) 100 % 100 % 100 % 93.75 % 100 % Sumber : Badan Lingkungan Hidup DaerahProv. Sul-Sel Tahun 2013 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-101 2.3.1.3. Pertanahan
9. a.persentase Luas Lahan Bersetifikat Lahan bersertifikat terdiri atas lahan Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGU), dan Hak Pengelolaan (HPL) Tabel 2.136 Luas Lahan Bersetifikat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2008-2012 No. KABUPATEN /KOTA 2008 2009 2010 2011 2012 HM HGU HGB HPL HM HGU HGB HPL HM HGU HGB HPL HM HGU HGB HPL HM HGU HGB HPL 1 Makassar 5,703,483 225,346 51,439 1,992,613 708,424 545,822 628,712 473,885 424,490 459,524 385,471 2 Gowa 8,507,650 491 1,026,243 4,186 4,248,694 334,168 10,183 80,604 176,052 3 Takalar 2,998,656 7,733 3,747 39,790 2,524,087 5,358 5,605,881 634 285,778 10,787 1,086,873 32,540 4 jeneponto 2,208,071 1,420 423,686 6,714 2,257,362 1,116 5 Maros 1,387,135 1,025 50,571 11,120 1,487,920 61,181 6 Pangkep 31,966,321 6,458,008 601,992 124,793 1,800,774 154,094 663 7 Barru 49,012 8 Luwu 2,289,090 102,587 2,433,045 12,031 10,442 24,848,000 9 Tana Toraja 2,230,725 8,300 3,546 143 2,881,629 19,879 857,733 68,615 323,628 60 972 544,152 123,688 10 Soppeng 99,049,471 1,231 3,041,456 208 3,504,680 8,890,000 11 Sinjai 2,504,384 8,080 296,264 68,663 2,345,736 359,024 218,004 102,369 12 Selayar 112,039,223 19,283 53,750 15,445 9,137 13 Bone 2,726,966 18,170 9,305 42 683,667 1,153,000 530,253 14 Wajo 608,436 11,528 12,629 2,678 5,548,670 420,232 15 Pare-Pare 187,714 614,026 16 Pinrang 5,184,060 1,244 5,250 10,020 3,320,953 14,212 2,130,070 2,048 360 1,265,240 1,512 919,411 9,052 17 Sidrap 344,096 8,986 19,633 66,068 224,466 27,588 18 Enrekang 2,312,079 7,005 403 165,202 19 Bantaeng 473,860 9,166 3,942,789 41,640 5,881,014 30,392 104,134 14.705 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-102 No. KABUPATEN /KOTA 2008 2009 2010 2011 2012 HM HGU HGB HPL HM HGU HGB HPL HM HGU HGB HPL HM HGU HGB HPL HM HGU HGB HPL 20 Bulukumba 3,479,244 6,194 15,941 106,259 884,407 4,866 858,729 111,215 3,695,774 1,247 8,111,403 116,433 21 Luwu Utara 2,422,889 26,330 179,972 4,579,215 21,263 7,870,181 89,500 140,638 1,333,254 22 Palopo 217,352 495 2,315 102,304 34,131 893,080 23 Luwu Timur 1,135,581 14,337 1,549 6,881,047 4,637,511 1,995 73,446 52,276 174,087,000 24 Toraja Utara Jumlah 289,976,486 114,489 2,091,889 7,184,908 46,543,435 1,293,680 28,036,112 1,482,654 360 17,585,641 60 593,102 222,407,260 843,236 Sumber : Bappeda Prov. Sul-Sel Tahun 2013 Tabel 2.137 Rasio Luas Lahan Bersetifikat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 No. Kab/Kota 2008 2009 2010 2011 2012 HM HGU HGB HPL HM HGU HGB HPL HM HGU HGB HPL HM HGU HGB HPL HM HGU HGB HPL 1 Makassar 4,616 225,346 51,439 1,567 708,424 408 470 350 314 334 280 2 Gowa 14,042 1 1,694 7 6,883 334,168 16 120 262 3 Takalar 11,752 30 15 156 9,784 5,358 20,793 2 1,049 40 3,933 118 4 Jeneponto 6,644 4 1,275 20 6,755 3 5 Maros 4,575 3 167 37 4,852 61,181 6 Pangkep 108,310 21,620 1,969 408 5,831 499 2 7 Barru 290 8 Luwu 7,060 316 14,928 12,031 31 73,308 9 Tana Toraja 4,839 18 8 0 11,994 19,879 3,880 310 1,449 0 4 2,377 540 10 Soppeng 431,584 1,231 13,064 1 15,502 39,250 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-103 No. Kab/Kota 2008 2009 2010 2011 2012 HM HGU HGB HPL HM HGU HGB HPL HM HGU HGB HPL HM HGU HGB HPL HM HGU HGB HPL 11 Sinjai 11,084 36 1,298 68,663 10,249 1,569 943 440 12 Selayar 935,133 158 440 127 73 13 Bone 3,864 26 13 42 961 1,607 726 14 Wajo 1,607 11,528 12,629 7 14,264 1,073 15 Pare-Pare 1,596 5,167 16 Pinrang 14,940 4 15 29 9,460 14,212 6,067 6 360 3,568 4 2,575 25 17 Sidrap 1,373 36 78 264 817 99 18 Enrekang 12,294 37 2 867 19 Bantaeng 2,741 53 22,637 41,640 33,283 172 583 82 20 Bulukumba 8,909 16 41 272 2,240 4,866 2,176 282 9,273 3 20,228 290 21 Luwu Utara 7,724 84 574 14,222 21,263 27,377 311 484 4,544 22 Palopo 1,531 495 2,315 698 231 5,884 23 Luwu Timur 4,920 62 7 29,881 19,538 1,995 302 215 697,070 24 Toraja Utara Jumlah 1,601,179 13,575 244,547 82,113 168,693 1,293,680 108,839 3,872 360 54,116 0 864 852,409 1,516 Sumber : Bappeda Prov. Sul-Sel Tahun 2013 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-104
10. b.Penyelesaian Kasus Tanah Negara Jumlah penyelesaian kasus tanah negara dalam kurun lima tahun terkahir menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 87,26 persen, namun hal tersebut perlu lebih ditingkatkan lagi. Tabel 2.138 Penyelesaian Kasus Tanah Negara Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah Kasus yang Diselesaikan 80 119 49 69 139 2 Jumlah Kasus yang Terdaftar 100 131 49 78 169 3 Rasio Penyelesaian Kasus Tanah Negara 80 90,84 100 88,46 82 Sumber : Biro Pemerintahan Umum Prov. Sul-Sel Tahun 2014 2.3.1.4. Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil
11. a.Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk Rasio penduduk ber KTP pada Tahun 2009 sebesar 0,38 dan menjadi 0,34 pada tahun 2014, dari data tersebut menujukkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memiliki KTP. Tabel 2.139 Rasio penduduk br KTP per satuan penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2014 No Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jml penduduk usia>17 yang ber KTP 1.098.314 1.432.484 1.729.846 2.580.551 1.129.708 2 Jml penduduk usia >17 telah menikah 2.899.394 3.182.705 4.003.715 4.168.185 4.162.610 3 Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk 0.38 0.45 0.43 0.62 0.27 Sumber : Biro Pemerintahan UmumProv. Sul-Sel Tahun 2014
12. b.Rasio Bayi Berakte Kelahiran Rasio bayi berakte kelahiran dari tahun 2008 hingga tahun 2012 mengalami peurunan dari 1,69 pada tahun 2008 menjadi 0,66 pada tahun 2012, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terkait administrasi akte kelahiran sangat kurang Pemenuhan hak atas identitas anak melalui kepemilikan akte kelahiran anak usia 0-17 tahun di Sulawesi Selatan mencapai rata-rata 77.96% (tertinggi Kab. Selayar 71.76%, terendah Kab. Jeneponto 14.10%), namun hanya 54,01% yang dapat menunjukkan bukti akte kelahiran (Susenas, 2012). Akte kelahiran sangat penting untuk mencegah anak dari pemalsuan identitas dan eksploitasi. Banyak anak korban trafficking direkrut dengan dipalsukan umur dan identitasnya. Pada beberapa daerah, banyak anak yang tidak dapat bersekolah karena tidak memiliki akte kelahiran. Sebagian besar Kabupaten/Kota telah memiliki regulasi untuk penerbitan akte kelahiran gratis, namun ternyata belum sepenuhnya efektif untuk meningkatan cakupan kepemilikan akte kelahiran. Untuk itu upaya peningkatan kesadaran masyarakat/ orang tua untuk mengurus akte kelahiran serta perluasan akses pelayanan pendaftaran akte kelahiran perlu didekatkan ke masyarakat melalui kelurahan/desa dan kecamatan.
13. c.Rasio Pasangan Berakte Nikah Rasio pasangan berakte nikah pada tahun 2009 sebesar 0,17 dan pada tahun 2013 menurun menjadi 0,05. Tabel 2.141 Rasio Pasangan Berakte Nikah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jml pasangan nikah ber akte nikah 142.046 167.133 183.920 251.398 243.534 2 Jml keseluruhan pasangan nikah 841.584 945.172 938.483 1.140.387 4.162.610 3 Rasio pasangan berakte nikah 0.17 0.18 0.20 0.22 0.05 Sumber : Biro Pemerintahan Umum Tahun 2014
14. d.Kepemilikan KTP Jumlah penduduk yang memiliki KTP sebesar 40,05 persen dari jumlah penduduk wajib KTP pada tahun 2009 dan pada tahun 2013 menurun menjadi 0,20 persen. Tabel 2.142 Kepemilikan KTP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 No Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jml penduduk memiliki KTP 1.504.374 1.783.228 2.405.168 3.154.578 1.129.708 2 Jml penduduk wajib KTP 3.756.032 4.675.309 6.186.197 6.684.925 5.727.660 3 Kepemilikan KTP (%) 40.05 38.14 38.88 47.19 0.20 Sumber : Biro Pemerintahan Umum Tahun 2014
15. e.Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk Kepemilikan akte kelahiran dalam kurun lima tahun terakhir mengalami peningkatan, dari tahun 2009 sebesar 0,21 persen menjadi 0,29 persen pada tahun 2012, namun peningkatan tersebut masih jauh dari yang diharapkan.
16. a.persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintahan persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan tabel diatas, menunjukkan angka lebih rendah dibandingkan laki-laki. Jika dilihat berdasarkan golongan ruang, berbedaan ini lebih banyak dipengaruhi oleh PNS laki-laki yang berada di golongan ruamg I-a sampai II-b yang mencapai hampir seperempat dari jumlah total. Hal menarik yang dapat dicermati dari tabel diatas adalah semakin tinggi golongan ruang, maka semakin kecil persentase atau jumlah perempuannya. Ini menunjukkan masih terdapat perbedaan peluang dan partisipasi perempuan dalam jabatan struktural yang berkorelasi positif dengan golongan ruang. Data dari Badan Kepegawaian Daerah menunjukkan bahwa partisipasi perempuan pada jabatan struktural pemerintah provinsi pada tahun 2012 baru mencapai 36 %, dimana hampir pada seluruh jenjang eselon jabatan struktural, dominasi laki-laki masih sangat menonjol. Jika hal ini dikaitkan dengan golongan ruang PNS, khususnya pada golongan BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-107 ruang III-a sampai III-d yang hanya selisih 1% antara laki-laki dan perempuan, maka dapat dilihat bahwa masih terdapat kesenjangan akses bagi PNS perempuan untuk menduduki jabatan struktural. Tabel 2.145 persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 No Golongan Ruang Tahun 2012 PNS Pria PNS Wanita Jumlah ersentase Jumlah persentase 1 I/a 65 81% 15 19% 2 I/b 36 95% 2 5% 3 I/c 106 87% 16 13% 4 I/d 55 83% 11 17% 5 II/a 618 70% 263 30% 6 II/b 422 66% 216 34% 7 II/c 219 36% 395 64% 8 II/d 171 45% 207 55% 9 III/a 595 50% 604 50% 10 III/b 1106 55% 904 45% 11 III/c 530 51% 513 49% 12 III/d 730 48% 797 52% 13 IV/a 478 55% 398 45% 14 IV/b 186 68% 89 32% 15 IV/c 58 64% 33 36% 16 IV/d 48 72% 19 28% 17 IV/e 5 71% 2 29% Total 5428 55% 4484 45% Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan& Keluarga BerencanaProv. Sul-Sel Tahun 2013
17. b.Pastisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta Partisipasi perempuan di lembaga swasta, dalam hal ini ditinjau dari jumlah tenaga kerja perempuan di perusahaan swasta, menunjukkan persentase yang jauh lebih renda dibandingkan laki-laki. Hal ini bermakna rendahnya partisipasi perempuan yang kemungkinan besar disebabkan oleh terbatasnya akses perempuan di lapangan kerja swasta. Budaya patriarkhi masih menempatkan perempuan pada jenis-jenis pekerjaan dalam kategori marginal, seperti buruh perusahaan dan pelayan toko. Peluang kerja yang ditawarkan oleh perusahaan swasta lebih banyak terbuka untuk laki-laki. Tabel 2.146 persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 NO JENIS DATA Tahun 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 1 Jenis Perusahaan 10.177 11.348 12.059 11.067 11.358 2 Jumlah 153.492 174.166 175.783 190.736 186.345 3 Jumlah Tenaga Kerja Formal L 113.670 74 133.639 77 122.661 70 135.802 71 144.298 77 W 39.822 26 40.527 23 53.122 30 54.934 29 44.047 24 Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan& Keluarga Berencana Prov. Sul-Sel Tahun 2013 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-108
18. c.Jumlah Laporan Penanganan KDRT Penanganan kasus KDRT merupakan mandat SPM urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagaimana tertuang dalam SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pelayanan terpadu ini menuntut jejaring kerja antar lembaga pemerintah yang meliputi Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, BPPKB, Kementrian Agama, Bapas dan Lapas, serta lembaga non pemerintah dalam penyediaan layanan bantuan hukum dan konseling psikologis. Berdasarkan laporan dari beberapa lembaga dan kabupaten/kota sebagaimana tercermin dalam tabel diatas, nampak terjadi peningkatan jumlah aduan kasus yang ditangani. Hal ini mengindikasikan bahwa kasus kekerasan menjadi tantangan nyata di provinsi dan kabupaten/kota yang menuntut keseriusan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan terpadu sesuai standar SPM dan peraturan perundangan lainnya terkait perlindungan perempuan dan anak. Tabel 2.147 Jumlah Laporan Penanganan Kasus KDRT Terhadap Perempuan & Anak Tahun 2009 - 2012 Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 Laporan Penanganan Kasus KDRT 315 313 540 728 Sumber Data : Diolah dari Data UPPA Polda, LPA dan P2TP2A kab/Kota Tahun 2013 Tabel 2.148 Data Pelayanan TKTPA (Korban Kekerasan) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 Laki-laki 0 0 56 40 28 Perempuan 0 0 90 26 85 Sumber Data : BPPKB Tahun 2014
19. d.Angkatan Kerja Dibawah Umur Angkatan kerja dibawah umur di Sulawesi Selatan dari tahun 2009 sampai tahun 2013 menunjukkan adanya penurunan jumlah. Namun demikian, data diatas memberikan gambaran masih banyaknya jumlah anak di bawah umur yang terpaksa bekerja. Pada umumnya anak bekerja karena faktor ekonomi keluarga atau pengetahuan orang tua yang relative rendah tentang hak tumbuh kembang anak, sehingga penguatan ketahanan keluarga menjadi sangat penting maknanya dalam upaya pengurangan jumlah anak yang bekerja. Kondisi ini menjadi lebih memprihatinkan karena sebagian besar pekerja di bawah umur terlibat pada jenis-jenis pekerjaan terburuk. Di Sulawesi Selatan telah dibentuk Komite Aksi Penghapusan Pekerjaan Terburuk untuk Anak dan sejak tahun 2011 yang lalu telah disusun Rencana Aksi Penghapusan Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang dilegalkan melalui Peraturan Gubernur. Namun demikian, nampaknya kerja komite aksi ini masih harus lebih ditingkatkan dengan memperhatikan masih banyaknya jumlah anak di bawah umur yang terpaksa bekerja.
20. e.Indeks Pembangunan Gender Pembangunan pada dasarnya harus memberikan keadilan dan kemakmuran kepada semua masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, namun pembangunan di Sulawesi Selatan belum memberikan kemanfaatan yang adil dan setara. Dalam beberapa bidang pembangunan, keadaan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki dan dalam bidang pembangunan lainnya keadaan laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan yang tercermin dalam IPG (Indeks Pembangunan Gender) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) Sulawesi Selatan masih berada di papan bawah diantara 33 provinsi di Indonesia. Indeks pembangunan gender ini menggambarkan capaian indicator IPM yang dilihat dalam perspektif gender dimana angka melek huruf laki-laki 92,67% dan perempuan 88,26%, rata-rata lama sekolah laki-laki 8,3 tahun dan perempuan 7,8 tahun, sumbangan pendapatan laki-laki 69,78 dan perempuan hanya 30,22. Tabel 2.150 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2013 No Indeks Pembangunan Gender Tahun 2011 2012 2013 1 Sulawesi Selatan 62,75 63,50 64,57 2 Nasional 63,38 63,88 64,42 Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan& Keluarga Berencana Prov. Sul-Sel Tahun 2014 Pada tahun 2013, IPG, yang merupakan pembangunan manusia berbasis gender, hanya berada diurutan ke 26. Nilai IPG dbawah nilai IPM menunjukkan adanya kesenjangan gender di bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi. IDG yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, hanya berada berada diurutan ke 21. Capaian dua indikator utama pembangunan gender di Sulawesi Selatan tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan kesetaraan dan keadilan gender di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi yang menuntut peran aktif seluruh pelaku pembangunan baik pemerintah maupun non pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. 2.3.1.6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
21. a.Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Pembangunan berwawasan kependudukan dapat diperkuat melalui pelaksanaan pembangunan kependudukan melalui upaya pengendali kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk dan mengarahkan persebaran penduduk dalam lingkungan hidup. Upaya pengendalian kuantitas penduduk dapat dilakukan melalui program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga guna terwujudnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta memberikan konstribusi terhadap perubahan kuantitas BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-110 penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah, struktur, komposisi sebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk ( SP ) tahun 2010, jumlah penduduk Prov. Sulsel sebanyak 8.034.776 jiwa terdiri dari laki- laki sebanyak 3.924.431 jiwa dan perempuan sebanyak 4.110.345 jiwa. Mencermati hasil sensus penduduk tersebut, laju petumbuhan penduduk Provinsi Sulsel periode tahun 2000- 2010 rata-rata laju pertumbuhan adalah 1,17% pertahun dan dibawah rata-rata laju pertumbuhan nasional pada periode yang sama yakni 1,49 % pertahun. Rata-rata jumlah anak per keluarga mengindikasikan terhadap angka fertilitas pasangan usia subur atau TFR (Total Fertility Rate). Berdasarkan data tahun 2008 sampai tahun 2012, menunjukkan adanya peningkatan jumlah anah per keluarga. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, karena akan berkorelasi positif terhadap peningkatan jumlah penduduk di daerah. Peningkatan jumlah penduduk di sebuah wilayah, pada umumnya akan berdampak pada meningkatnya masalah-masalah sosial masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karenanya, perlu ada upaya terintegrasi dari seluruh sektor dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk di Sulawesi Selatan. Pendewasaan usia perkawinan dan perencanaan jumlah anak di keluarga, juga menjadi bagian penting dalam hal ini. Gambaran rata-rata jumlah anak per keluarga di Sulawesi Selatan secara rinci disajikan pada tabel berikut Tabel 2.151 Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 No Uraian Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 Jumlah Anak 2.232.014 2.136.138 3.357.960 3.383.461 3.376.553 2 Jumlah Keluarga 1.869.608 1.914.890 1.956.436 2.041.425 2.008.646 3 Rata-rata jumlah anak per keluarga 1,19 1,12 1,72 1,66 1,68 Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Sul-Sel Tahun 2013
22. b.Rasio Akseptor KB Rasio akseptor KB menunjukkan perbandingan jumlah akseptor dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah. Berdasarkan data tahun 2008 sampai 2012 menunjukkan peningkatan rasio akseptor KB, meskipun dari tahun 2011 ke tahun 2012 terjadi penurunan persentase. Namun demikian, secara umum angka rasio ini masih harus ditingkatkan, mengingat pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun selalu meningkat. Salah satu bentuk upaya sejak dini untuk mendorong peningkatan jumlah akseptor ini adalah melalui pendidikan kesehatan reproduksi remaja dan Genre (generasi berencana), yang diharapkan mampu merobah pandangan generasi tentang pentingnya KB. Tabel 2.152 Rasio Akseptor KB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 No Bidang/Urusan Satuan Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
23. a.Jumlah Akseptor KB Jml 254,738.00 312,494.00 342,660.00 385,636.00 381,469.00
24. b.Jumlah Pasangan Usia Subur Jml 1,250,080.00 1,283,553.00 1,324,031.00 1,351,935.00 1,388,691.00 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-111 No Bidang/Urusan Satuan Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 Rasio Akseptor KB % 20.38 24.35 25.88 28.52 27.47 Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Sul-Sel Tahun 2013
25. c.Cakupan Peserta KB Aktif Cakupan peserta KB aktif di Sulawesi Selatan meningkat dari tahun ke tahun, sebagaimana tabel diatas. Namun angka peningkatannya di tahun 2011 ke tahun 2012 relatif rendah jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini terkait dengan keterbatasan jumlah tenaga penyuluh lapangan yang diharapkan dapat mendorong motivasi dan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta KB aktif. Selain itu, kepesertaan KB pria yang rendah menjadi persoalan yang mempengaruhi angka cakupan. Oleh karenanya, kepesertaan KB pria hendaknya menjadi agenda utama dalam rangka peningkatan cakupan peserta KB aktif, disamping peningkatan ketersediaan tenaga penyuluh lapangan. Tabel 2.153 Tabel Cakupan Peserta KB Aktif Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 No Bidang/Urusan Satuan Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
26. a.Jumlah Peserta Program KB Aktif Jml 775,049.00 825,220.00 932,461.00 980,883.00 1,020,312.00
27. b.Jumlah Pasangan Usia Subur Jml 1,250,080.00 1,283,553.00 1,324,031.00 1,351,935.00 1,388,691.00 Cakupan Peserta KB Aktif % 62.00 64.29 70.43 72.55 73.47 Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Sul-Sel Tahun 2013
28. d.Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I Keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 masih menjadi salah satu tolok ukur kemiskinan di masyarakat. Tingginya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 mencerminkan masih ada persoalan kemiskinan di wilayah tersebut yang harus diselesaikan secara holistic. Penurunan jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 setiap tahunnya di Sulawesi Selatan, jika dirata-ratakan dari tahun 2008 sampai tahun 2012, hanya mampu pada kisaran 0,87%. Angka ini tentunya harus lebih ditingkatkan dalam rangka akselerasi penghapusan kemiskinan di Sulawesi Selatan. Tabel 2.154 Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 No Bidang/Urusan Satuan Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
29. a.Jumlah Keluarga pra sejahtera dan Sejahtera 1 Jml 781,366.00 792,483.00 788,725.00 782,640.00 769,176.00
30. b.Jumlah Keluarga Jml 1,869,608.00 1,914,890.00 1,956,436.00 2,041,425.00 2,008,646.00 Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I % 41.79 41.39 40.31 38.34 38.29 Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Sul-Sel Tahun 2013 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-112
31. e.Posyandu Aktif persentase Jumlah Posyandu aktif dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 rata-rata sebesar 98 persen tiap tahunnya, ini tentunya didukung dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang arti kesehatan. Tabel 2.156 Posyandu Aktif Menurut Kbupaten/Kota Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2008-2012 NO. KABUPAT EN/KOTA 2008 2009 2010 2011 2012 Total Posya ndu Juml. Posyandu Aktif Posyandu Aktif (%) Total Posya ndu Juml. Posyandu Aktif Posyand u Aktif (%) Total Posya ndu Juml. Posyandu Aktif Posyand u Aktif (%) Total Posya ndu Juml. Posyandu Aktif Posyand u Aktif (%) Total Posya ndu Juml. Posyand u Aktif Posyandu Aktif (%) 1 2 3 4 5 = 4/3x100% 6 7 8=7/6x100 % 9 10 11=10/9x 100% 12 13 14=13/12 x100% 15 16 17=16/15x1 00% 1 Makassar 910 910 100.00 284 284 100.00 939 939 100.00 894 894 100.00 920 920 100.00 2 Gowa 577 577 100.00 655 655 100.00 688 668 97.09 492 492 100.00 613 613 100.00 3 Takalar 359 359 100.00 387 387 100.00 402 387 96.27 390 390 100.00 374 374 100.00 4 Jeneponto 428 428 100.00 381 363 95.28 411 355 86.37 365 365 100.00 328 323 98.48 5 Bantaeng 254 193 75.98 254 193 75.98 254 193 75.98 200 200 100.00 200 200 100.00 6 Bulukumba 471 436 92.57 482 482 100.00 511 511 100.00 472 472 100.00 454 454 100.00 7 Selayar 248 248 100.00 258 258 100.00 258 252 97.67 258 258 100.00 258 258 100.00 8 Sinjai 309 309 100.00 316 316 100.00 318 317 99.69 322 322 100.00 322 322 100.00 9 Maros 386 389 100.78 386 386 100.00 391 390 99.74 386 386 100.00 369 369 100.00 10 Pangkep 272 272 100.00 303 303 100.00 300 300 100.00 305 305 100.00 342 342 100.00 11 Barru 198 198 100.00 209 197 94.26 197 197 100.00 192 192 100.00 227 227 100.00 12 Pare-pare 112 110 98.21 114 110 96.49 115 112 97.39 115 112 97.39 115 112 97.39 13 Bone 783 783 100.00 915 915 100.00 3,491 3,491 100.00 875 875 100.00 875 875 100.00 14 Soppeng 311 298 95.82 196 170 86.73 324 324 100.00 309 271 87.70 302 302 100.00 15 Wajo 443 424 95.71 442 419 94.80 733 733 100.00 704 704 100.00 707 707 100.00 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-113 NO. KABUPAT EN/KOTA 2008 2009 2010 2011 2012 Total Posya ndu Juml. Posyandu Aktif Posyandu Aktif (%) Total Posya ndu Juml. Posyandu Aktif Posyand u Aktif (%) Total Posya ndu Juml. Posyandu Aktif Posyand u Aktif (%) Total Posya ndu Juml. Posyandu Aktif Posyand u Aktif (%) Total Posya ndu Juml. Posyand u Aktif Posyandu Aktif (%) 1 2 3 4 5 = 4/3x100% 6 7 8=7/6x100 % 9 10 11=10/9x 100% 12 13 14=13/12 x100% 15 16 17=16/15x1 00% 16 Sidrap 278 255 91.73 315 315 100.00 308 308 100.00 309 309 100.00 310 310 100.00 17 Pinrang 338 338 100.00 353 319 90.37 354 349 98.59 363 342 94.21 353 342 96.88 18 Luwu 350 348 99.43 372 334 89.78 378 363 96.03 378 378 100.00 382 382 100.00 19 Luwu Utara 247 247 100.00 267 267 100.00 288 278 96.53 340 340 100.00 287 287 100.00 20 Luwu Timur 230 230 100.00 177 177 100.00 232 232 100.00 245 227 92.65 245 245 100.00 21 Palopo 131 128 97.71 139 139 100.00 136 136 100.00 198 127 64.14 206 127 61.65 22 Enrekang 360 275 76.39 257 257 100.00 279 267 95.70 225 225 100.00 228 228 100.00 23 Toraja 246 246 100.00 246 246 100.00 246 246 100.00 246 246 100.00 246 246 100.00 24 Toraja Utara - - - 135 135 100.00 143 143 100.00 135 135 100.00 138 138 100.00 JUMLAH 8,241 8,001 97.09 7,843 7,627 97.25 11,696 11,491 98.25 8,718 8,567 98.27 8,801 8,703 98.89 Sumber: BPMPDK Prov. Sul-Sel 2013 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-114 2.3.1.7. Tenaga Kerja
32. a.Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerjadan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin. Pada Tahun 2013 penduduk usia 15 tahun ke atas berdasarkan pada tingkat partisipasi angkatan kerja masih didominasi oleh angkatan kerja laki-laki sebesar 80,47 persen dan angkatan kerja perempuan hanya sebesar 42,27 persen. Tabel 2.157 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 No Uraian Laki-laki Perempuan Jumlah 1 ANGKATAN KERJA 2.200.143 1.268.049 3.468.192
33. a.Bekerja 2.093.498 1.197.782 3.291.280
34. b.Pengangguran 106.645 70.267 176.912 2 BUKAN ANGKATAN KERJA 534.038 1.731.528 2.265.566
35. a.Sekolah 242.585 269.349 511.934
36. b.Mengurus RT 62.034 1.323.865 1.385.899
37. c.Lainnya 229.419 138.314 367.733 Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas 2.734.181 2.999.577 5.733.758 3 TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja) 80,47 42,27 60,49 4 TPT (tingkat pengangguran terbuka) 4,85 5,54 5,10 Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. Sul-Sel Tahun 2014 b.Penduduk Angkatan Kerja Pada tabel penduduk angkatan kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 menunjukkan bahwa penduduk pada usia 20-24 tahun merupakan jumlah pencari pekerjaan terbesar, yaitu sebesar 54.600 orang atau 30,86% dari total pencari kerja, ini memperlihatkan bahwa masih banyaknya pencari pekerjaan yang berasal dari tamatan SMA. Tabel 2.158 Penduduk Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Golongan Umur Angkatan Kerja Jumlah Bekerja Mencari Pekerjaan
(1)(2) (3) (4=2+3) 15-19 183.833 50.758 234.591 20-24 303.535 54.600 358.135 25-29 420.527 30.440 450.967 30-34 487.940 18.504 506.444 35-39 411.456 5.486 416.942 40-44 447.316 9.466 456.782 45-49 322.419 3.317 325.736 50-54 262.895 2.232 265.127 55-59 177.698 1.656 179.354 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-115 Golongan Umur Angkatan Kerja Jumlah Bekerja Mencari Pekerjaan 60-64 273.661 453 274.114 Total 3.291.280 176.912 3.468.192 Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. Sul-Sel Tahun 2014
1. c.Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Dari tabel penduduk bekerja menurut lapangan usaha menunjukkan bahwa 44,02 persen penduduk bekerja di bidang pertanian, hal ini menunjukkan bahwa penyediaan lapangan kerja di bidang pertanian lebih besar dibandingkan dengan penyediaan lapangan kerja lainnya. Tabel 2.159 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 No Kabupaten /Kota Lapangan Usaha Jml Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan Pertambang an dan Penggalian Industri Listrik, Gas dan Air Minum Konstruk si Perdagan gan, Rumah Makan dan Jasa Akomoda si Transporta si, Pergudang an dan Komunika si Lmbg Keuangan, Real Estate, Ush Persewaan & Js Perusahaan Jasa Kemasya rakatan, Sosial dan Perorang an 1 Selayar 26.004 363 3.707 272 2.678 5.661 652 423 10.741 52.064 2 Bulukumba 88.679 10.447 267 8.097 30.198 8.244 463 21.303 188.255 3 Bantaeng 39.642 87 2.847 2.311 10.796 4.535 321 20.193 84.827 4 Jeneponto 96.663 937 683 8.280 13.539 10.616 218 14.544 156.601 5 Takalar 38.563 2.251 5.103 266 15.313 19.650 8.164 3.693 16.989 113.782 6 Gowa 142.509 695 21.324 499 20.425 52.638 12.343 5.413 41.501 273.211 7 Sinjai 72.562 559 1.443 393 464 13.963 1.621 800 18.544 112.493 8 Maros 42.328 1.891 9.764 233 9.072 29.848 .977 2.872 25.881 134.344 9 Pangkep 30.969 2.502 14.035 403 10.315 18.665 6.228 4.412 22.988 113.656 10 Barru 25.943 136 2.258 288 3.281 8.976 1.252 959 16.614 63.983 11 Bone 182.946 2.521 13.071 5.270 49.051 13.445 2.378 41.954 322.088 12 Soppeng 58.178 492 4.077 1.431 7.873 1.608 946 13.662 97.953 13 Wajo 78.569 210 17.843 2.941 7.641 26.144 6.030 2.421 18.159 168.455 14 Sidrap 43.556 819 5.537 144 2.351 20.871 7.939 1.906 12.953 104.710 15 Pinrang 63.389 685 6.792 168 6.349 21.541 3.248 2.641 19.160 126.724 16 Enrekang 56.521 2.967 111 2.383 7.789 2.022 953 13.994 90.720 17 Luwu 69.684 683 15.670 3.301 12.783 4.376 1.088 12.978 118.667 18 Tana Toraja 79.949 197 1.018 603 2.664 4.318 4.264 735 4.678 105.929 19 Luwu Utara 66.067 5.925 3.617 20.238 1.870 1.136 15.740 121.584 20 Luwu Timur 49.063 3.606 5.325 271 9.403 16.510 2.558 2.086 16.108 101.769 21 Toraja Utara 61.162 138 1.193 93 5.617 5.796 4.165 515 8.978 89.993 22 Makassar 1.082 276 3.105 130 5.589 17.692 6.145 2.120 14.931 502.308 23 Parepare 12.569 435 3.172 212 4.071 15.614 4.654 1.488 16.222 51.819 24 Palopo 1.554 2.298 39.026 1.052 51.823 173.650 46.031 32.151 180.180 55.973 Total se provinsi 1.475.783 1.428.151 21.781 196.332 8.346 191.746 603.804 169.987 72.138 598.995 Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. Sul-Sel Tahun 2014 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-116
2. d.Angka Partisipasi Angkatan Kerja Angka partisipasi angkatan kerja dalam kurun lima tahun terakhir relatif stagnan, tidak ada peningkatan yang cukup signifikan, hal ini tentunya perlu menjadi perhatian di masa yang akan datang. Tabel 2.160 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Bidang/Urusan Satuan TAHUN 2009 2010 2011 2012 2013
3. a.Angkatan Kerja 15 Tahun keatas Jiwa 3.536.920 3.571.317 3.612.424 3.560.891 3.468.192
4. b.Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas Jiwa 5.660.624 5.567.601 5.616.709 5.667.985 5.733.758 Angka Partisipasi Angkatan Kerja 62,48 64,14 64,32 62,82 60,48 Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. Sul-Sel Tahun 2014
5. e.Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun Angka sengketa antara pengusaha dengan pekerja selama kurun waktu lima tahun rata-rata sebesaR8,47 persen, pada tahun 2013jumlah perusahaan sebesar 11.452 perusahaan dengan jumlah sengketa sebanyak 155, hal ini tentunya perlu upaya pemerintah untuk dapat memfasilitasi sengketa antara pemilik perusahaan dan karyawan. Tabel 2.161 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Bidang/Urusan Satuan Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
6. a.Jumlah sengketa pengusaha pekerja Jml 276 210 189 142 155
7. b.Jumlah Perusahaan Jml 11.348 12.059 11.067 11.358 11.452
8. c.Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per- Tahun 2,43 1,74 1,70 1,25 1,35 Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. Sul-Sel Tahun 2014
9. f.Pencari Kerja Yang Ditempatkan Pencari kerja yang ditempatkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2009 pencari kerja yang ditempatkan sebesar 7,69 persen dan pada tahun 2013 menjadi 12,89 persen. Tabel 2.162 Pencari Kerja Yang Ditempatkan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Bidang/Urusan Satuan Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
10. a.Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan Orang 15.722 25.754 21.067 30.094 31.503
11. b.Jumlah pencari kerja yang mendaftar Orang 204.373,00 225.371,00 232.496,00 235.115,00 244.300 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-117 No Bidang/Urusan Satuan Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
12. c.Pencari Kerja yang ditempatkan % 7,69 11,43 9,06 12,80 12,89 Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. Sul-Sel Tahun 2013
13. g.Pengangguran Terbuka Pengangguran terbuka dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2009 pengangguran terbuka sebesar 8,90 persen dan pada tahun 2013 menurun menjadi 5,10 persen atau turun sebesar 3,80 point. Tingkat 2.163 Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Bidang/Urusan Satuan Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
14. a.Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja Orang 314,664 298,952 236,926 208,983 176.912
15. b.Jumlah penduduk angkatan kerja Orang 3,536,920 3,571,317 3,612,424 3,560,891 3.468.192 c. Tingkat Pengangguran Terbuka % 8.90 8.37 6.56 5.87 5,10 Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. Sul-Sel Tahun 2014
16. h.Keselamatan Dan Perlindungan Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan keselematan dan kesehatan kerja selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebesar 100 persen. Tabel 2.164 Keselamatan Dan Perlindungan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Bidang/Urusan Satuan Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
17. a.Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 Jml 11.348 12.059 11.067 11.358 11.452
18. b.Jumlah perusahaan di wilayah kabupaten Jml 11.348 12.059 11.067 11.358 11.452
19. c.Keselamatan dan Perlindungan % 100 100 100 100 100 Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. Sul-Sel Tahun 2014
20. i.Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah persentase penyelesaian perselisihan buruh dan Pengusaha terhadap pemerintah sebesar seratus persen tiap tahunnya.
21. a.Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemda Jml 276 210 189 142 155
22. b.Jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemda Jml 276 210 189 142 155
23. c.persentase penyelesaian perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah % 100 100 100 100 100 Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. Sul-Sel Tahun 2014 2.3.1.8. Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
24. a.persentase Koperasi Aktif Kabupaten/Kota Persentase koperasi aktif mengalami penurunan, dari tahun 2009persentase koperasi aktif sebesar 67 persen dan pada tahun 2013 menurun menjadi 69 persen. Tabel 2.166 persentase Koperasi Aktif Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Bidang/Urusan Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
25. a.Jumlah Koperasi Aktif 4.949 5.105 5.452 5.554 5.771
26. b.Jumlah Koperasi 7.292 7.497 7.958 8.026 8.230
27. c.persentase Koperasi Aktif 67 68 68 69 69 Sumber Data : Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sul-Sel Tahun 2013
28. b.Jumlah UKM Non BPR/LKM Jumlah UMKM Non BPR/LKM mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pada tahun 2009 jumlah umkm sebesar 820.324 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 901.563, atau meningkat sebesar 99.616 (12 persen). Tabel 2.167 Jumlah UKM Non BPR/LKM Provinsi Sualawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah seluruh UMKM 824.417 860.163 894.163 914.902 916.232 2 Jumlah BPR/LKM 22 22 22 22 22 3 Jumlah UMKM Non BPR/LKM 820.324 856.909 889.396 900.263 901.563 Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sul-Sel Tahun 2013 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-119 Tabel 2.168 Jumlah UKM Non BPR/LKM Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2012 No Kabupaten/Kota Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Kabupaten Maros Jumlah seluruh UMKM 27.998 29.210 30.113 30.526 30.554 Jumlah BPR/LKM 2 2 2 2 2 Jumlah UMKM non BPR 27.858 29.063 29.962 30.037 30.401 2 Kabupaten Pangkep Jumlah seluruh UMKM 29.951 31.253 31.904 32.352 32.372 Jumlah BPR/LKM 1 1 1 1 1 Jumlah UMKM non BPR 29.801 31.096 31.744 31.834 32.210 3 Kabupaten Barru Jumlah seluruh UMKM 16.990 17.717 18.098 18.350 18.358 Jumlah BPR/LKM - - - - - Jumlah UMKM non BPR 16.905 17.628 18.007 18.056 18.266 4 Kota Pare-Pare Jumlah seluruh UMKM 14.158 14.752 15.221 15.489 15.515 Jumlah BPR/LKM - - - - - Jumlah UMKM non BPR 14.087 14.678 15.144 15.241 15.437 5 Kabupaten Pinrang Jumlah seluruh UMKM 29.946 31.248 31.899 32.346 32.367 Jumlah UMKM non BPR - - - - - Jumlah UKM non BPR 29.796 31.091 31.729 32.828 32.205 6 Kabupaten Sidrap Jumlah UMKM non BPR 26.535 27.689 28.269 28.677 28.952 Jumlah BPR/LKM - - - - - Jumlah UMKM non BPR 26.402 27.550 28.127 28.218 28.807 7 Kabupaten Wajo Jumlah seluruh UMKM 54.337 56.724 57.885 58.709 58.742 Jumlah BPR/LKM 1 1 1 1 1 Jumlah UMKM non BPR 54.065 56.440 57,595 57.769 58.448 8 Kabupaten Soppeng Jumlah seluruh UMKM 26.147 27.283 27.855 28.255 28.262 Jumlah BPR/LKM - - - - - Jumlah UMKM non BPR 26.016 27.148 27.715 27.802 28.120 9 Kabupaten Luwu Jumlah seluruh UMKM 29.543 30.832 31.475 31.920 31.936 Jumlah BPR/LKM - - - - - Jumlah UKM non BPR 29.395 30.677 31.317 31.409 31.776 10 Kota Palopo Jumlah seluruh UMKM 12.851 13.383 13.811 14.029 14.076 Jumlah BPR/LKM Jumlah UMKM non BPR 12.786 13.316 13.471 13.804 14.005 11 Kabupaten Luwu Utara BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-120 No Kabupaten/Kota Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah seluruh UMKM 22.569 23.543 24.040 24.364 24.390 Jumlah BPR/LKM 1 1 1 1 1 Jumlah UMKM non BPR 22.456 23.425 23.919 23.974 24.268 12 Kabupaten Luwu Timur Jumlah seluruh UMKM 18.532 19.324 19.737 19.992 20.022 Jumlah BPR/LKM 1 1 1 1 1 Jumlah UMKM non BPR 18.439 19.227 19.638 19.672 19.921 13 Kabupaten Tana Toraja Jumlah seluruh UMKM 19.962 14.298 14.754 14.940 14.964 Jumlah BPR/LKM 1 1 1 1 1 Jumlah UMKM non BPR 19.862 14.226 14.680 14.700 14.889 14 Kabupaten Toraja Utara Jumlah seluruh UMKM 14.323 21.459 22.130 22.450 22.461 Jumlah BPR/LKM Jumlah UMKM non BPR 14.251 21.351 22.019 22.337 22.348 15 Kabupaten Bone Jumlah seluruh UMKM 77.889 81.325 85.418 87.372 87.372 Jumlah BPR/LKM 3 3 3 3 3 Jumlah UMKM non BPR 77.499 80.918 84.990 86.879 86.935 16 Kabupaten Sinjai Jumlah seluruh UMKM 23.205 24.211 24.479 24.699 24.714 Jumlah BPR/LKM - - - - - Jumlah UMKM non BPR 23.088 24.089 24,356 24.328 24.590 17 Kabupaten Bulukumba Jumlah seluruh UMKM 41.090 42.871 44.184 44.752 44.836 Jumlah BPR/LKM - - - - - Jumlah UMKM non BPR 40.884 42.656 43.963 44.528 44.611 18 Kabupaten Bantaeng Jumlah seluruh UMKM 21.356 22.281 22.753 23.073 23.083 Jumlah BPR/LKM - - - - - Jumlah UMKM non BPR 21.249 22.169 22.639 22.957 22.967 19 Kabupaten Selayar Jumlah seluruh UMKM 14.215 14.822 15.145 15.354 15.361 Jumlah BPR/LKM 1 1 1 1 1 Jumlah UMKM non BPR 14.143 14.747 15.069 15.277 15.284 20 Kabupaten Jeneponto Jumlah seluruh UMKM 35.675 37.238 38.009 38.550 38.568 Jumlah BPR/LKM - - - - - Jumlah UMKM non BPR 35..496 37.051 37.818 38.357 38.375 21 Kabupaten Takalar Jumlah seluruh UMKM 34.420 35.922 36.667 37.177 37.206 Jumlah BPR/LKM 2 2 2 2 2 Jumlah UMKM non BPR 34.247 35.742 36.483 37.991 37.019 22 Kabupaten Enrekang BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-121 No Kabupaten/Kota Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah seluruh UMKM 16.977 17.706 18.087 18.336 18.347 Jumlah BPR/LKM - - - - - Jumlah UMKM non BPR 16.892 17.617 17.996 18.244 18.255 23 Kabupaten Gowa Jumlah seluruh UMKM 74.327 77.613 79.971 81.127 81.157 Jumlah BPR/LKM 3 3 3 3 3 Jumlah UMKM non BPR 73.955 77.224 79.568 80.721 80.751 24 Kota Makassar Jumlah seluruh UMKM 141.421 147.482 162.259 172.632 172.632 Jumlah BPR/LKM 5 5 5 5 5 Jumlah UMKM non BPR 140.712 146.744 161.447 169.210 171.768 Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sul-Sel Tahun 2013
29. c.Jumlah Usaha Mikro Dan Kecil persentase jumlah usaha mikro dan kecil dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2009 persentase usaha mikro dan kecil sebesar 99,47 persen dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 99,48 persen.. Tabel 2.169 Usaha Mikro Dan Kecil Provinsi Sualawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Bidang/Urusan Satuan Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 A Jumlah usaha mikro jml 723,288 755,292 780,452 797,081 797,081 B Jumlah usaha kecil jml 96,760 101,205 109,323 112,657 114,656 C Jumlah UKM jml 824,416 860,810 894,160 916,500 916,500 d. Usaha Mikro dan Kecil % 99.47 99.50 99.51 99.26 99.48 Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sul-Sel Tahun 2013 Tabel 2.170 Jumlah Usaha Mikro Dan Jumlah seluruh UMKM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Kabupaten/Kota Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Kabupaten Maros Jumlah Usaha Mikro 24.234 25.361 26.019 26.358 26.358 Jumlah seluruh UMKM 27.998 29.236 30.113 30.565 30.554 2 Kabupaten Pangkep Jumlah Usaha Mikro 26.851 28.082 28.551 28.910 28.910 Jumlah seluruh UMKM 29.951 31.279 31.904 32.383 32.372 3 Kabupaten Barru Jumlah Usaha Mikro 15.217 15.939 16.206 16.409 16.409 Jumlah seluruh UMKM 16.990 17.743 18.098 18.369 18.358 4 Kota Pare-Pare BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-122 No Kabupaten/Kota Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah Usaha Mikro 11.741 12.267 12.600 12.828 12.828 Jumlah seluruh UMKM 14.158 14.778 15.221 15.526 15.515 5 Kabupaten Pinrang Jumlah Usaha Mikro 26.035 27.163 27.633 27.991 27.991 Jumlah seluruh UMKM 29.946 31.274 31.899 32.378 32.367 6 Kabupaten Sidrap Jumlah Usaha Mikro 23.782 24.784 25.200 25.518 25.518 Jumlah seluruh UMKM 26.535 27.715 28.269 28.963 28.952 7 Kabupaten Wajo Jumlah Usaha Mikro 48.778 50.828 51.679 52.331 52.331 Jumlah seluruh UMKM 54.337 56.750 57.885 58.753 58.742 8 Kabupaten Soppeng Jumlah Usaha Mikro 23.219 24.206 24.615 24.929 24.929 Jumlah seluruh UMKM 26.147 27.309 27.855 28.273 28.262 9 Kabupaten Luwu Jumlah Usaha Mikro 27.550 28.667 29.130 29.484 29.484 Jumlah seluruh UMKM 29.543 30.858 31.475 31.947 31.936 10 Kota Palopo Jumlah Usaha Mikro 10.116 10.590 10.892 11.099 11.099 Jumlah seluruh UMKM 12.851 13.409 13.811 14.087 14.076 11 Kabupaten Luwu Utara Jumlah Usaha Mikro 19.160 20.049 20.403 20.673 20.673 Jumlah seluruh UMKM 22.569 23.569 24.040 24.401 24.390 12 Kabupaten Luwu Timur Jumlah Usaha Mikro 16.284 16.978 17.268 17.490 17.490 Jumlah seluruh UMKM 18.532 19.350 19.737 20.033 20.022 13 Kabupaten Tana Toraja Jumlah Usaha Mikro 18.402 13.036 13.358 13.524 13.524 Jumlah seluruh UMKM 19.962 14.324 14.754 14.975 14.964 14 Kabupaten Toraja Utara Jumlah Usaha Mikro 12.165 18.247 18.730 18.979 18.979 Jumlah seluruh UMKM 14.323 21.485 22.130 22.461 22.461 15 Kabupaten Bone Jumlah Usaha Mikro 72.511 75.689 78.739 80.213 80.213 Jumlah seluruh UMKM 77.889 81.351 85.418 87.383 87.372 16 Kabupaten Sinjai Jumlah Usaha Mikro 21.288 22.280 22.462 22.645 22.645 Jumlah seluruh UMKM 23.205 24.237 24.479 24.725 24.714 17 Kabupaten Bulukumba Jumlah Usaha Mikro 38.104 39.833 40.926 41.490 41.490 Jumlah seluruh UMKM 41.090 42.897 44.184 44.847 44.836 18 Kabupaten Bantaeng BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-123 No Kabupaten/Kota Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah Usaha Mikro 20.257 21.158 21.493 21.749 21.749 Jumlah seluruh UMKM 21.356 22.307 22.753 23.094 23.083 19 Kabupaten Selayar Jumlah Usaha Mikro 13.498 14.117 14.355 14.537 14.537 Jumlah seluruh UMKM 14.215 14.848 15.145 15.372 15.361 20 Kabupaten Jeneponto Jumlah Usaha Mikro 32.625 34.169 34.728 35.155 35.155 Jumlah seluruh UMKM 35.675 37.264 38.009 38.579 35.155 21 Kabupaten Takalar Jumlah Usaha Mikro 30.390 31.834 32.373 32.786 32.876 Jumlah seluruh UMKM 34.420 35.948 36.667 37.217 37.217 22 Kabupaten Enrekang Jumlah Usaha Mikro 15.371 16.012 16.278 16.481 16.481 Jumlah seluruh UMKM 16.977 17.732 18.087 18.358 18.358 23 Kabupaten Gowa Jumlah Usaha Mikro 64.878 68.060 69.807 70.707 70.750 Jumlah seluruh UMKM 74.327 77.639 79.968 81.168 81.168 24 Kota Makassar Jumlah Usaha Mikro 110.772 115.943 127.007 134.795 134.795 Jumlah seluruh UMKM 141.420 147.508 162.259 172.643 172.643 Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sul-Sel Tahun 2014 Tabel 2.171 Jumlah Usaha Kecil Dan Jumlah seluruh UMKM Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2008-2012 No Kabupaten/Kota Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 Kabupaten Maros Jumlah Usaha Kecil 3.524 3.634 3.743 3.926 4.075 Jumlah seluruh UMKM 26.761 27.998 29.236 30.113 30.565 2 Kabupaten Pangkep Jumlah Usaha Kecil 2.896 2.992 3.086 3.245 3.365 Jumlah seluruh UMKM 28.623 29.951 31.279 31.904 32.383 3 Kabupaten Barru Jumlah Usaha Kecil 1.686 1.715 1.745 1.833 1.901 Jumlah seluruh UMKM 16.238 16.990 17.743 18.098 18.369 4 Kota Pare-Pare Jumlah Usaha Kecil 2.192 2.285 2.378 2.489 2.565 Jumlah seluruh UMKM 13.538 14.158 14.778 15.221 15.526 5 Kabupaten Pinrang Jumlah Usaha Kecil 3.595 3.794 3.993 4.150 4.269 Jumlah seluruh UMKM 28.619 29.946 31.274 31.899 32.378 6 Kabupaten Sidrap BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-124 No Kabupaten/Kota Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 Jumlah Usaha Kecil 2.499 2.676 2.853 2.992 3.098 Jumlah seluruh UMKM 25.355 26.535 27.715 28.269 28.963 7 Kabupaten Wajo Jumlah Usaha Kecil 4.995 5.357 5.719 6.003 6.220 Jumlah seluruh UMKM 51.924 54.337 56.750 57.885 58.753 8 Kabupaten Soppeng Jumlah Usaha Kecil 2.678 2.853 3.027 3.164 3.268 Jumlah seluruh UMKM 24.984 26.147 27.309 27.855 28.273 9 Kabupaten Luwu Jumlah Usaha Kecil 1.734 1.932 2.129 2.283 2.401 Jumlah seluruh UMKM 28.228 29.543 30.858 31.475 31.947 10 Kota Palopo Jumlah Usaha Kecil 2.501 2.584 2.668 2.769 2.838 Jumlah seluruh UMKM 12.293 12.851 13.409 13.811 14.087 11 Kabupaten Luwu Utara Jumlah Usaha Kecil 3.186 3.295 3.405 3.523 3.613 Jumlah seluruh UMKM 21.569 22.569 23.569 24.040 24.401 12 Kabupaten Luwu Timur Jumlah Usaha Kecil 1.998 2.120 2.243 2.340 2.414 Jumlah seluruh UMKM 17.714 18.532 19.350 19.737 20.033 13 Kabupaten Tana Toraja Jumlah Usaha Kecil 1.752 1.486 1.219 1.326 1.382 Jumlah seluruh UMKM 25.600 19.962 14.324 14.754 14.975 14 Kab. Toraja Utara Jumlah Usaha Kecil 1.074 2.149 3.223 3.384 3.467 Jumlah seluruh UMKM 7.162 14.323 21.485 22.130 22.461 15 Kabupaten Bone Jumlah Usaha Kecil 4.936 5.218 5.501 6.518 7.009 Jumlah seluruh UMKM 74.427 77.889 81.351 85.418 87.383 16 Kabupaten Sinjai Jumlah Usaha Kecil 1.814 1.854 1.894 1.955 2.016 Jumlah seluruh UMKM 22.137 23.205 24.237 24.479 24.725 17 Kabupaten Bulukumba Jumlah Usaha Kecil 2.689 2.767 2.844 3.037 3.137 Jumlah seluruh UMKM 39.282 41.090 42.897 44.184 44.847 18 Kabupaten Bantaeng Jumlah Usaha Kecil 1.010 1.060 1.109 1.220 1.306 Jumlah seluruh UMKM 20.405 21.356 22.307 22.753 23.094 19 Kabupaten Selayar Jumlah Usaha Kecil 665 679 692 751 797 Jumlah seluruh UMKM 13.582 14.215 14.848 15.145 15.372 20 Kabupaten Jeneponto Jumlah Usaha Kecil 2.976 3.021 3.207 3.350 3.350 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-125 No Kabupaten/Kota Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 Jumlah seluruh UMKM 34.086 35.675 37.264 38.009 38.579 21 Kabupaten Takalar Jumlah Usaha Kecil 3.848 3.933 4.017 4.196 4.334 Jumlah seluruh UMKM 32.891 34.420 35.948 36.667 37.217 22 Kabupaten Enrekang Jumlah Usaha Kecil 1.434 1.548 1.661 1.749 1.817 Jumlah seluruh UMKM 16.222 16.977 17.732 18.087 18.358 23 Kabupaten Gowa Jumlah Usaha Kecil 9.145 9.274 9.402 9.985 10.284 Jumlah seluruh UMKM 71.016 74.327 77.639 79.968 81.168 24 Kota Makassar Jumlah Usaha Kecil 27.621 28.534 29.447 33.135 33.731 Jumlah seluruh UMKM 153.333 141.420 147.508 162.259 172.643 Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sul-Sel Tahun 2013 2.3.1.9. Penanaman Modal
30. a.Jumlah Investor/Proyek Berskala Nasional (PMDN/PMA) Jumlah investor berskala nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2009 sampai dengan 2013. Peningkatan tersebut sebesar 500 persen. Peningkatan investor tersebut tidak terlepas dari dukungan beberapa kebijakan pemerintah daerah yang memberi berbagai kemudahan dan kerjasama terhadap investor. Tabel 2.172 Investor/Proyek Berskala Nasional (PMDN/PMA) Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2009-2013 No Jumlah Investor/Proyek Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 PMA 6 34 53 42 88 2 PMDN 6 23 49 54 57 3 Total 12 57 102 96 145 Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Tahun 2014
31. b.Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Seiring dengan meningkatnya jumlah investor, maka nilai investasi pun semakin meningkat, hingga akhir tahun 2013 nilai investasi sebesar 5,268 trilyundimana pada tahun 2009 nilai investasi sebesar 1,918 trilyun. Tabel 2.173 Jumlah Proyek dan Nilai Invwestasi (PMDN/PMA) Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2009-2013 No Jumlah Investasi TAHUN 2009 2010 2011 2012 2013
  1. 1.Persetujuan Jumlah Proyek 33 14 20 26 .... Nilai Investasi 5.553.150.057.462 4.073.669.821.053 9.683.212.201.289 21.604.651.396.034 10.489.958.620.358
  2. 2.Realisasi Jumlah 12 57 102 96 145 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-126 No Jumlah Investasi TAHUN 2009 2010 2011 2012 2013 Proyek Nilai Investasi 1.918.263.711.520 7.630.256.431.280 4.881.895.243.368 8.144.168.200.000 5.268.483.537.000 Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Tahun 2014
32. c.Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Meningkatnya investor yang masuk ke Provinsi Sulawesi Selatan tentunya akan berdampak juga kepada penyediaan Lapangan Kerja, dari tahun 2009 rasio daya serap tenaga kerja sebesar 91 dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang sangat drastis sebesar 301. Tabel 2.174 Daya Serap Tenaga Kerja (PMDN/PMA) Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2009-2013 No. Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah Tenaga Kerja PMA/PMDN 1.096 5.211 22.025 82.879 43.622 2 Jumlah Seluruh PMA/PMDN 12 57 102 96 145 3 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 91 91 216 863 301 Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Tahun 2014
33. d.Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) Dari tabel data sebahagian besar perusahaan pada tahun 2012 sudah melaksanakan IUT (Izin Usaha Tetap) pada tahun sebelumnya dimana pada tahun 2012 tersebut investasi di hitung berdasarkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal). Tabel 2.175 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2008-2012 Rumus Capaian Kinerja 2011 Capaian Kinerja 2012 Capaian Kinerja 2013 Realisasi PMDN Thn 2013 - Realisasi PMDN Thn 2012 (Rp. 5.268.483.537.000 - Rp. 2.318.829.900.000) 24,1% -41,83% 100% 127% Rp. 2.318.829.900.000 Realisasi PMDN Thn 2012 Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Tahun 2014 2.3.1.10. Kebudayaan Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya, Sarana Penyelenggaraan Seni Dan BudayaBenda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-127 Tabel 2.176 Seni & Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2012 No Kabupaten/Kota Budaya Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya Jumlah Benda Situs dan Kawasan cagar budaya di daerah Jumlah Benda Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan % Benda Situs dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan 1 2 3 4 6 7 8 = 7/6*100%
34. a.Kota 1 Makassar 6 2 188 3 1,60 2 Pare-Pare 1 1 23 0 0,00 3 Palopo 1 1 3 1 33,33 Jumlah (Kota) 8 4 214 4 1,87
35. b.Kabupaten/Kota 1 Maros 1 0 75 0 0,00 2 Pangkep 1 0 75 0 0,00 3 Baru 1 0 27 1 3,70 4 Sidrap 1 0 12 0 0,00 5 Pinrang 1 0 11 0 0,00 6 Soppeng 1 0 27 0 0,00 7 Bone 2 0 22 1 4,55 8 Wajo 1 0 25 0 0,00 9 Enrekang 1 0 21 0 0,00 10 Tana Toraja 1 0 11 0 0,00 11 Toraja Utara 1 0 19 3 15,79 12 Luwu 2 0 8 0 0,00 13 Luwu Utara 1 0 0 0 0,00 14 Luwu Timur 1 0 8 0 0,00 15 Gowa 5 1 25 0 0,00 16 Takalar 1 1 27 0 0,00 17 Jeneponto 1 1 23 1 4,35 18 Bantaeng 1 1 12 0 0,00 19 Sinjai 2 13 1 7,69 20 Bulikumba 1 43 1 2,33 21 Selayar 2 2 21 0 0,00 Jumlah (Kabupaten) 29 6 505 8 1,58 Jumlah se Provinsi (Kabupaten + Kota) 37 10 719 12 1,67 Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013 2.3.1.11. Kepemudaan Dan Olahraga
36. a.Jumlah Organisasi Pemuda Jumlah organisasi pemuda dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dalam kurun waktu lima tahun rata-rata mengalami peningkatan sebesar 12 persen tiap tahunnya.
37. b.Jumlah Klub Olahraga Jumlah organisasi olahraga mengalami peningkatan tiap tahunnya, pada tahun 2009 jumlah organisasi olahraga sebesar 1.311, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 1.532 tetapi di tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 1.126. Tabel 2.178 Jumlah Klub Olahraga Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2009-2013 No Kabupaten / Kota Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
  1. 1.Kota Makassar 71 71 71 71 12
  2. 2.Kab. Gowa 103 103 103 103 103
  3. 3.Kab. Takalar 12 11 10 10 12
  4. 4.Kab. Jeneponto 51 50 51 51 12
  5. 5.Kab. Bantaeng 46 33 11 11 12 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-129 No Kabupaten / Kota Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
  6. 6.Kab. Bulukumba 8 8 8 8 12
  7. 7.Kab. Selayar 192 192 192 192 192
  8. 8.Kab. Sinjai 38 38 125 125 15
  9. 9.Kab. Bone 62 62 12 39 44 10 Kab. Soppeng 6 6 6 6 6 11 Kab. Maros 10 10 10 10 20 12 Kab. Pangkep 10 10 10 10 10 13 Kab. Barru 6 6 51 51 8 14 Kota Pare-Pare 47 47 59 59 47 15 Kab. Pinrang 50 50 50 50 14 16 Kab. Sidrap 168 168 200 200 200 17 Kab. Wajo 49 49 36 31 38 18 Kota Palopo 60 60 60 60 38 19 Kab. Luwu 10 10 15 15 15 20 Kab. Luwu Utara 91 91 91 91 91 21 Kab. Luwu Timur 199 199 199 199 199 22 Kab. Enrekang 9 9 11 11 13 23 Kab. Tana Toraja 5 5 5 36 5 24 Kab. Toraja Utara 8 8 8 93 8 Jumlah 1.311 1.251 1.394 1.532 1.126 Sumber : Dinas Pemuda & Olahraga Prov. Sul-Sel Tahun 2014
38. c.Jumlah Kegiatan Kepemudaan Jumlah kegiatan kepemudaan dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 2009 kegiatan kepemudaan sebanyak 105 dan meningkat menjadi 175 pada tahun 2013. Tabel 2.179 Jumlah Kegiatan Kepemudaan Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2009-2013 No Kabupaten / Kota Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
  1. 1.Kota Makassar 7 7 7 7 41
  2. 2.Kab. Gowa 3 3 3 3 5
  3. 3.Kab. Takalar 6 6 6 6 5
  4. 4.Kab. Jeneponto 4 4 4 4 3
  5. 5.Kab. Bantaeng 3 3 3 2 3
  6. 6.Kab. Bulukumba 3 3 3 3 2
  7. 7.Kab. Selayar 12 12 12 11 5
  8. 8.Kab. Sinjai 4 4 4 1 8
  9. 9.Kab. Bone 3 3 3 16 32 10 Kab. Soppeng 1 1 1 1 2 11 Kab. Maros 4 4 4 16 5 12 Kab. Pangkep 5 5 5 5 5 13 Kab. Barru 2 2 2 2 2 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-130 No Kabupaten / Kota Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 14 Kota Pare-Pare 5 5 5 12 2 15 Kab. Pinrang 5 5 5 5 1 16 Kab. Sidrap 4 4 4 11 2 17 Kab. Wajo 9 9 9 11 9 18 Kota Palopo 6 6 6 8 5 19 Kab. Luwu 2 2 2 5 1 20 Kab. Luwu Utara 1 1 1 1 3 21 Kab. Luwu Timur 6 6 6 6 2 22 Kab. Enrekang 4 4 4 2 2 23 Kab. Tana Toraja 3 3 3 3 13 24 Kab. Toraja Utara 3 3 3 3 17 Jumlah 105 105 105 144 175 Sumber : Dinas Pemuda & Olahraga Prov. Sul-Sel 2014
39. d.Jumlah Kegiatan Olahraga Jumlah kegiatan olahraga dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 2009 kegiatan kepemudaan sebanyak 106 kegiatan dan meningkat menjadi 158 kegiatan pada tahun 2013. Tabel 2.180 Jumlah Kegiatan Olahraga Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2009-2013 No Kabupaten / Kota Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
  1. 1.Kota Makassar 7 7 7 7 17
  2. 2.Kab. Gowa 1 1 1 1 5
  3. 3.Kab. Takalar 1 1 1 1 4
  4. 4.Kab. Jeneponto 1 1 1 1 3
  5. 5.Kab. Bantaeng 2 2 2 2 6
  6. 6.Kab. Bulukumba 2 2 2 2 3
  7. 7.Kab. Selayar 9 9 9 9 8
  8. 8.Kab. Sinjai 2 2 2 2 1
  9. 9.Kab. Bone 1 1 10 10 26 10 Kab. Soppeng 2 2 2 2 6 11 Kab. Maros 3 3 9 9 7 12 Kab. Pangkep 3 3 3 3 3 13 Kab. Barru 2 2 2 2 3 14 Kota Pare-Pare 5 5 12 12 2 15 Kab. Pinrang 5 5 11 11 1 16 Kab. Sidrap 7 7 9 9 2 17 Kab. Wajo 5 5 7 7 6 18 Kota Palopo 8 8 8 8 7 19 Kab. Luwu 3 3 6 6 2 20 Kab. Luwu Utara 1 1 3 3 8 21 Kab. Luwu Timur 1 1 1 1 3 22 Kab. Enrekang 5 5 5 5 1 23 Kab. Tana Toraja 15 15 15 15 23 24 Kab. Toraja Utara 15 15 15 15 11 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-131 No Kabupaten / Kota Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah 106 106 143 143 158 Sumber: Dinas Pemuda & Olahraga Prov. Sul-Sel 2014
40. e.Jumlah Gelanggang/Balai Remaja(Selain Milik Swasta) Jumlah gelanggang olahraga dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 2009 jumlah gelanggang olahraga sebanyak 41 dan meningkat menjadi 43 gelanggang olahraga pada tahun 2012 tetapi di tahun 2013 mengalami penurunan dengan jumlah sebanyak 35 gelanggang. Tabel 2.181 Jumlah Gelanggang/Balai Remaja Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2008-2012 NO Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah Gelanggang 41 42 42 43 35 Sumber: Dinas Pemuda & Olahraga Prov. Sul-Sel 2014
41. f.Lapangan Olahraga Jumlah lapangan olahraga dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan, pada tahun 2009 jumlah lapangan olahraga sebanyak 2.494 dan turun menjadi 2.480 lapangan olahraga pada tahun 2013. Tabel 2.182 Jumlah Gedung/Lapangan Olahraga Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2009-2013 No Kabupaten / Kota Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Kota Makassar 254 256 256 256 256 2 Kab. Gowa 8 8 8 8 8 3 Kab. Takalar 7 7 7 7 7 4 Kab. Jeneponto 49 32 32 32 32 5 Kab. Bantaeng 43 4 43 43 43 6 Kab. Bulukumba 4 4 4 4 4 7 Kab. Selayar 4 4 4 4 4 8 Kab. Sinjai 16 31 17 32 32 9 Kab. Bone 226 226 226 226 226 10 Kab. Soppeng 28 29 28 29 29 11 Kab. Maros 23 12 12 13 13 12 Kab. Pangkep 30 30 30 120 120 13 Kab. Barru 11 11 11 11 11 14 Kota Pare-Pare 155 92 82 82 82 15 Kab. Pinrang 5 5 5 5 5 16 Kab. Sidrap 273 273 273 273 273 17 Kab. Wajo 566 571 571 571 571 18 Kota Palopo 64 68 68 68 68 19 Kab. Luwu 56 56 56 58 58 20 Kab. Luwu Utara 55 72 6 72 72 21 Kab. Luwu Timur 159 9 9 9 9 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-132 No Kabupaten / Kota Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 22 Kab. Enrekang 248 386 386 386 386 23 Kab. Tana Toraja 90 103 103 103 103 24 Kab. Toraja Utara 120 68 68 68 68 Jumlah 2.494 2.357 2.305 2.480 2.480 Sumber: Dinas Pemuda & Olahraga Prov. Sul-Sel 2014 2.3.1.12. Ketahanan Pangan
42. a.Regulasi Ketahanan Pangan Pada tahun 2009-2013 telah dikeluarkan 1 Perda dan 4 Pergub terkait dengan regulasi pada ketahanan pangan daerah. Tabel 2.183 Regulasi Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2009-2013 Bidang/Urusan Satuan Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 Regulasi Ketahanan Pangan Dokumen 1 1 2 1 1 Sumber :Badan Ketahanan Pangan Daerah Prov. Sul-Sel 2014
43. b.Ketersediaan Pangan Utama Dari data tabel memperlihatkan bahwa ketersediaan pangan utama (Beras) di Sulawesi Selatan selama periode tahun 2008-2012 masih tersedia (surplus) 2-3 kali lipat dari kebutuhan konsumsi penduduk Sulawesi Selatan. Tabel 2.184 Ketersediaan Pangan Utama Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2008-2012 No Bidang/Urusan Satuan Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
  1. 1.Rata rata konsumsi beras Kg/Kap /Thn 114,4 111,9 109,7 106,4 104,5
  2. 2.Konsumsi beras penduduk Kg/Thn 892.894.746 884.963.276 881.414.927 863.503.883 855.878.199 1 Ketersediaan Pangan Utama (Beras) % 258,63 274,70 279,49 293,76 352,67 Sumber :Badan Ketahanan Pangan Daerah Prov. Sul-Sel 2013 Tabel 2.185 Ketersediaan Pangan Utama Menurut Kab/Kota (Beras) Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2009-2013 No Kabupaten/Kota Ketersediaan Pangan Utama (Beras) / Tahun (Ton) 2009 2010 2011 2012 2013 1 Selayar 5.165 9.703 11.612 12.471 14.952 2 Bulukumba 106.478 111.860 128.769 126.172 124.846 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-133 No Kabupaten/Kota Ketersediaan Pangan Utama (Beras) / Tahun (Ton) 2009 2010 2011 2012 2013 3 Bantaeng 460.646 40.627 49.322 47.120 53.551 4 Jeneponto 47.576 63.852 71.209 66.775 71.662 5 Takalar 68.486 75.851 67.625 70.378 68.760 6 Gowa 139.982 150.550 124.695 152.946 178.120 7 Sinjai 56.638 72.821 64.149 65.168 67.491 8 Maros 122.668 140.816 145.545 137.881 140.243 9 Pangkep 72.313 73.553 67.268 77.726 81.306 10 Barru 54.757 56.344 51.787 56.469 61.249 11 Bone 335.646 387.177 361.946 409.206 361.363 12 Soppeng 160.187 142.127 146.436 151.826 154.690 13 Wajo 252.521 237.596 338.424 397.361 366.888 14 Sidrap 216.035 183.910 240.169 257.691 259.434 15 Pinrang 270.230 280.592 252.542 299.301 296.165 16 Enrekang 33.284 30.402 29.897 26.515 35.573 17 Luwu 182.735 147.023 110.395 138.147 172.294 18 Tana Toraja 85.169 44.787 50.005 51.848 37.927 19 Luwu Utara 74.979 78.706 84.094 89.031 104.067 20 Makassar 7.738 7.576 6.651 8.873 7.848 21 Pare - Pare 2.491 2.384 2.273 2.777 3.433 22 Palopo 13.382 12.243 11.938 14.693 15.944 23 Luwu Timur 81.870 66.060 80.091 79.568 105.393 24 Toraja Utara - 46.891 39.767 72.962 45.285 Jumlah ( Sulsel 2.430.735 2.463.450 2.536.607 2.812.904 2.828.484 Sumber :Badan Ketahanan Pangan Daerah Prov. Sul-Sel 2014 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-134 2.3.1.13. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
44. a.Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dari data tabel memperlihatkan bahwa rata-rata peningkatan jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selama periode tahun 2008-2012 sebesar 1,38 persen tiap tahunnya. Tabel 2.186 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan LPM Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2008-2012 No Kabupaten / Kota 2008 2009 2010 2011 2012 JUMLAH LPM JUMLAH KLP BINAAN LPM RATA- RATA JUML. LPM JUMLAH LPM JUMLAH KLP BINAAN LPM RATA- RATA JUML. LPM JUMLAH LPM JUMLAH KLP BINAAN LPM RATA- RATA JUML. LPM JUMLAH LPM JUMLAH KLP BINAAN LPM RATA- RATA JUML. LPM JUMLAH LPM JUMLAH KLP BINAAN LPM RATA- RATA JUML.LPM 1 Selayar 74 148 2,00 74 148 2,00 74 222 3,00 74 222 3,00 88 256 2,91 2 Bulukumba 126 252 2,00 126 252 2,00 126 378 3,00 126 378 3,00 136 398 2,93 3 Bantaeng 67 201 3,00 67 201 3,00 67 201 3,00 67 201 3,00 67 201 3,00 4 Jeneponto 113 226 2,00 113 226 2,00 113 339 3,00 113 339 3,00 113 339 3,00 5 Takalar 77 154 2,00 83 166 2,00 83 249 3,00 83 249 3,00 100 283 2,83 6 Gowa 167 501 3,00 167 501 3,00 167 501 3,00 167 501 3,00 167 501 3,00 7 Sinjai 80 240 3,00 80 240 3,00 80 240 3,00 80 240 3,00 80 240 3,00 8 Bone 372 744 2,00 372 744 2,00 372 1116 3,00 372 1116 3,00 372 1116 3,00 9 Maros 103 206 2,00 103 206 2,00 103 309 3,00 103 309 3,00 103 309 3,00 10 Pangkep 102 204 2,00 102 204 2,00 102 306 3,00 102 306 3,00 103 308 2,99 11 Barru 54 108 2,00 54 108 2,00 54 162 3,00 54 162 3,00 55 164 2,98 12 Soppeng 70 140 2,00 70 140 2,00 70 210 3,00 70 210 3,00 70 210 3,00 13 Wajo 176 352 2,00 176 352 2,00 176 528 3,00 176 528 3,00 176 528 3,00 14 Sidrap 105 210 2,00 106 212 2,00 106 318 3,00 106 318 3,00 106 318 3,00 15 Pinrang 104 208 2,00 104 208 2,00 104 312 3,00 104 312 3,00 108 320 2,96 16 Enrekang 112 224 2,00 129 258 2,00 129 387 3,00 129 387 3,00 129 387 3,00 17 Luwu 192 384 2,00 227 454 2,00 227 681 3,00 227 681 3,00 227 681 3,00 18 Tator 310 620 2,00 159 318 2,00 159 477 3,00 160 478 2,99 160 478 2,99 19 Luwu Utara 171 342 2,00 171 342 2,00 171 513 3,00 171 513 3,00 173 517 2,99 20 Luwu Timur 99 198 2,00 99 198 2,00 99 297 3,00 107 305 2,85 127 361 2,84 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-135 No Kabupaten / Kota 2008 2009 2010 2011 2012 JUMLAH LPM JUMLAH KLP BINAAN LPM RATA- RATA JUML. LPM JUMLAH LPM JUMLAH KLP BINAAN LPM RATA- RATA JUML. LPM JUMLAH LPM JUMLAH KLP BINAAN LPM RATA- RATA JUML. LPM JUMLAH LPM JUMLAH KLP BINAAN LPM RATA- RATA JUML. LPM JUMLAH LPM JUMLAH KLP BINAAN LPM RATA- RATA JUML.LPM 21 Toraja Utara 0 0 0,00 151 302 2,00 151 453 3,00 151 453 3,00 151 453 3,00 22 Makassar 143 429 3,00 143 429 3,00 143 572 4,00 143 572 4,00 143 572 4,00 23 Pare-Pare 22 66 3,00 22 66 3,00 22 88 4,00 22 88 4,00 22 88 4,00 24 Palopo 48 144 3,00 48 144 3,00 48 192 4,00 48 192 4,00 48 192 4,00 JUMLAH 2.887 6301 2,18 2.946 6419 2,18 2.946 9051 3,07 2.955 9060 3,07 3.024 9220 3,05 Sumber: BPMPDK Prov. Sul-Sel 2013
45. b.Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK dari tahun 2008 sampai dengan 2012mengalami penurunan, dimana pada tahun 2008 sebesar 3,24 dan pada tahun 2012 menjadi 1,48. Tabel 2.187 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2008-2012 NO. KABUPATEN/KOTA 2008 2009 2010 2011 2012 Jumlah PKK Juml. Klp. Binaan Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK Jumlah PKK Juml. Klp. Binaan Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK Jumlah PKK Juml. Klp. Binaan Rata- rata JMLH KLP Binaan PKK Jumlah PKK Juml. Klp. Binaan Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK Jumlah PKK Juml. Klp. Binaan Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK 1 2 3 4 5 = 4/3 6 7 8=7/6 9 10 11=10/9 12 13 14=13/12 15 16 17=16/15 1 BANTAENG 2.177 4.865 2,23 2.180 4.871 2,23 2.177 4.596 2,11 2.183 14.912 6,83 2.260 13.473 5,96 2 BULUKUMBA 3.121 7.147 2,29 3.434 6.880 2,00 3.470 6.339 1,83 7.317 12.152 1,66 3.236 3.121 0,96 3 BARRU 876 4.141 4,73 359 2.814 7,84 983 6.756 6,87 901 5.111 5,67 901 1.950 2,16 4 BONE 8.704 24.909 2,86 7.739 38.787 5,01 7.783 49.982 6,42 6.691 24.158 3,61 6.691 8.441 1,26 5 ENREKANG 1.691 7.276 4,30 1.698 7.733 4,55 816 7.475 9,16 1.043 6.798 6,52 990 2.289 2,31 6 GOWA 5.911 19.823 3,35 29.758 22.281 0,75 5.808 16.880 2,91 4.755 15.289 3,22 6.071 6.462 1,06 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-136 NO. KABUPATEN/KOTA 2008 2009 2010 2011 2012 Jumlah PKK Juml. Klp. Binaan Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK Jumlah PKK Juml. Klp. Binaan Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK Jumlah PKK Juml. Klp. Binaan Rata- rata JMLH KLP Binaan PKK Jumlah PKK Juml. Klp. Binaan Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK Jumlah PKK Juml. Klp. Binaan Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK 1 2 3 4 5 = 4/3 6 7 8=7/6 9 10 11=10/9 12 13 14=13/12 15 16 17=16/15 7 JENEPONTO 2.666 24.235 9,09 2.806 17.787 6,34 3.591 14.993 4,18 2.981 16.354 5,49 2.586 5.735 2,22 8 LUWU 6.730 12.385 1,84 6.730 11.994 1,78 6.730 12.458 1,85 4.799 6.813 1,42 3.338 4.387 1,31 9 LUWU UTARA 1.487 7.194 4,84 1.502 7.111 4,73 1.591 6.260 3,93 1.145 4.817 4,21 1.454 2.438 1,68 10 LUWU TIMUR 1.825 5.635 3,09 530 5.471 10,32 2.574 6.678 2,59 3.665 5.636 1,54 3.665 3.069 0,84 11 MAKASSAR 5.737 14.302 2,49 5.849 14.544 2,49 5.804 14.666 2,53 5.808 13.965 2,40 5.960 6.914 1,16 12 MAROS 2.132 5.301 2,49 2.132 5.275 2,47 2.091 5.138 2,46 1.683 4.214 2,50 1.663 2.314 1,39 13 PALOPO 865 5.918 6,84 1.129 5.011 4,44 1.090 4.526 4,15 3.322 8.734 2,63 1.007 5.897 5,86 14 PARE - PARE 514 2.468 4,80 453 1.707 3,77 419 1.736 4,14 419 1.739 4,15 419 1.585 3,78 15 PANGKEP 2.032 4.582 2,25 2.082 4.946 2,38 2.120 4.600 2,17 1.603 4.786 2,99 1.669 1.318 0,79 16 PINRANG 2.215 5.590 2,52 2.297 8.874 3,86 2.152 9.326 4,33 2.344 8.098 3,45 2.344 4.160 1,77 17 SELAYAR 787 3.691 4,69 1.043 3.680 3,53 950 3.651 3,84 600 4.191 6,99 600 1.992 3,32 18 SINJAI 2.442 5.629 2,31 2.345 6.155 2,62 2.345 5.909 2,52 5.352 4.615 0,86 5.352 3.268 0,61 19 SIDRAP 1.935 4.498 2,32 2.040 4.962 2,43 2.040 5.042 2,47 1.806 6.008 3,33 1.806 3.716 2,06 20 SOPPENG 2.068 8.683 4,20 939 4.640 4,94 1.874 7.737 4,13 2.110 5.197 2,46 1.926 2.383 1,24 21 TANA TORAJA 4.383 15.478 3,53 4.083 15.477 3,79 4.083 15.460 3,79 4.083 9.566 2,34 4.083 2.869 0,70 22 TORAJA UTARA - - - 1.995 9.894 4,96 1.994 10.025 5,03 1.995 7.645 3,83 1.966 2.707 1,38 23 TAKALAR 1.714 2.878 1,68 2.031 3.448 1,70 2.122 4.482 2,11 1.947 4.676 2,40 1.631 2.015 1,24 24 WAJO 3.450 15.211 4,41 3.454 14.918 4,32 3.419 11.174 3,27 2.798 10.121 3,62 2.804 3.043 1,09 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-137 NO. KABUPATEN/KOTA 2008 2009 2010 2011 2012 Jumlah PKK Juml. Klp. Binaan Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK Jumlah PKK Juml. Klp. Binaan Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK Jumlah PKK Juml. Klp. Binaan Rata- rata JMLH KLP Binaan PKK Jumlah PKK Juml. Klp. Binaan Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK Jumlah PKK Juml. Klp. Binaan Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK 1 2 3 4 5 = 4/3 6 7 8=7/6 9 10 11=10/9 12 13 14=13/12 15 16 17=16/15 J U M L A H 65.462 211.839 3,24 88.608 229.260 2,59 68.026 235.889 3,47 71.350 205.595 2,88 64.422 95.562 1,48 Sumber: BPMPDK Prov. Sul-Sel 2013
46. c.Jumlah LPM Berprestasi persentasejumlah LPM Berprestasi dari tahun 2008 hingga tahun 2012 tidak mengalami perubahan yang berarti, selama kurun waktu lima tahun terakhir rata-rata persentase LPM berprestasi hanya tumbuh 0,1 persen. Tabel 2.188 Jumlah LPM Berprestasi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2008-2012 No Kabupaten / Kota 2008 2009 2010 2011 2012 JUMLAH LPM JUMLAH LPM BER PRESTASI LPM BER PRESTASI (%) JUMLAH LPM JUMLAH LPM BER PRESTASI LPM BER PRESTASI (%) JUMLAH LPM JUMLAH LPM BER PRESTASI LPM BER PRESTASI (%) JUMLAH LPM JUMLAH LPM BER PRESTASI LPM BER PRESTASI (%) JUMLAH LPM JUMLAH LPM BER PRESTASI LPM BERPRESTASI (%) 1 Selayar 74 12 16,22 74 12 16,22 74 12 16,22 74 12 16,22 88 12 13,64 2 Bulukumba 126 12 9,52 126 12 9,52 126 12 9,52 126 12 9,52 136 12 8,82 3 Bantaeng 67 12 17,91 67 12 17,91 67 12 17,91 67 12 17,91 67 12 17,91 4 Jeneponto 113 12 10,62 113 12 10,62 113 12 10,62 113 12 10,62 113 12 10,62 5 Takalar 77 12 15,58 83 12 14,46 83 12 14,46 83 12 14,46 100 12 12,00 6 Gowa 167 12 7,19 167 12 7,19 167 12 7,19 167 12 7,19 167 12 7,19 7 Sinjai 80 12 15,00 80 12 15,00 80 12 15,00 80 12 15,00 80 12 15,00 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-138 No Kabupaten / Kota 2008 2009 2010 2011 2012 JUMLAH LPM JUMLAH LPM BER PRESTASI LPM BER PRESTASI (%) JUMLAH LPM JUMLAH LPM BER PRESTASI LPM BER PRESTASI (%) JUMLAH LPM JUMLAH LPM BER PRESTASI LPM BER PRESTASI (%) JUMLAH LPM JUMLAH LPM BER PRESTASI LPM BER PRESTASI (%) JUMLAH LPM JUMLAH LPM BER PRESTASI LPM BERPRESTASI (%) 8 Bone 372 12 3,23 372 12 3,23 372 12 3,23 372 12 3,23 372 12 3,23 9 Maros 103 12 11,65 103 12 11,65 103 12 11,65 103 12 11,65 103 12 11,65 10 Pangkep 102 12 11,76 102 12 11,76 102 12 11,76 102 12 11,76 103 12 11,65 11 Barru 54 12 22,22 54 12 22,22 54 12 22,22 54 12 22,22 55 12 21,82 12 Soppeng 70 12 17,14 70 12 17,14 70 12 17,14 70 12 17,14 70 12 17,14 13 Wajo 176 12 6,82 176 12 6,82 176 12 6,82 176 12 6,82 176 12 6,82 14 Sidrap 105 12 11,43 106 12 11,32 106 12 11,32 106 12 11,32 106 12 11,32 15 Pinrang 104 12 11,54 104 12 11,54 104 12 11,54 104 12 11,54 108 12 11,11 16 Enrekang 112 12 10,71 129 12 9,30 129 12 9,30 129 12 9,30 129 12 9,30 17 Luwu 192 12 6,25 227 12 5,29 227 12 5,29 227 12 5,29 227 12 5,29 18 Tator 310 12 3,87 159 12 7,55 159 12 7,55 160 12 7,50 160 12 7,50 19 Luwu Utara 171 12 7,02 171 12 7,02 171 12 7,02 171 12 7,02 173 12 6,94 20 Luwu Timur 99 12 12,12 99 12 12,12 99 12 12,12 107 12 11,21 127 12 9,45 21 Toraja Utara 0 0 0,00 151 12 7,95 151 12 7,95 151 12 7,95 151 12 7,95 22 Makassar 143 12 8,39 143 12 8,39 143 12 8,39 143 12 8,39 143 12 8,39 23 Pare-Pare 22 12 54,55 22 12 54,55 22 12 54,55 22 12 54,55 22 12 54,55 24 Palopo 48 12 25,00 48 12 25,00 48 12 25,00 48 12 25,00 48 12 25,00 JUMLAH 2.887 276 9,56 2.946 288 9,78 2.946 288 9,78 2.955 288 9,75 3.024 288 9,52 Sumber: BPMPDK Prov. Sul-Sel 2013 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-139
47. d.PKK Aktif Persentase Jumlah PKK aktif dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 rata-rata sebesar 97 persen tiap tahunnya, hal ini tentunya suatu prestasi yang membanggakan dikarenakan hampir semua jumlah PKK yang ada merupakan PKK yang aktif. Tabel 2.189 PKK Aktif Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2008-2012 NO. KABUPATEN/KOTA 2008 2009 2010 2011 2012 Jumlah PKK Juml. PKK Aktif PKK Aktif (%) Jumlah PKK Juml. PKK Aktif PKK Aktif (%) Jumlah PKK Juml. PKK Aktif PKK Aktif (%) Jumlah PKK Juml. PKK Aktif PKK Aktif (%) Jumlah PKK Juml. PKK Aktif PKK Aktif (%) 1 2 3 4 5 = 4/3x100% 6 7 8=7/6x100% 9 10 11=10/9x100% 12 13 14=13/12x100% 15 16 17=16/15x100% 1 BANTAENG 2.177 2.177 100,00 2.180 2.180 100,00 2.177 2.177 100,00 2.183 2.183 100,00 2.260 2.260 100,00 2 BULUKUMBA 3.121 3.059 98,00 3.434 3.365 98,00 3.470 3.401 98,00 7.317 7.171 98,00 3.236 3.203 99,00 3 BARRU 876 867 99,00 359 355 99,00 983 973 99,00 901 892 99,00 901 892 99,00 4 BONE 8.704 8.530 98,00 7.739 7.584 98,00 7.783 7.627 98,00 6.691 6.557 98,00 6.691 6.557 98,00 5 ENREKANG 1.691 1.657 98,00 1.698 1.664 98,00 816 800 98,00 1.043 1.022 98,00 990 980 99,03 6 GOWA 5.911 5.793 98,00 29.758 29.163 98,00 5.808 5.692 98,00 4.755 4.660 98,00 6.071 5.950 98,00 7 JENEPONTO 2.666 2.133 80,00 2.806 2.245 80,00 3.591 2.909 81,00 2.981 2.444 82,00 2.586 2.146 83,00 8 LUWU 6.730 6.326 94,00 6.730 6.326 94,00 6.730 6.394 95,00 4.799 4.607 96,00 3.338 3.204 96,00 9 LUWU UTARA 1.487 1.457 98,00 1.502 1.472 98,00 1.591 1.559 98,00 1.145 1.122 98,00 1.454 1.425 98,00 10 LUWU TIMUR 1.825 1.789 98,00 530 519 98,00 2.574 2.523 98,00 3.665 3.592 98,00 3.665 3.592 98,00 11 MAKASSAR 5.737 5.622 98,00 5.849 5.732 98,00 5.804 5.688 98,00 5.808 5.750 99,00 5.960 5.900 99,00 12 MAROS 2.132 2.132 100,00 2.132 2.132 100,00 2.091 2.091 100,00 1.683 1.683 100,00 1.663 1.663 100,00 13 PALOPO 865 848 98,00 1.129 1.106 98,00 1.090 1.068 98,00 3.322 3.256 98,00 1.007 987 98,00 14 PARE - PARE 514 504 98,00 453 448 99,00 419 419 100,00 419 411 98,00 419 411 98,00 15 PANGKEP 2.032 1.991 98,00 2.082 2.040 98,00 2.120 2.078 98,00 1.603 1.571 98,00 1.669 1.636 98,00 16 PINRANG 2.215 1.750 79,00 2.297 1.838 80,00 2.152 1.722 80,00 2.344 1.899 81,00 2.344 1.899 81,00 17 SELAYAR 787 771 98,00 1.043 1.022 98,00 950 931 98,00 600 588 98,00 600 588 98,00 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-140 NO. KABUPATEN/KOTA 2008 2009 2010 2011 2012 Jumlah PKK Juml. PKK Aktif PKK Aktif (%) Jumlah PKK Juml. PKK Aktif PKK Aktif (%) Jumlah PKK Juml. PKK Aktif PKK Aktif (%) Jumlah PKK Juml. PKK Aktif PKK Aktif (%) Jumlah PKK Juml. PKK Aktif PKK Aktif (%) 18 SINJAI 2.442 2.393 98,00 2.345 2.298 98,00 2.345 2.298 98,00 5.352 5.245 98,00 5.352 5.245 98,00 19 SIDRAP 1.935 1.742 90,00 2.040 1.836 90,00 2.040 1.856 91,00 1.806 1.662 92,00 1.806 1.680 93,00 20 SOPPENG 2.068 2.027 98,00 939 920 98,00 1.874 1.837 98,00 2.110 2.068 98,00 1.926 1.887 98,00 21 TANA TORAJA 4.383 4.383 100,00 4.083 4.083 100,00 4.083 4.083 100,00 4.083 4.083 100,00 4.083 4.083 100,00 22 TORAJA UTARA - - 0,00 1.995 1.955 98,00 1.994 1.954 98,00 1.995 1.955 98,00 1.966 1.927 98,00 23 TAKALAR 1.714 1.680 98,00 2.031 1.990 98,00 2.122 2.080 98,00 1.947 1.908 98,00 1.631 1.598 98,00 24 WAJO 3.450 3.381 98,00 3.454 3.385 98,00 3.419 3.351 98,00 2.798 2.742 98,00 2.804 2.748 98,00 J U M L A H 65.462 69.146 94,67 88.608 85.661 96,67 68.026 65.508 96,30 71.350 69.069 96,80 64.422 62.792 97,47 Sumber: BPMPDK Prov. Sul-Sel 2013 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-141
48. e.Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Swadaya masyarakat dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada beberapa Kabupaten/Kota mengalami peningkatan tiap tahunnya, Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan cukup pesat, dimana pada tahun 2008 sebesar 4,41 persen dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 36,31 persen. Tabel 2.190 Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2008-2012 No Kabupaten Nilai Swadaya Masyarakat Thn 2008 Thn 2009 Thn 2010 Thn 2011 Thn 2012 1 Selayar 4.77% 2.28% 1.53% 1.32% 2.72% 2 Bulukumba 0.37% 0.35% 0.15% 1.42% 1.26% 3 Bantaeng 0.00% 0.00% 6.91% 3.32% 7.74% 4 Jeneponto 7.46% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5 Takalar 0.48% 0.11% 5.10% 0.00% 0.98% 6 Gowa 1.56% 1.97% 1.22% 0.17% 0.07% 7 Sinjai 0.44% 1.66% 2.77% 3.01% 0.69% 8 Maros 6.32% 8.75% 6.30% 6.16% 5.85% 9 Pangkajene Kepulauan 9.38% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 10 Barru 3.76% 10.51% 6.42% 5.36% 6.06% 11 Bone 10.93% 0.35% 0.54% 1.17% 0.13% 12 Soppeng 0.17% 1.59% 0.21% 1.57% 0.44% 13 Wajo 1.45% 4.51% 2.08% 2.01% 1.88% 14 Sidenreng Rappang 4.38% 3.78% 2.88% 2.07% 1.30% 15 Pinrang 6.53% 17.60% 4.08% 2.50% 2.02% 16 Enrekang 13.70% 12.86% 26.62% 17.76% 12.08% 17 Luwu 2.64% 13.22% 5.35% 9.65% 5.41% 18 Tana Toraja 10.69% 0.00% 1.87% 9.13% 11.85% 19 Luwu Utara 10.58% 9.14% 4.24% 2.11% 3.21% 20 Luwu Timur 4.41% 11.32% 21.72% 31.22% 36.31% Sumber: BPMPDK Prov. Sul-Sel 2013
49. f.Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Tabel 2.191 Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2008-2012 No Kabupaten Nilai Swadaya Masyarakat Thn 2008 Thn 2009 Thn 2010 Thn 2011 Thn 2012 1 Selayar 4.77% 2.24% 1.52% 1.31% 2.69% 2 Bulukumba 0.37% 0.34% 0.15% 1.41% 1.25% BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-142 No Kabupaten Nilai Swadaya Masyarakat Thn 2008 Thn 2009 Thn 2010 Thn 2011 Thn 2012 3 Bantaeng 0.00% 0.00% 6.89% 3.29% 7.65% 4 Jeneponto 7.46% 0.43% 0.36% 0.45% 0.60% 5 Takalar 0.48% 0.10% 5.08% 0.32% 0.96% 6 Gowa 1.56% 1.94% 1.22% 0.17% 0.07% 7 Sinjai 0.44% 1.63% 2.76% 2.99% 0.68% 8 Maros 6.32% 8.61% 6.27% 6.11% 5.78% 9 Pangkajene Kepulauan 9.38% 0.54% 0.00% 0.03% 0.60% 10 Barru 3.76% 10.34% 6.40% 5.32% 5.99% 11 Bone 10.93% 0.35% 0.54% 1.16% 0.12% 12 Soppeng 0.17% 1.57% 0.21% 1.56% 0.44% 13 Wajo 1.45% 4.44% 2.07% 1.99% 1.86% 14 Sidenreng Rappang 4.38% 3.72% 2.87% 2.05% 1.28% 15 Pinrang 6.53% 17.32% 4.06% 2.48% 1.99% 16 Enrekang 13.70% 12.66% 26.52% 17.63% 11.94% 17 Luwu 2.64% 13.01% 5.34% 9.58% 5.34% 18 Tana Toraja 10.69% 0.61% 1.87% 9.06% 11.71% 19 Luwu Utara 10.58% 9.00% 4.22% 2.10% 3.17% 20 Luwu Timur 4.41% 11.14% 21.65% 30.98% 35.88% Sumber: BPMPDK Prov. Sul-Sel 2013 2.3.1.14. Kearsipan
50. a.Tabel Peningkatan Sdm Pengelola Kearsipan Tabel 2.192 Pengelolan Arsip & Peningkatan SDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 No Bidang Urusan Satuan Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
51. a.Pengelolaan Arsip Secara Baku % 32 46 54 58,5 64,6
52. b.Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan Orang 500 700 1.000 1.500 2.340 Sumber: Sekretariat KPID Prov. Sul-Sel 2013 2.3.1.15. Komunikasi Dan Informatika
53. a.Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tabel 2.193 Jumlah Lembaga Penyiaran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 No Bidang Urusan Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
54. a.Televisi 10 17 23 13 4 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-143 No Bidang Urusan Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
55. b.Radio Swasta 7 1 1 9 4
56. c.Radio Publik - 2 2 3 2
57. d.Radio Komunitas 1 3 1 4 7 Jumlah 18 24 30 31 17 Sumber: Sekretariat KPID Prov. Sul-Sel 2013 2.3.1.16. Perpustakaan Tabel 2.194 Jumlah Perpustakaan, Pengunjung& Koleksi Buku Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 No Uraian Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
58. a.Jml Perpustakaan 746 910 1.393 1.595 1.728
59. b.Jml Pengunjung Perpustakaan 236.913 236.913 249.716 308.305 310.953
60. c.Jml Koleksi Buku 219.052 219.052 230.375 234.166 236.672 Sumber Data : Badan Arsip & Perpustakaan Prov. Sul-Sel 2013 2.3.3. Fungsi Perencanaan Pembangunan Ketersediaan dokumen perencanaan yang telah di Perdakan sangat diperlukan dalam tahap proses pelaksanaan pembangunan, ketersediaan dokumen tersebut berupa dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD. Tabel 2.195 Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana SKPD (Yang Telah Ditetakan Dengan PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 No Bidang/Urusan Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 Tersedianya Dokumen RPJPD Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 2 Tersedianya Dokumen RPJMD Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 3 Tersedianya Dokumen RKPD Peraturan Gubernur No. 20 tahun 2007 Peraturan Gubernur No. 28 tahun 2008 Peraturan Gubernur No. 104 tahun 2009 Peraturan Gubernur No. 43 tahun 2010 Peraturan Gubernur No. 29 tahun 2011 Peraturan Gubernur Nomor28 Tahun 2012 4 Tersedianya Dokumen Renstra SKPD 55 55 55 55 55 56 Sumber : Bappeda Sulawesi SelatanProv. Sul-Sel Tahun 2014 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-144 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan Fokus layanan urusan pilihan diarahkan pada urusan pertanian, kehutanan, energi, sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian. 2.3.2.1. Pertanian
61. a.Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Data tabel di bawah menunjukkan terjadi penurunan produktivitas padi dan jagung pada tahun 2010 karena pada tahun 2010 terjadi perubahan iklim dimana hampir sepanjang tahun terjadi hujan. Tabel 2.196 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Bidang Urusan Satuan Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
62. a.Padi Kw/Ha 50,16 49,44 50,74 50,98 51,22
63. b.Jagung Kw/Ha 46,58 44,27 47,80 46,58 45,62
64. c.Kedelai Kw/Ha 16,00 15,11 15,73 15,00 14,77 Sumber : Dinas Pertanian Prov. Sul-Sel 2014
65. b.Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB Tabel 2.197 Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 No Bidang Urusan Satuan Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
66. a.Sektor Pertanian % 28,02 25,83 25,32 24,79 23,90
67. b.Sektor Perkebunan % 6,05 5,35 5,05 4,48 Sumber : Dinas Pertanian Prov. Sul-Sel 2013
68. c.Produksi Daging (Kg) dari berbagai komoditas ternak di provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 Peningkatan produksi daging terjadi pada semua komoditas ternak di Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan keberhasilan pembangunan peternakan dalam kurun 5 tahun terakhir (2009-2013). Produksi daging sapid an ayam ras pedaging yang merupakan sumber utama dalam penyediaan daging merupakan komoditas paling konsisten, yakni tanpa pernah mengalami penurunan produksi dengan rataan masing-masing 11,49% dan 13,64%, ini merupakan dampak dari Program Sejuta Sapi Tahun 2007-2013. Komoditas lain umumnya sempat mengalami penurunan produksi pada kurun waktu tahun 2009- 2011, namun demikian secara keseluruhan pertumbuhan produksi dicapai pada semua komoditas, dengan pertumbuhan tertinggi pada komoditas daging kambing dan daging ayam petelur yang masing-masing mencapai 21,26% dan 19.00%. pertumbuhan terendah dicapai pada produksi daging itik dan kerbau yang hanya 4,29% dan 4,74%. Konsistensi dan laju pertumbuhan yang rendah pada komoditas kerbau dan domba terjadi karena minat peternak dan produktifitas reproduksi yang rendah. Sementara pertumbuhan produksi daging unggas (ayam dan itik) yang tinggi didorong oleh siklus produksi yang pendek dan penguasaan teknologi budidaya yang baik.
69. a.Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis Kondisi kerusakan hutan dan lahan di Sulawesi Selatan selama periode 2008- 2012 mengalami peningkatan kualitas melalui penanganan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, yakni dari luas total hutan dan lahan kritis sebanyak 1.183.017 Ha tahun 2008 menjadi 615.056 Ha tahun 2012. Penanganan kerusakan hutan dan lahan melalui rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Sulawesi Selatan dilakukan secara bersinergi antara Pemerintah, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten/kota. Tabel 2.199 Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 No Bidang Urusan Satuan Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
70. a.Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi Ha 17.920,00 32.831,00 68.398,33 147.389,28 115.628,91
71. b.Luas total hutan dan lahan kritis Ha 1.183.007 682.784 669.652 642.293 615.065 Rehabilitasi hutan dan Lahan Kritis % 1,51 4,81 10,21 22,94 18,80 Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Sul-Sel 2013 Berdasarkan data, jumlah luas hutan yang direhabilitasi setiap tahun mengalami peningkatan, yakni dari 17,92 ribu ha tahun 2008 meningkat menjadi 115,63 ribu ha tahun 2012 atau dari 1,51 persen menjadi 18,80 persen. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat pemulihan kondisi hutan yang telah rusak sehingga bisa menjaga keseimbangan ekosistem hutan.
72. b.Kerusakan Kawasan Hutan Luas kerusakan kawasan hutan selama kurun waktu 2008-2012 cenderung mengalami penurunan, yakni dari 336.346 ha atau sebesar 15,94 persen tahun 2008 menurun menjadi 271.399 ha atau sebesar 10,75 persen tahun 2012. Penurunan luas kerusakan kawasan hutan di Sulawesi Selatan merupakan upaya yang saling bersinergi antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta pelibatan masyarakat mengingat hutan merupakan salah satu sumber daya pembangunan Sulawesi Selatan.. Tabel 2.201 Kerusakan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 No Bidang Urusan Satuan Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
73. a.Luas kerusakan kawasan hutan Ha 336.346 366.793 380.603 349.696 271.399
74. b.Luas kawasan hutan Ha 2.109.612 2.109.612 2.523.494 2.523.494 2.523.494 Kerusakan Kawasan Hutan % 15,94 17,39 15,08 13,86 10,75 Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Sul-Sel 2013 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-147 Tabel 2.202 Kerusakan Kawasan Hutan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 No. Kabupaten / Kota Luas Kawasan Hutan (Ha) Luas Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) 2008 2009 2010 2011 2012 1 Makassar - - - - - - 2 Gowa 73,321 31,674 30,699 28,624 26,549 19,343 3 Takalar 7,536 5,612 5,262 4,587 3,912 73 4 Jeneponto 9,600 2,659 1,909 1,134 359 359 5 Bantaeng 5,792 1,468 1,090 790 390 390 6 Bulukumba 12,793 294 235 235 235 235 7 Selayar 450,836 162 162 162 162 162 8 Sinjai 18,913 1,036 775 725 725 725 9 Maros 65,323 17,852 17,077 16,202 15,327 2,862 10 Pangkep 27,558 11,962 10,862 9,512 8,162 1,185 11 Barru 68,180 20,469 19,669 18,744 17,819 12,960 12 Pare-Pare 2,313 2,107 2,107 2,087 2,067 1,153 13 Sidrap 69,721 9,893 9,718 9,118 8,518 4,204 14 Soppeng 47,275 5,328 4,728 3,603 2,478 2,478 15 Wajo 24,149 6,024 4,999 4,399 3,799 3,816 16 Bone 140,135 41,838 41,538 39,058 36,578 29,254 17 Pinrang 71,605 26,577 26,037 22,737 19,437 15,750 18 Enrekang 82,089 20,717 18,531 15,681 12,831 8,565 19 Tana Toraja 113,000 51,138 47,938 44,238 40,538 35,200 20 Luwu 259,944 10,472 10,472 9,727 8,982 6,756 21 Palopo 10,290 2,217 7,285 5,950 4,615 2,608 22 Luwu Utara 378,901 39,917 39,384 35,784 32,184 28,347 23 Luwu Timur 533,943 26,932 66,316 64,216 62,116 58,489 24 Toraja Utara 50,277 - - 43,290 41,913 36,485 JUMLAH 2,523,494 336,346 366,793 380,603 349,696 271,399 Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Sul-Sel 2013
75. c.Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Tabel 2.203 Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 No Bidang Urusan Satuan Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
76. a.Jumlah kontribusi PDRB dari sektor kehutanan Milyar 98,05 112,51 122,50 138,05 138,05
77. b.Jumlah PDRB Milyar 85.143,19 99.954,59 117.862,21 137.389,98 137.389,98 Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB % 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Sul-Sel 2013 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-148 2.3.2.3. Energi Dan Sumber Daya Mineral
78. a.Pertambangan Tanpa Ijin Sampai saat ini, izin pertambangan di Sulawesi Selatan semakin diperketat dengan maksud untuk menghindari terjadinya penambang-penambang liar dan apabila masih ada yang melakukan pelanggaran akan diberi sanksi tegas. Selama periode 2008-2012, pertambangan tanpa izin sebesar 53,33 persen tahun 2008 cenderung mengalami penurunan menjadi 46,83 persen tahun 2012. Begitu pula luas penambangan liar yang ditertibkan dan luas area penambangan liar juga mengalami penurunan. Tabel 2.204 Pertambangan Tanpa Ijin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 No Bidang Urusan Satuan Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
79. a.Luas penambangan liar yang ditertibkan Ha 60,00 31,93 12,160
80. b.Luas area penambangan liar Ha 112,50 76,45 25,97 Pertambangan Tanpa Ijin % 53,33 41,77 46,83 Sumber : Dinas ESDM Prov. Sul-Sel 2013 Sesuai data, jumlah luas penambangan liar yang ditertibkan pada tahun 2008 sebanyak 60,00 ha menurun menjadi 12,16 ha pada tahun 2012. Sementara luas area penambangan liar pada tahun 2008 sebanyak 122,50 ha juga mengalami penurunan menjadi 25,97 ha pada tahun 2012.
81. b.Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kontribusi sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Sulawesi Selatan terus mengalami penurunan setiap tahunnya, yakni dari 7,26 persen tahun 2008 menurun menjadi 5,63 persen tahun 2012. Walaupun sektor pertambangan bukan menjadi sektor unggulan namun kontribusinya terhadap PDRB diharapkan bisa lebih ditingkatkan. Tabel 2.205 Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 No Bidang Urusan Satuan Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB % 7,26 5,51 5,63 5,51 5,63 Sumber : BPS Prov. Sul-Sel 2013 2.3.2.4. Pariwisata
82. a.Kunjungan Pariwisata Potensi pariwisata di Sulawesi Selatan sangat beranekaragam jenisnya sehingga daerah ini cukup memberi kontribusi terhadap nasional mengenai jumlah kunjungan wisatawan. Selama periode 2009-2013, kunjungan wisatawan di Sulawesi Selatan BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-149 mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar 24,37 persen, yakni dari 2,7 juta orang tahun 2008 meningkat menjadi 5,49 juta jiwa tahun 2013. Tabel 2.206 Kunjungan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 Bidang/Urusan Satuan Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 Kunjungan Wisata orang 2,751,427 3,810,623 4,523,381 4,936,567 5,492,411 Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan PariwisataProv. Sul-Sel 2014 Hal ini tentu tidak terlepas dari Program Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang setiap tahunnya melaksanakan event-event pariwisata setiap tahunnya antara lain Lovely December, Expedition Takabonerate Island, dan berbagai event kepariwisataan lainnya.
83. b.Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Tabel 2.207 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 No. Lapangan usaha Jumlah Kontrobusi PDRB Sektor Wisata (per Tahun) Jumlah 2008 2009 2010 2011 2012
84. a.Hotel 171.496,12 201.694,68 247.744,46 294.242,65 358.047,59 1.273.225,50
85. b.Restoran 1.082.522,41 1.282.431,48 1.504.949,82 1.751.934,80 2.045.051,21 7.666.889,72 c. Hiburan dan Rekreasi 55.455,54 74.816,49 99.166,58 117.579,84 141.679,95 488.698,40 Total (Juta Rp.) 1.309.474,07 1.558.942,65 1.851.860,86 2.163.757,29 2.544.778,75 9.428.813,62 Total (%) 1,54 1,56 1,57 1,57 1,60 1,57 Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan PariwisataProv. Sul-Sel 2013 2.3.2.5. Perikanan & Kelautan
86. a.Produksi Perikanan Selama kurun waktu 2009-2013, produksi perikanan di Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2013, produksi ikan berhasil melampaui target sebesar 194,68 persen atau selisih sebesar 1,40 juta ton, dimana produksi ikan yang dicapai sebesar 2,88 juta ton sementara target hanya sebesar 1,48 juta ton. Pada tahun 2014, peningkatan produksi perikanan dari target mencapai 113,28 persen hal ini disebabkan karena penyesuian target produksi sesuai dengan target RPJMD 2013-2018. Produksi perikanan didukung dari produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap dimana untuk produksi perikanan tangkap fokus pada pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap sedangkan perikanan budidaya fokus pada peningkatan produksi. Capaian kinerja produksi perikanan dapat melampaui target karena tingginya produksi Rumput Laut selain itu juga dukungan prasarana, pengawasan dan konservasi sumber daya ikan serta peningkatan dan pembinaan mutu produksi perikanan.
87. a.Jumlah produksi ikan ton 1.142.376,20 1.852.336,10 2.036.522,70 2.495.576,20 2.884.006,7
88. b.Target daerah ton 1.223.292,80 1.316.443,80 1.363.245,00 1.416.629,00 1.481.387,2 Produksi Perikanan % 93,40 140,70 149,40 176,20 194,68
89. c.Jumlah produksi perikanan tangkap ton 226.476,50 223.807,90 237.807,90 259.881,00 277.894
90. d.Target daerah ton 316.176,00 324.578,00 332.891,8 341.632,00 262.480,3 Produksi Perikanan Tangkap % 71,63 68,87 71,44 76,07 105,87 e. Jumlah produksi perikanan budidaya ton 915.899,70 1.629.077,80 1.798.714,80 2.235.654,80 2.591.769,10
91. f.Target Daerah ton 907.117,00 991.865,50 1.030.353,00 1.074.997,00 1.313.004,20 Produksi Perikanan Budidaya % 100,97 164,24 117,13 210,83 197,39 Sumber: Dinas Kelautan & Perikanan Prov. Sul-Sel 2014
92. b.Komoditi Unggulan Komoditi unggulan udang, bandeng dan rumput laut merupakan komoditi yang dominan pada produksi perikanan propinsi Sulawesi Selatan. Tahun 2010 sampai tahun 2014, produksi komoditi unggulan secara fluktuatif mengalami peningkatan, dan pada tahun 2013 dilakukan penyesuaian target produksi komoditi unggulan sesuai RPJMD 2013-2018. Sejalan hal tersebut masih terdapat permasalahan dalam pengembangan komoditi unggulan yaitu lahan tambak yang pemanfaatannya masih terbatas dibandingkan dengan potensi daerah dan adanya wabah penyakit ikan atau virus yang sering terjadi pada usaha pembudidaya. Tabel 2.209 Produksi Komoditi Unggulan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Bidang/Urusan Satuan Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 I. UDANG
93. a.Jumlah produksi Udang Ton 17.829 22.840 26.825 28.145,6 34.420,7
94. b.Target daerah Ton 21.490,0 23.918,9 26.772,9 30.714,0 33.200,0 Produksi Udang % 82,96 95,49 100,19 91,64 103,67 II. BANDENG
95. a.Jumlah produksi Bandneg ton 64.790 78.188 83.309 89.708 119.887,1
96. b.Target daerah ton 63.928,9 71.881,0 73.318,6 76.984,5 91.502,30 Produksi Bandeng % 93,4 140,7 149,4 176,2 131,02 III RUMPUT LAUT e. Jumlah produksi Rumput Laut Ton 824.027 1.517.690 1.675.807 2.104.44 6 2.422.154 ,2
97. f.Target Daerah Ton 810.640,0 880.577 915.161 951.876 2.233.259 ,7 Produksi R.Laut % 93,4 140,7 149,4 176,2 108,46 Sumber: Dinas Kelautan& Perikanan Prov. Sul-Sel 2014 Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya dan strategi pengembangan dalam menangani permasalahan tersebut yaitu meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pembudidaya dalam menghadapi virus penyakit udang dan penerapan Cara BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-151 Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Kemudian hal yang masih perlu dilakukan yaitu dukungan dan perhatian pemerintah dalam peningkatan produksi, mutu dan distribusi produksi dari hulu ke hilir.
98. c.Konsumsi Ikan Konsumsi ikan di Sulawesi Selatan selama periode 2009-2013 cenderung mengalami peningkatan setiap tahun sehingga pada tahun 2013 konsumsi ikan berhasil melampaui target sebesar 105,47 persen, dimana konsumsi ikan yang dicapai sebesar 44,30kg sementara target daerah hanya sebesar 42,00 kg. Tabel 2.210 Konsumsi Ikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Bidang/Urusan Satuan Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
99. a.Jumlah konsumsi ikan Kg 35,60 37,70 40,30 41,80 44,30
100. b.Target daerah Kg 40,70 40,90 41,20 41,40 42,00 Konsumsi Ikan % 87,50 92,20 97,80 100,90 105,47 Sumber: Dinas Kelautan& Perikanan Prov. Sul-Sel 2014 Capaian kinerja konsumsi ikan berhasil melampaui target karena Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mencanangkan program gemar makan ikan sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat konsumsi protein asal ikan.
101. d.Cakupan Bina Kelompok Nelayan Cakupan bina kelompok nelayan yang mendapat bantuan di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan, yakni 0,35 persen tahun 2009 meningkat menjadi 0,54 persen tahun 2013 atau dari 163 kelompok menjadi 544 kelompok. Tabel 2.211 Cakupan Bina Kelompok Nelayan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Bidang/Urusan Satuan Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
102. a.Jumlah kelompok Nelayan yang Mendapatkan Bantuan Jml 163 383 342 551 544
103. b.Jumlah Kelompok Nelayan Jml 47.214 55.448 56.000 98.411 99.395 c. Cakupan Bina Kelompok Nelayan % 0,35 0,69 0,61 0,56 0,54 Sumber: Dinas Kelautan& Perikanan Prov. Sul-Sel 2014 Apabila dibandingkan dengan jumlah kelompok nelayan yang ada, tentu sangat sedikit yang mendapat bantuan. Dari hasil analisis terlihat bahwa terlihat bahwa peningkatan jumlah kelompok nelayan selama periode 2009-2013 mengalami peningkatan sebesar 21,24 persen. Jika hal ini tidak mendapat perhatian, maka jumlah kelompok nelayan yan mendapatkan bantuan akan semakin mengecil setiap tahunnya.
104. e.Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Sesuai data terlihat bahwa kontribusi produksi perikanan kelompok nelayan dan pembudidaya pada tahun 2009 sebesar + 394 ton meningkat menjadi + 1,4juta ton pada BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-152 tahun 2014. Begitu pula bila dibandingkan dengan jumlah produksi ikan di Sulawesi Selatan selama periode 2009-2013 mengalami peningkatan, maka kontribusi produksi ikan dari kelompok nelayan rata-rata sebesar 57,83 persen tiap tahun. Selain itu jumlah produksi ikan dari tahun 2009 sampai tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 21,97 persen. Tabel 2.212 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 No Bidang/Urusan Satuan Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
105. a.Jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan (pembudidaya) Ton 394.348 1.279.409 1.243.704 1.402.741 1.475.608
106. b.Jumlah Produksi Ikan di Daerah Ton 1.093.367 1.142.376 2.036.523 2.495.536 2.884.006 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan % 34,52 69,07 61,07 56,21 51,16 Sumber: Dinas Kelautan& Perikanan Prov. Sul-Sel 2014 Namun dari data tersebut dapat dikatakan bahwa persentase antara jumlah produksi ikan di daerah terdiri atas kontribusi produksi kelompok nelayan dan pembudidaya ikan cenderung menurun dari tahun 2010 sampai tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa apabila bantuan pemerintah lebih ditingkatkan pada kelompok nelayan dan pembudidaya ikan akan berimplikasi terhadap kontribusinya terhadap total produksi ikan di daerah. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah produksi ikan di daerah terdiri atas kontribusi produksi kelompok nelayan dan pembudidaya ikan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila bantuan pemerintah lebih ditingkatkan pada kelompok nelayan dan pembudidaya ikan akan berimplikasi terhadap kontribusinya terhadap total produksi ikan di daerah. 2.3.2.6. Perdagangan
107. a.Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tabel 2.213 Kontribusi Sektor Perdagangan& Industri Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 No Uraian Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 milyar % Milyar % Milyar % Milyar % Milyar %
  1. 1.Perdagangan, Hotel & Restoran 13.913,80 16,34 16.690,29 0,17 20.434,95 0,17 20.434,95 0,17 24.136,35 0,18
  2. 2.Industri Pengolahan 11.060,44 12,99 12.514,89 0,13 14.457,26 0,13 14.457,26 0,12 16.789,29 0,12
  3. 3.Pertambangan 6.201,50 0,07 5.503,78 0,06 7.168,66 0,06 8.345,80 0,07 8.803,04 6,42
  4. 4.Komsumsi Rumah tangga 47.393,16 0,56 52.780,92 0,53 59.616,78 0,51 66.264,06 0,48 75.278,70 0,47 Sumber : Dinas Perindustrian &Perdagangan Prov. Sul-Sel 2013 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-153
108. b.Tabel Ekspor Bersih Perdagangan Tabel 2.214 Ekspor Bersih Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 Kegiatan Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 EKSPOR (Juta US$) 1.892,92 1.344,32 2.016,91 1.773,57 1.446,19 IMPOR (Juta US$) 871,56 649,11 987,32 1.305,41 1.302,41 SURPLUS (Juta US$) 1021,4 695,21 1029,6 468,16 143,78 Sumber : Dinas Perindustrian & Perdagangan Prov. Sul-Sel 2013
109. c.Rasio Tempat Ibadah Ketersediaan tempat ibadah merupakah salah satu dari pelayanan sarana dan prasarana umum yang disediakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Tempat ibadah yang tersedia dibandingkan dengan jumlah penduduk di Sulawesi Selatan dapat dilihat dari rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Sulawesi Selatan pada tahun 2008 sebesar 1,48 dan pada tahun 2013 bertambah menjadi 1,5. Tabel 2.215 Rasio Tempat Ibadah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 No. Bidang/Urusan Satuan Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013
110. a.Jumlah Tempat Ibadah unit 20.408 17.098 19.295 20.147 20.147 18.051 Mesjid unit 11.562 10.403 12.670 13.424 13.424 13.103 Langgar unit 563 747 747 747 747 747 Musholah unit 1.001 1.351 1.351 1.400 1.400 1.400 Gereja Katholik unit 387 300 2.064 422 422 407 Gereja Protestan unit 2.053 2.050 372 2.064 2.064 2.134 Pura Hindu unit 4.819 2024 2.065 2.064 2.064 229 Wihara Budha unit 23 23 26 26 26 31
111. b.Jumlah Penduduk Jiwa 7.805.024 7.908.519 8.034.776 8.115.638 8.115.638 8.342.047 Rasio Tempat Ibadah per satuan Penduduk 1,48 1,32 1,58 1,65 1,65 1,5 Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2013 Tabel 2.216 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 No Kabupaten/Kota Islam Protestan Katolik Hindu Budha Lainnya 1 Kepulauan Selayar 157.516 1 29 143 - - 2 Bulukumba 317.033 394 178 17 176 - 3 Bantaeng 148.837 266 173 5 29 - 4 Jeneponto 297.906 37 16 2 - - 5 Takalar 229.956 71 - 8 4 - 6 Gowa 648.344 2.021 1.125 128 223 - 7 Sinjai 206.265 56 17 6 - - 8 Maros 264.345 471 - 54 51 - 9 Pangkep 264.465 387 441 42 - - 10 Barru 137.718 61 - - - - 11 Bone 678.843 1.058 834 37 138 - 12 Soppeng 194.357 525 62 17 7 - BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-154 No Kabupaten/Kota Islam Protestan Katolik Hindu Budha Lainnya 13 Wajo 317.827 82 - - - - 14 Sidrap 269.973 1.000 137 22.238 32 - 15 Pinrang 281.438 4.505 3.447 - - - 16 Enrekang 175.665 435 64 4 - - 17 Luwu 285.483 8.604 8.965 86 14 - 18 Tana Toraja 44.623 290.653 82.840 11.144 16 - 19 Luwu Utara 216.808 30.804 2.337 7.428 10 - 20 Luwu Timur 179.887 38.536 4.909 13.204 10 - 21 Toraja Utara - - - - - - 22 Makassar 1.833.735 181.546 43.377 8.038 11.673 - 23 Pare Pare 102.030 5.296 2.627 1.131 777 - 24 Palop0 122.521 5.741 13.058 220 349 - Sulawes Selatan 7.375.573 572.551 164.635 63.954 13.509 - Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014 2.4. Aspek Daya Saing Daerah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah yang strategis karena merupakan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang memiliki keunggulan kompetitif dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Disamping itu, Sulawesi Selatan memiliki potensi yang besar, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang sangat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi regional dan bahkan nasional. 2.4.1Kemampuan Ekonomi Daerah Kondisi perekonomian daerah Sulawesi Selatan tumbuh cukup baik selama kurun waktu 2008-2012 dengan rata-rata pertumbuhan 7,60 persen per tahun. Perkembangan PDRB Sulawesi Selatan berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai Rp 85,14 triliun pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp 159,43 trilliun pada tahun 2012. PDRB per kapita pada tahun 2008 mencapai Rp 10,83 juta mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yaitu Rp 19,19 juta pada tahun 2012. Dari sisi penggunaan perekonomian Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2008- 2012 masih didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga mencapai 55,66 persen tahun 2008 mengalami penurunan kontribusi hingga mencapai 47,22 persen tahun 2012 dan konsumsi pemerintah pada kurun waktu yang sama terus mengalami peningkatan kontribusi, yakni dari sebesar 17,29 persen menjadi 31,99 persen. Sementara untuk komponen lainnya yang memiliki peran yang cukup besar adalah komponen ekspor dan impor. Komponen ekspor pada tahun 2008 sebesar 37,76 persen menurun menjadi 19,73 persen tahun 2012, sementara impor sebesar 33,15 persen menjadi 19,73 persen. Sedangka proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kurun waktu yang sama mencapai 20,25 persen mencapai 27,61 persen dan Lembaga Swasta Nirlaba hanya sebesar 0,67 persen menjadi 0,79 persen. 2.4.1.1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
112. a.Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk pengeluaran makanan di Sulawesi Selatan pada tahun 2011 adalah sebesar 51,40 persen atau mengalami penurunan sebesar 6,31 poin jika dibandingkan dengan tahun 2010. Kalau diamati perbedaan pengeluaran pada kedua golongan pengeluaran tersebut (makanan dan non makanan) maka terlihat dengan jelas bahwa sebagian besar pendapatan masyarakat masih digunakan untuk keperluan konsumsi makanan tetapi untuk saat ini cenderung bergeser. Masih BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-155 dominannya pengeluaran konsumsi makanan dibanding pengeluaran konsumsi non makanan merupakan gambaran kesejahteraan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan akan tetapi tahun 2011 sudah terlihat ada perubahan pergeseran pola hidup masyarakat yang mengarah ke konsumsi non makanan yang menandakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tabel 2.217 persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 No. Uraian Tahun 2008 2009 2010 2011 1 Total Pengeluaran RT Pangan 1,134,554 1,727,885 1,726,021 2,048,77 2 Jumlah RT 1,783,932 1,865,662 1,848,068 1,892,944 3 J u m l a h 63.60 92.62 93.40 108.23 Sumber : BPS Prov. Sul-Sel 2013 Pengeluaran rata-rata per kapita menurut golongan pengeluaran di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2008 hingga 2012 mengalami pergeseran. Jumlah rumah tangga dengan golongan pengeluaran di bawah 200 ribu rupiah cenderung mengalami penurunan sedangkan jumlah rumahtangga dengan golongan pengeluaran lebih besar dari 200 ribu rupiah cenderung mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan terjadinya kenaikan pendapatan di tingkat rumah tangga.
113. b.Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita Selama periode 2008-2011, persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Sulawesi Selatan masih didominasi oleh kelompok bahan pangan yang persentasenya cenderung menurun sehingga berbanding terbalik dengan persentase kelompok bahan non pangan yang cenderung meningkat. Tabel 2.218 persentase Konsumsi RT non-Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 No. Uraian Tahun 2008 2009 2010 2011 1 Total Pengeluaran RT Non Pangan 438,601 746,327 729,903 995,636 2 Total Pengeluaran 1,134,554 1,727,885 1,726,021 2,048,777 3 Rasio (1/2) 38,66 63,19 42,29 48,60 Sumber: BPS Prov. Sul-Sel 2013 persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Sulawesi Selatan untuk kelompok bahan pangan selama periode 2008-2011 cenderung menurun, yakni dari 61.34 persen menjadi 51.40 persen. Sementara persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita untuk kelompok bahan non pangan cenderung meningkat dan hampir berimbang, yakni dari 38.66 persen menjadi 48.60 persen. Selama kurun waktu 2008-2011, data pengeluaran konsumsi makanan menunjukkan kecenderungan menurun sebaliknya untuk non makanan kecenderungannya meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan pola konsumsi dari makanan ke non makanan. Hal ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan.
114. c.Produktivitas Total Daerah Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta membawa tingkat kesejahteran masyarakat menjadi lebih sejahtera, tetapi pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, sedangkan masyarakat lain tidak menikmati. Untuk itu kemampuan ekonomi dapat dilihat dari produktivitas pada masing-masing sektor lapangan usaha PDRB Sulawesi Selatan. Produktivitas total daerah dapat menggambarkan seberapa besar tingkat produktivitas tiap sektor dalam rangka mendorong perekonomian suatu daerah. Dari Sembilan sektor, yang berkontribusi terbesar terhadap PDRB Sulawesi Selatan adalah sektor pertanian, disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa, dan sektor industri pengolahan. Sektor yang kontribusinya paling kecil adalah sektor pertambangan dan penggalian. Tabel 2.219 Produktivitas Per Sektor Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 No. Kabupaten/Kota 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 ( Rp Milyar ) % ( Rp Milyar ) % ( Rp Milyar ) % ( Rp Milyar ) % ( Rp Milyar ) % 1 P D R B (Atas Dasar Harga Berlaku) 85.143,20 99.954,61 117.862,20 137.389,88 159.427,10 Pertanian 25.071,81 29,45 28.008,21 28,02 30.442,43 25,83 34.788,23 25,32 39.518,40 24,79 Pertambangan dan Penggalian 6.201,50 7,28 5.503,78 5,51 7.119,68 6,04 8.345,85 6,07 8.803,00 5,52 Industri Pengolahan 11.060,44 12,99 12.514,89 12,52 14.457,26 12,27 16.789,29 12,22 19.492,50 12,23 Listrik, Gas, dan Air Bersih 838,10 0,98 949,24 0,95 1.087,97 0,92 1.245,91 0,91 1.439,20 0,90 K o n s t r u k s i 4.253,53 5,00 5.387,79 5,39 6.534,51 5,54 7.760,90 5,65 9.109,80 5,71 Perdagangan, Hotel, dan Restoran 13.913,80 16,34 16.690,29 16,70 20.434,95 17,34 24.236,35 17,64 28.349,60 17,78 Pengangkutan dan Komunikasi 6.972,02 8,19 7.953,95 7,96 9.445,57 8,01 10.849,84 7,90 12.982,90 8,14 Keuangan, Sewa, dan Jasa Perusahaan 5.203,00 6,11 6.241,52 6,24 7.810,11 6,63 9.513,69 6,92 11.803,30 7,40 Jasa-Jasa 11.629,00 13,66 16.704,94 16,71 20.529,72 17,42 23.859,82 17,37 27.928,40 17,52 2 Jumlah Angkatan Kerja 3.447.879 100 3.536.920 100 3.571.317 100 3.612.424 100 3.642.426 100 Sumber: BPS Prov. Sul-Sel 2013
115. d.Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani (NTP) diukur dengan cara membandingkan antara indeks yang diterima petani dengan jumlah indeks yang diterima petani. Berdasarkan tabel di bawah ini, terlihat bahwa Nilai Tukar Petanidi Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari semula pada tahun 2009 sebesar 100,65 meningkat menjadi 107,43 pada tahun 2013. Kondisi ini menjadikan kenaikan indeks harga hasil produksi pertanian lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan indeks harga barang dan jasa yang dibutuhkan petani, sehingga petani dapat menikmati keuntungan dari usahatani serta mencapai perbaikan daya beli. Hal ini memperlihatkan bahwa NTP bertahan di atas angka 100, artinya petani masih menikmati keuntungan dari usahataninya, meskipun produksi agak mengalami gangguan karena cuaca dan iklim. 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 2.4.2.1. Perhubungan
116. a.Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada tahun 2008 sebesar 0,015 persen dan pada tahun 2012 menjadi 0,013 persen, ini menunjukkan bahwa penambahan panjang jalan tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang ada. Tabel 2.221 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 NO Uraian Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
  1. 1.Panjang Jalan 24.307,13 24.307,13 32.432 32.432 32.486,391
  2. 2.Jumlah Kendaraan 1.613.240 1.742.861 1.874.851 2.186.263 2.446.819
  3. 3.Rasio 0.015 0.0139 0.017 0.014 0.0132 Sumber : Dinas Bina Marga Prov. Sul-Sel 2013 Tabel 2.222 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 No Kabupaten/kota Panjang Jalan Jumlah Kendaraan Rasio 1 2 3 4 5 1 Kepulauan Selayar 795,700 10,446 0,076 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-158 No Kabupaten/kota Panjang Jalan Jumlah Kendaraan Rasio 2 Bulukumba 1.512,611 70,171 0,021 3 Bantaeng 609,371 21,292 0,028 4 Jeneponto 1.520,390 26,752 0,056 5 Takalar 943,885 58,373 0,016 6 Gowa 2.700,090 177,793 0,015 7 Sinjai 1.436,676 33,091 0,043 8 Maros 1.479,881 35,084 0,042 9 Pangkep 831,133 70,877 0,011 10 Barru 905,481 27,773 0,032 11 Bone 2.867,842 126,311 0,022 12 Soppeng 939,793 45,809 0,020 13 Wajo 1.565,425 97,803 0,016 14 Sidrap 1.509,164 57,673 0,026 15 Pinrang 863,983 121,715 0,007 16 Enrekang 1.158,879 25,041 0,046 17 Luwu 1.453,999 65,796 0,022 18 Tana Toraja 1.570,627 42,472 0,036 19 Luwu Utara 2.777,185 49,031 0,056 20 Luwu Timur 2.538,993 59,807 0,042 21 Toraja Utara - - 22 Makassar 1.628,827 1,067,351 0,0015 23 Pare Pare 391,909 85,668 0,0045 24 Palopo 484,546 70,690 0,0068 Jumlah 32.486,391 2,446,819 0,0132 Sumber : Dinas Bina Marga Prov. Sul-Sel Tahun 2012 2.4.2.2. Penataan Ruang
117. a.Ketaatan Terhadap RTRW Persentase realisasi RTRW terhadap rencana peruntukan RTRW sebesar 0,35 pada tahun 2009, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 0,52. Tabel 2.223 Ketaatan Terhadap RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2012 No Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012
  1. 1.Realisasi RTRW 93 120 128 138
  2. 2.Rencana Peruntukan RTRW 266 266 266 266
  3. 3.Rasio (1./2.) 0,35 0,45 0,48 0,52 Sumber : Bappeda Prov. Sul-SelTahun 2013
118. b.Wilayah Produktif Persentase luas wilayah produktif terhadap luas seluruh wiayah budidaya sebesar 0,40 pada tahun 2009, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 0,35.
  1. 1.Luas Wilayah produktif 1.241.313 1.241.313 1.816.757 1.816.757 2. Luas Seluruh Wil. Budidaya 2.551.072 2.551.072 2.551.072 2.551.072
  2. 3.Rasio (1./2.) 0,40 0,49 0,35 0,35 Sumber : Bappeda Prov. Sul-SelTahun 2013
119. c.Luas Wilayah Industri Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang RTRWP Sulsel menetapkan luasan kawasan budidaya seluas 2.551.072 hektar yang diutamakan untuk pengembangan kawasan yang mendukung komoditas unggulan Provinsi Sulawesi Selatan. Kebijakan pengembangan komoditas unggulan pada pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan pada pengembangan agroindustri komoditas unggulan. Luas wilayah industry di Sulawesi Selatan yang merupakan realisasi luas wilayah industry terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW sampai tahun 2012 baru mencapai 0,03 dengan membangun industry dan kawasan industry seluas 7,92 Km 2 . Tabel 2.225 persentase Luas Wilayah Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 No Uraian Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
  1. 1.Luas Wilayah Industri 6.92 6.92 6.92 7.92 7.92 2. Luas Seluruh Wil. Budidaya 25.511 25.511 25.511 25.511 25.511
  2. 3.Rasio 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 Sumber : Bappeda Prov. Sul-SelTahun 2013 Tabel 2.226 persentase Luas Wilayah Industri Menurut Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun2012 NO Kabupaten/kota Luas Wilayah Industri (Km2) Luas Seluruh Wil. Budidaya (Km2) Rasio
(1)(2) (3) (4) (5=3/4) 1 Kepulauan Selayar 2.14 440.10 0.49 2 Bulukumba 1.09 676.63 0.16 3 Bantaeng 2.89 224.00 1.29 4 Jeneponto 0.78 605.03 0.13 5 Takalar 1.00 365.53 0.27 6 Gowa 0.90 782.56 0.12 7 Sinjai 2.89 393.14 0.74 8 Maros 3.33 1,019.54 0.33 9 Pangkep 1.89 659.18 0.29 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-160 NO Kabupaten/kota Luas Wilayah Industri (Km2) Luas Seluruh Wil. Budidaya (Km2) Rasio 10 Barru 5.00 673.76 0.74 11 Bone 6.51 2,274.01 0.29 12 Soppeng 0.00 927.42 0.00 13 Wajo 0.00 1,592.30 0.00 14 Sidrap 1.40 1,2545.68 0.11 15 Pinrang 1.17 1,051.34 0.11 16 Enrekang 0.00 1,026.46 0.00 17 Luwu 35.78 1,822.92 1.96 18 Tana Toraja 0.00 1,128.23 0.00 19 Luwu Utara 0.00 4,305.62 0.00 20 Luwu Timur 29.86 3,625.92 0.82 21 Toraja Utara 0.00 378.89 0.00 22 Makassar 2.44 122.63 1.99 23 Pare-Pare 1.73 52.86 3.27 24 Palopo 1.09 117.76 0.93 Sumber : Bappeda Prov. Sul-SelTahun 2013
1. d.Luas Wilayah Banjir PersentaseLuas wilayah kebanjiran sebesar 20,20 Ha dari seluruh wilayah budidaya, dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 persentase wilayah banjir tidak mengalami perubahan. Tabel 2.227 Persentase Luas Wilayah Banjir Provinsi SulawesiSelatanTahun 2008-2012 NO Uraian Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
  1. 1.Luas Wilayah Kebanjiran 5,154 5,154 5,154 5,154 5,154
  2. 2.Luas Seluruh Wil. Budidaya 25,511 25,511 25,511 25,511 25,511
  3. 3.Rasio 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 Sumber : Dinas Tata Ruang& Pemukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2013 Tabel 2.228 Persentase Luas Wilayah Banjir Menurut Kabupaten/Kota Provinsi SulawesiSelatan Tahun 2012 NO Kabupaten/kota Luas Wilayah Kebanjiran Luas Seluruh Wil. Budidaya Rasio
(1)(2) (3) (4) (5=3/4) 1 Kepulauan Selayar 0.00 440.10 0.00 2 Bulukumba 332.26 676.63 49.11 3 Bantaeng 110.59 24.00 49.37 4 Jeneponto 338.80 605.03 56.00 5 Takalar 48.38 365.53 13.23 6 Gowa 187.11 782.56 23.91 7 Sinjai 125.24 393.14 31.86 8 Maros 534.31 1,019.54 52.41 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-161 NO Kabupaten/kota Luas Wilayah Kebanjiran Luas Seluruh Wil. Budidaya Rasio
(1)(2) (3) (4) (5=3/4) 9 Pangkep 235.97 659.18 35.80 10 Barru 27.96 673.76 4.15 11 Bone 457.99 2,274.01 20.14 12 Soppeng 90.20 927.42 9.73 13 Wajo 32.47 1,592.30 2.04 14 Sidrap 297.97 1,245.68 23.92 15 Pinrang 145.91 1,051.34 13.88 16 Enrekang 9.72 1,026.46 0.95 17 Luwu 1,185.69 1,822.92 65.04 18 Tana Toraja 9.11 1,128.23 0.81 19 Luwu Utara 596.40 4,305.62 13.85 20 Luwu Timur 277.76 3,625.92 7.66 21 Toraja Utara 16.36 378.89 4.32 22 Makassar 51.00 122.63 41.59 23 Pare-Pare 7.49 52.86 14.17 24 Palopo 35.33 117.76 30.00 Sumber : Dinas Tata Ruang& Pemukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2013 Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang RTRWP Sulsel menetapkan luasan kawasan budidaya seluas 2.551.072 hektar yang diutamakan untuk pengembangan kawasan yang mendukung komoditas unggulan Provinsi Sulawesi Selatan. persentase luas wilayah kebanjiran terhadap luas wilayah budidaya di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 20,20, yang pada umumnya melanda wilayah yang memang merupakan kawasan rawan banjir sebagaimana ditetapkan pada RTRWP Sulsel dan merupakan kawasan sentra produksi pangan sehingga jika tidak mendapatkan penanganan yang baik dapat menurunkan produktifitas komoditas pertanian dan perikanan di Sulawesi Selatan.
1. e.Luas Wilayah Perkotaan Persentae luas wilayah perkotaan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 rata mengalami meningkat sebesar 15,96 persen dari luas seluruh wilayah budidaya. Tabel 2.229 persentase Luas Wilayah Perkotaan Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2008-2012 No Uraian Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 Luas Wilayah Perkotaan 4,072. 4,072 4,072 4,072 4,072 2 Luas Seluruh Wilayah Budidaya 25,511 25,511 25,511 25,511 25,511 13 Rasio 15.96 15.96 15.06 15.96 15.96 Sumber : Bappeda Prov. Sul-Sel Tahun 2013 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-162 Tabel 2.230 persentase Luas Wilayah PerkotaanMenurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi SelatanTahun2012 No Kabupaten / Kota Luas Wilayah Perkotaan (Km 2 ) Luas Seluruh Wilayah Budidaya (Km2) Rasio 1 Kepulauan Selayar 136.87 440.10 31.10 2 Bulukumba 187.95 676.63 27.78 3 Bantaeng 28.85 224.00 12.88 4 Jeneponto 69.49 605.03 11.49 5 Takalar 51.24 365.53 14.02 6 Gowa 28.09 782.56 3.59 7 Sinjai 65.51 393.14 16.66 8 Maros 108.24 1,019.54 10.62 9 Pangkep 83.20 659.18 11.62 10 Barru 199.32 673.76 29.58 11 Bone 126.35 2,274.01 2.68 12 Soppeng 278.00 927.42 5.29 13 Wajo 42.67 1,592.30 9.16 14 Sidrap 65.90 1,245.68 4.99 15 Pinrang 96.26 1,051.34 9.16 16 Enrekang 51.24 1,026.46 4.99 17 Luwu 59.26 1.822.92 3.25 18 Tana Toraja 39.75 1,128.23 3.52 19 Luwu Utara 1,088.85 4,305.62 25.29 20 Luwu Timur 721.80 3,625.92 19.91 21 Toraja Utara 10.29 378.89 2.72 22 Makassar 175.77 122.63 143.33 23 Pare Pare 99.33 52.86 187.91 24 Palopo 258.17 117.76 219.23 Sumber : Bappeda Prov. Sul-Sel Tahun 2013 2.4.2.3 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
2. a.Tabel Jenis Dan Jumlah Bank Dan Cabang Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.Berdasarkan jenisnya, bank di Sulawesi Selatan dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yakni jenis Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang masing-masing terdiri Bank Konvensional dan Bank Syariah. Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (commercial bank). Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Tabel 2.231 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2008-2012 No. Uraian Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 Bank Umum 155 168 176 207 233 Konvensional 147 158 164 188 210 S y a r i a h 8 10 12 19 23 2 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 35 37 39 39 40 Konvensional 21 23 25 25 26 S y a r i a h 14 14 14 14 14 T o t a l 190 205 215 246 273 Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I Sulawesi, Maluku, danPapua, 2013 Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank Syariah yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Jenis Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga tersebar di kabupaten/kota, namun masih didominasi oleh Bank Umum Konvensional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.232 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya Di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2012 No Kabupaten / Kota Bank Umum BPR Konvensional Syariah Konvensional Syariah 1 Kepulauan Selayar 2 0 1 0 2 Bulukumba 8 1 1 0 3 Bantaeng 7 0 0 0 4 Jeneponto 6 0 0 0 5 Takalar 6 0 1 1 6 Gowa 13 4 3 3 7 Sinjai 6 0 0 0 8 Maros 8 1 0 1 9 Pangkep 8 1 0 0 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-164 No Kabupaten / Kota Bank Umum BPR Konvensional Syariah Konvensional Syariah 10 Barru 7 0 0 0 11 Bone 10 2 1 1 12 Soppeng 7 0 0 1 13 Wajo 10 3 1 2 14 Sidrap 8 0 0 0 15 Pinrang 8 0 0 0 16 Enrekang 6 0 0 0 17 Luwu 9 0 1 0 18 Tana Toraja 5 0 2 0 19 Luwu Utara 7 0 1 0 20 Luwu Timur 6 0 2 0 21 Toraja Utara 5 0 0 0 22 Makassar 35 6 9 4 23 Pare Pare 12 3 0 0 24 Palopo 11 2 3 1 Jumlah 210 23 28 14 Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I Sulawesi, Maluku, danPapua, 2013 Jumlah bank dan cabangnya di kabupaten/kota mengalami peningkatan selama tahun 2012. Bank umum masih mendominasi jumlah bank di kabupaten/kota, yakni sebesar 233 buah bank yang terdiri dari 210 bank konvensional dan 23 bank syariah, sementara Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hanya sebesar 40 buah bank yang terdiri dari 26 bank konvensional dan 14 bank syariah. Jumlah bank dan cabangnya terbanyak di Kota Makassar, yakni sebanyak 54 bank umum yang terdiri dari 35 bank konvensional dan 6 bank syariah serta 13 buah BPR yang terdiri dari 9 bank konvensional dan 4 bank syariah. Sementara terendah di Kabupaten Kepulauan Selayar yang hanya 3 buah bank yang terdiri dari 2 Bank Umum dan 1 Bank Perkreditan Rakyat.
3. b.Tabel Jenis Kelas Dan Jumlah Penginapan/Hotel Jumlah penginapan/hotel selama ini terus tumbuh dan berkembang seiring perkembangan Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia. Oleh karena itu, yang perlu mendapat perhatian bahwa bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengunjung sehingga bisa membuat pencitraan yang lebih baik. Kemajuan suatu daerah tidak hanya diukur dari jumlah hotel yang ada tetapi juga diukur dari jumlah ketersediaan kamar dan jumlah tempat tidur. Tabel 2.233 Jumlah Hotel, Kamar, dan Tempat Tidur Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2008-2011 No . Uraian Tahun 2008 2009 2010 2011 1 Jumlah Hotel (Unit) 487 509 552 412 2 Jumlah Kamar (Unit) 9.835 10.114 8.176 6.562 3 Jumlah Tempat Tidur (Buah) 18.222 16.295 16.087 11.013 Sumber : BPS Prov. Sul-Sel Tahun 2012 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-165 2.4.2.4. Lingkungan Hidup
4. a.persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih Ketersediaan air bersih sangat esensial untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk untuk bisa hidup sehat. Hidup sehat sangat terkait dengan pola hidup yang bersih, baik bersih lingkungan maupun bersih sumber air. Oleh karena itu, ketersediaan sumber air bersih bagi rumah tangga saat ini belum sebanding dengan jumlah rumah tangga yang ada. Berdasarkan tabel berikut ini, sumber-sumber air air bersih berasal dari leding, sumur, mata air, sungai/danau/waduk, pompa air, air hujan, dan air kemasan. Tabel 2.234 persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih ProvinsiSulawesi Selatan Tahun 2008-2011 No Sumber Air Bersih Tahun 2008 2009 2010 2011 1 Leding (Perpipaan) 371,160 399,228 329,032 274,911 2 Sumur Terlindungi 442,192 452,209 436,422 409,721 3 Sumur Tidak Terlindungi 220,158 193,040 153,474 159,018 4 Mata Air Terlindungi 131,190 180,886 204,126 176,798 5 Mata Air Tidak Terlindungi 128,131 114,798 68,426 100,337 6 Sungai /Danau/Waduk 33,391 28,969 25,878 27,421 7 Pompa air 307,835 318,625 289,025 326,793 8 Air Hujan 10,997 14,381 24,659 22,480 9 Air Kemasan 126,122 158,991 323,259 394,872 10 Lainnya 5,261 4,535 1,901 593 11 Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih 1.468.602 1.544.403 1.569.811 1.566.153 12 Jumlah Rumah Tangga 1.776.419 1.865.662 1.803.764 1.892.944 13 persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih 82,67 82,78 87,03 82,74 Sumber : Dinas Tata Ruang& Pemukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2012 2.4.2.5. Komunikasi Dan Informatika
5. a.Rasio Ketersediaan Daya Listrik Selama periode 2008-2012, ketersediaan daya listrik di Sulawesi Selatan masih mencukupi. Hal ini terlihat kebutuhan dan ketersediaan produksi cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terlihat bahwa kebutuhan daya listrik tahun 2008 sebesar 2.873 GWH meningkat menjadi 3.758 GWH tahun 2012. Di sisi lain ketersedian produksi listrik juga mengalami peningkatan sebesar 3.304 GWH tahun 2008 menjadi 4.307 GWH tahun 2012. Kebutuhan listrik masih didominasi di tingkat rumah tangga yang setiap tahunnya juga mengalami peningkatan dari 1.441 GWH tahun 2008 menjadi 1.803 GWH. Apabila dibandingkan antara kebutuhan dan ketersediaan listrik, terlihat bahwa ketersediaan listrik masih surplus sebesar 549 GWH tahun 2012. Tentu hal ini BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-166 peluang untuk berinvestasi di bidang industri masih bisa kita kembangkan di Sulawesi Selatan. Tabel 2.235 Rasio Ketersediaan Daya Listrik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 Bidang/Urusan Satuan Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
  1. 1.Kebutuhan GWH 2.873 3.071 3.282 3.512 3.758 - Rumah tangga GWH 1.441 1.532 1.622 1.712 1.803 - Komersial GWH 438 438 533 588 650 - Publik GWH 285 309 336 368 403 - Industri GWH 709 746 791 843 903
  2. 2.Susut & losses (T&D) % 13,0 12,9 12,8 12,7 12,6
  3. 3.Susut pemakaian sendiri % 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
  4. 4.Total susut & losses % 15,0 14,9 14,8 14,7 14,6
  5. 5.Faktor beban % 55 55 55 55 55
  6. 6.Produksi GWH 3.304 3.528 3.768 4.028 4.307
  7. 7.Beban puncak MW 686 732 782 836 894
  8. 8.Kapasitas terpasang (Existing) MW 479 470 460 451 442
  9. 9.Kapasitas dibutuhkan MW 960 1.205 1.095 1.170 1.251
  10. 10.Total Kapasitas Sistem MW 1.439 1.675 1.555 1.621 1.693
  11. 11.Daya Tambahan MW 190 556 635 719 809 Sumber : Rencana Umum Kelistrikan Nasional Tahun 2008-2027
6. b.persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Listrik Pengunaan listrik rumah tangga di Sulawesi Selatan belum sepenuhnya terpenuhi sesuai jumlah rumah tangga yang ada. Untuk memenuhi kebutuhan listrik di tingkat rumah tangga, Pemerintah Daerah masih berupaya mencari potensi sumber listrik, baik pembangkit listrik tenaga air maupun pembangkit listrik lainnya. Tabel 2.236 Rumah Tangga Pengguna Listrik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2011 No Bidang/Urusan Satuan Tahun 2008 2009 2010 2011
7. a.Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik jml 1.572.637 1.683.033 1.716.768 1.758.212
8. b.Jumlah Seluruh Rumah Tangga jml 1.776.419 1.865.662 1.856.204 1.892.944 Rumah Tangga Pengguna Listrik % 88,53 90,21 92,49 92,88 Sumber : BPS Prov. Sul-Sel Tahun 2012 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-167 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi 2.4.3.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminstrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
9. a.Tabel Angka Kriminalitas Tindak kriminalitas akan memunculkan rasa tidak aman bagi masyarakat. Berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan perampokan, maupun kekerasan dan kejahatan susila, masih sering terjadi. Dengan masih adanya jumlah kejahatan yang tinggi ini, keleluasaan masyarakat untuk melakukan kegiatannya masing- masing menjadi terganggu. Oleh sebab itu upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama menjaga iklim berinvestasi di daerah. Pemerintah daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas dan kualitas tindak kriminalitas dapat diminimalisir. Tabel 2.237 Angka Kriminalitas Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2008-2012 NO Jenis Kriminal TAHUN 2009 2010 2011 2012 2013 Lapor Selesai Lapor Selesai Lapor Selesai Lapor Selesai Lapor Seleai 1 Jml Kasus Narkoba 387 463 460 479 634 577 734 798 743 757 2 Jml Kasus Pembunuhan 110 95 101 92 114 105 94 80 99 79 3 Jml Kasus Seksual 469 344 438 333 523 435 529 433 444 405 4 Jml Kasus Penganiayaan 3,674 2,564 3,896 2,879 4,613 3,307 4,338 3,131 3562 2935 5 Jml Kasus Pencurian 5,310 1,782 6,275 1,964 6,832 1,902 6,830 2,000 7027 4115 6 jml Kasus Penipuan 1,224 678 1,437 789 1,850 609 1,649 883 7160 4137 7 Jml Kasus Pemalsuan Uang 16 18 8 7 23 20 14 10 7 10 8 Total Jml Tindak Kriminal Selama 1 (Satu) Tahun 17,832 5,944 19,276 6,543 22,051 6,955 21,852 7,335 19042 12438 9 Jml Penduduk 7,908,519 8,034,776 8,115,638 8,733,745 10 Angka Kriminalitas
(8)/(9) 225 240 272 250 Sumber : Badan Kesatuan Bangsa & Politik Prov. Sul-Sel Tahun 2013 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-168 Jumlah tindak kriminalitas di Sulawesi Selatan selama periode 2008-2012 mengalami peningkatan, yakni sebesar 15.137 kasus tahun 2008 menjadi 21.852 kasus tahun 2012 atau meningkat sebesar 9,61 persen. Dari seratus ribu penduduk terjadi 194 kasus tahun 2008 menjadi 263 kasus tahun 2012. Angka kriminalitas di Sulawesi Selatan selama periode 2008-2012 juga mengalami peningkatan kecuali kasus pembunuhan dan kasus pemalsuan uang yang mengalami penurunan. Angka kriminalitas masih didominasi kasus pencurian, yakni sebesar 4.350 kasus tahun 2008 meningkat menjadi 6.830 kasus tahun 2012 atau meningkat sebesar 11,94 persen.
1. b.Jumlah Demo Selama periode 2009-2013, jumlah demonstrasi di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya, yakni dari 902 demosntrasi tahun 2009 meningkat menjadi 1.315 demonstrasi tahun 2012 atau meningkat sebesar 13,88 persen. Untuk tahun 2012, demostrasi tertinggi terjadi pada bidang politik, yakni sebanyak 98 kali, disusul demonstrasi di bidang ekonomi sebanyak 79 kali, dan demonstrasi terkecil terjadi pada kasus pemogokan kerja sebanyak 6 kali. Tabel 2.238 Jumlah Demo Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2009-2013 NO JENIS KRIMINAL TAHUN 2009 2010 2011 2012 2013 1 Bidang Politik 264 187 47 98 153 2 Bidang Ekonomi 75 128 106 79 93 3 Kasus Pemogokan Kerja 25 11 2 6 60 4 Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa 902 1.377 1.183 1.315 523 Sumber : BadanKesatuan Bangsa & Politik Prov. Sul-Sel Tahun 2013 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia 2.4.4.1. Ketengakerjaan
2. a.Tabel Rasio Ketergantungan Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Usia ketergantungan penduduk Sulawesi Selatan dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yakni kelompok penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) dan kelompok penduduk usia tidak produktif (usia < 15 Tahun dan > 64 Tahun). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.240 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian kinerja Standar Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2009 2010 2011 2012 2013 1. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1.1.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.1.1.1 Pertumbuhan PDRB 6.23 8.19 7.61 8.37 > 1.1.1.2 Laju inflasi 3,39 6,56 2.88 4.41 8,36 > 1.1.1.3 PDRB per kapita (Ribu) 12,567 14,669 16,929 19,472 22,150 > 1.1.1.4 Indeks Gini Ratio 0,39 0,40 0,41 0,41 0,41 1.1.1.5 Penduduk Miskin (Ribu) 963,60 913,40 832,91 805,90 863,20 < 1.2. Kesejahteraan Sosial IPM 70,9 71,62 72,14 72,70 73,28 1.2.1 Pendidikan 1.2.1.1 Angka melek huruf 87,00 87,75 88,07 88,73 89,69 92 < BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-170 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian kinerja Standar Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2009 2010 2011 2012 2013 1.2.1.2 Angka rata-rata lama sekolah 7,41 7,84 7,92 7,95 8,01 8,5 < 1.2.1.3 Angka Partisipasi Kasar 1.2.1.4 SD 107,49 108,57 102,09 103,05 SMP 76,54 75,05 87,15 98,95 SMA 62,78 67,71 66,17 69,75 1.2.1.5 Angka Partisipasi Murni 1.2.1.6 SD 92.27% 92.86% 97.54% 97.90% 1.2.1.7 SMP 61.74% 62.32% 65.29% 68.27% SMA 42.03% 42.75% 47.89% 47.92% 1.2.1.8 Angka Kelangsungan Hidup Bayi 994 995 994 994 994 1.2.1.9 Angka Usia Harapan Hidup 69,80 70,00 70,20 70,45 70,60 73,7 < 1.2.1.10 Persentase Balita Gizi Buruk 0,01 0,02 0,10 0,07 0,04 0,05 < 1.2.1.11 Rasio Penduduk yang Bekerja 91,10 91,63 93,44 94,13 88,57 2 Pelayanan Umum 2.1 Pendidikan 2.1.1 Angka Partisipasi Sekolah SD/MI 96,53 97,00 97,16 97,59 98,25 SMP/MTs 80,96 82,63 84,04 87,69 87,43 SMA/SMU/SMK/MA 51,67 53,00 56,66 61,66 65,25 2.1.2 Angka Putus Sekolah SD/MI 2,10 1,85 1,75 1,20 1,12 SMP/MTs 1,55 1,45 1,38 1,09 1,05 SMA/SMU/SMK/MA 2,16 2,07 1,63 1,30 1,18 2.1.3 Angka Kelulusan SD/MI 95,12 100 100 100 100 SMP/MTs 94,22 99,77 99,83 99,81 99,85 SMA/SMU/SMK/MA 95,00 95,25 99,12 99,07 99,48 2.2 Kunjungan Pariwisata 2,7 3,8 4,5 4,9 5,4 2.3 Perikanan dan Kelautan 2.3.1 Produksi Perikanan 93,40 140,70 149,70 176,20 194,68 2.3.2 Komoditi Unggulan Udang 82,96 95,49 100,19 91,64 103,67 Bandeng 93,40 140,70 149,40 176,20 131,02 Rumput Laut 93,40 140,70 149,40 176,20 108,46 3 Daya Saing Daerah 3.1 Nilai Tukar Petani (NTP) 100,65 101,65 107,09 107,09 107,43 BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-171 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian kinerja Standar Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2009 2010 2011 2012 2013 3.2 Produksi Daging Sapi 8.215 9.055 11.025 12.724 15.715 Kerbau 2.169 1.546 1.825 2.689 3.495 Kuda 420 805 868 1.108 810 Kambing 583 885 1.631 1.675 1.590 Domba 1,286 1,399 0,935 1,460 1,126 Babi 1.699 1.863 2.541 2.397 3.938 Ayam Buras 5.127 5.373 5.483 6.261 23.553 Ayam Ras Petelur 2.999 1.371 1.440 1.823 6.082 Ayam Ras Pedaging 10.709 10.692 11.594 11.072 24.378 Itik 844 765 668 742 1.954 2.5. Keterkaitan Dokumen Perencanaan 2.5.1. keterkaitan dengan RPJPN, RPJMN, dan RPJMD Tabel 2.241 Keterkaitan Dokumen Perencanaan RPJPN 2005–2025 RPJMN 2015 – 2019 RPJPD SULSEL 2008 – 2028 VISI VISI VISI “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR” „TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG- ROYONG” „WILAYAH TERKEMUKA DI INDONESIA MELALUI PENDEKATAN KEMANDIRIAN LOKAL YANG BERNAFASKAN KEAGAMAAN” MISI MISI MISI
  1. 1.Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
  2. 2.Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
  3. 3.Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
  4. 4.Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
  5. 5.Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
  6. 6.Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
  7. 7.Mewujudkan Indonesia
  8. 1.Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
  9. 2.Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
  10. 3.Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
  11. 4.Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi,
  12. 1.Meningkatnya kualitas manusia Sulawesi SelataN.
  13. 2.Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai komunitas pembelajar
  14. 3.Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai wilayah yang kondusif dan atraktif
  15. 4.Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi yang berkeadilan, asri dan lestarI
  16. 5.Meningkatnya kualitas peran Sulawesi Selatan dalam memelihara Ketahanan Nasional dan mewujudkan Indonesia menjadi negara BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 II-172 menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
  17. 8.Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional maju, dan sejahtera.
  18. 5.Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
  19. 6.Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
  20. 7.Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan kepulauan yang mandiri, maju dan kuat BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 III-1 Sejalan dengan pembebanan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah yang semakin besar, maka dibutuhkan anggaran yang lebih besar pula untuk dapat memenuhi kebutuhan terutama untuk membiayai urusan yang menjadi kewajiban pemerintah.Oleh karena itu, desentralisasi kewenangan tersebut, diikuti dengan desentralisasi fiskal yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian juga diganti dengan Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004, di mana Pemerintah Pusat memberikan bagian dana bagi hasil yang lebih besar kepada Pemerintah daerah dari sumber-sumber penerimaan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, Pemerintah juga melakukan penguatan fiskal daerah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Dengan regulasi tersebut, secara perlahan-lahan penerimaan pendapatan daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sekalipun pada awalnya sempat mengalami penurunan akibat dipangkasnya beberapa jenis pungutan pajak dan retribusi daerah yang dianggap kontra produktif dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Hasil pengelolaan pendapatan daerah yang terus membaik, harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan Negara/Daerah. Karena itu, upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan tidak boleh menghambat arus lalu lintas barang/jasa/penduduk dari satu Daerah ke Daerah yang lainnya. Selanjutnya berkaitan dengan aturan pengelolaan keuangan daerah, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menegaskan bahwa Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan. Peraturan Pemerintah tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak Ketiga BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 III-2 Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun penggunaan Penganggaran Belanja Tidak Terduga sesuai Peraturan Gubernur no 151 tahun 2009 tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bansos yang Bersumber dari APBD provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 tahun 2012. Aturan pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan tersebut, ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, merupakan acuan didalam penetapan APBD yang merupakan instrument yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Struktur APBD Sulawesi Selatan terdiri dari : (1) penerimaan daerah yang didalamnya terdapat pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah; dan (2) Pengeluaran Daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Sejalan dengan alokasi dana transfer Pemerintah yang sebagian besar telah diberikan diskresi sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah yang menjadi hak dan kewajiban harus diadministrasikan dalam APBD. Pengelolaan keuangan daerah selain dilakukan secara efektif dan efisien yang diharapkan dapat mendukung tata kelola pemerintah daerah yang baik bersandarkan pada prinsip-prinsip transparansi, responsivitas, efisien, efektif, akuntabilitas, partisipatif, terukur, berkeadilan, responsif gender dan berwawasan lingkungan. 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Sepanjang Tahun Anggaran 2009-2013, pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, namun dari sisi kuantitas, pendapatan daerah tidak pernah bertumbuh negatif dibandingkan tahun sebelumnya.
3. a.Pendapatan Daerah Secara garis besar, Akun Pendapatan Daerah terdiri atas 3 kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD terdiri atas: (1) Penerimaan Pajak Daerah; (2) Penerimaan Retribusi Daerah; (3) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Darah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Adapun Penerimaan Dana Perimbangan bersumber dari: (1) Bagi Hasil Pajak; (2) Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA); (3) Dana Alokasi Umum; dan (4) Dana Alokasi Khusus. Sedangkan penerimaan Lain-Lain Pendapatan yang Sah bersumber dari: (1) Bantuan/Hibah; (2) Dana Penyesuaian; dan (3) Dana Darurat. Di antara ketiga kelompok pendapatan, terlihat bahwa Lain-Lain Penerimaan yang Sah mengalami peningkatan yang paling tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat yang mengalihkan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Rekening Pemerintah Provinsi sejak Tahun 2012. LAIN2 PENDAPATAN YG SAH 18.481.139.000,00 58.543.731.728,00 44.061.750.000,00 885.994.042.700,00 890.596.560.000,00 TOTAL PENDAPATAN 2.175.750.141.192,23 2.564.075.934.897,25 3.110.566.841.412,82 4.433.963.019.650,65 4.996.499.327.036,00 Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sul-Sel Tahun 2014 BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 III-5 Pendapatan Asli Daerah Dalam lima tahun anggaran terakhir, penerimaan PAD meningkat dari Tahun 2009 sebesar Rp. 1,242 Trilyun lebih menjadi 2,641 Trilyun lebih pada Tahun 2013. Peningkatan terbesar disumbang oleh Penerimaan pajak daerah yang bertumbuh sebesar Rp 1 Trilyun lebih pada Tahun 2009 menjadi Rp2,336 Trilyun lebih pada Tahun 2013. Hal ini merupakan dampak atas pemberlakuan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak daerah yang berlaku pada tahun 2011 sebagai amanah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam struktur APBD Provinsi Sulawesi Selatan, PAD mampu memberi konstribusi rata-rata sebesar 57,61 % per Tahun. Konstribusi PAD mengalami penurunan pada tahun 2012 karena meningkatnya penerimaan yang bersumber dari pendapatan lain-lain yang sah sejak disalurkannya dana Bantuan Operasional Sekolah BOS melalui rekening Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dana Perimbangan: Untuk Dana Perimbangan, terjadi peningkatan dari Rp. 914 Milyar lebih pada Tahun 2009 menjadi Rp1,464 Trilyun lebih pada Tahun 2013. Berdasarkan data pertumbuhan realisasi pendapatan daerah TA.2009-2013pada Tabel 3.1. Peningkatan yang tertinggi terjadi pada tahun 2012 yang disebabkan karena pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerima alokasi kurang bayar dari Dana Bagi Hasil PPH dan PBB tahun 2010 yang dialokasikan dalam APBNP 2012. Selain itu, penerimaan DAU yang selama ini meningkat rata-rata sebesar 8% per tahun, khusus pada tahun 2012 meningkat sebesar 22% dibandingkan tahun sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah : Berdasarkan data pertumbuhan realisasi pendapatan daerah TA. 2009-2013 pada Tabel 3.1. Penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Lain-Lain yang Sah sangat fluktuatif karena penerimaan ini bukan bersumber dari potensi yang dimiliki oleh Daerah, melainkan sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah.
4. b.Belanja Daerah Berdasarkan kinerja pendapatan daerah yang telah dicapai tahun 2009-2013 menunjukkan angka peningkatan yang cukup signifikan terbukti dari tahun 2009 realisasi pendapatan sebesar Rp.2.175.750.141.192,23 dan pada tahun 2012 realisasi pendapatan meningkat menjadi Rp.4.433.963.019.650,65. Pertumbuhan pendapatan yang telah dicapai menjadi dasar di dalam pengelolaan belanja daerah, baik belanja langsung (BL) maupun belanja tidak langsung (BTL). Besarnya realisasi belanjatersebut diprioritaskan untuk meningkatkan pelayanan masyarakatmelalui program-program yang berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009-2013, disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan kinerja satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan integrasi perencanan terhadap penganggaran daerah, serta menjamin efektivitas dan efisiensi BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 III-6 penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan sesuiai agenda strategis yang akan tertuang dalam RPJMD 2013-2018. Analisis Belanja Daerah adalah instrumen penting untuk mengetahui kecenderungan belanja daerah pada periode tahun 2009-2013 dan kearah mana yang diinginkan selama lima tahun ke depan (2013-2018) sesuai pencapaian visi, misi pemerintah daerah. Berdasarkan Tabel 3.2. Realisasi Belanja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 yang menunjukkan klasifikasi Belanja Daerah nampak mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari Rp.2,12 Trilyun lebih pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp.4,9 Trilyun lebih pada Tahun 2013. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 NO . URAIAN Tahun Anggaran 2009 Rp. Tahun Anggaran 2010 Rp. Tahun Anggaran 2011 Rp. Tahun Anggaran 2012 Rp. Tahun Anggaran 2013 (APBD Perubahan) Rp. Rata-Rata Pertu mbuhan (%) A. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.236.898.964.802,02 1.500.511.909.700,10 1.820.969.739.157,10 3.135.433.892.531,823,305,527,771,105.27 22.04 58,28 60,35 57,32 68,1164.85 1 Belanja Pegawai 481.693.703.701,00 500.173.239.646,00 609.703.853.472,44 713.658.235.159,00 758,336,052,217,63.00 12.49 2 Belanja Bunga 229.376.483,02 146.029.132,12 65.198.380,42 - 12,500,000,000.00 (43.92) 3 Belanja Subsidi - - - - - 4 Belanja Hibah - 79.196.000.580,00 97.116.151.746,00 1.205.710.313.175,00 1,039,279,401,033.00 229.89 5 Belanja Bantuan Sosial 73.519.402.054,00 25.016.900.000,00 19.510.369.538,00 - - 6 Belanja Bagi Hasil 362.740.343.517,00 503.954.302.768,98 630.352.515.085,24 676.635.862.601,82 891,841,585,570.64 16.31 7 Belanja Bantuan Keuangan 318.120.459.047,00 389.647.140.573,00 463.265.650.935,00 538.874.428.596,00 588,570,732,284.00 12.09 8 Belanja Tidak Terduga 595.680.000,00 2.378.297.000,00 956.000.000,00 555.053.000,00 15,000,000,000.00 136.14 B. BELANJA LANGSUNG 885.292.826.573,20 985.647.855.797,44 1.356.073.570.598,19 1.468.214.387.895,342,024,544,3114,976.00 16.82 41,72 39,65 42,68 31,8935.15 1 Belanja Pegawai 121.502.604.306,20 122.037.635.222,44 146.363.313.814,10 157.196.580.444,34 203,692,523,322.00 13.17 2 Belanja Barang dan Jasa 467.927.553.833,00 559.961.996.677,00 742.024.939.855,09 933.865.895.538,00 1,096,154,011,667.00 19.70 3 Belanja Modal 295.862.668.434,00 303.648.223.898,00 467.685.316.929,00 377.151.911.913,00 724,697,779,987.00 14.96 TOTAL 2.122.191.791.375,22 2.486.159.765.497,54 3.177.043.309.755,29 4.603.648.280.427,16 5,330,072,086,081.27 19.25 Sumber : BPKD Prov. Sul-Sel Tahun 2013 BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 III-8 Selama periode Tahun 2009-2013, pelaksanaan APBD khususnya aspek Belanja Daerah tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang terjadi antara lain : (i) Proses perencanaan dan penganggaran APBD yang belum sesuai jadwal yang ditetapkan, meskipun penetapan APBD masih bisa tepat waktu. (ii) Realisasi belanja yang belum sesuai dengan target anggaran kas. (iii) Realisasi DAK yang masih terkendala dalam pelaksanaannya. (iv) Proses pengadaan barang yang masih perlu pembenahan pada SKPD/UPTD/Biro. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi suatu pelajaran bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjadi catatan perbaikan di masa mendatang dalam rangkan penyelenggaraan pemerintah yang baik. 3.1.2. Neraca Daerah Analisa neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan asset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Selanjutnya mengenai gambaran neraca daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu Tahun 2008-2013 disajikan pada Tabel 3.3. Neraca Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2009 - 2013 URAIAN Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Rata-Rata (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) Pertumbuhan Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. (%) ASET ASET LANCAR 283.163.115.215,12 540.753.844.459,96 569.748.060.528,92 503.606.857.122,43 707,615,730,834.2125,30 Kas 237.768.715.506,77 296.306.163.817,18 213.671.118.427,78 44.083.247.181,52 92,818,569,412.76(17,91) Kas di Kas Daerah 224.407.958.105,45 282.820.884.249,41 210.780.723.710,11 39.190.667.574,27 82,295,400,579.22- Kas di Bendahara Penerimaan 6.485.623.772,00 4.787.392.871,27 1.175.126.201,00 973.037.840,25 362,604,605.00(23,16) Kas di Bendahara Pengeluaran 6.875.133.629,32 8.697.886.696,50 1.715.268.516,67 3.919.541.767,00 895,351,090.00(3,84) Investasi Jangka Pendek - - - - Investasi dalam Saham - - - - Investasi dalam Obligasi - - - - Piutang 29.032.368.336,98 195.334.598.993,72 244.458.119.830,72 280.656.799.277,38 330,337,247,002.65171,38 Piutang Pajak 5.925.285.535,00 172.838.082.796,00 222.281.957.525,00 257.255.261.376,00 282,922,621,157.00- Piutang Retribusi 860.614.529,26 443.027.000,00 401.271.883,00 1.320.533.951,00 14,500,454,893.5122,22 Piutang Dana Baqi Hasil 604.633.531,00 664.933.024,00 604.633.531,00 604.633.531,00 604,633,531.00 Piutang Dana Alokasi Umum - - - - Piutang Dana Alokasi Khusus - - - - Bagian Lancar Pinjaman Kepada BUMD - - - - Bagian Lancar Taqihan Penjualan Anqsuran 326.181.188,00 197.522.500,00 178.127.550,00 109.627.865,00 102,486,615.00(18,14) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - - - - - Piutang Lain-lain 21.315.653.553,72 21.191.033.673,72 20.992.129.341,72 21.366.742.554,38 20,875,113,554.00185,37 BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 III-10 URAIAN Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Rata-Rata (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) Pertumbuhan Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. (%) Persediaan 16.362.031.371,37 49.113.081.649,06 111.618.822.270,42 178.866.810.663,53 284,459,914,418.80105,86 Persediaan 16.362.031.371,37 12.469.602.699,06 19.656.635.820,42 8.449.456.813,53 11,322,849,074.803,15 Persediaan Hibah 36.643.478.950,00 91.962.186.450,00 170.417.353.850,00 273,137,065,344.00 INVESTASI JANGKA PANJANG 233.531.627.500,00 251.776.364.773,00 262.776.364.773,00 464.703.766.610,65 549,722,036,290.2223,08 Investasi Nonpermanen 11.454.224.500,00 16.647.206.100,00 16.647.206.100,00 -12,31 Pinjaman Kepada Perusanaan Negara - - - - Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah - - - - Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya - - - - Investasi dalam Surat Utang Negara - - - - Investasi Dana Bergulir - - - - Investasi Nonpermanen Lainnya 11.454.224.500,00 16.647.206.100,00 16.647.206.100,00 -12,31 Investasi Permanen 222.077.403.000,00 235.129.158.673,00 246.129.158.673,00 464.703.766.610,65 549,722,036,290.2225,03 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 222.077.403.000,00 235.129.158.673,00 246.129.158.673,00 464.703.766.610,65 549,722,036,290.2225,03 Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan - - - - Penyertaan Modal Perusahaan Patungan - - - - Investasi Permanen Lainnya - - - - ASET TETAP 9.291.203.209.395,80 9.558.319.645.633,80 9.966.822.272.086,80 10.277.171.458.032,10 10,028,608,148,936.002,55 Tanah 3.988.241.433.259,00 3.994.504.533.259,00 3.989.728.282.799,00 3.991.013.523.434,00 3,986,329,522,489.89(1,63) Tanah 3.988.241.433.259,00 3.994.504.533.259,00 3.989.728.282.799,00 3.991.013.523.434,00 3,986,329,522,489.89(1,63) Peralatan dan Mesin 506.745.871.400,00 594.657.340.226,00 666.350.988.614,00 723.917.411.576,00 787,247,987,802.0012,44 Alat-alat Berat 21.092.820.000,00 25.420.409.250,00 25.570.151.750,00 27.770.816.750,00 31,420,641,750.0013,31 BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 III-11 URAIAN Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Rata-Rata (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) Pertumbuhan Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. (%) Alat-alat Angkutan 130.741.650.808,00 137.878.975.787,00 167.059.389.775,00 178.793.558.424,00 199,873,315,645.0010,47 Alat Benqkel 3.535.306.483,00 5.325.023.454,00 6.949.263.954,00 8.955.616.692,00 12,422,207,954.0045,41 Alat Pertanian dan Petemakan 12.756.753.874,00 24.383.347.874,00 27.142.054.174,00 27.336.044.174,00 28,964,419,174.0030,03 Alat-aiat Kantor dan Rumah Tangga 209.773.595.683,00 232.753.152.243,00 249.148.789.932,00 267.131.967.363,00 282,348,390,890.009,29 Alat Studio dan Alat Komunikasi 16.226.707.189,00 18.725.727.385,00 22.904.588.378,00 27.398.855.272,00 30,862,495,337.0018,76 Alat Ukur 5.578.888.620,00 5.828.828.620,00 5.972.793.370,00 6.002.543.370,00 6,207,489,370.005,99 Alat-alat Kedokteran 61.881.182.345,00 93.939.541.295,00 107.079.757.265,00 119.719.844.415,00 129,698,634,966.0021,99 Alat Laboratorium 44.400.586.898,00 49.479.025.818,00 53.354.657.516,00 59.154.622.616,00 63,360,366,616.0010,17 Alat Keamanan 758.379.500,00 923.308.500,00 1.169.542.500,00 1.653.542.500,00 2,090,026,100.0030,17 Gedung dan Bangunan 668.592.541.916,48 693.773.751.276,48 717.410.930.901,48 749.055.350.561,48 782,550,283,561.484,14 Banqunan Gedung 659.457.422.916,48 684.264.832.276,48 707.902.011.901,48 739.546.431.561,48 773,041,364,561.484,14 Bangunan Monumen 9.135.119.000,00 9.508.919.000,00 9.508.919.000,00 9.508.919.000,00 9,508,919,000.003,84 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Rata-Rata URAIAN (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) Pertumbuhan Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. (%) Jalan, Irigasi dan Jaringan 4.093.524.086.010,32 4.223.172.899.091,32 4.504.935.357.409,32 4.777.434.115.606,59 5,038,871,031,140.575,15 Jalan dan Jembatan 3.898.835.155.958,32 3.999.023.121.343,32 4.273.262.320.307,32 4.511.774.772.004,59 4,733,634,576,538.574,71 Banqunan Air (Irigasi} 114.420.672.855,00 141.893.175.301,00 169.227.539.855,00 179.051.289.855,00 217,875,907,855.0020,94 Instalasi 38.214.154.347,00 39.441.924.597,00 41.493.313.597,00 42.503.743.097,00 43,152,319,097.005,80 Jarinqan 42.054.102.850,00 42.814.677.850,00 20.952.183.650,00 44.104.310.650,00 44,208,227,650.0020,90 Aset Tetap Lainnya 18.055.625.066,00 19.176.395.266,00 20.969.289.191,00 22.305.631.691,00 24,490,047,766.007,36 Buku dan Perpustakaan 12.318.757.006,00 12.793.211.406,00 13.242.141.831,00 13.796.844.331,00 14,185,107,406.004,53 Baranq Bercorak Kesenian/Kebudayaan 1.646.350.350,00 1.901.006.150,00 2.093.004.650,00 2.365.364.650,00 2,484,074,650.0012,50 BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 III-12 URAIAN Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Rata-Rata (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) Pertumbuhan Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. (%) Hewan/Ternak dan Tumbuhan 4.090.517.710,00 4.482.177.710,00 5.634.142.710,00 5.634.142.710,00 6,114,642,710.0011,03 Aset Tetap Renovasi 210.680.000,00 509.280.000,00 1,706,223,000.0035,43 Konstruksi Dalam Pengerjaan 16.043.651.744,00 33.034.726.515,00 67.427.423.172,00 13.445.425.163,00 261,187,317,079.4737,92 Konstruksi Dalam Pengerjaan 16.043.651.744,00 33.034.726.515,00 67.427.423.172,00 13.445.425.163,00 261,187,317,079.4737,92 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - - - - (852,068,040,903.40) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ... - - - - (852,068,040,903.40) DANA CADANGAN - - - - Dana Cadanqan - - - - ASET LAINNYA 7.648.631.639,00 10.393.650.244,00 12.354.201.444,00 14.349.958.694,0030,85 Taqihan Penjualan Angsuran - 104.933.540,00 64.653.740,00 18.943.140,00 9,475,000.00 Taqihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - - - - - Kemitraan dengan Fihak Ketiga - - - - 56,000,000,000.00 Aset Tak Berwujud 7.286.672.089,00 9.715.385.989,00 11.716.216.989,00 14.112.966.989,00 14,562,681,989.0029,91 Aset Lain-Lain 361.959.550,00 573.330.715,00 573.330.715,00 218.048.565,00 JUMLAH ASET 9.815.546.583.749,92 10.361.243.505.110,80 10.811.700.898.832,70 11.259.832.040.459,20 11,356,518,073,049.403,62 KEWAJIBAN 3.975.214.558,88 14.989.953.390,53 25.748.413.554,70 251.455.026.045,61 498,688,656,149.21296,01 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 3.275.592.353,22 14.989.953.390,53 25.748.413.554,70 251.455.026.045,61 391,984,332,403.21316,70 Utanq Perhitungan Pihak Ketiga - 1.000.480.800,00 11.603.067.055,68 25.164.608.377,25 122,243,414,284.85 Utang Bunga 61.683.357,00 30.841.678,89 - - 130,242,105.63 Utang Pajak 616.773.155,00 - 38.273.116,00 336.937.881,00 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri 699.622.205,66 699.622.205,66 - - Pendapatan Diterima Dimuka - - - - BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 III-13 URAIAN Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Rata-Rata (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) Pertumbuhan Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. (%) Utang Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota 11.300.408.250,14 219.499.700.404,36 257,028,227,762.34 Utang Janqka Pendek Lainnya 1.897.513.635,56 13.259.008.705,98 2.806.665.132,88 6.453.779.383,00 12,218,827,266.39175,23 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 699.622.205,66 - - - 106,704,323,746.00 Utanq Dalam Neqeri 699.622.205,66 - - - 106,704,323,746.00 Utanq Luar Neqeri - - - - Utang Jangka Panjanq Lainnya - - - - EKUITAS DANA 9.811.571.369.190,24 10.346.253.551.720,23 10.786.163.165.278,00 11.008.377.014.413,50 10,857,829,416,900.203,06 Ekuitas Dana Lancar 279.887.522.861,10 525.763.891.069,43 543.999.646.974,22 252.151.831.076,82 315,631,398,431.0013,86 Sisa Lebih Pembiayaan Anqqaran (SILPA) 230.666.318.579,77 290.514.746.369,91 212.455.096.589,78 42.653.395.045,27 92,048,275,313.76(16,96) Pendapatan yang ditangguhkan 6.485.623.772,00 4.790.936.647,27 1.177.748.722,00 1.092.914.255,25 363,123,115.00(28,18) Cadanqan Piutang 29.032.368.336,98 195.334.598.993,72 244.458.119.830,72 280.656.799.277,38 330,337,247,002.65171,38 Cadangan Persediaan 16.362.031.371,37 49.113.081.649,06 111.618.822.270,42 178.866.810.663,53 284,459,914,418.80105,86 Dana yang Harus Disediakan untuk Pernbayaran Utang Jangka Pendek (2.658.819.199,02) (13.989.472.590,53) (25.710.140.438,70) (251.118.088.164,61) (391,577,161,419.21) 354,08 Ekuitas Dana Investasi 9.531.683.846.329,14 9.820.489.660.650,80 10.242.163.518.303,80 10.756.225.183.336,70 10,542,198,018,469.203,09 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 233.531.627.500,00 251.776.364.773,00 262.776.364.773,00 464.703.766.610,65 549,722,036,290.22 23,08 Diinvestasikan dalam Aset Tetap lainnya 9.291.203.209.395,80 9.558.319.645.633,80 9.967.032.952.086,80 10.277.171.458.032,00 10,028,608,148,936.002,55 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 7.648.631.639,00 10.393.650.244,00 12.354.201.444,00 14.349.958.694,00 70,572,156,989.0030,85 Dana yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang (699.622.205,66) - - - (106,704,323,746.00) BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 III-14 URAIAN Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Rata-Rata (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) Pertumbuhan Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. (%) Ekuitas Dana Cadangan - - - - Diinvestasikan dalam Dana Cadangan - - - - JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 9.815.546.583.749,12 10.361.243.505.110,76 10.811.911.578.832,72 11.259.832.040.459,15 11.356.518.073.049.443,62 Sumber : BPKD Prov. Sul-Sel Tahun 2014 BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 III-15 Dari aspek kewajiban daerah, terlihat bahwa kewajiban pemerintah daerah semakin menurun dari tahun ke tahun dari tahun 2008 hingga tahun 2012. Untuk equitas dana lancar memperlihatkan posisi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu cukup siqnifikan peningkatan dari tahun 2008 sd tahun 2010, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2011 dan 2012. Berdasarkan data neraca daerah sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 3.3. serta hasil perhitungan rasio keuangan sebagaimana disajikan pada Tabel 3.4. Analisa terhadap Keuangan Daerah (Neraca dan Rasio) Provinsi Sulsel, menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sulsel dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh Neraca serta rasio-rasio keuangan (likuiditas, solvabilitas dan aktivitas) Tahun 2008 -2012 yang hasilnya menunjukkan kondisi positif. Tabel 3.4. Analisa Rasio Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 No. URAIAN Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 A. Rasio Likuiditas 1 Rasio Lancar (Current Ratio) 4512.71% 8034.06% 3607.44% 2212.75% 200.28% 2 Rasio Quick (Quick Ratio) 4288.95% 7534.55% 3279.80% 1779.25% 129.14% B. Rasio Solvabilitas 1 Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset 0.07% 0.04% 0.14% 0.24% 2.23% 2 Rasio Total Hutang Terhadap Ekuitas 0.07% 0.04% 0.14% 0.24% 2.28% C. Rasio Aktivitas 1 Rata-rata Umur Piutang 7.88 3.84 15.97 25.80 21.61 2 Rata-rata Umur Persediaan 1.52 2.38 4.66 9.43 11.96 Sumber : BPKD Prov. Sul-Sel Tahun 2013 Rasio lancar adalah rasio keuangan yang menyajikan pengukuran kemampuan sumber daya dalam bentuk aset lancar untuk menyelesaikan setiap kewajiban jangka pendek pemerintah daerah yang telah jatuh tempo sampai dengan 12 bulan dari tanggal neraca (rasio yang hasilnya lebih dari 150% - 300% menunjukkan kondisi keuangan yang baik). Rasio cepat (quick ratio) adalah rasio keuangan yang menyajikan pengukuran kemampuan aset lancar dalam bentuk kas dan setara kas untuk menyelesaikan setiap kewajiban jangka pendek pemerintah daerah yang telah jatuh tempo sampai dengan 12 bulan dari tanggal neraca (rasio yang hasilnya lebih dari 100% - 200% menunjukkan kondisi keuangan yang baik. Rasio lancar dan rasio cepat Provinsi Sulsel tahun 2008 – 2012 menunjukkan bahwa semua kewajiban jangka pendek Provinsi Sulsel dalam periode tersebut dapat didanai dari aset lancar dalam periode yang sama, apabila kewajiban jangka pendek tersebut telah jatuh tempo. Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Provinsi Sulsel tahun 2008 – 2012 menunjukkan bahwa apabila keseluruhan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang Provinsi Sulsel dalam periode tersebut telah jatuh tempo maka dapat didanai dari total aset dalam periode yang sama. Rasio Total kewajiban terhadap ekuitas dana/modal adalah rasio keuangan yang menyajikan bahwa setiap kewajiban pemerintah daerah mampu didanai dengan ekuitas dana pemerintah daerah (makin kecil dari 1%, maka rasio ini makin baik). Rasio Total Hutang terhadap Ekuitas Dana/Modal Provinsi Sulsel tahun 2008 – 2012 menunjukkan bahwa apabila keseluruhan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang Provinsi Sulsel dalam periode tersebut telah jatuh tempo, maka dapat didanai dari Ekuitas Dana/Modal dalam periode yang sama. Rata-rata umur piutang adalah pengukuran aktivitas keuangan yang menyajikan bahwa secara rata-rata piutang dapat ditagih dalam jangka waktu beberapa hari oleh pemerintah daerah. Rata-rata umur piutang Provinsi Sulsel tahun 2008 – 2012 menunjukkan bahwa piutang Provinsi Sulsel dapat terealisasi menjadi kas dalam waktu 8 (delapan) hari pada tahun 2008, sedangkan pada tahun 2012 menjadi 22 (dua puluh dua) hari. Rata-rata umur persediaan adalah pengukuran aktivitas keuangan yang menyajikan bahwa secara rata-rata persediaan dapat digunakan dalam waktu beberapa hari pada kegiatan pemerintah daerah. Rata-rata persediaan Provinsi Sulsel tahun 2008 – 2012 menunjukkan bahwa persediaan barang Provinsi Sulsel secara umum baru dapat digunakan setelah tersimpan sebagai persediaan selama waktu 2 (dua) hari pada tahun 2008, sedangkan pada tahun 2012 menjadi 12 (dua belas) hari. Tabel 3.5 Hasil Analisa Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Sulsel Tahun 2008-2012 NO. URAIAN NILAI KETERANGAN 1 2 3 4 A Rasio Likuiditas 1 Rasio lancar (current ratio) (%) > 1 Sangat mampu memenuhi kewajiban jangka pendek 2 Rasio quick (quick ratio) (%) > 1 Sangat mampu memenuhi kewajiban jangka pendek secara cepat B Rasio Solvabilitas 1 Rasio total hutang terhadap total asset (total debt to total asset)(%) > 1 Mampu melunasi hutang dengan aset yang tersedia 2 Rasio hutang terhadap modal (total debt to equity) (%) > 1 Mampu melunasi hutang dengan modal yang tersedia C Rasio Aktivitas 1 Rata-rata umur piutang (hari) (Average Days > 1 Dibutuhkan waktu 5,99 hari untuk merubah piutang menjadi Kas BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 III-17 NO. URAIAN NILAI KETERANGAN Inventory) 2 Rata-rata umur persediaan (hari) (Average Days Receible) > 1 Dibutuhkan waktu sekitar 15,02 hari dalam penggunaan persediaan untuk pelayanan publik NO. URAIAN NILAI KETERANGAN 1 2 3 4 A Rasio Likuiditas 1 Rasio lancar (current ratio) (%) 150 - 300% pengukuran kemampuan sumber daya dalam bentuk aset lancar untuk menyelesaikan setiap kewajiban jangka pendek pemerintah daerah yang telah jatuh tempo sampai dengan 12 bulan dari tanggal neraca 2 Rasio quick (quick ratio) (%) 100 - 200% pengukuran kemampuan aset lancar dalam bentuk kas dan setara kas untuk menyelesaikan setiap kewajiban jangka pendek pemerintah daerah yang telah jatuh tempo sampai dengan 12 bulan dari tanggal neraca B Rasio Solvabilitas 1 Rasio total hutang terhadap total asset (total debt to total asset)(%) < 1% rasio keuangan yang menyajikan bahwa setiap kewajiban pemerintah daerah mampu didanai dengan aset pemerintah daerah 2 Rasio hutang terhadap ekuitas (total debt to equity) (%) < 1% rasio keuangan yang menyajikan bahwa setiap kewajiban pemerintah daerah mampu didanai dengan ekuitas dana pemerintah daerah C Rasio Aktivitas 1 Rata-rata umur piutang (hari) (Average Days Inventory) hari pengukuran aktivitas keuangan yang menyajikan bahwa secara rata-rata piutang dapat ditagih dalam jangka waktu beberapa hari oleh pemerintah daerah 2 Rata-rata umur persediaan (hari) (Average Days Receible) hari pengukuran aktivitas keuangan yang menyajikan bahwa secara rata-rata persediaan dapat digunakan dalam waktu beberapa hari pada kegiatan pemerintah daerah Sumber : BPKD Prov. Sul-Sel Tahun 2013 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Kemampuan fiskal daerah (fiscal capacity) merupakan faktor yang sangat krusial dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan umum dan pembangunan daerah secara umum. Karena itu, upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu dan sinergi antar-SKPD/unit kerja pengelola pendapatan daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hingga saat ini, yakni pmulai tahun 2010, Tahun 2011, dan Tahun 2012 telah memperoleh penilaian atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat tertinggi, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Keberhasilan memperoleh predikat WTP selama tiga tahun berturut-turut ini merupakan prestasi yang baru pertama kali diperoleh oleh suatu penyelenggara pemeritah baik di pusat maupun di daerah , dan ini menunjukan tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan prioritas pertama dalam RPJMN Tahun 2010-2014, yakni Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.
5. a.Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan Pendapatan Daerah sepanjang tahun 2008-2012 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dengan memaksimalkan penggalian potensi pendapatan daerah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, aspek kewenangan, aspek potensi, aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah, penyederhanaan birokrasi, peningkatan tertib administrasi, penegakan sanksi, peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat serta reformasi sistem perpajakan daerah sebagai salah satu tujuan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Sedangkan ekstensifikasi difokuskan pada upaya penyesuaian regulasi atas pengelolaan retribusi daerah menyusul ditetapkannnya Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Beberapa kegiatan strategis yang berkaitan dengan upaya peningkatan pendapatan daerah antara lain:
6. a.Pada tahapan ekstensifikasi, telah dilakukan penyusunan Peraturan Daerah di bidang pendapatan, masing-masing:
7. i.Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; ii. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2008 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; iii. Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; iv. Peraturan Daerah No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
8. v.Peraturan Daerah No.9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; vi. Peraturan Daerah No.10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; vii. Peraturan Daerah No.1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; viii. Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak ketiga dalam Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
9. b.Pada tahapan intensifikasi, upaya peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan meng-intensifkan dan meng-efektifkan kegiatan:
10. i.Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pajak dan retribusi daerah (perbaikan/renovasi tempat pelayanan, penambahan akses pelayanan pajakdanretribusi daerah); ii. Penguatan kelembagaan (s.d akhir tahun 2012, UPTD Dispenda telah terbentuk pada seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dan beberapa UPTD di instansi teknis untuk pelayanan Retribusi Daerah); iii. Peningkatan kualitas SDM;
11. v.Peningkatan monitoring dan evaluasi Pendapatan Daerah; vi. Penegakan Sanksi; vii. Penyederhanaan birokrasi pelayanan (penerapan on line sistem pelayanan pajak, penerapan standar ISO 9001-2000 di kantor Samsat, Samsat Keliling, Drive Thru Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor, Gerai Samsat di pusat perbelanjaan); viii. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan public ( SMS info pembayaran pajak kendaraan bermotor, pelayanan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan PT. Bank Sulselbar, pembentukan website) ix. Pemutakhiran data objek dan subjek pajak;
12. x.Sosialisasi peraturan perundang-undangan di sektor Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
13. b.Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Melihat perkembangan realisasi Belanja Daerah pada periode tahun 2008-2012, menunjukkan bahwa realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung lebih besar dari pada alokasi Belanja Langsung atau rata-rata sekitar 61,21 persen dari total Belanja Daerah. Realisasi Belanja Tidak Langsung menunjukkan trend meningkat dari tahun ke tahun yaitu sebesar Rp.1,32 Trilyun lebih pada Tahun 2008 meningkat menjadi Rp.3,13 Triyun lebih pada tahun 2012. Peningkatan Belanja Tidak Langsung tidak hanya berdasarkan pertimbangan kebutuhan aparatur, namun juga adanya belanja transfer yang terus meningkat yang menjadi bagian dari komponen Belanja Tidak Langsung. Bagian dari belanja tidak langsung yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2008 – 2012 adalah belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota serta bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintahan desa dalam rangka peningkatan pemberian layanan dasar kepada masyarakat Provinsi Sulsel dalam bentuk program pendidikan gratis, kesehatan gratis, serta membangun dan memelihara infrastruktur. Proporsi Belanja Modal menunjukkan trend meningkat dari tahun ke tahun yaitu sebesar Rp.275,18 Milyar lebih pada Tahun 2008 meningkat menjadi Rp.377,15 Milyar lebih pada tahun 2012. Tabel 3.6 dibawah ini akan menampilkan perbandingan antara total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dengan total belanja lainnya ditambah dengan pengeluaran pembiayaan. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 NO. URAIAN Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur(Rp.) Total Pengeluaran (Belanja+ Pembiayaan Pengeluaran)(Rp.) Persentase (a) (b) (a)/(b)x 100% 1 Tahun 2008 542.009.127.213,00 1.801.022.167.079,87 30,09 2 Tahun 2009 644.259.538.396,59 1.814.559.888.358,52 35,51 3 Tahun 2010 651.917.321.842,50 2.072.364.882.071,95 1,46 4 Tahun 2011 781.538.861.604,45 2.615.875.448.949,66 29,88 5 Tahun 2012 892.058.473.626,62 3.985.495.621.514,46 22,38 Rata-rata % 9,86 Sumber : BPKD Prov. Sul-Sel Tahun 2013 Berdasarkan perbandingan antara total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dengan total belanja lainnya ditambah dengan pengeluaran pembiayaan pada Tabel 3.6 di atas, menunjukkan bahwa belanja pemenuhan kebutuhan aparatur rata-rata pertahun sekitar29,86 persen, hal ini berarti ada sekitar 70,14 persen pendapatan daerah diperuntukkan untuk kegiatan lain yang menunjang pencapaian visi, misi Kepala Daerah. Dengan memperhatikan porsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur yang secara rata-rata sebesar 29,86 persen per tahun, hal itu masih dibawah batas toleransi yaitu sebesar 30 persen dari Total Belanja Daerah ditambah Pengeluaran Pembiayaan. Hal itu menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun pemerintah Provinsi Sulsel sangat mengutamakan kepentingan anggaran pelayanan publik terbukti secara rata-rata selama lima tahun total pengeluaran sebesar 70,14 persen per tahun dari Belanja Daerah ditambah Pengeluaran Pembiayaan. Dalam analisis ini kebutuhan belanja untuk aparatur dipandang ekuivalen dengan kebutuhan belanja tidak langsung yaitu belanja yang tersedia tidak berkaitan langsung dengan program ataupun kegiatan yang dilaksanakan. Terkait dengan ini maka pada periode pemerintah lima tahun kedepan, peningkatan pendapatan daerah diupakan meningkat lebih tinggi dibanding periode yang lalu. Kebijakan Belanja Daerah untuk lima tahun kedepan secara umum diarahkan pada upaya sebagai berikut : 1) Memprirotaskan pemenuhan kebutuhan belanja daerah wajib berupa gaji dan tunjangan pegawai lainnya sekira 10-20 persen per tahun. 2) Meningkatkan terus proporsi belanja yang bersentuhan langsung dengan layanan dasar pada masyarakat seperti; pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang pengalokasian anggarannya melalui kelompok belanja tidak langsung dan kelompok belanja langsung. Khusus Belanja Modal pengalokasian anggarannya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan. 3) Memenuhi proporsi Belanja Daerah sesuai dengan Visi Misi Kepala Daerah, Prioritas Pembangunan dan Urusan pemerintahan. Arahan kebijakan Belanja Daerah yang dilaksanakan pada masa lalu tetap menjadi acuan kebijakan pada periode Tahun 2013-2018, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut : 1) Prioritisasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Belanja untuk memenuhi kewajiban daerah dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. 3) Alokasi penggunaan dana perimbangan diperuntukkan sesuai dengan sasarannya seperti (i) penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk membiayai pembangunan pemukiman, irigasi, jalan, jembatan dan drainase; (ii) dana alokasi umum diprioritaskan untuk membiayai gaji dan tunjangan pns lainnya, alokasi anggaran fungsi kesehatan dan fungsi pendidikan, sosial, pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum bagi masyarakat; (iv) alokasi penggunaan dana alokasi khusus dialokasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Alokasi Belanja Pegawai diperuntukkan untuk pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, belanja DPRD yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan termasuk dialokasikan pula anggaran tambahan penghasilan bagi pegawai. 5) Penyediaan dana untuk kejadian luar biasa meliputi penanggulangan bencana alam, penanggulangan bencana sosial, dan kegiatan tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah dengan menggunakan dana Belanja Tidak Terduga sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 6) Pemberian Hibah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yang bersifat tidak mengikat dan tidak wajib. 7) Belanja Bantuan sosial kepada Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum serta Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dengan tujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan secara selektif serta setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yang bersifat tidak mengikat dan tidak wajib.
14. c.Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Jika Pendapatan Daerah lebih kecil dari Belanja Daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit dan harus ditutupi dengan Penerimaan Daerah. Jika Pendapatan Daerah lebih besar dari Belanja Daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus dan harus digunakan BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 III-22 untuk Pengeluaran Daerah. Oleh sebab itu, Pembiayaan Daerah terdiri Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari antara lain :
15. a.Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA);
16. b.Pencairan Dana Cadangan;
17. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dispisahkan;
18. d.Penerimaan Pinjaman Daerah;
19. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman;
20. f.Penerimaan Piutang Daerah;
21. g.Penerimaan Pembayaran Askes;
22. h.Penerimaan Pembayaran Pihak Ketiga;
23. i.Penerimaan Piutang Pihak Ketiga; Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah bersumber dari antara lain:
24. a.Pembentukan Dana Cadangan;
25. b.Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
26. c.Pembayaran Pokok Utang;
27. d.Pemberian Pinjaman Daerah;
28. e.Pembayaran Utang Belanja. 3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah Analisis Pembiayaan Daerah dimaksudkan untuk memberi gambaran atau informasi pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus atau defisit belanja daerah. Gambaran ini menjadi bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2013-2018 terutama terkait dengan penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Untuk mengetahui besaran dari pendanaan pembangunan, maka kondisi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu dijelaskan tentang posisi surplus belanja dan/atau defisit belanja selama periode pemerintahan yang lalu.
29. a.Surplus/Defisit Dengan memperhatikan pendapatan dan belanja daerah periode lalu, maka gambaran surplus/defisit dalam anggaran daerah dapat diketahui. Kondisi anggaran defisit/ surplus tidak selalu sama dengan realisasi anggaran. Pada periode pemerintahan sebelumnya Realisasi APBD berada posisi desifit dan/atau surplus. Posisi realisasi anggaran defisit terjadi pada Tahun Anggaran 2008, 2011 dan 2012, sedangkan posisi realisasi anggaran surplus terjadi pada Tahun Anggaran 2009 dan 2010. Posisi realisasi anggaran defisit Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.895 Juta lebih, dan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.66,47 Milyar lebih dan Tahun Anggaran 2012 defisit anggaran sebesar Rp.169,68 Milyar lebih. Sedangkan posisi surplus anggaran pada Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.53,55 Milyar lebih dan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.77,91 Milyar lebih. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 NO. URAIAN Tahun 2008 Rp. Tahun 2009 Rp. Tahun 2010 Rp. Tahun 2011 Rp. Tahun 2012 Rp. Rata-Rata Pertumbuhan (%)
  1. 1.PENDAPATAN 2.133.624.782.881,42 2.175.750.141.192,23 2.564.075.934.897,33 3.110.566.841.412,82 4.433.963.019.650,65 20,92 1.1. PAD 1.238.690.401.106,42 1.242.766.168.254,16 1.545.589.709.031,33 1.959.515.902.109,82 2.198.776.396.284,65 15,92 1.2. Pendapatan Transfer 894.934.381.775,00 914.502.833.938,07 959.942.494.138,00 1.106.989.189.303,00 1.349.192.580.666,00 11,09 1.3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah - 18.481.139.000,00 58.543.731.728,00 44.061.750.000,00 885.994.042.700,00 2 BELANJA 2.134.520.570.348,66 2.122.191.791.375,22 2.486.159.765.497,54 3.177.043.309.755,29 4.603.648.280.427,16 22,32 2.1. Belanja Operasi 1.855.588.427.133,66 1.825.733.442.941,22 2.180.133.244.599,54 2.708.401.992.826,29 4.225.941.315.514,16 24,52 2.2. Belanja Modal 275.180.935.215,00 295.862.668.434,00 303.648.223.898,00 467.685.316.929,00 377.151.911.913,00 11,20 2.3. Belanja Tidak Terduga 3.751.208.000,00 595.680.000,00 2.378.297.000,00 956.000.000,00 555.053.000,00 28,35 Surplus/Defisit (895.787.467,24) 53.558.349.817,01 77.916.169.399,79 (66.476.468.342,47) (169.685.260.776,51) Sumber : BPKD dan Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sul-Sel Tahun 2013 Defisit anggaran ditutup dengan Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, sedangkan Surplus anggaran Provinsi Sulsel ditetapkan sebagai sumber pendapatan daerah pada tahun aggaran berikutnya. Dengan rasio antara defisit dengan nilai PDRB berlaku transaksi keuangan Provinsi Sulsel pada masa pemerintahan sebelumnya masih cukup baik. Jika dihubungkan dengan ketentuan batas maksimal defisit yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Keuangan yang memberi batasan maksimal defisit adalah 3 persen kecuali tahun 2012 keatas dengan batas maksimal defisit adalah 6 persen maka defisit anggaran Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2008 sebesar 0,04 persen, Tahun Anggaran sebesar 2011 sebesar 2,14 persen dan Tahun Anggaran 2012 sebesar 3,83 persen, masih tergolong baik. Pada Tabel 3.7 diatas nampak bahwa perbandingan antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah menghasilkan data surplus/defisit. Data defisit atau surplus pada tahun anggaran ditambahkan dengan pengeluaran pembiayaan, sehingga pada akhirnya diperoleh defisit atau surplus secara riil. Tahun Anggaran 2008, 2011 dan 2012 APBD Provinsi Sulawesi Selatan menghasilkan data defisit, sedangkan Tahun Anggaran 2009 dan 2010 APBD Provinsi Sulawesi Selatan menghasilkan data surplus. Posisi surplus dikarenakan realisasi pendapatan daerah lebih besar dibandingkan belanja daerah, sedangkan posisi defisit dikarenakan realisasi pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan belanja daerah.
30. b.Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam APBD Provinsi Sulsel periode Tahun Anggaran 2008-2012 diperoleh gambaran bahwa Tahun Anggaran 2008, 2011 dan 2012 mengalami defisit dan Tahun Anggaran 2009 dan 2010 mengalami surplus. Tingkat realisasi penerimaan pembiayaan berfluktasi dengan kisaran anggaran diatas Rp.200 Milyar lebih kecuali realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2009 sejumlah Rp.183 Milyar lebih, dengan rata-rata realisasi penerimaan pembiayaan BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 III-24 selama 5 (lima) tahun sebesar Rp.225 Milyar lebih, yang didominasi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebagai penyumbang terbesar dari angka realisasi penerimaan pembiayaan. Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan sangat berfluktasi dengan rata-rata realisasi pengeluaran pembiayaan selama 5 (lima) tahun sebesar Rp.7,8 Milyar lebih, yang didominasi oleh Penyertaan Modal (Investasi) Daerah. Tabel 3.8. Realisasi Anggaran Pembiayaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 NO. URAIAN Tahun 2008 Rp. Tahun 2009 Rp. Tahun 2010 Rp. Tahun 2011 Rp. Tahun 2012 Rp.
  1. 3.PEMBIAYAAN 3.1. Penerimaan Daerah 208.259.976.519,38 183.706.090.468,42 230.448.199.175,77 290.514.746.369,91 212.338.655.821,78 3.2. Pengeluaran Daerah 3.245.853.966,00 6.598.121.705,66 17.849.622.205,65 11.699.622.205,66 - Pembiayaan Netto 205.014.122.553,38 177.107.968.762,76 212.598.576.970,12 278.815.124.164,25 212.338.655.821,78 3.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) 204.118.335.086,14 230.666.318.579,77 290.514.746.369,91 212.338.655.821,78 42.653.395.045,27 Sumber : BPKD Prov. Sul-Sel Tahun 2013 Tabel 3.9 memperlihatkan defisit riil anggaran Provinsi Sulawesi Selatan periode Tahun 2008-2012. Pada tabel terdahulu nampak bahwa posisi defisit anggaran terjadi pada APBD Tahun Anggaran 2008, 2011 dan 2012, yang masih dibawah standar yang ditetapkan oleh Kementrian Keuangan dan Kementrian Dalam Negeri yaitu maksimal 3 persen, kecuali Tahun Anggaran 2012 ditetapkan batas maksimal defisit anggaran sebesar 6 persen. Tabel 3.9. Defisit Riil Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 NO. URAIAN Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 Realisasi Pendapatan Daerah 2.133.624.782.881,42 2.175.750.141.192,23 2.564.075.934.897,33 3.110.566.841.412,82 4.433.963.019.650,65 Dikurangi realisasi : 2 Belanja Daerah 2.134.520.570.348,66 2.122.191.791.375,22 2.486.159.765.497,54 3.177.043.309.755,29 4.604.089.225.379,16 3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 3.245.853.966,00 6.598.121.705,66 17.849.622.205,65 11.699.622.205,66 - A Defisit Riil (4.141.641.433,24) 46.960.228.111,35 60.066.547.194,14 (78.176.090.548,13) (170.126.205.728,51) 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya 208.233.768.425,38 183.232.856.332,42 230.447.065.415,77 290.514.746.369,91 212.338.655.821,78 2 Pencairan Dana Cadangan - - - - - 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - - - - - 4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - - 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - - - - - BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 III-25 NO. URAIAN Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) Daerah 6 Penerimaan Piutang Daerah - - - - - 7 Penerimaan Pembayaran ASKES 26.208.094,00 - - - - 8 Penerimaan Pembayaran Pihak ke III - 78.006.136,00 - - - 9 Penerimaan Piutang Pihak ke III - 395.228.000,00 1.133.760,00 - - B Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah 208.259.976.519,38 183.706.090.468,42 230.448.199.175,77 290.514.746.369,91 212.338.655.821,78 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 204.118.335.086,14 230.666.318.579,77 290.514.746.369,91 212.338.655.821,78 42.212.450.093,27 Sumber : BPKD Prov. Sul-Sel Tahun 2013 Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan adalah dana yang dapat dipergunakan untuk penganggaran tahun berikutnya. Dari tabel 3.9 dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2008 sebesar Rp.204 Milyar lebih meningkat menjadi Rp.230 Milyar lebih pada tahun 2009 atau naik 13,01 persen dari tahun sebelumnya, selanjutnya meningkat lagi menjadi sebesar Rp.290 Milyar pada Tahun 2010 atau naik 25,95 persen, namun pada Tahun Anggaran 2011 mengalami penurunan sebesar Rp.212 Milyar lebih atau turun -26,91 persen dan pada Tahun Anggaran 2012 menurun lagi menjadi sebesar Rp.42 milyar lebih atau menurun -80,12 persen. Dengan mencermati tabel tersebut diatas, komponen terbesar dalam menutup defisit masih mengutamakan penerimaan dari SiLPA dibandingkan dengan penerimaan pembiayaan lainnya. Untuk masa pemerintahan lima tahun kedepan, kebijakan penutup defisit diupayakan secara bertahap pada sumber-sumber penerimaan pembiayaan lainnya, artinya pemerintah provinsi Sulsel perlu terus meningkatkan upaya untuk mencari sumber-sumber penerimaan pembiayaan lainnya. SiLPA yang terjadi pada periode pemerintahan sebelumnya diakibatkan oleh faktor-faktor antara lain : (i) sisa penghematan belanja atau efisiensi anggaran belanja; (ii) sisa anggaran karena kegiatan yang tertunda yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya; (iii) yang pelampauan penerimaan pendapatn asli daerah. Tabel 3.10 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Sulsel Tahun 2008-2012 NO. URAIAN Proporsi dari total defisit riil Tahun 2008 (%) Tahun 2009 (%) Tahun 2010 (%) Tahun 2011 (%) Tahun 2012 (%) 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya (5.027,81) 390,19 383,65 (371,62) (124,81) 2 Pencairan Dana Cadangan - - - - - 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang - - - - - BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 III-26 NO. URAIAN Proporsi dari total defisit riil Tahun 2008 (%) Tahun 2009 (%) Tahun 2010 (%) Tahun 2011 (%) Tahun 2012 (%) dipisahkan 4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - - 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - - - - 6 Penerimaan Piutang Daerah - - - - - 7 Penerimaan Pembayaran ASKES (0,63) - - - - 8 Penerimaan Pembayaran Pihak ke III - 0,17 - - - 9 Penerimaan Piutang Pihak ke III - 0,84 0,00 - - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (5.028,44) 391,20 383,65 (371,62) (124,81) Sumber : BPKD Prov. Sul-Sel Tahun 2013 Dari tabel 3.10 nampak item-item penutup defisit riil anggaran Provinsi Sulsel tahun Anggaran 2008-2012, yang hanya terdiri dari dua komponen yaitu SiLPA dan komponen penerimaan pembiayaan lainnya. Komponen SiLPA menempati posisi terbesar dalam menutup defisit riil yaitu menutup defisit pada Tahun 2008 sebesar 5.027,81 persen, dan pada tahun 2011 menurun sebesar 371,62 persen selanjutnya menurun lagi pada tahun 2012 sebesar 124,81 persen. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Riil Provinsi Sulsel Tahun 2008-2012 NO. URAIAN Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Rata-rata % % % % % Pertum- Rp. dari Rp. dari Rp. dari Rp. dari Rp. dari buhan SiLPA SiLPA SiLPA SiLPA SiLPA % 1 Jumlah SiLPA 204.118.335.086,14 100,00 230.666.318.579,77 100,00 290.514.746.369,91 100,00 212.338.655.821,78 100,00 42.653.395.045,27 100,00 (16,97) 2 Pelampauan penerimaan PAD 16.793.275.015,33 8,23 (76.978.082.563,81) (33,37) 85.543.798.098,65 29,45 (12.202.551.854,38) (5,75) (168.973.716.007,65) (396,16) 100,24 3 Pelampauan penerimaan dana perimbangan (13.966.018.001,40) (6,84) (2.407.867.912,93) (1,04) (14.660.748.536,00) (5,05) 15.869.829.083,00 7,47 21.720.883.639,00 50,92 63,68 4 Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah (4.000.000.000,00) (1,96) 435.000.000,00 0,19 (423.000.000,00) (0,15) - - (83.999.587.300,00) (196,94) (102,03) 5 Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya 205.310.723.944,21 100,58 333.366.235.379,89 144,52 220.272.438.416,91 75,82 208.671.000.798,82 98,27 273.905.814.713,92 642,17 13,61 6 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan 26.208.094,00 0,01 (20.412.244.617,72) (8,85) (218.119.404,00) (0,08) - - - - (19.546,05) 7 Sisa Pengeluaran Pembiayaan 45.853.966,00 0,02 (3.336.721.705,66) (1,45) 377.794,35 0,00 377.794,34 0,00 - - (1.894,21) Sumber : BPKD Prov. Sul-Sel Tahun 2013 BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 III-28 Tabel 3.11 memperlihatkan SiLPA yang terjadi selama periode tahun 2008-2012 disebabkan oleh beberapa faktor antara lain (i) pelampauan penerimaan PAD dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 100,24 persen pertahun; (ii) pelampauan penerimaan dana perimbangan dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 63,68 persen pertahun; (iii) pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan rata-rata penurunan pertumbuhannya sebesar (102,03) persen pertahun; (iv) sisa penghematan belanja atau akibat lainnya dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 13,61 persen pertahun; (v) pelampauan penerimaan pembiayaan dengan rata-rata penurunan pertumbuhannya sebesar (19.546,06) persen pertahun; dan (vi) sisa pengeluaran pembiayaan dengan rata-rata penurunan pertumbuhannya sebesar (1.894,21) persen pertahun; Faktor penyumbang terbesar dalam posisi SiLPA selama periode tahun 2008- 2012 adalah sisa penghematan belanja atau akibat lainnya dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 13,61 persen pertahun, dan data terbesar adalah pada Tahun 2009 yaitu sebesar Rp.333 Milyar lebih, selanjutnya pada Tahun 2012 sebesar Rp.273 Milyar lebih, dan pada Tahun 2010 sebesar Rp.220 milyar lebih lalu selanjutnya pada tahun 2008 dan 2011 sebesar rata-rata diatas Rp.200 Milyar lebih. Tabel 3.12. Sisa Lebih Riil pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Provinsi Sulsel Tahun 2008-2012 NO. URAIAN Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 Saldo Kas Neraca Daerah 204.164.189.052,14 234.003.040.285,43 290.514.368.575,68 212.338.278.027,44 42.212.450.093,27 Dikurangi : 2 Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan 45.853.966 3.336.721.705,66 377.794,35 (377.794,34) 3 Kegiatan Lanjutan Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 204.118.335.086,14 230.666.318.579,77 290.514.746.369,91 212.338.655.821,78 42.212.450.093,27 Sumber : BPKD Prov. Sul-Sel Tahun 2013 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah khusunya aspek analisis pembiayaan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : (i) Realisasi kebijakan anggaran surplus khususnya pada Tahun 2009 dan 2010, sementara kebijakan anggaran defisit terjadi pada Tahun 2008, 2011 dan 2012. Pada kondisi anggaran defisit, kebijakan penerimaan pembiayaan lebih diutamakan dari SILPA daripada sumber penerimaan pembiayaan lainnya. Untuk mengetahui kapasitas fiscal riil keuangan daerah, maka yang pertama dianalisis adalah seluruh pengeluaran periodik wajib dan prioritas utama pada masa sebelumnya.Selanjutnya dilakukan perhitungan dan analisis proyeksi pendapatan daerah dan belanja daerah dengan terlebih dahulu melakukan proyeksi asumsi makro ekonomi daerah seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran. Tujuan dari perhitungan asumsi makro adalah untuk mengetahui besaran pendapatan dan belanja yang diperlukan dalam lima tahun kedepan. 3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Belanja yang sifatnya wajib adalah belanja yang harus dianggarkan setiap tahun anggaran. Untuk belanja tidak langsung, secara absolute meningkat setiap tahun dari Rp.921 Milyar lebih pada Tahun 2008 menjadi Rp.1,70 Trilyun lebih pada Tahun 2012 dengan pertumbuhan yang cukup fluktuatif rata-rata 17,05 persen pertahun. Pada tahun 2012, keuangan daerah mengalami defisit anggaran. Komponen belanja wajib pada belanja tidak langsung terbesar adalah belanja bagi hasil kab/kota dengan rata-rata Rp.727,98 milyar lebih per tahun atau rata-rata pertumbuhan 10,90 persen dari total belanja wajib tidak langsung. Untuk belanja tambahan penghasilan bertumbuh cukup signifikan pada tahun 2012 dan diprediksikan mengalami peningkatan setiap tahun pada lima tahun ke depan. Tahun 2008 (real) Tahun 2009 (real) Tahun 2010 (real) Tahun 2011 (real) Tahun 2012 (real) Tabel 3.13. Pengeluaran Periodik, Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Provinsi Sulsel Tahun 2008-2012 Sumber : BPKD Prov. Sul-Sel Tahun 2013 BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 III-31 Berdasarkan uraian dan penyajian tabel sebelumnya, secara umum disimpulkan mengenai analisi kebijakan penggunaan anggaran belanja antara lain : (i) Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (belanja tidak langsung) dalam APBD setiap tahunnya rata-rata 29,86 persen dari total belanja daerah yang berarti masih tergolong rendah sehingga kondisi ini masih searah yang diinginkan oleh nasional mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan di luar belanja untuk aparatur berkisar 71,42 persen. (ii) Faktor penyebab yang melatarbelakangi besaran proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (belanja tidak langsung) antara lain karena didalam belanja tidak langsung teralokasi belanja bantuan sosial, belanja hibah serta belum diterapkannya sistem penganggaran dengan menggunakan Standar Analisa Belanja (SAB), belum efektifnya pola pengintegrasian antara target capaian pada Standar Pelayanan Minimum dengan penganggarannya. Selain itu, masih belum optimalnya pemanfaatan potensi serta rendahnya realisasi PAD menyebabkan masih sebagian besar alokasi DAU diserap untuk memenuhi kebutuhan belanja tidak langsung khususnya pada belanja wajib, sehingga alokasi belanja langsung menjadi sangat terbatas. 3.3.2. Proyeksi Data Peningkatan efektifitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebuah tuntutan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan dalam periode 2013- 2018.Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksudkan meliputi pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan.Untuk menghasikan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan efektif terutama terkait dengan proyeksi peningkatan pendapatan daerah, belanja pemerintah dan defisit anggaran yang tidak melampaui ambang batas sesuai dengan peraturan yang ada, penetapan asumsi-asumsi yang akurat sebagaidasar rencana pengelolaan keuangan daerah menjadi prasyarat yang harus dipenuhi. Ada dua asumsi yang digunakan terkait dengan penyusunan rencana pengelolaan keuangan daerah, yaitu : (i) perkembangan ekonomi makro daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapitadan tingkat inflasi; dan (ii) pokok-pokok kebijakan fiskal Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, seperti perkiraan PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain yang sah. Tabel 3.14 Asumsi APBD Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2013-2018 No Asumsi Tahun 2013 APBD Perubahan 2014 APBD Perubahan 2015 APBD Perubahan 2016 2017 2018 I. Ekonomi Makro Daerah A. Pertumbuhan Ekonomi 7,63 7,57 7,70 7,80 8,10 8,30 B. Penduduk Miskin (Persen) 10,32 9,54 9,34 8,86 8,38 7,92 C Pengangguran Terbuka (Persen) 5,10 5,10 5,0 5,0 4,9 4,8 D. Angka Melek Huruf 88,69 90 90,41 90,65 90,87 91,20 E. Pendapatan Per 30,67 35,97 40,56 46,25 52,79 60,20 BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 III-32 No Asumsi Tahun 2013 APBD Perubahan 2014 APBD Perubahan 2015 APBD Perubahan 2016 2017 2018 Kapita (Juta) II. Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal A. PAD (Rp. Juta) 2.641.160 3.128.864 3.432.698 3.566.647 3.811.465 4.084.430 B. Dana Perimbangan (Rp Juta) 1.464.742 1.575.574 1.740.160 1.940.800 2.908.000 3.335.000 C. Pendapatan lain- lain yang sah (Rp Juta) 890.596 942.136 1.258.021 1.285.000 1.302.250 1.333.000 Sumber : Bappeda Prov. Sul-Sel Tahun 2014 Pertumbuhan pendapatan diharapkan semakin membaik, dengan asumsi kegiatan ekonomi sektor riil juga meningkat sehingga memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kemampuan daya beli masyarakat Sulawesi Selatan. Dalam periode Tahun 2013-2018, total pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan meningkat sebesar 58%, dimana PAD diharapkan meningkat sebesar 71%, Dana Perimbangan 42 % dan Pendapatan lain-lain yang sah 44%.
31. a.Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untukmeningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaansumber-sumber pendapatan daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD Provinsi Sulawesi Selatan. Sampai dengan akhir periode RPJMD ini, ditargetkan kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah mencapai 57%. Untuk meningkatkan kemampuan fiskal Daerah, pemerintah daerah perlu mengedepankan sumber-sumber pembiayaan yang potensinya besar untuk menjadi fokus program dan kegiatan. Dilihat dari struktur APBD Provinsi Sulawesi Selatan, penerimaan yang bersumber dari Pajak Daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok merupakan sumber pendapatan primadona bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan karena mampu memberi kontribusi sekitar 89% terhadap PAD atau 49 % terhadap APBD. Mengingat dampaknya yang begitu besar, maka pemerintah daerah perlu memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan pajak daerah, tentu saja dengan tidak mengabaikan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya. Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, beberapa strategi yang perlu dilakukan antara lain:
(1)Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
(2)Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungut pajak dan retribusi
(3)Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang- undangan, terutama di luar pajak dan retribusi daerah;
(4)Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
(5)Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke bank/lembaga keuangan;
(6)Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar SKPD yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
(7)Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
(8)Meningkatkan partisipasi dan peranan Pihak Ketiga penyediaan biaya pembangunan daerah;
(9)Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui: a) meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak; b) meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui: Peningkatan kapasitas sistem on line pembayaran pajak, Samsat Keliling, peningkatan efektivitas drive thru, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak. c) meningkatkan informasi dan komunikasi perpajakan daerah; d) meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah. e) membentuk system pembayaran pajak melalui electronic payment(e-payment) dan secara bertahap menghapuskan system pembayaran pajak yang face to face dengan fiscus. f) Pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah
1. b.Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2013-2018 Beberapa kondisi yang mempengaruhi pendapatan daerah secara langsung adalah pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat, regulasi, iklim usaha yang kondusif, keamanan dan stabilitas sosial politik, serta kebijakan pemerintah daerah. Dengan asumsi semua kondisi tersebut di atas berada pada tingkat yang optimum, dan tidak ada perubahan regulasi atau regulasi baru yang bersifat kontraproduktif dengan kelancaran pengelolaan pendapatan daerah, maka dipredikasi pendapatan daerah akan terus meningkat secara signifikan sebagaimana dalam tabel berikut ini.
2. c.Belanja Daerah pada tahun 2013 - 2018 Pembangunan kedepan membutuhkan suatu perencanaan sistimatis terutama terhadap kerangka Pendanaan dan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun kedepan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah, belanja, pengeluaran pembiayaan yang wajib/ mengikat dan prioritas utama serta belanja tidak mengikat, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah untuk membiayai program/kegiatan selama lima tahun kedepan (2013-2018) dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan.Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan public terutama masyarakat miskin yang kurang beruntung (Pro-Poor Planning, Budgeting, dan Monitoring), percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sebagai penggerak utama pertumbuhan (engine of growth), di masing-masing pulau, terutama di wilayah koridor ekonomi, dengan menggali potensi dan keunggulan daerah, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas (decent job) serta peningkatan kualitas lingkungan hidup (enviroment). Serta program pendidikan dan kesehatan gratis adalah suatu program dari Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan yang termasuk dalam program prioritas yang harus dilaksanakan dan diharapkan dapat memenuhi kewajiban dari peraturan perundang– undangan.Proyeksi SiLPA Riil Tahun 2013-2018 diperkirakan mengalami kenaikan minimal 10% sebaperti terlihat pada tabel berikut : Tabel 3.16 Proyeksi SiLPA Riil Pemerintah Provinsi Sulsel Tahun 2013-2018 URAIAN Realisasi Tahun Proyeksi Tahun Dasar Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 2012 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 42.212.450.093, 27 46.433.695.102, 60 51.077.064.612, 86 56.184.771.074, 14 61.803.248.181, 56 67.983.572.999, 71 74.781.930.299,68 Sumber : BPKD Prov. Sul-Sel Tahun 2013 Berdasarkan data-data diatas maka perkiraan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan dalam jangka waktu lima tahun mendatang yaitu tahun 2013-2018 disajikan sebagai betrikut : 3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama serta belanja tidak mengikat, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 tahun kedepan (2012 2017) dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan. 5 Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama 1.920.816.230.608,16 2.083.734.310.778,23 2.415.853.722.183,59 2.635.374.876.055,16 3.109.351.937.024,86 3.190.016.672.065,75 6 Kapasitas riil kemampuan keuangan 3.148.183.063.023,44 3.601.894.381.834,62 3.735.271.898.890,55 3.991.407.172.126,39 4.026.913.135.974,86 4.489.024.258.233,93 Sumber : BPKD Prov. Sul-Sel Tahun 2014 BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 III-38 Tabel 3.18 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Sulsel Tahun 2013 – 2018 NO. URAIAN Proyeksi Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) I Kapasitas riil kemampuan keuangan 3.148.183.063.023,44 3.601.894.381.834,62 3.735.271.898.890,55 3.991.407.172.126,39 4.026.913.135.974,86 4.489.024.258.233,93 Rencana alokasi pengeluaran prioritas I II.a Belanja Langsung 2.071.809.060.121,00 2.251.837.963.362,59 2.288.625.023.850,75 2.494.235.820.021,32 2.528.245.283.388,52 2.846.633.051.328,05 II.b Pembentukan Dana Cadangan - - - - - - Dikurangi : II.c Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama 62.612.735.559,22 60.717.058.933,00 71.393.224.908,20 78.823.659.915,00 83.467.541.955,00 87.586.706.959,00 II.d Pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama 1.630.000.000,00 - 136.000.000.000,00 136.000.000.000,00 136.000.000.000,00 92.000.000.000,00 II Total rencana pengeluaran prioritas (IIa+IIb-IIc-IId) 2.007.566.324.561,78 2.191.120.904.429,59 2.081.231.798.942,55 2.279.412.160.106,32 2.308.777.741.433,52 2.667.046.344.369,05 Sisa kapasitas riil kekampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I+II) 5.155.749.387.585,22 5.793.015.286.264,21 5.816.503.697.833,10 6.270.819.332.232,72 6.335.690.877.408,38 7.156.070.602.602,98 Rencana alokasi pengeluaran prioritas II III.a Belanja Tidak Langsung 3.572.588.057.332,94 3.621.572.333.983,04 3.840.314.290.001,92 4.129.059.074.547,68 4.618.168.172.969,12 4.793.461.148.839,08 Dikurangi : III.b Belanja Tidak Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama 1.858.203.495.048,94 2.023.017.251.845,23 2.208.460.497.275,39 2.420.551.216.140,16 2.889.884.395.069,86 3.010.429.965.106,75 III Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b) 1.714.384.562.284,00 1.598.555.082.137,80 1.631.853.792.726,53 1.708.507.858.407,52 1.728.283.777.899,27 1.783.031.183.732,33 Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III) (573.767.823.822,34) (187.781.604.732,77) 22.186.307.221,48 3.487.153.612,55 (10.148.383.357,94) 38.946.730.132,55 Sumber : BPKD Prov. Sul-Sel Tahun 2013 BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 III-39 Berdasarkan kebijakan kapasitas riil kemampuan anggaran daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi tentatif dari kapasitas riil kemampuan anggaran daerah tersebut kedalam berbagai program sesuai urutan prioritas. Prioritas program dilkelompokkan menjadi Kelompok Prioritas I, Kelompok Prioritas II, Kelompok Prioritas III. Kelompok Prioritas I mendapat Prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapat alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut: Tabel 3.19 Ketentuan Umum Kelompok Prioritas Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan KELOMPOK PRIORITAS KETENTUAN UMUM 1 2 PRIORITAS I (KP I) Merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% dan kesehatan 10% sesuai ketentuan teknis yang berlaku. Program KP I terdiri dari kebijakan prioritas yaitu Gratis SPP bagi mahasiswa baru, baik PTN maupun PTS, Bantuan Lima Juta Paket Bibit Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan 100 juta Bibit Tanaman Hutan, Gratis Modal Pengembangan Usaha Mikro Kecil, Gratis paket modal pengembangan 100 wirausaha pedesaan pada setiap desa, dukungan untuk fasilitasi dan regulasi pembangunan/pengembangan industri minimal 24 unit sesuai potensi Kab/Kota di Sulawesi Selatan, Membuka 500 ribu lapangan kerja baru, Gratis Paket peningkatan kualitas Rumah Rakyat Miskin, Melanjutkan Pendidikan Gratis sampai tingkat SMA, Melanjutkan kesehatan gratis, Gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah Kejuruan Khusus seperti, pramugari, SMK pertanian, perkebunan, perikanan dan melanjutkan beasiswa bagi mahasiswa S2 dan S3 secara terbatas, Gratis peningkatan kualitas pengajar melalui Boarding School untuk ; Guru SD, SMP, SMA, Guru Mengaji, Mubalig, Khatib dan Alim Ulama. Program KP I juga memuat kebijakan strategis antara lain Program Pengembangan Pendidikan, Kepemudaan, dan Keolahragaan; Program Kapasitas Infrastruktur Daerah; Program Pengembangan Kawasan Strategis; dan Program Pengelolaan Sumberdaya Air dan Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Organisasi. KP I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan serta program/kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan. PRIORITAS II (KP II) Program KP II merupakan program prioritas di tingkat SKPD yang tidak terkait langsung dengan pelayanan masyarakat dan merupakan penjabaran BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 III-40 KELOMPOK PRIORITAS KETENTUAN UMUM dari analisis per urusan. KP II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu PRIORITAS III (KP III) KP III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti : tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial kemasyarakatan, serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada KP III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar. Berdasarkan uraian ketentuan umum dan pertimbangan-pertimbangan pada Tabel 3.19, maka jumlah alokasi anggaran pembangunan masing-masing prioritas seperti dituangkan pada Tabel 3.19 BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 III-41 Tabel 3.20 Jumlah Anggaran Berdasarkan Kelompok Prioritas Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2013-2018 NO. KELOMPOK PRIORITAS TAHUN APBD Perubahan 2013 APBD Perubahan 2014 APBD Perubahan 2015 2016 2017 2018 1 KP I 1.633.267.401.694,00 2.028.565.531.625,00 2.101.639.395.081,67 2.079.840.976.288,56 2.211.200.838.015,74 2.320.333.729.916,53 2 KP II 391.276.913.282,00 479.284.808.185,00 492.635.237.956,11 562.859.609.440,40 554.922.589.912,42 584.968.719.408,04 3 KP III 3.305.527.771.105,00 3.574.931.948.363,00 4.010.339.963.323,04 4.429.915.578.881,00 5.419.628.034.745,13 6.141.002.180.305,60 5.330.072.086.081,00 6.084.919.513.173,00 6.604.614.596.360,82 7.072.616.164.609,96 8.185.751.462.673,29 9.046.304.629.630,17 Sumber : BPKD Prov. Sul-Sel Tahun 2013 BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 III-42 Tabel 3.21 Jumlah Anggaran Berdasarkan Belanja Lansung dan Tidak Lansung Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2013-2018 NO. BELANJA TAHUN APBD Perubahan 2013 APBD Perubahan 2014 APBD Perubahan 2015 2016 2017 2018 1 BELANJA LANGSUNG 2.024.544.314.976,00 2.509.987.564.810,00 2.594.274.633.037,78 2.642.700.585.728,96 2.766.123.427.928,16 2.906.302.449.324,57 37,98 41,25 39,28 37,37 33,79 32,12 2 BELANJA TDK LANGSUNG 3.305.527.771.105,00 3.574.931.948.363,00 4.010.339.963.323,04 4.429.915.578.881,00 5.419.628.034.745,13 6.141.002.180.305,60 62,02 58,75 60,72 62,63 66,21 67,88 5.330.072.086.081,00 6.084.919.513.173,00 6.604.614.596.360,82 7.072.616.164.609,96 8.185.751.462.673,29 9.046.304.629.630,17 Sumber : BPKD Prov. Sul-Sel Tahun 2014 TAHUN 2013 TAHUN 2014 APBD Perubahan APBD Perubahan APBD Perubahan PROYEKSI PROYEKSI PROYEKSI - KELOMPOK PRIORITAS I 1,633,267,401,694.00 2,028,565,531,625.00 2,101,639,395,081.67 2,079,840,976,288.56 2,211,200,838,015.74 2,320,333,729,916.53 1 Dinas Pendidikan 40,291,775,000.00 98,848,978,800.00 84,261,464,251.00 136,001,830,005.00 155,107,996,918.00 162,863,396,763.90 - - 2 Dinas Kesehatan + BKOM 9,046,246,000.00 17,081,946,416.00 23,751,991,189.00 24,198,674,836.49 25,408,608,578.31 26,679,039,007.22 - - - - 3 UPTD PUS. PLYN KESH. GIGI & MULUT 4,350,000,000.00 5,988,259,334.00 7,182,688,382.00 7,253,394,732.43 7,616,064,469.06 7,996,867,692.51 4 UPTD AKPER ANGING MAMMIRI 10,550,000,000.00 10,383,977,000.00 8,198,750,000.00 11,700,675,000.00 12,285,708,750.00 12,899,994,187.50 5 UPTD BALAI KES. KULIT, KLMN & KSMTK 3,150,000,000.00 3,765,000,000.00 4,481,479,186.00 4,937,562,500.00 5,184,440,625.00 5,443,662,656.25 6 UPTD BALAI KESH KERJA MASY. 2,009,473,000.00 2,857,129,868.00 2,853,576,394.76 2,826,626,323.45 3,467,957,639.63 3,641,355,521.61 7 UPTD BALAI PELAYANAN KESEHATAN 1,750,000,000.00 2,009,406,749.00 2,999,393,529.00 2,961,128,139.58 3,609,184,546.56 3,789,643,773.89 8 UPTD TRANFUSI DARAH 6,150,000,000.00 7,938,007,651.00 9,669,894,197.00 8,633,208,015.44 9,064,868,416.21 9,868,111,837.02 9 UPTD RS SAYANG RAKYAT 12,715,408,900.00 17,838,824,622.00 18,147,901,562.00 16,549,619,208.85 17,377,100,169.30 18,245,955,177.76 - - 10 RSUD Labuang Baji 51,191,498,449.00 55,446,286,484.00 75,104,266,934.00 72,941,511,165.85 75,088,586,724.15 77,918,016,060.35 - - 11 RSKD 38,982,857,409.00 41,314,363,698.00 69,843,619,649.48 61,496,146,246.71 62,570,953,559.04 64,799,501,236.99 - - 12 RSU. Haji Makasar 30,523,488,600.00 38,596,726,089.00 65,287,981,886.00 57,051,308,506.22 63,353,873,931.53 68,821,567,628.11 - - 13 RSIA Sitti Fatimah 17,668,517,900.00 17,708,256,250.00 25,681,226,310.57 26,089,304,331.87 26,893,769,548.46 27,763,458,025.88 - - 14 Rumah Sakit Bersalin Pertiwi 15,434,191,400.00 22,871,182,300.00 40,949,398,916.00 36,266,935,459.65 40,330,282,232.63 43,496,796,344.27 - - 15 Dinas Bina Marga 624,378,360,293.00 715,032,532,729.00 592,332,481,051.00 422,181,131,120.33 452,290,187,676.35 475,954,697,060.16 - - 16 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 122,821,557,500.00 111,059,991,942.00 154,550,999,817.00 173,740,987,900.29 182,228,037,295.30 187,049,439,160.07 - - 10 Dinas Tata Ruang dan Pemukiman 98,361,825,000.00 141,942,419,500.00 158,591,685,000.00 161,763,518,700.00 169,851,694,635.00 173,344,279,366.75 - - NO. KELOMPOK PRIORITAS TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 Tabel 3.22 PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2018 KEBIJAKAN ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2013 TAHUN 2014 APBD Perubahan APBD Perubahan APBD Perubahan PROYEKSI PROYEKSI PROYEKSI NO. KELOMPOK PRIORITAS TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 17 BAPPEDA 29,176,000,000.00 34,889,025,000.00 31,995,593,832.00 33,692,223,626.42 37,376,834,807.74 39,245,676,548.13 - - 18 Dinas Perhubungan, Kom & Informatika 24,138,278,000.00 85,547,939,920.00 137,511,300,000.00 125,141,656,380.00 133,093,739,199.00 142,163,426,158.95 - - 19 Badan Lingkungan Hidup Daerah 14,380,000,000.00 14,504,692,895.00 12,290,792,137.00 16,011,450,000.00 16,812,022,500.00 17,652,623,625.00 - - 20 Badan Pemb. Perempuan dan KB 4,981,593,000.00 6,116,000,000.00 6,418,827,140.00 7,345,800,000.00 7,713,090,000.00 8,098,744,500.00 - - 21 Dinas Sosial 17,483,420,000.00 24,088,121,000.00 14,335,000,000.00 15,939,000,000.00 17,457,000,000.00 19,202,700,000.00 - - 22 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10,700,000,000.00 13,749,300,000.00 16,690,349,963.00 14,101,552,500.00 14,806,630,125.00 15,546,961,631.25 - - 23 Dinas Koperasi dan UMKM 13,405,675,000.00 24,395,213,000.00 26,040,327,331.00 45,240,000,000.00 47,502,000,000.00 49,877,100,000.00 - - 24 Badan Koord Penanaman Modal Daerah 15,795,815,600.00 14,510,182,175.00 15,919,841,218.00 19,002,600,000.00 19,952,730,000.00 20,950,366,500.00 - - 25 Dinas Kebudayaan & Kepariwisataan 42,014,100,000.00 27,263,748,300.00 25,590,385,702.00 37,036,250,000.00 41,658,750,000.00 43,741,687,500.00 - - 26 Dinas Pemuda dan Olahraga 16,831,202,861.00 33,113,328,000.00 41,343,275,314.00 55,000,000,000.00 57,750,000,000.00 58,637,500,000.00 - - 27 Badan Pemberdayaan Masy. PD & K 25,575,000,000.00 23,378,864,802.00 23,580,894,991.00 26,180,500,000.00 28,014,525,000.00 29,415,251,250.00 - - 28 Badan Perpustakaan & Arsip Daerah 18,186,000,000.00 15,480,000,000.00 22,327,018,013.00 16,127,825,568.05 16,934,216,846.45 17,780,927,688.78 - - 29 Dinas Pertanian T.Pangan & Horti 119,925,716,000.00 132,544,000,000.00 118,030,818,200.00 145,263,826,360.00 150,877,017,678.00 160,820,868,561.90 - - 30 Dinas Perkebunan 29,811,272,050.00 43,774,618,500.00 45,004,532,342.09 48,981,111,133.00 51,430,166,689.65 54,001,675,024.13 - - 31 Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan 28,257,377,000.00 34,240,694,520.00 41,443,763,665.00 46,681,365,514.93 49,015,433,790.68 51,466,205,480.21 - - 32 Sekretariat Badan Koord. Penyuluhan 16,335,000,000.00 20,910,000,000.00 19,603,343,564.00 20,224,050,000.00 21,235,252,500.00 22,297,015,125.00 - - 33 Dinas Kehutanan 17,711,978,000.00 26,038,970,000.00 24,504,015,830.00 29,993,008,030.00 30,992,658,431.50 33,067,291,353.08 - - 34 Dinas Energi & Sumberdaya Mineral 27,474,240,000.00 45,790,634,681.00 30,630,830,489.77 30,712,375,000.00 31,247,993,750.00 33,860,393,437.50 - - 35 Dinas Kelautan dan Perikanan 35,944,485,714.00 59,716,846,500.00 57,364,337,664.00 70,000,000,000.00 73,500,000,000.00 76,175,000,000.00 TAHUN 2013 TAHUN 2014 APBD Perubahan APBD Perubahan APBD Perubahan PROYEKSI PROYEKSI PROYEKSI NO. KELOMPOK PRIORITAS TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 - - 36 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 35,765,049,018.00 37,830,062,900.00 47,125,349,431.00 50,572,819,984.00 52,101,460,983.20 55,756,534,032.36 - - KELOMPOK PRIORITAS II 391,276,913,282.00 479,284,808,185.00 492,635,237,956.11 562,859,609,440.40 554,922,589,912.42 584,968,719,408.04 1 Sekretariat Daerah 136,175,788,374.00 163,221,647,200.00 157,673,695,450.00 171,991,463,955.30 179,586,037,153.07 188,700,339,010.72 Biro Pemerintahan Umum 4,000,000,000.00 6,850,000,000.00 9,405,505,244.00 12,500,000,000.00 13,015,000,000.00 14,055,750,000.00 Biro Pemerintahan Daerah 2,430,000,000.00 4,298,400,000.00 4,422,760,687.00 6,494,728,000.00 6,504,464,400.00 6,829,687,620.00 Biro Hukum & Ham 3,900,000,000.00 4,723,500,000.00 5,800,000,000.00 7,449,475,000.00 7,611,948,750.00 7,992,546,187.50 Biro Bina Perekonomian 5,035,301,300.00 6,592,835,000.00 5,847,626,608.00 6,797,175,000.00 7,137,033,750.00 7,493,885,437.50 Biro Bina Pembangunan 4,935,000,000.00 7,350,000,000.00 8,839,448,685.00 7,941,219,000.00 8,338,279,950.00 8,755,193,947.50 Biro Kerjasama 3,495,000,000.00 5,650,000,000.00 3,842,894,895.00 6,930,000,000.00 7,276,500,000.00 7,640,325,000.00 Biro Bina Kesejahteraan 5,417,500,000.00 5,230,000,000.00 4,280,689,284.00 6,006,000,000.00 6,306,300,000.00 6,621,615,000.00 Biro Mental Spiritual 5,832,775,000.00 5,832,775,000.00 6,542,258,211.00 6,543,075,000.00 6,870,228,750.00 7,213,740,187.50 Biro NAPZA & HIV-AIDS 2,780,000,000.00 3,400,000,000.00 5,135,982,498.00 5,053,125,000.00 5,305,781,250.00 5,571,070,312.50 Biro Organisasi & Kepegawaian 3,795,000,000.00 4,583,361,200.00 4,744,167,378.00 8,590,120,369.13 8,649,626,387.58 8,827,107,706.96 Biro Humas & Protokol 9,450,000,000.00 10,257,231,600.00 10,400,678,975.00 11,049,206,622.30 11,601,666,953.42 12,181,750,301.09 Biro Umum dan Perlengkapan 78,255,212,074.00 88,370,000,000.00 78,380,941,780.00 75,697,550,000.00 79,482,427,500.00 83,456,548,875.00 Biro Pengelolaan Asset 6,850,000,000.00 10,083,544,400.00 10,030,741,205.00 10,939,789,963.88 11,486,779,462.07 12,061,118,435.17 - - 2 Sekretariat DPRD 73,738,000,000.00 86,644,032,130.00 82,621,970,600.00 97,469,063,570.24 107,042,516,748.75 117,059,642,586.19 - - 3 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 33,492,250,000.00 35,789,934,073.00 35,010,592,861.00 40,791,715,538.58 42,831,301,315.51 43,972,866,381.29 - - 4 BALITBANGDA 6,175,000,000.00 8,880,000,000.00 9,275,102,853.80 9,261,000,000.00 10,724,050,000.00 11,260,252,500.00 - - 5 Inspektorat Provinsi 12,750,000,000.00 13,640,000,000.00 16,190,000,000.00 18,942,085,000.00 19,889,189,250.00 20,383,648,712.50 - - 6 Kantor Penghubung Pemda 11,273,119,497.00 15,013,867,000.00 20,491,378,567.00 51,576,250,000.00 13,905,062,500.00 14,100,315,625.00 - - 7 Badan Lintas Kabupaten dan Kota 2,775,192,000.00 3,425,353,687.00 3,566,337,665.31 4,052,233,415.91 4,254,845,086.70 4,467,587,341.04 - - 8 Dinas Pendapatan Daerah 52,781,223,297.00 62,998,814,363.00 70,501,689,150.00 65,712,342,039.27 68,997,959,141.23 72,447,857,098.29 - - 9 Badan Pendidikan dan Pelatihan 10,784,113,860.00 20,238,550,000.00 28,932,644,626.00 22,374,875,000.00 23,493,618,750.00 24,668,299,687.50 - - 10 Badan Kepegawaian Daerah 9,765,798,952.00 9,389,747,402.00 9,457,082,122.00 13,558,712,171.10 14,236,647,779.65 14,948,480,168.64 - - TAHUN 2013 TAHUN 2014 APBD Perubahan APBD Perubahan APBD Perubahan PROYEKSI PROYEKSI PROYEKSI NO. KELOMPOK PRIORITAS TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 11 Sekretariat KPID 1,371,000,000.00 1,915,500,000.00 1,972,503,910.00 3,820,625,000.00 3,486,656,250.00 3,660,989,062.50 - - 12 Sekretariat Dewan Pengurus Korpri 1,980,000,000.00 2,976,647,580.00 2,750,000,000.00 6,169,687,500.00 6,478,171,875.00 6,802,080,468.75 - - 13 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10,685,000,000.00 17,900,000,000.00 12,339,012,513.00 14,164,000,000.00 14,872,200,000.00 15,115,810,000.00 - - 14 Badan Ketahanan Pangan Daerah 8,793,301,500.00 12,626,714,750.00 12,639,402,638.00 13,819,837,500.00 14,510,829,375.00 15,236,370,843.75 - - 15 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15,587,125,802.00 20,620,000,000.00 19,640,825,000.00 19,212,500,000.00 20,018,125,000.00 21,269,031,250.00 - - 16 Satuan Polisi Pamong Praja 3,150,000,000.00 4,004,000,000.00 9,573,000,000.00 9,943,218,750.00 10,595,379,687.50 10,875,148,671.88 BELANJA LANGSUNG 2,024,544,314,976.00 2,509,987,564,810.00 2,594,274,633,037.78 2,642,700,585,728.96 2,766,123,427,928.16 2,905,302,449,324.57 BELANJA TDK LANGSUNG 3,305,527,771,105.00 3,574,931,948,363.00 4,010,339,963,323.04 4,429,915,578,881.00 5,419,628,034,745.13 6,141,002,180,305.60 TOTAL BELANJA 5,330,072,086,081.00 6,084,919,513,173.00 6,604,614,596,360.82 7,072,616,164,609.96 8,185,751,462,673.29 9,046,304,629,630.17 TOTAL PENDAPATAN 4,996,499,327,036.00 5,650,575,561,606.00 6,430,880,289,296.00 6,792,448,650,000.00 8,021,715,000,000.00 8,752,430,000,000.00 DEFISIT (333,572,759,045.00) (434,343,951,567.00) (173,734,307,064.82) (280,167,514,609.96) (164,036,462,673.29) (293,874,629,630.17) PERSENTASE DEFISIT (6.68) (7.69) (2.70) (4.12) (2.04) (3.36) PENERIMAAN PEMBIAYAAN 335,202,759,045.00 485,343,951,567.00 309,734,307,064.82 456,167,514,609.96 345,036,462,673.29 430,874,629,630.17 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1,630,000,000.00 51,000,000,000.00 136,000,000,000.00 176,000,000,000.00 181,000,000,000.00 137,000,000,000.00 PEMBIAYAAN NETTO 333,572,759,045.00 434,343,951,567.00 173,734,307,064.82 280,167,514,609.96 164,036,462,673.29 293,874,629,630.17 SILPA TAHUN BERKENAAN - - (0.00) (0.00) 0.00 0.00 BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-1 Perspektif selama 5 tahun ke depan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 didasarkan pada kondisi objektif saat ini dan masa lalu dan diprediksi kedepan. Prediksi dilakukan terhadap indikator-indikator pembangunan yang bersifat makro baik ekonomi, politik, maupun sosial. Perspektif Provinsi Sulawesi Selatan untuk lima tahun kedepan dijabarkan kedalam permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, yang akan diuraikan dalam uraian berikut. 4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan daerah adalah perbedaan pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi saat ini. Perbedaan dimaksud dilihat dari kesenjangan pencapaain daerah, maupun dengan pencapaian nasional. Permasalahan pembangunan daerah dalam RPJMD ini diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan urusan pemerintah sebagai berikut : BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-2 Tabel IV.I Permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT I Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
  1. 1.Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.1. Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan ekonomi sebesar 8- 8,5, berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dengan laju pertumbuhan yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi masih didominasi faktor konsumsi ketimbang faktor investasi sehingga menyebabkan pertumbuhan yang tidak berkualitas  Peningkatan dan pemerataan kemampuan daya beli masyarakat.  Terbukanya kesempatan kerja.  Berkurangnya jumlah penduduk miskin  Peningkatan kegiatan ekonomi. 1.2. Laju inflasi provinsi Menekan laju inflasi di bawah rata-rata nasional Laju inflasi dipengaruhi oleh turunnya nilai uang (naiknya harga barang pada umumnya, khususnya barang impor)  Upaya pemerintah untuk meningkatkan tabungan masyarakat  Kebijakan Fiskal (menaikkan pajak)  Pengendalian harga dan distribusi barang 1.3. PDRB per kapita Pendapatan perkapita signifikant meningkat, namun masih dibawah rata-rata nasional  Masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk  Belum optimalnya peningkatan nilai produksi masing-masing kelompok usaha  Membuka lapangan kerja  Meningkatnya nilai tambah 1.4. Indeks Gini 0,4  Kesenjangan pendapatan  Peningkatan pendapatan pada lapisan bawah dan percepatan pembangunan pada wilayah dengan kinerja pembangunan (kemiskinan, PDRB/kapita, IPM paling terendah) 1.5. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan Hingga September 2012, penduduk miskin mencapai 805,92 ribu orang atau 9,82%, yang berada di bawah rata-rata nasional (11,66%)  Kurangnya lapangan kerja baru dan akses ke lapangan pekerjaan  Rendahnya tingkat keterampilan  Mengembangkan kewirausahaan dengan pengembangan komoditas unggulan daerah;  Percepatan penciptaan lapangan wirausaha baru BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-3 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN 1.6. Angka kriminalitas yang tertangani Penurunan angka kriminilalitas guna mendukung Sulsel wilayah yang aman untuk berinvestasi.  Penanganan laporan masyarakat yang memakan waktu yang lama.  Rasio polisi dengan jumlah penduduk masih rendah  Peningkatan peran dan tanggungjawab masyarakat untuk melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya dan sebagai saksi;  Peningkatan penanganan laporan tindak kriminal II Fokus Kesejahteraan Masyarakat
  2. 1.Pendidikan 1.1. Angka melek huruf : Pola lama Pola Baru : Harapan Lama Sekolah HLS tahun 2014 = 68,49 masih berada dibawah Nasional  Kegiatan–kegiatan pelestarian seperti program koran ibu, kelompok belajar masyarakat (KBM), kelompok belajar usaha (KBU), frekuensinya masih sangat rendah.  Banyaknya lansia yang tidak bisa membaca  Memfasilitasi kab./kota untuk mengoptimalkan kelompok belajar masyarakat; memfasilitasi kab/kota untuk mengoptimalkan kelompok belajar usaha; peningkatan koordinasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan. 1.2. Angka rata-rata lama sekolah (Tahun 2015 menggunakan metode baru) Angka rata-rata lama sekolah berada dibawah target nasional RLS 2014 = 7,49, nasional sebesar 7,94  Masih rendahnya tingkat partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan  Masih rendahanya akses penduduk usia sekolah mendapatkan pendidikan  Meningkatkan kualitas layanan pendidikan gratis pada semua jenjang pendidikan  Meningkatkan akses pendidikan pada penduduk usia sekolah 1.3. Angka partisipasi kasar SD/MI Menurun dari tahun 2007- 2011 (110,80-102,09)  Kurangnya akses dan layanan Pendidikan di jenjang SD/MI  dengan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap akses sekolah dijenjang SD, maka jenjang berikutnya diantisipasi dengan berbagai program dan kegiatan terutama pada perluasan akses dan layanan pendidikan 1.4. Angka pendidikan yang ditamatkan Dominan penduduk angkatan kerja adalah pendidikan SD Semakin lama semakin menurun presentasenya  Masih rendahnya akses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi  Meningktanya jumlah penduduk untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 1.5. Angka Partisipasi Murni 1.5.1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A diatas rata- rata nasional tahun 2013 Nasional = 95.42% .Sulawesi Selatan 97.90%  Kondisi layanan pendidikan dasar antar kabupaten / kota belum berimbang;  Difasililitasi Kab./Kota. untuk disamakan angka disparitasnya terutama menyangkut sarana prasarana BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-4 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN 1.5.2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B APM sejak tahun 2008 – 2012 masih dibawah rata-rata national th 2008 Nas = 71,98% Prov. 70,14. Pada tahun 2012 Nas 82,69% Prov = 76,74% Banyak usia sekolah SD (12 tahun) sudah dijenjang SMP dan Usia Sekolah SMP (13 Th) sudah dijenjang SMA  Sosialisasi dan Penerapan Standa Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenjang disatuan pendidiikan 1.5.3. Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C APM sejak tahun 2008 – 2012 masih dibawah rata-rata Nasional Tahun 2008 Nas = 49,85% Prov 48,29 dan pada tahun 2012 Nasional 77,87% Prov 62,37%  Sama dengan permasalahan di jenjang SMP  Sosialisasi dan Penerapan Standa Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenjang disatuan pendidiikan
  3. 2.Kesehatan 2.1. Angka kematian bayi AKB Mengalami penurunan  Masih tingginya angka kematian bayi.  Kurangnya pemahaman akan pentingnya kesehatan ibu hamil  Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan  Meningkatkan kualitas pelayanan terutama ibu dan anak.  Memberikan pelatihan dan pemahaman terkait pola hidup sehat terhadap ibu hamil dan menyusui. 2.2. Angka usia harapan hidup (Tahun 2015 menggunakan metode baru) Usia Harapan Hidup mengalami peningkatan.  Angka harapan hidup masih dibawah rata- rata nasional  Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2.3. Persentase balita gizi buruk Terjadi peningkatan persentase gixi buruk, dari tahun 2008-2012.  Persentase Balita Gizi Buruk yang meningkat tiap tahunnya.  Sistim survailans yang kurang berjalan baik untuk mendeteksi mereka yang rentang gizi buruk  peningkatan akses masyarakat dalam pelayanan kesehatan dan gizi yang bermutu;  Meningkatkan pengetahun keluarga dalam pengasuhan anak  Pembuatan regulasi dalam rangka penguatan koordinasi/kerjasama dengan Lintas Sektor terkait untuk penanganan kasus gizi buruk
  4. 3.Pertanahan 3.1. Persentase penduduk memiliki lahan bersertifikat 2,88% (pada tahun 2012)  Kurangnya kesadaran penduduk akan pentingnya legalitas kepemilikan lahan  Adanya PRONA sertifikasi lahan
  5. 4.Ketenagakerjaan BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-5 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN 4.1. Rasio penduduk yang bekerja Meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja berakibat rendahnya daya saing tenaga kerja di pasar kerja atau lowongan kerja tidak terpenuhi karena tidak kesesuaian kompetensi yang dibutuhkan.  Optimalisasi Balai Latihan Kerja ( BLK ) dan Lembaga Latihan Kerja ( LLK ) baik yang dikelola secara langsung oleh Pemerintah maupun Swasta dengan melakukan berbagai jenis pelatihan guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja dengan menitikberatkan pada pelatihan berbasis kompetensi  Penataan kembali “ link and match “ kurikulum diklat kebutuhan jabatan pasar kerja sehingga ketidaksesuaian tersebut dapat diminimalisir  Pengembangan sistem kerjasama kemitraan antara dunia usaha dengan lembaga pelatihan agar dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja yang terlatih dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan  Optimalisasi sistem informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja lokal, dalam dan luar negeri III Fokus Seni Budaya dan Olahraga
  6. 1.Kebudayaan 1.1. Jumlah grup kesenian 291 grup kesenian tahun 2013  Masih lemahnya manajemen grup kesenian  Masih terbatasnya kegiatan pertunjukan kesenian  Bimbingan teknis pengelolaan manajerial grup kesenian  Pelaksanaan inventarisasi grup kesenian di kabupaten/kota  Perlu dilakukan pembinaan sanggar seni se Sulawesi Selatan. 1.2. Jumlah gedung 4 gedung kesenian tahun 2013  Tersedianya gedung kesenian yang representatif  Dukungan manajemen pengelolaan gedung kesenian yang representatif.
  7. 2.Pemuda dan Olahraga BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-6 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN 2.1. Jumlah klub olahraga Peningkatan jumlah dan kualitas klub olahraga  Belum meratanya penyediaan klub olahraga yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai;  Peningkatan jumlah dan kualitas klub olahraga;  Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pola hidup sehat melalui olahraga;  Peningkatan upaya fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana klub olahraga 2.2. Jumlah gedung olahraga Jumlah gedung olahraga diharapkan terus bertambah dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai  Terbatasnya sarana dan prasarana keolahragaan  Belum maksimalnya sinkronisasi program dan kegiatan antar Pemprov dan kab/kota dalam rangka pembinaan pengembangan potensi kepemudaan.  Meningkatkan koordinasi baik antara pusat maupun daerah  Peningkatan upaya fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana gedung olahraga B ASPEK PELAYANAN UMUM I Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar
  8. 1.Pendidikan 1.1. Pendidikan dasar: 1.1.1. Angka partisipasi sekolah Angka partisipasi sekolah (APS) pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2007-2011. APS SD/MI (7-12 tahun) meningkat dari 95,40 persen pada tahun 2007 menjadi 97,16 persen pada tahun 2011 atau mengalami peningkatan sebesar 2,23 persen partiisipasi sekolahdiatas rata-rata nasional  Angka partisipasi sekolah masih dibawah rata-rata karena masih kurnag pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan terutama di wolayah pedesaan  Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan pada semua jenjang 1.1.2. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Pada tahun 2007 rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah untuk pendidikan dasar adalah sebesar  Belum meratanya sebaran jumlah sekolah pada daerah-daerah tertentu  Perlunya pemerataan pembangunan sekolah khususnya didaerah-daerah terpencil, tertinggal, terbelakang BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-7 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN 142,5 kemudian pada tahun 2011 terjadi penurunan menjadi 133,8. 1.1.3. Rasio guru/murid Rasio dari tahun 2008 ke 2012 mengalami penurunan dan lebih rendah dari rasio ideal 1 : 25 Bgitu pula untuk SMP/MTs terlihat rasio menurun bahkan lebih rendah dibanding rasio SD  Formasi kebutuhan khususnya untuk daerah terpencil dan kepulauan kurang diminati calon pendidik.  Program pemerataan guru belum dioptimalkan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi pendidik.  Diperlukan koordinasi antara pusat, provinsi dan kabupaten dalam sistem rekrutmen penerimaan pegawai khususnya untuk guru/pendidik.  Perlu dibangun sistem pemerataan dengan berbasis teknologi informasi yang disesuaikan kualifikasi dan kompetensi pendidik.  Peningkatan kesejahteraan guru melalui tunjangan khusus, disesuaikan dengan kondisi daerah 1.1.4. Rasio guru/murid per kelas rata-rata Rasio guru/murid/kelas rata-rata untuk SD bervariasi dari tahun 2008 sampai dengan taun 2012, begitu pula rasio murid/kelas tidak melampaui standar ideal 1 : 32 Namun demikian rasio murid/kelas SMP melampaui standar ideal dan tertinggi ditahun 2012 untuk SMP mencapai 1 : 60  Formasi kebutuhan khususnya untuk daerah terpencil dan kepulauan kurang diminati calon pendidik.  Program pemerataan guru belum dioptimalkan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi pendidik.  Kurang ruang kelas untuk memperbanyak rombongan belajar  Diperlukan koordinasi antara pusat, provinsi dan kabupaten dalam sistem rekrutmen penerimaan pegawai khususnya untuk guru/pendidik.  Perlu dibangun sistem pemerataan dengan berbasis teknologi informasi yang disesuaikan kualifikasi dan kompetensi pendidik.  Difasiliatasi satuan pendidikan khususnya di SMA untuk menambah ruang kelas baru atau teori. 1.2. Pendidikan menengah: 1.2.1. Angka partisipasi sekolah Capaian APS Masih dibawah rata2 Nasional tahun 2012 = 60.78% Sulawesi Selatan 59,55% Ditargetkan capaian indikatornya minimal sama dengan capaian nasional.  Pertumbuhan jumlah penduduk usia 16-18 tahun, belum sepenuhnya diimbangi dengan pertumbuhan sekolah dijenjang menengah  Memfasilitasi Kab./kota untuk menganalisis data pendidik agar ditetapkan jenis type sekolah yang perlu ditempuh dalam suatu wilayah  Koordinasi yang intensif ke pusat untuk peningkatan beasiaswa misikin dan unit cost BOS SMA 1.2.2. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dijenjang pendidikan menengah dari tahun 2008 sampai dengan 2012 cenderung menurun . Tahun  Beberapa lokasi/pemukiman penduduk, geografisnya sulit dijangkau dengan kendaraan roda 4 , sehingga masih ada usia sekolah pendidikan menengah tidak melanjutkan sekoahnya,  Difasilitasi bangun RKB yang dilengkapi dengan asrama siswa  Perlu dibuka kelas jauh didaerah terpencil BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-8 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN 2007 = 506, tahun 2012 424 1.2.3. Rasio guru terhadap murid capaian rasio guru terhadap siswa untuk jenjang pendidikan menengah belum memenuhi rasio ideal 1 : 25 Sulawesi Selatan pada tahun 2013 hanya mencapai 1 : 13  Ditribusi penempatan dan pemerataan guru belum optimal  Diintensifkan koordinasi dan konsultasi pusat, provinsi dan daerah 1.2.4. Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata selama periode 2008-2013 menunjukkah rasio yang memadai walaupun masih bervariasi. Namun demikian rasio murid/kelas dari tahun 2008 sd 2012 semuanya melampuai standar ideal 1 : 32 sesuai standar pelayanan minimal pendidikan  Kurangnya ruang kelas unruk memperbanyak rombongan belajar  Difasilitasi untuk penambahan ruang kelas baru atau ruang teori 1.2.5. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) 88.39% pada tahun 2012  Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan  Program Pendidikan Gratis 1.3. Fasilitas Pendidikan: 1.3.1. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Kondisi sarana pendidikan utamanya ruang kelas SD mencapai 97% kondisi baik. Tahun 2012 kondiri ruang kelas yang rusak mencapai 39.69%atau yang baik mencapai 60,31%  Kurangnya koordiansi antara dearah, provinsi dan pusat  Perlu penempatan/aturan lebih awal diterima di Kab./Kota. diintensifkan penggunaan DAK lebih banyakke perbaikan sarana kelas  Peninjauan prioritas/strong point usulan daerah/provinsi ke musrembang lebih fokus ke perbaikan sarana kelas 1.3.2. Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik Kondisi sarana pendidikan untuk SMP dan SMA sederajat terjadi peningkatan perbaikan sarana. Dari tahun 2008 kondisi baik untuk SMP 67.63% naik menjadi77.30% ditahun 2012.  Minimnya anggaran tidak sebanding dengan jumlaha sekolah yang ada  Dukungan dana lain yang tidak hanya bersumber dari APBD  Koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Kab/Kota pedrlu ditingkatkan. BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-9 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Begitu pula unuk SMA dari 60% tahun 2008 naik/ ada perbaikan sehingga menjadi 75% 1.4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): 1.4.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) APK PAUD Sulawesi Selatan mengaami peningkatan. Tahun 2008 (47,69) sampai 2012 (50,40). Namun demikian masih dibawah rata-rata nasional tahun 2008 (50,84) dan tahun 2012 (55,24)  Partisipasi masyarakat kurang minat menyekolahkan anaknya di usia dini  Biaya penyelenggaraan pendidikan di lembaga PAUD - Sosialisasi tentang pendidikan bagi anak usia dini diberbagai media dan dakwah - Mendorong kab/kota dan masyarakat membuka dan membentuk lembaga PAUD - Fasilitasi bantuan subsidi kepada lembaga PAUD 1.5. Angka Putus Sekolah: 1.5.1. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Rasio menunjukkan adanya penurunan daru tahun 2008 untuk SD = 2.35 menjadi 1.20 pada tahun 2012. Namun demikian baik untuk SD, SMP dan SM angka putus sekoah diupayakan dibawah 1 %  Tidak optimalnya pendataan dan anailisisnya terhadap penyebab putus sekoah  Bantuan subsidi belum memenuhi target  Pemantapan pendataan pendidikan teruatama penyebab putus sekolah  Program retrival perlu dikembangkan, diupayakan kembali. 1.5.2. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Menurunnya angka putus sekolah pada tingkat sekolah menengah pertama (SMP)  Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan  Meningkatnya dukungan terhadap dukungan pelayanan pendidikan 1.5.3. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Menurunnya angka putus sekolah pada tingkat sekolah menengah atas (SMA)  Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan  Meningkatnya dukungan terhadap dukungan pelayanan pendidikan 1.6. AngkaKelulusan: 1.6.1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI Meningkatnya angka kelulusan pada jenjang sekolah dasar (SD) Mencapai 100%  Peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik;  Koordinasi antar tingkatan pemerintah untuk fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas 1.6.2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Meningkatnya angka kelulusan pada jenjang sekolah menengah  Peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik;  Koordinasi antar tingkatan pemerintah untuk BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-10 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN pertama (SMP) Mencapai 100% fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas 1.6.3. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Meningkatnya angka kelulusan pada jenjang sekolah menengah atas (SMA) Mencapai 100%  Peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik;  Koordinasi antar tingkatan pemerintah untuk fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas 1.6.4. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka melanjutkan untuk SD/MI ke SMP/MTs meningkat dari tahun 2008 mencapai 91,31% menjadi 97,48% pada tahun 2012. Namun harus diupayakan mencapai standar ideal 98%  Terbatasnya kemampuan ekonomi orang tua siswa untuk membiayai anaknya ke jenjang pendidikan lebih tinggi.  Difalitasi bantuan subsidi untuk pembiayaan ke jenjang pendidikan berikutnya (SMP ke SMA dan SMA ke perguruan tinggi) 1.6.5. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Meningkatnya angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA  Terbatasnya kemampuan ekonomi orang tua siswa untuk membiayai anaknya ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Difalitasi bantuan subsidi untuk pembiayaan ke jenjang pendidikan berikutnya (SMP ke SMA dan SMA ke perguruan tinggi) 1.6.6. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase guru berkualifikasi dari SD ke SM mengalami peningkatan baik dijenjang SD maupun SM. Dari tahun 2008 jumlah guru yang disertifikasi 33.380 pada tahun 2008, naik menjadi 76.622 pada tahun 2012 atau naik 129.54%  Masih rendahnya guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV  Adanya program gratis peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui boarding school
  9. 2.Kesehatan 2.1. Rasio posyandu per satuan balita Meningkatnya rasio posyandu per satuan balita  Menurunnya jumlah balita yang dilayani di posyandu  Meningkatnya pemerataan posyandu 2.2. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Rasio Puskesmas tahun 2012 sebesar 5/100.000 penduduk, berarti 1 PKM melayani 20.000 Penduduk.  Belum optimalnya penyediaan jumlah fasilitas kesehatan yang didukung oleh ketersediaan tenaga medis.  Peningkatanjumlah pemerataan fasilitas kesehatan;  Koordinasi antar tingkatan pemerintahan unuk penyediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang berkualitas BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-11 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Rasio Pustu tahun 2012 sebesar 15/100.000 penduduk, berarti 1 Pustu melayani 6.667 Penduduk 2.3. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio RS tahun 2012 sebesar 1,14/100.000 penduduk. Artinya 1 RS sudah melayani kurang dari 100.000 Penduduk  Jika dilihat dari rasio RS terhadap penduduk sudah mencukupi, namun jumlah Tempat Tidur kelas III masih kurang  Perlu peningkatan Kelas Rumah Sakit  Peningkatan jumlah Tempat Tidur Kelas III 2.4. Rasio dokter per satuan penduduk Capaian Rasio Tenaga 2013 : dr. Spesialis 5/100.000 Penduduk dr. Umum 15/100.000 Pddk dr. Gigi 7/100.000 Pddk  Tidak meratanya persebaran dokter didaerah-daerah terpencil, tertinggal, dan terbelakang  Perlu dibuat regulasi/aturan agar perekrutan tenaga kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan di unit pelayanan kesehatan  Perlu ada aturan tersendiri untuk penempatan Dokter Spesialis di RSUD Kabupaten/Kota 2.5. Rasio tenaga medis persatuan penduduk Meningkatkan jumlah tenaga medis terutama di daerah-daerah terpencil  Kurangnya minat tenaga medis untuk ditempatkan didaerah terpencil  Meningkatkan insentif tenaga medis khususnya didaerah-daerah terpencil yang mengarah pada pemerataan persebaran tenaga medis 2.6. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Capaian tahun 2012 sebesar 57,33%, masih dibawah target (65%)  Kemampuan Bidan untuk mengidentiifikasi komplikasi masih rendah  Puskesmas PONED belum mampu melakukan penatalaksanaan pelayanan PONED standar  Peningkatan Kapasitas Bidan  Penguatan Puskesmas PONED 2.7. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Capaian tahun 2012 sebesar 93,68%, sudah melebihi target (89%).  Tidak semua Bidan Desa menetap di wilayah kerjanya  ANC (Antenatal Care) terpadu yang berkualitas belum optimal  Tidak semua persalinan oleh nakes dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan  Penegakan regulasi tentang Bidan Desa  Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan  Peningkatan fasilitas pelayanan KIA di sarana pelayanan kesehatan 2.8. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2012 Target UCI sebessar 90 persen, realisasi hanya 87,1 persen  Pergantian petugas membawa dampak ketrampilan petugas terlatih  Sarana dan prasarana penunjang pemberian imunisasi yang terstandarisasi  Mengkaji dan Menganalisi data hingga merencanakan kegiatan ditingkat puskesmas, identifikasi masalah dan mencari solusi  Revitalisasi outreach (daerah sulit dijangkau) melalui BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-12 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN  Kantong-kantong daerah tak terjangkau imunisasi mempunyai risiko timbulnya dan menyebarnya penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi  Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pemberian Imunisasi pelayanan posyandu, pustu yang terjadwal antara petugas dan masyarakat  Memperkuat kemitraan dengan lintas sektor terkait, Lembaga pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan untuk menjamin ketersediaan petugas yang terampil dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan manfaat pemberian imunisasi 2.9. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Capaian 2012 sebesar 100%, sudah sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan  Dari jumlah yang dirawat tidak seluruhnya sembuh/pulih. Hal ini disebabkan :  Adanya penyakit penyerta  Pasien Pulang Paksa  Mutasi tenaga terlatih di Kabupaten/Kota cukup tinggi  Penanganan Medis secara intensif  Penanganan Gizi Buruk di tingkat Rumah Tangga (Pasca Rawat)  Perlu regulasi tentang Ketenangaan  Penyediaan Buffer Stock Bahan Antisipasi KLB Gizi Buruk 2.10. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Terjadi peningkatan penemuan penderita TB per 100.000 Penduduk (Tahun 2012 : 153/100.000 Penduduk)  Belum semua fasilitas pelayanan kesehatan melakukan Program TB DOTS (Directly Observed Treatment Short/Pengobatan Jangka Pendek)  Pemahaman masyarakat tentang TB belum optimal  Melakukan intervensi ke Rumah Sakit untuk melakukan Program TB DOTS  Mengefektifkan AKMS (Advokasi, Komunikasi, Mobilisasi Sosial) Program TB 2.11. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Capaian Tahun 2012 sebesar 67,12% telah melebihi target (60%).  Angka Bebas jentik masih rendah  Masih terjadi KLB DBD di beberapa lokasi  Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 2.12. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Capaian 2008-2012 telah mencapai 100% dan telah sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan  Masih sering terjadi pembebanan biaya tambahan pada masyarakat miskin (khususnya biaya obat dan darah)  Peningkatan ketersediaan obat di Rumah Sakit/Balai Kesehatan Masyarakat  Membuat jejaring antara Rumah Sakit dengan Penyedia Layanan Darah 2.13. Cakupan kunjungan bayi Indikator ini sudah melebihi target yang ditetapkan. Indikator ini ditargetkan sebesar 87% dan pada tahun 2012 telah berhasil dicapai sebesar 99,45%  Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terhadap bayi melalui peningkatan kapasitas petugas dan ketersediaan sarana dan prasarana BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-13 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN 2.14. Cakupan puskesmas Indikator Kunjungan Rawat Jalan sudah melebihi target yang ditetapkan. Indikator ini ditargetkan sebesar 15% dan pada tahun 2012 telah berhasil dicapai sebesar 23,60% dan Kunjungan Rawat Inap ditargetkan 1,5% dan pada tahun 2012 cakupan Rawat Inap 0,25%  Akses keterjangkauan pada Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan  Peningkatan dan pemerataan Ketersediaan Infrastruktur dan SDM 2.15. Cakupan pembantu puskesmas Peningkatan jumlah dan cakupan pelayanan PUSTU pada wilayah terpencil  Belum meratanya akses dan kualitas cakupan pelayanan puskesmas  Peningkatan dan pemerataan jumlah PUSTU yang didukung oleh infrastruktur dan SDM yang memadai
  10. 3.PekerjaanUmum dan Penataan Ruang 3.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik kinerja transportasi jalan ditunjukkan dengan bertambahnya kapasitas jaringan jalan dari 24.307 Km pada tahun 2008 menjadi 32.486 Km pada Tahun 2012 dengan kondisi Baik mencapai 53,16% (17.332 Km), sedang rusak 4.749 Km (13,09%) dan rusak berat 6.167 Km (21,17%).  Rendahnya kinerja jaringan jalan  Prioritisasi pembangunan dan preservasi jalan pada kawasan strategis 3.2. Rasio Jaringan Irigasi Meningkatkan rasio jaringan irigasi, dan efektifitas dan efisiensi pengelolaan jaringan irigasi. Rasio jaringan irigasi saat ini 1 Km jaringan irigasi mengariri lahan budidaya seluas 0,90 km2, tingkat efektifitas pengelolaan jaringan irigasi saat ini 81% yang  Masih besarnya persentase lahan budidaya yang belum terairi dan rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya air.  Peningkatan rasio lahan budidaya yang terairi oleh jaringan irigasi dan peningkatan kemampuan petani untuk mengelola sumber daya air BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-14 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN menunjukkan bahwa masih terdapat 19% luas lahan budidaya yang belum terairi, sedangkan tingkat efisiensi menunjukkan bahwa petani belum mampu untuk mengelola sumberdaya secara sepadan 3.3. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 403 pada tahun 2011  Masih kurangnya tempat ibadah 3.4. Persentase rumah tinggal bersanitasi Persentase rumah tangga bersanitasi adalah 75,28 %. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat lebih dari 24% rumah tangga yang belum mengakses sanitasi.  Masih rendahnya cakupan pelayanan sanitasi terhadap rumah tangga serta belum diterapkannya PHBS oleh masyarakat.  Peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi yang layak  Peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi masyarakat melalui pembangunan prasarana dan sarana sanitasi di sekolah dan tempat umum serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan. 3.5. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk adalah 0,23, yang menunjukkan bahwa TPS hanya dapat menampung sampah terhadap 23 orang setiap 1.000 penduduk di Sulawesi Selatan.  Pesatnya laju pertambahan dan aktivitas penduduk belum didukung oleh keberadaan sarana persampahan berupa TPS serta institusi pengelola yang memadai.  Peningkatan jumlah sarana persampahan pada tiap lingkungan permukiman secara berimbang dengan jumlah penduduk yang ditunjang oleh institusi pengelola yang profesional;  Mengurangi timbulan sampah dengan menerapan prinsip 3R. 3.6. Rasio rumah layak huni Rasio rumah layak huni sebesar 0,23 menunjukkan bahwa masih terdapat 0,77 penduduk yang belum menempati rumah layak huni.  Masih besarnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni akibat keterbatasan akses MBR terhadap penguasaan lahan dan pembiayaan perumahan.  Peningkatan aksesibilitas MBR akan rumah yang layak melalui fasilitasi peningkatan kualitas perumahan dan fasilitasi penyediaan rumah susun;  Peningkatan jaminan kualitas perumahan dengan menerapkan standarisasi perijinan dalam membangun rumah khususnya bagi MBR; 3.7. Rasio permukiman layak huni Rasio permukiman layak huni  Masih terdapat 13,89% luasan kawasan  Peningkatan kualitas lingkungan permukiman BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-15 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN menunjukkan bahwa 86,11 % dari luas kawasan permukiman di Sulawesi Selatan merupakan kawasan permukiman layak huni. permukiman yang belum layak huni. melalui penyediaan sarana dasar, prasarana dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan. 3.8. Lingkungan Pemukiman Peningkatan kualitas lingkungan permukiman  Belum optimalnya cakupan pelayanan dan jumlah parasarana, sarana dan utilitas lingkungan permukiman  Peningkatan kualitas dan cakupan prasarana, sarana dan utilitas lingkungan permukiman. 3.9 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Rasio RTH per satuan luas wilayah berHPL adalah 17,73 menunjukkan bahwa luasan RTH pada wilayah yang ber HPL/HGB luasannya masih besar  Belum terealisasinya keberadaan RTH khususnya kawasan perkotaan sebagaimana arahan UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang  Mewujudkan sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan meningkatkan upaya pencapaian luasan RTH pada kawasan perkotaan
  11. 4.Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 4.1. Rumah tangga pengguna air bersih Akses masyarakat terhadap air bersih telah mencapai 84,75% yang menunjukkan bahwa 1.556.153 sudah terlayani oleh air bersih baik dari PDAM maupun sumber lainnya yang terlindungi.  Belum terpetakannya wilayah yang akan dilayani oleh sistem penyediaan air minum serta belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan air baku air minum  Peningkatan cakupan pengguna air bersih khususnya pada masyarakat perdesaan yang belum terjangkau oleh PDAM melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penambahan kapasitas dan sistem sambungan rumah air minum serta perlindungan sumber air baku dari pencemaran lingkungan 4.2. Rumahtanggapengguna listrik Jumlah desa berlistrik Rumah tangga pengguna listrik sudah mencapai 70,63% yang sumber utamanya adalah listrik PLN sebesar 66,51%. Rumah tangga yang menggunakan listrik di Sulawesi Selatan didominasi  Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan masih rendah untuk pembakit listrik baik skala menengah maupun skala kecil masih rendah  Pengembangan dan pemanfaatan potensi energi lokal khususnya energi baru terbarukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan listrik di perdesaan dan untuk meningkatkan kedaulatan Energi.  Pembangunan Instalasi Bio Energi dengan BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-16 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN oleh RT pengguna listrik dengan daya 900 watt sebesar 46,44%. Jumlah desa Sulawesi Selatan sebanyak 3.032 yang belum terjangkau listrik sebesar 316 desa dengan kata lain Rasio Desa Berlistrik sebesar 89,6% di Tahun 2014. pemanfaatan limbah ternak dan pertanian. 4.3. RumahtanggaberSanitasi Persentase rumah tangga bersanitasi adalah 75,28 %. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat lebih dari 24% rumah tangga yang belum mengakses sanitasi.  Masih rendahnya cakupan pelayanan sanitasi terhadap rumah tangga serta belum diterapkannya PHBS oleh masyarakat.  Peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi yang layak dan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi di sekolah dan tempat umum sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 4.4. Lingkungan pemukimankumuh Rasio Luas pemukiman yang tertata 13,98 persen  Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penangan lingkungan permukiman kumuh;  Belum optimalnya pengetahuan dan pemahaman akan pola hidup bersih dan sehat.  Optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penangan lingkungan permukiman kumuh;  Optimalnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman akan pola hidup bersih dan sehat. 4.5. Rumah layak huni Rasio rumah layak huni sebesar 0,23 menunjukkan bahwa masih terdapat 0,77 penduduk yang belum menempati rumah layak huni.  Masih besarnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni akibat keterbatasan akses MBR terhadap penguasaan lahan dan pembiayaan perumahan.  Peningkatan aksesibilitas MBR akan rumah yang layak melalui fasilitasi peningkatan kualitas perumahan dan fasilitasi penyediaan rumah susun; dan Peningkatan jaminan kualitas perumahan dengan menerapkan standarisasi perijinan dalam membangun rumah khususnya bagi MBR; BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-17 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
  12. 5.Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 5.1. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 4 kegiatan pada tahun 2012 Kegiatan pembinaan politik daerah 5 kegiatan pada tahun 2012 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 2 pada tahun 2013  Belum berimbangnya jumlah polisi pamong praja dengan jumlah penduduk  Penempatan polisi pamong praja secara berimbang sesuai dengan kebutuhan Rasio jumlah Linmas Per 10.000 penduduk 32,93 pada tahun 2013 Belum berimbangnya jumlah Linmas dengan jumlah Penduduk Penempatan Polisi Pamong Praja secara berimbang sesuai kebutuhan Rasio Pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan 2,97 pada tahun 2013 Belum optimalnya peran Masyarakat dalam memanfaatkan pos siskamling Perlu adanya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas Pertumbuhan ekonomi 8,37% pada tahun 2012  Belum meratanya pertumbuhan ekonomi antar wilayah  Infrastruktur yang baik  Keamanan yang kondusif  Iklim investasi yang semakin baik Kemiskinan 805.92 ribu jiwa pada tahun 2012  Sebaran penduduk miskin pada wilayah- wilayah terpencil  Kordinasi sektoral dan kabupaten/kota dalam penanggulangan kemiskinan, perbaikan akses infrastruktur, dan distribusi pangan Penegakan PERDA 91% pada tahun 2013  Terbatasnya PPNS penegak PERDA  Makin tingginya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan Cakupan patroli petugas Satpol PP 2.116 pada tahun 2013  Masih kurangnya intensitas cakupan patroli petugas Satpol PP  Masih kurangnya sarana prasarana  Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung cakupan patroli petugas Satpol PP Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di 91% pada tahun 2012  Kurangnya tenaga penyidik  Ketersediaan tenaga penyidik BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-18 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Kabupaten Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten 27.353 pada tahun 2013  Belum berimbangnya jumlah Linmas dengan jumlah penduduk  Penempatan Linmas secara berimbang sesuai dengan kebutuhan
  13. 6.Sosial Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Semakin meningkat dari tahun ke tahun  Terbatasnya dana yang dialokasikan setiap tahun sehingga sarana dan prasarana pendukung sangat terbatas.  Diperlukan peningkatan anggaran dan sasaran pada masing-masing kegiatan.  Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. PMKS yg memperoleh bantuan social Peningkatan jumlah PMKS yang memeperoleh bantuan sosial  Belum optimalnya dan akuratnya pendataanPMKS.  Belum tersedianya kriteria PMKS yang akan mendapatkan bantuan.  Optimalisasi peningkatan ketersediaan data PMKS yang akurat;  Memperluas jangkauan pelayanan kepada penerima manfaat  Penyediaan SOP dan penentuan kriteria PMKS yang akan mendapatkan bantuan. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Berfluktuasi  Kurangnya perhatian pemerintah terhadap masalah kesejahteraan sosial.  Kompleksitas penyandang masalah semakin bertambah  Adanya komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.  Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial Non Pelayanan Dasar
  14. 6.Perhubungan 6.1. Jumlah arus penumpang angkutan umum kinerja pelayanan transportasi udara pada Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, dimana jumlah pergerakan penumpang sebesar 8.594.339 penumpang. Kinerja pelayanan transportasi laut, khususnya pada pelabuhan Internasional Soekarno-Hatta (Makassar) juga  Penyebaran pembangunan dan pengembangan transportasi umum masih terpusat di wilayah perkotaan sehingga terjadi ketimpangan pelayanan transportasi antar wilayah perkotaan dan perdesaan  Peningkatan pelayanan dan kapasitas transportasi umum melalui peningkatan keterpaduan transportasi antar moda dan antar wilayah BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-19 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN berkinerja baik yang ditunjukkan dengan jumlah peningkatan penumpang tiap tahunnya sebesar 8% yang pada tahun 2012 berjumlah 1.317.814 orang, dan peningkatan bongkar muat tiap tahun sebesar 11,19% yang pada tahun 2012 telah mencapai 15.73 Ton/TEU 6.2. Jumlah uji kir angkutan umum Tersedia data KIR kendaraan di beberapa kabupaten/kota   6.3. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Jumlah pelabuhan laut adalah 62, pelabuhan udara berjumlah 13, dan jumlah terminal bis 26.  Belum terintegrasinya transportasi antar moda serta belum optimalnya pengelolaan dan pelayanan pelabuhan laut/udara/terminal  Peningkatan kualitas pelayanan dan manajemen pengelolaan pelabuhan laut/udara/terminal dan penerapan sistem transportasi multimoda serta peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi khususnya pada kawasan perdesaan
  15. 7.LingkunganHidup 7.1. Persentase penanganan sampah Timbulan sampah pada tahun 2012 sudah mencapai 2,6 Juta M3/tahun yang meningkat dari tahun 2008 yang timbulan sampahnya sebesar 2,4 juta M3/tahun  Penanganan sampah masih terfokus pada penanganan timbulan sampah dan belum melakukan upaya pengurangan volume sampah dari sumbernya  Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui upaya pengurangan timbulan sampah mulai dari sumbernya dengan penerapan 3R serta optimalisasi kinerja pengelolaan layanan persampahan 7.2. Persentase Pendudukberaksesairminum Cakupan air bersih di Sulawesi Selatan pada tahun 2012 sudah mencapai 82,52%, dengan persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih sudah mencapai 84,75%..  Belum terpetakannya wilayah yang akan dilayani oleh sistem penyediaan air minum serta belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan air baku air minum  Peningkatan cakupan pengguna air bersih khususnya pada masyarakat perdesaan yang belum terjangkau oleh PDAM melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penambahan kapasitas dan sistem sambungan rumah air minum serta perlindungan sumber air baku dari pencemaran BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-20 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN lingkungan 7.3. PersentaseLuaspemukiman yang tertata rasio luas permukiman yang tertata pada tahun 2009 sebesar 61,48 meningkat menjadi 86,11 pada akhir tahun 2012. luasannya meningkat, menjadi 114.346 hektar pada tahun 2012  Masih terdapat 13,89% luasan kawasan permukiman yang belum layak huni.  Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dasar, prasarana dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan. 7.4. Pencemaran status mutu air Sampai tahun 2012 telah dilakukan pemantauan pada 5 sungai lintas kab/kota dari 27 sungai lintas kab/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. dan diharapkan pada akhir tahun perencanaan telah dilakukan pemantauan pada 27 sungai dan 2 danau prioritas  Belum optimalnya penanganan kerusakan lingkungan akibat rendahnya ketersediaan sistem data dan informasi yang terintegrasi  Peningkatan kapasitas SDM dan institusi serta sistem informasi lingkungan hidup yang terintegrasi guna ketetapan perencanaan, monitoring dan evaluasi 7.5. Pencemaran status mutu udara ambient Sampai tahun 2012 telah dilakukan pemantauan kualitas udara ambient pada 10 kab/kota di Provinsi Sulawesi Selatan , dan diharapkan pada akhir tahun perencanaan telah dilakukan pemantauan pada seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.  Belum optimal dan meratanya pemantauan kualitas udara ambient  Belum optimalnya penanganan kerusakan lingkungan akibat rendahnya ketersediaan sistem data dan informasi yang terintegrasi  Peningkatan kapasitas SDM dan institusi serta sistem informasi lingkungan hidup yang terintegrasi guna ketetapan perencanaan, monitoring dan evaluasi 7.6. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. Pelaksanaan AMDAL pada tahun 2012 sudah mencapai 98,21% dari 335 perusahaan yang wajib melaksanakan AMDAL terhadap kegiatannya  Kualitas dan mutu dokumen AMDAL masih memerlukan peningkatan guna mengoptimalkan upaya mitigasi terhadap pelaksanaan kegiatan guna keberlanjutan lingkungan  Peningkatan kapasitas SDM dan institusi pengawasan pelaksanaan AMDAL 7.7. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk yang sampai  Pesatnya laju pertambahan dan aktivitas penduduk belum didukung oleh keberadaan  Peningkatan jumlah sarana persampahan pada tiap lingkungan permukiman secara berimbang dengan BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-21 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN pada tahun 2012 belum mencapai 0,01. sarana persampahan berupa TPS serta institusi pengelola yang memadai. jumlah penduduk yang ditunjang oleh institusi pengelola yang profesional;, dan meningkatkan peran masyarakat dalam mengurangi timbulan sampah dengan menerapkan prinsip 3R. 7.8. Penegakan hukum lingkungan Ppersentase jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dari 22 kasus di tahun 2012 semuanya sudah mendapat penanganan  Belum optimalnya peran masyarakat dalam memberikan informasi terkait perusakan lingkungan  Peningkatan kapasitas SDM dan institusi serta sistem informasi lingkungan hidup yang terintegrasi dalam penegakan hukum lingkungan serta sosialisasi dan SOP pengaduan perusakan lingkungan kepada pemangku kepentingan
  16. 8.Pertanahan 8.1. Persentase luas lahan bersertifikat Sampai dengan tahun 2012, jumlah tanah yang telah disertifikasi seluas 223.387.225 M2 dengan jumlah bidang sebanyak 39.514 bidang  Belum terintegrasinya penggunaan tanah dengan RTRWK yang berpotensi meningkatkan ketidakpastian dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah  Peningkatan ketersediaan informasi mengenai kesesuaian pola tata guna tanah dengan rencana tata ruang 8.2. Penyelesaian kasus tanah Negara 88,46% dari78 total kasus pada tahun 2012  Kurangnya administrasi pendukung 
  17. 9.Kependudukan dan Catatan Sipil 9.1. Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk 63% dari total yang menikah pada tahun 2012  Kurangnya kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan 9.2. Rasio bayi berakte kelahiran 66% dari total kelahiran pada tahun 2012  Kurangnya kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan 9.3. Rasio pasangan berakte nikah 17% dari total yang menikah pada tahun 2012  Kurangnya kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan 9.4. Kepemilikan KTP 49.71% dari total penduduk wajib KTP  Kurangnya kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan 9.5. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 31.52% dari total jumlah penduduk  Kurangnya kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan 9.6. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Tersedia database kependudukan skala provinsi yang akurat  Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (  Peningkatan kapasitas dan pengetahuan aparatur pemerintah dalam penyusunan database BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-22 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN SIAK ) secara terpadu terkendala dengan belum adanya jaringan komunikasi dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada server yang ada di Provinsi, sehingga proses penyediaan database di Provinsi dilakukan server manual melalui back up data kependudukan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) masing-masing kabupaten/kota kependudukan yang berkualitas dan akura;  Peningkatan koordinasi antar tingkatan pemerintahan dalam pengoperasian dan pemeliharaan sistem informasi dan database kependudukan.
  18. 10.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10.1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah % partisipasi perempuan di lembaga legislative baru mencapai 14, 23% % partisipasi perempuan di lembaga pemerintah provinsi = 45% % partisipasi perempuan di jabatan struktural pemerintah (eksekutif) baru mencapai 34,53%  Rendahnya persentase perempuan di lembaga legislatif  Tingginya dominasi laki-laki pada jabatan struktural strategis di lembaga pemerintah (eksekutif)  Belum ada kebijakan afirmasi untuk mendorong keterwakilan perempuan di jabatan strategis lembaga pemerintah  Meningkatkan upaya pendidikan politik bagi perempuan di masyarakat dan lembaga  Peningkatan kapasitas dan skill caleg perempuan, aktifis organisasi perempuan, dan tokoh perempuan (toma, toga, toda)  Kebijakan afirmasi untuk memberi ruang yang setara antara aparatur perempuan dan laki-laki dalam menduduki jabatan struktural lembaga pemerintah 10.2. Partisipasi perempuan di lembaga swasta 24% dari jumlah total tenaga kerja swasta pada tahun 2012  Rendahnya akses dan partisipasi perempuan di lembaga swasta yg disebabkan adanya persyaratan perusahaan  Rendahnya persentase perempuan di jabatan strategis pada lembaga swasta  Kebijakan dan tindakan teknis yang bersifat afirmasi untuk meningkatkan akses dan partisipasi perempuan di ranah publik  Peningkatan kapasitas/skill manajemen pekerja perempuan di lembaga swasta BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-23 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN 10.3. Rasio KDRT Semakin tahun terjadi peningkatan. Tahun 2012 mencapai 728 kasus  Semakin tingginya jumlah korban KDRT di kalangan perempuan dan anak  Belum berjalan secara maksimal fungsi layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di kab/kota dalam lembaga terpadu  Peningkatan ketahan keluarga  Peningkatan upaya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) kepada seluruh masyarakat dan lembaga pemerhati perempuan dan anak, dalam hal pencegahan, deteksi dini, dan penanganan kasus KDRT  Optimalisasi penerapan SPM bidang Layanan terpadu Penanganan Korban Kekerasan thd Perempuan dan Anak 10.4. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Tahun 2012 mencapai 264.971 pekerja anak  Masih banyak anak-anak yang terlibat dlam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak  Tidak ada jaminan kesehatan dan pendidikan bagi tenaga kerja di bawah umur  Kemiskinan rumah tangga dan rendahnya pendidikan menjadi pemicu meningkatnya jumlah tenaga kerja di bawah umur  Komite Aksi Pemberantasan Pekerjaan terburuk bagi Anak harus lebih maksimal bekerja  Peningkatan akses dan jaminan kesehatan dan pendidikan secara khusus bagi tenaga kerja di bawah umur /anak yang “terpaksa” bekerja  Peningkatan ketahanan ekonomi keluarga  Jaminan memperoleh hak pendidikan bagi anak- anak dari keluarga kurang mampu 10.5. Partisipasi angkatan kerja perempuan Partisipasi angkatan kerja perempuan lebih rendah dibanding laki-laki  Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan karena terbatasnya akses perempuan di sektor publik sebagai akibat dari budaya patriarkhi  Rendahnya komitmen perusahaan dalam menerapkan hak perlindungan perempuan  Terdapat perbedaan upah tenaga kerja laki dan perempuan  Peningkatan akses dan partisipasi angkatan kerja perempuan di sektor strategis  Memperketat pengawasan penerapan hak perlindungan bagi pekerja perempuan di perusahaan/lembaga swasta  Kebijakan afirmasi untuk mendorong kesetaraan upah tenaga kerja laki dan perempuan 10.6. Cakupan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari Penyelesaian kasus pengaduan pada tahun 2012 mencapai 728 kasus, dan terjadi trend  Penyelesaian pengaduan melalui layanan terpadu belum berjalan maksimal  Masih banyak kab/kota yang belum  Memperbaiki mekanisme layanan terpadu di provinsi dan kab/kota  Meningkatkan kapasitas lembaga layanan lintas BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-24 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN tindakan kekerasan peningkatan kasus KDRT setiap tahun menyediakan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sektor  Komitmen SKPD dan lembaga terkait layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan
  19. 11.Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 11.1. Rata-rata jumlah anak per keluarga 1,68 anak dari jumlah keluarga pada tahun 2012  Rendahnya kesadaran tanggungjawab kependudukan di kalangan masyarakat dan stakeholders pemerintah  Kurangnya pemahaman masyarakat tentang keluarga berencana  Pengelolaan pengendalian penduduk secara holistik lintas sektor  Peningkatan pemahaman masyarakat tentang perencanaan kelahiran anak  Penyebarluasan KIE Genre (Generasi Berencana) 11.2. Rasio akseptor KB Tahun 2012 mencapai 27,47 persen  Terbatasnya tenaga lapangan penyuluh KB, utamanya di daerah terpencil, pegunungan, dan kepulauan  Membangun jejaring dengan kader/tenaga lapangan sektor lain dan memaksimalkan fungsi tenaga lapangan tersebut terkait urgensi KB melalui peningkatan kapasitas 11.3. Cakupan peserta KB aktif 73,47 persen di tahun 2012  Masih rendahnya partisipasi KB Pria  Akses berKB masyarakat miskin dan terpencil (pegunungan da kepulauan) masih rendah  Mendorong kepesertaan KB pria  Membangun kemitraan dengan lintas stakeholders dan layanan kesehatan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan KB kepada masyarakat. 11.4. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tahun 2012 = 38,29 %  Tingginya persentase keluarga pra-sejahtera dan sejahtera I  Meningkatnya pernikahan dini di kalangan anak remaja  Penguatan ketahanan ekonomi keluarga  Peningkatan partisipasi berKB  Bimbingan serta pengajaran tentang dampak negatif pernikahan dini untuk mendorong pendewasaan usia kawin dan perencanaan keluarga;
  20. 12.Ketenagakerjaan 12.1. Angka partisipasi angkatan kerja Peningkatan angka partisipasi kerja  Rendahnya keterampilan tenaga kerja  Pembekalan dan pelatihan tenaga kerja baik skil maupun kemapuan manajemen 12.2. Angka sengketa pengusaha- Penurunan angka sengketa  Tidak adanya kesepakatan tentang upah  Penetapan upah minimum regional yang disesuaikan BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-25 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN pekerja per tahun pengusaha-pekerja antara pegusaha dengan tenaga pekerja dengan kemampuan dari perusahaan 12.3. Tingkat partisipasi angkatan kerja Peningkatan partisipasi angkatan kerja  Tingkat pendidikan tenaga kerja relatif masih rendah  Pembangunan balai latihan yang bertaraf internasional 12.4. Pencari kerja yang ditempatkan Peningkatan jumlah angka pencari kerja yang ditempatkan  Ketidaksesuaian antara jenis pendidikan dan kebutuhan pasar kerja yang tersedia  Pembangunan sekolah kejuruan yang berbasis kebutuhan pasar kerja 12.5. Tingkat pengangguran terbuka Penurunan tingkat penganguran terbuka  Jumlah pertumbuhan angkatan kerja tidak sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia.  Informasi pasar kerja masih terbatas.  Perlu komitmen untuk membuat programperencannan tentang target penempatan tenaga kerja dalam menciptakan lapangan kerja baru.  Pengembanagan sistem informasi pasar kerja melalui online sistem 12.6. Keselamatan dan perlindungan Peningkatan upaya keselamatan dan perlindungan tebaga kerja  Terbatasnya jamsostek bagi tenaga kerja  Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang menerima jamsostek. 12.7. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Peningkatan jumlah perselisihan buruh dan pengusaha yang tertangani akibat kebijakan pemerintah daerah  Tidak adanya kesepahaman antara pihak buruh dan pengusaha  Meningkatkan peran lembaga penyelesaian perselisihan
  21. 13.Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 13.1 Persentase koperasi aktif Total jumlah Koperasi 8.026 unit - Rendahnya peran aparat kecamatan dan desa/kelurahan dalam pembinaan Koperasi - Kurangnya regulasi sektor ekonomi untuk mendorong kegiatan usaha koperasi - Pelibatan aparat kecamatan dan desa/kelurahan dalam pembinaan Koperasi diwilayahnya - Dibutuhkan regulasi sektor ekonomi yang berpihak pada Koperasi 13.2 Persentase Koperasi Besar Meningkatnya jumlah Koperasi besar sebanyak 55 Unit - Terbatasnya pengelola usaha yang memiliki kemampuan (akreditasi) manajeria - Peningkatan manajerial pengelola usaha melalui lembaga yang terakreditasi 13.3 Persentase jumlah usaha kecil menjadi menengah Meningkatnya jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah sebanyak 158.718 unit - Kemampuan produksi, akses pasar masih sangat terbatas - Wawasan kewirausahaan masih kurang - Skim kredit khusus untuk UMK yang murah - Peningkatan tehnis manajerial pengelola UMK - Penyediaan skim khusus bagi UMK - Ada regulasi usaha yang berpihak pada UMK BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-26 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN dan mudah tidak tersedia - Tidak adanya regulasi untuk pengembangan UMK 13.4 Persentase jumlah Usaha menengah menjadi usaha besar Meningkatnya jumlah usaha menengah menjadi usaha besar sebanyak 3.503 unit - Kurangnya kemitraan usaha - Tidak tersedia reward bagi pelaku usaha yang berhasil - Mendorong terciptanya kerjasama usaha - Penyediaan rewadr bagi pelaku UMK
  22. 14.Penanaman Modal 14.1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah investasi PMA/PMDN sebesar Rp. 29 Triliun,- (2008- 2013)  Perbaikan pelayanan perizinan, penyusunan regulasi yang memberikan kemudahan dalam kegiatan penanaman modal.  Sarana dan infrastruktur daerah  Informasi peluang dan potensi investasi Sulsel yang masih kurang  Penerapan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) yang cepat, tepat dan efisien.  Regulasi yang mendukung kemudahan dalam berinvestasi  Penyusunan potensi dan peluang investasi yang lengkap. 14.2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah investasi PMA/PMDN sebesar Rp. 23.956.798.051.423,-  Masih perlu dukungan infrastruktur dan regulasi  Diperlukan promosi investasi lebih fokus terhadap investasi yang dibutuhkan danpelayanan perizinan yang transparan dan cepat. 14.3. Rasio daya serap tenaga kerja Jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 115.087 orang - - 14.4. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Realisasi investasi tahun 2012 Rp. 2.318.829.900.000,- menurun bila dibandingkan dengan realisasi investasi tahun 2011 Rp. 3.986.302.703.368,-  Masih perlu dukungan infrastruktur dan regulasi  Diperlukan promosi investasi lebih fokus terhadap investasi yang dibutuhkan danpelayanan perizinan yang transparan dan cepat.
  23. 15.Kebudayaan 15.1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya Penyelenggaraan festival seni dan budaya 37 kali pertahunnya yang sudah sesuai dengan agenda event budaya daerah  Masih banyaknya event daerah yang belum teragendakan pelaksanaan  Perlu inventarisasi event daerah yang belum teragendakan untuk dimasukkan ke dalam event daerah BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-27 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN 15.2. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya ada 4 gedung  Tersedianya gedung kesenian yang representatif  Dukungan manajemen pengelolaan gedung kesenian yang representatif. 15.3. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Jumlah 72 situs  Masih banyaknya warisan budaya khususnya Benda Cagar Budaya (BCB)/situs/kawasan cagar budaya yang belum terdaftar  Perlu adanya inventarisasi warisan budaya khususnya Benda Cagar Budaya (BCB)/situs/kawasan cagar budaya.
  24. 16.Kepemudaan dan Olahraga 16.1. Jumlah organisasi pemuda Optimalisasi dukungan organisasi pemuda  Belum terpolanya pemberdayaan pemuda  Memfasilitasi secara terbatas baik teknis, manajemen, maupun dana dalam rangka mendinamisasi dunia kepemudaan 16.2. Jumlah organisasi olahraga Peningkatan jumlah organisasi olahraga  Belum terpolanya pemassalan dan pembibitan olahraga  Meningkatkan pola pembibitan dan pembinaan atlit melalui pusat pendidikan dan latihan olagraga pelajar 16.3. Jumlah kegiatan kepemudaan Peningkatan jumlah kegiatan kepemudaan  Belum optimalnya koordinasi antara organisasi pemuda dan pemberdayaan organisasi pemuda  Perlu adanya dorongan serta dukungan untuk pengembangan generasi muda dalam meningkatkan produktifitas dan prestasi 16.4. Jumlah kegiatan olahraga Peningkatan jumlah kegiatan olahraga  Belum optimalnya ketersediaannya sarana dan prasarana kegiatan  Perlu adanya fasilitasi sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas 16.5. Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) 43 gelanggang pada tahun 2012  Keterbatasan anggaran  Perlibatan pihak swasta 16.6. Lapangan olahraga 2.480 lapangan  Ketersediaan lahan  Perlibatan pihak swasta
  25. 17.KetahananPangan 17.1. Regulasi ketahanan pangan Tersedia regulasi yang mendukung pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan Hak atas Pangan  Regulasi Ketahanan Pangan masih kurang  Sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Keamanan Pangan belum Optimal  Koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan regulasi Ketahanan Pangan secara Optimal 17.2. Ketersediaan pangan utama Ketersediaan Pangan utama  Laju peningkatan produksi pangan  Tingkat Produksi utama (beras) BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-28 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (beras) tersedia sepanjang tahun minimal 2 kali kebutuhan pangan penduduk cenderung melandai sedangkan pertambahan penduduk lebih besar dari 1 %.  Belum Optimalnya sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam.  Pengendalian Pertumbuhan Penduduk
  26. 18.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 18.1. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) rata-rata jumlah kelompok binaan LPM = 1 klp binaan Masih Rendahnya Kelompok Binaan Pada Setiap Desa ( Hanya 1 Binaan Kelompok Pada Masing-masing LPM) Pembinaan Terhadap Kelompok Binaan Agar meningkatkan Jumlah Kelompok Binaan Pada Masing-Masing LPM pada setiap Desa (menjadikan 2 Kelompok Binaan Pada Masing-Masing LPM) 18.2. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK rata-rata kelompok binaan PKK = 48 klp binaan Masih ada PKK di Desa Dan Kelurahan yang belum membina Kelompok sesuai dengan jumlah Kelompok Binaan Yang Harus Di Bina. Pengoptimalan Fungsi dan Tanggung Jawab Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/Kota Kecamatan dan Desa/Kelurahan agar Rutin membina Kelompok Binaan PKK pada Masing-masing POKJA. 18.3. Jumlah LSM 49,51% (759 LSM Aktif dari 1.533 Total LSM) Data LSM Aktif belum terinventaris dengan baik pada setiap Kabupaten/Kota Khususnya LSM yang bergerak dibidang Pemberdayaan Masyarakat Pendataan dan Inventarisasi Data LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat di Setiap Kabupaten/Kota. 18.4. LPM Berprestasi 0,96 % (144 LPM Berprestasi dari 15.020 Total LPM) Masih Rendahnya aktivitas penghargaan yang di lakukan oleh Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten dalam menilai Kinerja Kelembagaan LSM di bidang Pemberdayaan Masyarakat Pemberian Penilaian Kinerja kepada LPM yang dilakukan setiap SKPD yang berkaitan langsung dengan kegiatan LPM 18.5. PKK aktif 97,47 % (61.310 PKK Aktif dari 62.903 PKK) Desa/Kelurahan yang letaknya terpencil (Daerah Pegunungan dan Kepulauan) sulit dilakukan pembinaan oleh TP-PKK Desa,Kecamatan,Kabupaten Dan Provinsi Memperlancar Akses Transportasi Dan Komunikasi Pada Setiap Desa/Kelurahan yang letaknya terpencil agar rutin dilakukan pembinaan pada PKK Desa. 18.6. Posyandu aktif 98,89 % (8.703 Posyandu Aktif dari 8.801 total Posyandu) Masih ada Sebagian Posyandu Yang Belum memiliki kader yang terlatih serta sarana dan prasarana yang layak khususnya di daerah Desa/Kelurahan terpencil. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Kader Posyandu dan Pemberian Dukungan Sarana Dan Prsarana yang Layak kepada Posyandu Didasa/Kelurahan khususnya didaerah terpencil. BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-29 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN 18.7. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan sebesar 65,50% Masih rendahnya Program-Program Pemerintah yang bertujuan meningkatkan Swadaya Gotong Royong Masyarakat serta Belum terdatanya dengan Baik Kontribusi Swadaya Masyarakat terhadap kegiatan pembangunan khususnya di Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Mengiatkan Program-Program Pemerintah yang bertujuan meningkatkan swadaya Gotong Royong Masyarakat serta melakukan Pendataan secara rutin Kegiatan Pembangunan yang dilakukan secara swadaya. 18.8. Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat Persentase peran masyrakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana terbangun sebesar 65,92% Kurang Berfungsinya Kelompok Masyarakat pemelihara Pembangunan yang di Desa/Kelurahan dan tidak dianggarkan dalam APBDes pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat. Mengaktifkan dan memfungsikan Kembali Kelopok- Kelompok Pemelihara Pasca Pembangunan Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa/Kelurahan Serta mengaggarkan pada APBDes Kegiatan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat
  27. 19.Kearsipan 19.1. Pengelolaan arsip secara baku Belum optimalnya pengelolaan kearsipan pada SKPD  Sarana dan prasaran pengelolaan dan penyimpanan arsip masih kurang.  Arsip-arsip yang berada di SKPD masih masuk dalam kategori kacau, belum tertata sesuai kaidah kerasipan.  Tidak tersedianya sarana dan prasarana dan belum terlaksananya system kearsipan yang baku di setiap SKPD.  Rendahnya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya arsip.  Belum terwujudnya Unit Kearsipan disetiap SKPD, sesuai amanah UU No. 43 Tahun Tentang Kearsipan.  Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan yang berkualitas;  Peningkatan pemahaman dan kapasitas aparat terkait pengelolaan arsip;  kurangnya komitmen para pimpinan SKPD akan pentingnya arsip  Peningkatan pemahaman aparatur akan pentingnya pengelolaan arsip;  Penyediaan unit pengelolaan arsip pada tiap SKPD berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. 19.2. Peningkatan SDM pengelola kearsipan  Ketersediaan dan kapasitas sumberdaya manusia pengelola arsip belum memadai,  Belum optimalnya pembinaan kearsipan di  Peningkatan pengetahuan dan minat minat aparatur tentang kepentingan penglolaan kearsipan;  Peningkatan kesejahteraan aparatur BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-30 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN SKPD yang di sebabkan oleh kurangnya Tenaga Fungsional Kearsipan (Arsiparis). fungsionalkearsipan.
  28. 20.Komunikasi dan Informatika 20.1. Jumlah jaringan komunikasi Masih terbatasnya jumlah dan kualitas jaringan komunikasi  Masih terdapat beberapa wilayah yang belum terjangkau jaringan komunikasi yang berkualitas  Penyediaan sarana dan prasarana jaringan komunikasi pada wilayah yang belum terjangkau pelayanan jaringan komunikasi 20.2. Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Masih rendahnya rasio wartel dan warnet terhadap jumlag penduuduk  Masih terdapat beberapa wilayah yang belum terjangkau fasilitas wartel/warnet yang berkualitas  Penyediaan sarana dan prasarana jaringan komunikasi pada wilayah yang belum terjangkau pelayanan jaringan komunikasi;  Peningkatan kualitas dan jangkauan jaringan komunikasi 20.3. Jumlah surat kabar nasional/lokal Masih terbatasnya jumlah dan kualitas surat kabar naional/lokal  Keberadaan surat kabar yang memberikan informasi up to date terutama terkait dengan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah masih terbatas.  Peningkatan jumlah, kualitas dan kapasitas media cetak lokal yang ada di daerah;  Peningkatan peran dan fasilitasi pemerintah dalam peningkatan kualitas dan kapasitas media cetak lokal 20.4. Jumlah penyiaran radio/TV lokal Masih terbatasnya jumlah dan kualitas penyiaran radio/TV lokal  Keberadaan stasiun televisi dan siaran radio lokal yang masih terbatas dan kemampuan jangkauan siarannya yang belum mampu menjangkau seluruh wilayah;  Kurangnya tenaga komisioner yang memantau kontent penyiaran, terutama penyiaran TV lokal.  Peningkatan fasilitasi pemerintah dalam peningatan kualitas dan jangkauan penyiaran radio lokal;  Peningkatan peran masyarakat dalam memacu peningkatan jangakauan penyiaran radio/TV lokal.
  29. 21.Perpustakaan 21.1. Jumlah perpustakaan Jumlah perpustakaan belum memenuhi dapat kebutuhan masyarakat  Sarana dan prasarana pendukungperpustakaan termasuk prasarana kantor belum memadai;  Terbatasnya pendanaan untuk pengembangan perpustakaan.  Belum adanya gedung perpustakaan yang representatif.  Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan yang berkualitas;  Peningkatan peran dan pemahaman masyarakat dan aparat pemerintah terkait peran perpustakaan dalam peningkatan kualitas pendidikan  Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan perpustakaan BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-31 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN  Belum optimalnya pengelolaan Perpustakaan.  Terbatasnya tenaga fungsional perpustakaan (Pustakawan).  Peningkatan pemahaman masyarakat akan peran profesi pustakawan 21.2. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Peningkatan jumlah pengunjunng perpustakaan per tahun masih rendah  Masih kurangnya minat baca masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya budaya membaca masyarakat.  Peningkatan fasilitasi dan sosialisasi pemerintah baik untuk memacu peningkatan minat baca masyarakat Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah masih terbatas  Kuantitas dan kualitas bahan pustaka masih kurang.  Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah dan penerbit dalam pengadaan bahan bacaan yang bermutu;  Peningkatan peran pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pengadaan bahan bacaan yang bermutu
  30. 22.Perencanaan Pembangunan 22.6. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA 24 kab/kota telah memiliki RPJPD  Dokumen RPJPD tidak tersedia (Kab.Sinjai & Palopo)  Belum optimalnya sinergitas kebijakan pembangunan antar tingkatan pemerintah guna optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan  Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota telah mengacu pada aturan dalam menyususn dokumen perencanaan  Optimalisasi dan peningkatan koordinasi dan sinergitas kebijakan pembangunan antar tingkatan pemerintahan; 22.7. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Semua Kab/Kota telah memeiliki RPJMD yang ditetapkan dengan Perda  Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota telah mengacu pada aturan dalam menyususn dokumen perencanaan  Belum optimalnya sinergitas kebijakan pembangunan antar tingkatan pemerintah guna optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-32 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN 22.8. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Semua SKPD Provinsi dan Kab/kota memiliki RKPD yang ditetapkan oleh Perkada  Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota telah mengacu pada aturan dalam menyususn dokumen perencanaan 22.9. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Konsistensi antara Dokumen RKPD dan Dokumen Perencanaan Pembangunan (RTR dan RPJMD)  Belum optimalnya konsistensi penjabaran RPJMD dan RTR dalam dokumen RKPD  Penyusunan RKPD mengacu dan konsisten pada dokumen perencanaan (RTR dan RPJMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan II Fokus Layanan Urusan Pilihan
  31. 1.Pertanian 1.1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Produktifitas padi dalam 5 tahun terakhir mengalamipeningkatan 1,58 % tetapi peningkatan luas panen leebih besar sebesar 5,02 % sehingga capaian peningkatan produksi setiap tahun didominasi oleh penambahan luas panen  Penyediaan sarana produksi spt benih dan pupuk belum memenuhi prinsip 5T (tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat harga)  Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana seperti jaringan irigasi, alat mesin pertanian, sarana pasca panen dan sarana perhubungan.  Ketersediaan benih dan produksi lainnya yang memenuhi prinsip 5 T  Pengendalian OPT dan pengawalan teknologi  Pembangunan dan rehabilitasidan jaringan irigasi  Pengembangan sumber air irigasi alternatif seperti embung dll.  Fasilitasi penyediaan alsintan danlembaga penyedia alsintan  Fasilitasipermodalan dan pembiayaan usaha tani lainnya 1.2. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB  Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB paling tinggi dibanding sektor lainnya  Kontribusi sector Perkebunan terhadap PDRB 4,56 %  Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mengalami penurunan dari 29,45 5 tahun 2008 menjadi 24,79 % pada thn 2012  Nilai tambah dan mutu hasil perkebunan masih belum optimal.(Dinas Perkebunan)  Ketersediaan agroinput memenuhi prinsip5 T  Peningkatan jalan penghubung darikantong produksi ke pasar dan industri  Fasilitasi permodalan dan pembiayaanusaha tani lainnya  Penyediaan sarana pengolahan yang memadai di sektor Perkebunan  Perbaikan dan Peningkatan Mutu hasil Perkebunan. BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-33 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN 1.3. Kontribusi sub sektor pertanian (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB Kontribusi sub sektor pertanian (tanaman bahan makanan ) terhadap PDRB paling tinggi disbanding sub sektor lainnya  Kontribusi sub sektor pertanian (tanaman bahan makanan ) terhadap PDRB mengalami penurunan dari 13,94 % tahun 2008 menjadi 12,08 % pada thn 2012  Ketersediaan agroinput memenuhi prinsip5 T  Peningkatan jalan penghubung darikantong produksi ke pasar dan industri  Fasilitasi permodalan dan pembiayaanusaha tani lainnya 1.4. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Kontribusi sektor Perkebunan tehdp PDRB 4,56 %  Produktifitas tanaman Perkebunan belum optimal, masih di bawah potensi kemampuan lahan  Pemeliharaan tanaman secara intensif yang berkelanjutan  Penyediaan sarana dan prasarana produksi yang memadai  Perbaikan tanaman melalui peremajaan dan rehabilitas serta pemilihan tanaman yang unggul yang tahan terhadap Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan anomali iklim. 1.5. Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB belum teridentifikasi  Belum tersedianya data dan informasi terkait produksi kelompok petani terhadap PDRB  Belum optimalnya kapasitas dan pengetahuan kelompok petani dalam peningkatan pendapatan;  Belum optimalnya peran dan fasilitasi pemerintah dalam memacu peningkatan produksi kelompok tani  Penyediaan data dan informasi kontribusi kelompok petani terhadap PDRB;  Peningkatan kapasitas dan pengetahuan kelompok petani agar dapat berkontribusi optimal dalam PDRB  Peningkatan peran dan fasilitasi pemerintah guna memacu peningkatan kontribusi kelompok petani. 1.6. Cakupan bina kelompok petani Cakupan kelompok petani yang menjalankan usaha melalui pembinaan masih sangat rendah  Belum optimalnya kapasitas dan pengetahuan kelompok petani dalam menjalankan usaha peningkatan kualitas produksi pertanian;  Belum optimalnya peran dan fasilitasi pemerintah dalam memacu peningkatan usaha dan produksi kelompok tani  Peningkatan kapasitas dan pengetahuan kelompok petani dalam menjalankan usaha peningkatan kualitas produksi pertanian;  Peningkatan peran dan fasilitasi pemerintah guna memacu peningkatan usaha dan produksi kelompok tani. BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-34 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN 1.7. Produksi daging Target produksi daging diharapkan tahun 2013 sebesar 11,3%  Produksi daging tinggi mencapai 20,1 %, namun kualitas daging masih rendah  Harga daging lokal relatif tinggi  Meningkatkan sarana dan prasarana, menerapkan tekhnologi produksi , manajemen produksi, dan penanganan pasca panen
  32. 2.Kehutanan 2.1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Jumlah luas hutan yang direhabilitasi setiap tahun mengalami peningkatan, yakni dari 17,92 ribu ha tahun 2008 meningkat menjadi 115,63 ribu ha tahun 2012 atau dari 2,62 persen menjadi 21,98 persen  Besarnya laju deforestrasi dan degradasi hutan  Keterlibatan multipihak dalam rehabilitasi hutan dan lahan, serta penguatan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan hutan melalui peningkatan kapasitas polisi hutan dan penyuluhan kehutanan 2.2. Kerusakan Kawasan Hutan Kerusakan hutan masih 12% dibandingkan dengan luas  Masih tingginya perambahan hutan untuk kegiatan di luar kehutanan  Penyelesaian tata batas kawasan hutan, batas luar, dan batas fungsi kawasan hutan serta penguatan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan hutan melalui peningkatan kapasitas polisi hutan 2.3. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kontribusi sektor kehutanan masih di bawah 1 %,  Secara ekonomi kontribusi sektor kehutanan masih rendah namun kontribusi intangiblenya tidak dihitung  Perlu menghitung kontriusi intangible dari sektor kehutanan untuk menjadi pertimbangan ekonomi lingkungan
  33. 3.Energi dan Sumber Daya Mineral 3.1. Pertambangan tanpa ijin Pengawasan produksi mineral dan batu bara Penanganan pertambangan tanpa ijin masih dibawah 47%  Belum terpadunya kegiatan perencanaan dan pengembangan pertambangan dengan reancana tata ruang  Sinkronisasi perencanaan dan pengembangan pertambangan dengan rencana tata ruang serta konsistensi pemanfaatan rencana tata ruang dan penegakan hukum 3.2. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kontribusi masih pada tahun 2012 5,63% masih dibawah capaian tahun 2008 namun cenderung stabil di angka tersebut selama 4 tahun berikutnya  Belum terpadunya kegiatan perencanaan dan pengembangan pertambangan dengan reancana tata ruang  belum terlaksananya pengawasan operasional pertambangan yang baik.  Belum tercapainya ketaatan pemegang izin pertambangan terhadap pelaporan produksi  Peningkatan pengawasan pertambangan
  34. 4.Pariwisata BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-35 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN 4.1. Kunjungan wisata Kunjungan mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar 25,94 persen, yakni dari 2,75 juta orang tahun 2009 meningkat menjadi 5,5 juta jiwa tahun 2013.  Belum optimalnya sarana dan prasarana Daerah Tujuan Wisata (DTW)  Masih banyak DTW baru yang belum terjangkau.  Peningkatan sarana dan prasarana akses ke DTW  Optimalisasi promosi DTW baru dan perbaikan infrastruktur. 4.2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Konstribusi terhadap PDRB rata- rata 1,56 persen selama lima tahun (Harga berlaku Tahun dasar 2000)  Masih rendahnya promosi pada segmen pasar internasional.  Perlu peningkatan promosi baik Dalam maupun Luar Negeri.
  35. 5.Kelautan dan Perikanan 5.1. Produksi perikanan Jumlah produksi ikan pada 2013 sebesar2.884.006,7Ton atau 194,68 persen dari target produksi perikanan sebasr 1.481.387,2 Ton. Jumlah produksi Udang Tahun 2013 sebesar 34.420,7 Ton. Produksi Rumput Laut tahun 2013 2.422.154,2 Ton. Produk Bandeng Tahun 2013 sebesar 119.887,7 Ton.  Belum terintegrasinya sistem produksi dari hulu ke hilir  Armada kapal penangkap ikan masih didominasi oleh kapal penangkap skala kecil  Kualitas SDM  Masih maraknya Illegal Fishing  Memanfaatkan potensi yang ada dengan menerapkan teknologi serta membangun jejaring bisnis perikanan  Pengembangan sektor hulu ke hilir dan revitalisasi sistem produksi dalam rangka penyediaan bahan baku industrialisasi  Pembinaan dan Pengawasan dalam pengelolaan Sumberdaya perikanan dan kelautan  Rasionalisasi armada penangkap ikan 5.2. Konsumsi ikan Pada tahun 2013 konsumsi ikan berhasil melampaui target sebesar 105,47 persen, dimana konsumsi ikan yang dicapai sebesar 44,30 kg/Kapita sementara target daerah hanya sebesar 42,00 kg/Kapita.  Persaingan Konsumsi protein asal hewani  Kualitas produk tidak dapat dipertahankan dalam waktu lama (tambahan)  Pola distribusi dan konsumsi ikan belum merata.  Sebagian besar produk hasil perikanan diperdagangkan antar pulau dan ekspor (tambahan)  Pembinaan produk nilai tambah dan diseminasi teknologi pengolahan  Peningkatan mutu dan jaminan keamanan pangan  Komoditas perikanan dimasukkan dalam UU pangan Strategis 5.3. Cakupan bina kelompok nelayan, pembudidaya dan pengolah Cakupan bina kelompok nelayan yang mendapat bantuan di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan, yakni 0,37 persen tahun 2008 meningkat  Manajemen kelembagaan kelompok nelayan belum optimal  Masih kuatnya relasi punggawa-sawi  Inovasi teknologi pada kelompok perikanan  Pengelolaan potensi dengan berbasis komoditas, kawasan serta pembenahan sistem dan manajemen BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-36 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN menjadi 0,72 persen tahun 2013 atau dari 383 kelompok menjadi 1.030 kelompok. usaha kelembagaan 5.4. Produksi perikanan kelompok nelayan, pembudidaya dan pengolah Jumlah produk kelompok nelayan, pembudidaya dan pengolah sebesar 57,83 persen dari produk daerah.  Rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan  Kemiskinan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan  Keterbatasan infrastruktur perikanan budidaya tangkap dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan (air bersih,listrik,BBM,sistem rantai dingin, pelabuhan perikanan.  Terbatasnya akses permodalan untuk usaha perikanan  Kualitas kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah  Meningkatkan pembinaan kelembagaan masyarakat usaha perikanan dan kelautan agar dapat menghasilkan produk yang berdaya saing
  36. 6.Perdagangan 6.1. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Rata-rata 17 persen selama lima tahun  Belum optimalnya peran sektor perdagangan terhadap peningkatan PDRB Sulsel  Optimalisasi peran sektor perdagangan terhadap PDRB;  Peningkatan koordinasi antar tingkatan pemerintahan dalam upaya memacu kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 6.2. Ekspor Bersih Perdagangan Ekspor bersih sebesar US1.446,19 juta pada tahun 2012  Belum optimalnya kontribusi ekspor terhadap pembangunan Sulsel  Optimalisasi peran dan kontribusi ekspor terhadap pembangunan;  Peningkatan koordinasi antar tingkatan pemerintahan dalam upaya memacu nilai ekspor sektor perdagangan Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Persentase usaha informal dan kelompok pedagang yang aktif  Masih bersarnya jumlah kelompok pedagang dan usaha informal yang aktif dan mandiri;  Masih rendahnya tingkat keterampilan dan kapasitas pengelolaan usaha  Peningkatan upaya pembinaan dan faslitasi kelompok pedagang dan usaha informal;  Peningkatan keterampilan dan kapasitas pengelolaan usaha
  37. 7.Perindustrian 7.1. Kontribusi sektor Industri Pertumbuhan sektor industri  Kurangnya investasi sektor industri  Iklim investasi yang semakin baik BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-37 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN terhadap PDRB 12,23 persen pengolahan 7.2. Pertumbuhan Industri. Pertumbuhan industri 9,32 persen (ADHK)  Kurangnya investasi sektor industri pengolahan  Iklim investasi yang semakin baik
  38. 8.Ketransmigrasian 8.1. Transmigran swakarsa Mandiri (TSM) Sejak tahun 2000 tidak ada lagi transmigrasi swakarsa mandiri  Program sudah tidak ada  8.2. Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB belum dapat digambarkan  Belum tersedianya data dan informasi kontribusi transmigrasi terhadap PDRB akibat pelaksanaan transmigrasi belum bersinergi dengan baik  Peningkatan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan program transmigrasi;  Penyediaan data dan informasi yang berkualitas dan bersinergi antar tingkatan pemerintahan terkait transmigrasi C ASPEK DAYA SAING DAERAH I Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
  39. 1.Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita  Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk pengeluaran makanan di Sulawesi Selatan pada tahun 2011 adalah sebesar 51,40 persen atau mengalami penurunan sebesar 6,31 poin jika dibandingkan dengan tahun 2010.  Konsumsi rumah tangga per kapita masih didominasi kelompok pangan yang idealnya kelompok non pangan  Peningkatan peran dan fasilitasi pemerintah dalam mendukung peningkatan konsumsi kelompok non pangan 1.2. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita  persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita meningkat dan hampir berimbang, yakni dari 38.66 persen menjadi 48.60 persen.   Konsumsi non pangan lebih rendah dibanding konsumsi pangan per kapita  Peningkatan peran dan fasilitasi pemerintah dalam mendukung peningkatan konsumsi kelompok non pangan 1.3. Produktivitas total daerah PDRB meningkat signifikant dari tahun ketahun  Masih didominasi sektor pertanian yang pemasarannya dalam bentuk komoditi primer  Industri pengolahan pertanian meningkat  Sarana produksi pertanian meningkat BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-38 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
  40. 2.Pertanian 2.1. Nilai tukar petani Nilai tukar petani di Sulsel berada di atas rata-rata provinsi tetangga dari semula pada tahun 2008 sebesar 100,20 meningkat menjadi 108,11 pada tahun 2012. Meskipun NTP telah berada diatas 100 namun belum bisa dikatakan bahwa petani telah sejahtera  Kemampuan daya beli masyarakat meningkat  Jumlah produksi hasil pertanian meningkat II Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur
  41. 1.Perhubungan 1.1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Pertambahan jumlah kendaraan lebih tinggi dibanding peetambahan panjang jalan  Kurangnya pembangunan infrstruktur jalan baru  Meningkatnya kemampuan masyarakat membeli kendaraan baru 1.2. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Jumlah arus barang dan orang semakin meningkat  Semakin giatnya perekonomian dan lancarnya transportasi kedaerah 1.3. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun  Jumlah penumpang penumpang Domestik sebesar 8.481.423 penumpang dan Internasional sebesar 112.916 penumpang di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar tahun 2012, total sebesar 8.594.339 penumpang.  Pelabuhan Makassar mengalami peningkatan, dengan jumlah peningkatan penumpang tiap tahunnya sebesar 8% yang pada tahun 2012 berjumlah 1.317.814 orang, dan peningkatan bongkar muat tiap tahun sebesar 11,19% yang pada tahun 2012 telah mencapai  Belum terintegrasinya transportasi antar moda serta belum optimalnya pengelolaan dan pelayanan pelabuhan laut/udara/terminal  Peningkatan kualitas pelayanan dan manajemen pengelolaan pelabuhan laut/udara/terminal  Penerapan sistem transportasi multimoda serta peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi khususnya pada kawasan perdesaan BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-39 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN 15.73 Ton/TEU.
  42. 2.Penataan Ruang 2.1. Ketaatan terhadap RTRW Sampai saat ini rasio kesesuaian pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan RTRWP sudah mencapai 0,52 yang diindikasikan dengan telah dilaksanakannya 138 program pembangunan utama pada indikasi program utama RTRWP  Belum sinkronnya program pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang mengacu pada rencana tata ruang  Belum tersedianya instrumen pengendalian yang optimal terhadap  Adanya upaya pengendalian pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten yang berbatasan dengan perkotaan  Upaya Mewujudkan sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang 2.2. Luas wilayah produktif Luas wilayah produktif Sulawesi Selatan berdasarkan RTRWP Sulawesi Selatan sudah mencapai 0,35 dengan mengembangkan kawasan produktif seluas 1.816.757 hektar.  Belum sinkronnya program pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang mengacu pada rencana tata ruang  Belum tersedianya instrumen pengendalian yang optimal terhadap  Adanya pengembangan kawasan peternakan di Kabupaten Enrekang dan Sidenreng Rappang,  Adanya pengembangan kawasan permukiman Kota Baru Mamminasata  Adanya pengembangan Kawasan Strategis Provinsi yaitu Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Center Point of Indonesia 2.3. Luas wilayah industri Luas wilayah industry di Sulawesi Selatan sesuai dengan RTRW sampai tahun 2012 baru mencapai 0,03 dengan membangun industry dan kawasan industry seluas 7,92 Km2  Belum sinkronnya program pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang mengacu pada rencana tata ruang  Belum tersedianya instrumen pengendalian yang optimal terhadap  Adanya upaya pengendalian pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten yang berbatasan dengan perkotaan 2.4. Luas wilayah kebanjiran Persentase luas wilayah kebanjiran terhadap luas wilayah budidaya di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 20,20 persen.  Belum sinkronnya program pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang mengacu pada rencana tata ruang  Belum tersedianya instrumen pengendalian yang optimal terhadap pelanggaran rencana tata ruang  Adanya upaya pengendalian pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten yang berbatasan dengan perkotaan 2.5. Luas wilayah perkotaan Realisasi luas kawasan perkotaan terhadap luas rencana wilayah  Belum sinkronnya program pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang  Sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan kawasan perkotaan yang mengacu pada RTR; BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-40 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN budidaya sesuai RTRWP Sulsel saat ini mencapai 15,96. mengacu pada rencana tata ruang  Belum tersedianya instrumen pengendalian yang optimal terhadap pelanggaran rencana tata ruang  Penyiapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang.
  43. 3.Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 3.1. Jenis dan jumlah bank dan cabang Peningkatan dan pemeretaan jumlah dan jenis bank  Jenis dan jumlah bank belum merata di setiap kabupaten/kota  Tingginya kesadaran masyrakat menggunakan jasa perbankan  Jumlah tabungan dan nasabah meningkat 3.2. Jenis, kelas, dan jumlah restoran  Makin tingginya minat masyrakat untuk membuka usaha restoran  Meningkatnya jumlah masyarakat yang berkunjung ke restoran  Belum optimalnya peran pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat dalam pengelolaan restoran yang sehat, dan halal;  Masih terbatasnya jumlah restoran yang terdaftar dan tersertifikasi  Peningkatan peran pemerintah dalam memfasilitasi pengelolaan restoran yang sehat dan halal;  Peingkatan kapasitas dan pemahaman masyarakat akan pengelolaan restoran yang sehat dan halal. 3.3. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel  Makin tingginya minat masyrakat untuk membuka usaha penginapan/hotel;  Meningkatnya jumlah masyarakat yang berkunjung dan menggunakan fasilitas penginapan/hotel.  Belum optimalnya peran pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat dalam pengelolaan penginapan/hotel;  Masih terdapat beberapa penginapan/hotel yang sesuai dengan syarat dan persyaratan.  Peningkatan peran pemerintah dalam memfasilitasi pengelolaan penginapan/hotel;  Peingkatan kapasitas dan pemahaman masyarakat terkait syarat dan persyaratan pendirian penginapan/hotel..
  44. 4.Lingkungan Hidup 4.1. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Cakupan pengguna air bersih sebesar 83,63% dengan total rumah tangga sebesar 1.583.095 RT yang menggunakan air bersih  Masih rendahnya cakupan RT yang menggunakan air bersih dari sumber yang aman;  Makin berkurangnya kapasitas air baku untuk memenuhi kebutuhan RT  Peningkatan cakupan pelayanan air bersih di tingkat rumah tangga;  Peningkatan upaya konservasi sumber air baku 5. Komunikas dan Informatika 5.1. Rasio ketersediaan daya listrik Kebutuhan listrik di Sulawesi Selatan pada tahun 2012 sebesar  Persentase pemanfaatan energi baru  Pengembangan dan pemanfaatan potensi energi BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-41 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN 3.758 GWH didominasi oleh kebutuhan untuk rumah tangga sebesar 48%, disusul oleh kebutuhan untuk industry sebesar 24%, untuk komersial sebesar 17,3%, dan sisanya untuk kebutuhan publik. terbarukan masih rendah untuk pembangkit listrik baik skala menengah maupun skala kecil masih rendah  Kurangnya inovasi baru untuk pembangkit listrik  Laju pertumbuhan permintaan energy didominasi oleh kebutuhan komersial sebesar 32% dan pertumbuhan kebutuhan industry sebesar 21%, lokal khususnya energi baru terbarukan  Meningkatkan pemenuhan kebutuhan listrik di perdesaan dan melalui pengembangan Desa Mandiri Energi. 5.2. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di Sulawesi Selatan didominasi oleh pengguna listrik dengan daya 900 watt sebesar 44% dari seluruh rumah tangga pengguna listrik  Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan masih rendah  Semakin tinggi permintaan sambungan baru untuk RT  Pengembangan dan pemanfaatan potensi energi lokal khususnya energi baru terbarukan  Meningkatkan pemenuhan kebutuhan listrik di perdesaan dan melalui pengembangan Desa Mandiri Energi. III Fokus Iklim Berinvestasi
  45. 1.Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.1. Angka kriminalitas Jumlah tindak kriminalitas di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir (2008-2012), Pada tahun 2008 hingga tahun 2011, jumlah tindak kriminalitas meningkat dari 15.137 kasus menjadi 22.051 kasus  Masih tingginya angka kriminal akibat sosialisasi hukum yang kurang  Masih rendahnya pendidikan  Kurangnya jumlah aparat penegak hukum  Peningkatan kualitas dan frekwesi pelaksanaan sosialisasi perangkat hukum;  Peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat  Mengaktifkan Kantibmas 1.2. Jumlah demo Tingginya jumlah demonstasi dan meningkat dari tahun ketahun  Masih rentang aksi demonstrasi  Belum tersedianya sarana penyaluran aspirasi yang benar  Peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam penanganan demonstrasi;  Penyediaan sarana dan prasarana penyaluran aspirasi masyarakat dan mahasiswa BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-42 No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIAN TARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN 1.3. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah Jenis-jenis pajak dan retribusi yang dapat dikelolaPemda telah ditetapkan secara CloseList berdasarkan UU 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.  Masih terdapat pungutan di tingkat Kabupaten/kota yang bersifat kontra produktif dengan iklim investasi di daerah  Pengawasan atas implementasiPerda Pajak dan retribusi daerah di Tingkat Kabupaten/Kota 1.4. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Perda yang berkaitan dengan investasi masih belum mendukung pengembangan iklim usaha di Sulawesi Selatan  Kurangnya dukungan legislasi yang mendukung pengembangan investasi sehingga mempengaruhi jumlah investasi yang terealissasi di Sulsel  Peningkatan jumlah perda yang mendukung iklim usaha 1.5. Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa Desa swasembada sebesar 500 desa dari sejumlah 2.192 desa/kelurahan  Masih lemahnya peran, kapasitas dan kemampuan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan  Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan pemerintah desa IV Fokus Sumber Daya Manusia
  46. 1.Ketenagakerjaan Jumlah angkatan kerja 3.560.891 Penduduk yg bekerja 3.351.908 Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 5,9% (208.980 org)  Tingginya urbanisasi ke kota  Kurangnya keterarmpilan bekerja  Pendapatan tenaga kerja di sektor pertanian rendah  Meningkatnya kegiatan agro industri  Meningkatnya permintaan tenaga kerja sektor perkebunan dari negara tetangga 1.1. Rasio lulusan S1/S2/S3 Perbandingan lulusan S1, S2 dan S3 masih dibawah nasional Masih mahalnya biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi Fasilitasi peningkatan rasio lulusan siswa dan mahasiswa yang mealnjutkan pendidikan tinggi melalui pemberian bantuan biaya/beasiswa 1.2. Rasio ketergantungan Perbandingan antara banyaknya penduduk yang belum dan tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun keatas) dengan banyaknya penduduk yang termasuk produktif secara ekonomi (15-64 tahun).  Naiknya persentase penduduk yang belum dan tidak produktif.  Adanya program-program yang terkait dengan program penurunan tingkat kelahiran bayi, program Keluarga Berencana (KB). BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-43 4.2. Issu Strategis Isu strategis dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah merupakan kondisi aktual yang perlu diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan serta signifikan bagi daerah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Issu strategis pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam lima tahun ke depan dirumuskan dengan mensistesa fakta-fakta permasalahan pembangunan maupun permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang telah disampaikan pada bahagian sebelumnya dengan issu-issu eksternal atau issu-issu global. Penyelenggaraan urusan pemerintahan selama beberapa tahun ke depan juga akan dipengaruhi dengan adanya undang-undang nomor 23 tahun 2014 mengenai perubahan mendasar di dalam pembagian urusan pemerintahan. 4.2.1. Issu Global Dalam penyelenggaran pembangunan daerah, dapat ditemukan beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan ditempuh. Kondisi tersebut bersifat eksternal atau kondisi dari luar yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya, namun dapat diantisipasi dampaknya ataupun dapat dioptimalkan peluang yang ditimbulkannya.Kondisi eksternal tersebut umumnya berlaku secara nasional maupun internasional dan berdampak secara langsung dan berdimensi waktu yang panjang yang akan mempengaruhi perjalanan pelaksanaan pembagunan, sehingg memerlukan perhatian khusus. Berikut beberapa kondisi ataupun issu global yang dipandang dapat mempengaruhi perjalanan kebijakan pembangunan didaerah. Perubahan Iklim dan Bencana Alam,paradigma masa lalu menyebutkan bahwa masalah lingkungan global lebih banyak dipengaruhi faktor alam, seperti iklim, yang mencakup temperatur, curah hujan, kelembaban, tekanan udara dll. Belakangan mulai disadari bahwa aktifitas manusia pun mempengaruhi iklim dan lingkungan secara signifikan.Sebagai gambaran bahwa penebangan hutan, mempengaruhi perubahan suhu dan curah hujan secara lokal.Ketika area hutan yang hilang semakin luas, maka akibat yang ditimbulkan bukan lagi lokal tapi sudah berskala regional. Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak diimbangi oleh upaya penanggulangan yang mengatasnamakan kesejahteraan hidup manusia tampaknya akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Hal ini tidak hanya mengancam keberlangsungan lingkungan alam, tetapi juga keberlangsungan hidup manusia sendiri.Isu pemanasan global dan perubahan iklim hanyalah sebagian dari sekian banyak isu lingkungan untuk diperhatikan yang tidak hanya bersifat lokal tetapi global, demikian halnya dengan Indonesia. Di Indonesia masih menghadapi tantangan besar di mana model pembangunan ekonomi yang dikembangkan telah menggerakkan pembangunan ekonomi yang cenderung bersifat ekstraktif atau mengandalkan eksploitasi sumberdaya alam secara langsung. Bahkan ada kecenderungan besar di mana upaya mempertahankan fungsi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari masih jauh dari yang diharapkan. Penyebab Pemanasan Global ini cukup kompleks, meliputi meningkatnya gas rumah kaca seperti CO2 dan Metana yang berasal dari Industri, Kendaraan bermotor dan mahluk hidup penghasil metana alamiah seperti bakteri. Selain itu juga terjadinya kerusakan hutan alami akibat alih fungsi hutan menjadi pemukiman, industri, Pertanian BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-44 dan fungsi lainya.Sehingga luas hutan setiap tahunnya terus berkurang yang berakibat meningkatnya jumlah gas rumah kaca karena fungsi hutan sebagai paru-paru dunia berkurang. Eksploitasi hutan yang dilakukan masyarakat sekitar kawasan hutan juga tidak luput dari factor kondisi sosial ekonomi masyarakat.Oleh sebab itu, usaha untuk menghentikan perusakan hutan tidak cukup dilakukan hanya dengan menghentikan kegiatan yang sifatnya merusak saja, melainkan juga dituntut untuk melawan kecenderungan yang terjadi dengan berbagai macam usaha rehabilitasi lahan dan hutan yang telah rusak. Untuk mengantisipasi berbagai dampak negatif yang ditimbulkan, maka sangat dibutuhkan adanya suatu sistem pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan yang efisien dan berwawasan lingkungan, yang mampu memanfaatkan potensi sumberdaya setempat secara optimal.Sehingga masyarakat memiliki kepedulian dan tanggung jawab dalam menjaga hutan tersebut. Terorisme global, Aksi-aksi kekerasan terorisme internasional di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia akan menjadi ancaman dan tantangan terbesar bagi pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia di masa mendatang. Di tingkat bilateral Indonesia terus dituntut untuk meningkatkan kerjasama dengan berbagai negara seperti Australia, AS, Jepang dan negara-negara tetangga Asia Tenggara lainnya untuk meningkatkan kemampuan aparatur negara dalam memerangi terorisme internasional. Masalah kejahatan yang berbentuk kejahatan trans nasional seperti penyelundupan, perdagangan norkotika, penyelundupan manusia merupakan ancaman serius bagi negara seperti Indonesia yang memiliki posisi geografis yang strategis bagi suburnya pertumbuhan jenis-jenis kejahatan lintas batas tersebut. Karena itu, sebagai negara asal maupun transit bagi operasi tindak kejahatan trans nasional, Indonesia dituntut untuk terus meningkatkan upaya-upaya dalam menekan kejahatan lintas batas tersebut melalui suatu format kerjasama dengan negara-negara tetangga secara komprehensif. Hal yang sama juga berlaku di tingkat regional, misalnya ASEAN di mana Indonesia perlu mendorong berlanjutnya kerjasama kongkrit antar negara dalam pemberantasan terorisme internasional. Masalah terorisme tidak dapat dipisahkan dari isu radikalisme dan kemiskinan.Karena itu, penanganan isu terorisme mesti menyentuh isu-isu kesejahteraan, penciptaan kehidupan yang lebih baik dan penyelenggaraan dialog antaragama yang konstruktif.Dalam masalah kecenderungan penggunaan kekerasan dan ancaman terorisme internasional, masyarakat internasional memang memerlukan soliditas sikap dalam memerangi tindakan yang tidak manusiawi tersebut.Namun demikian, pada saat bersamaan masyarakat dunia juga dituntut untuk menekuni kemungkinan akar permasalahan sesungguhnya yang menjadi pemicu utama menguatnya aksi-aksi kekerasan internasional dewasa ini. Perdagangan Bebas,Globalisasi telah merambah hampir disemua ranah kehidupan masyarakat, baik itu bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), budaya, pendidikan dan lain-lain. Walaupun istilah globalisasi telah menjadi suatu kosakata yang umum, tetapi suka atau tidak suka, masyarakat diseluruh pelosok dunia sekarang ini telah hidup dalam suatu habitat global, transparan, tanpa batas, saling mengait (linkage), dan saling ketergantungan (interdependence). Skenario liberalisasi BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-45 melalui perjanjian perdagangan bebas memberikan dampak keseluruh pelosok negeri. Contoh globalisasi yang nyata dirasakan saat ini seperti masuknya barang-barang impor dari China dan negara-negara ASEAN lainnya akan menyerbu sampai ke desa-desa. Indonesia sekarang ini berada didalam kondisi yang sangat terbuka dan sangat bersaing. Dengan diberlakukannya Perdagangan Bebas banyak memberi dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat.Dunia yang tanpa batas, keluar masuk barang yang intens serta interaksi dengan dunia luar disatu sisi memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat melalui upaya peningkatan kualiatas dan inovasi produk lokal. Namun disisi yang lain, pemberlakuan ini dapat menambah penderitaan sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Mereka digiring kepada sebuah dunia dimana kekuatan pasar menjadi panglima.Hilangnya subsidi dan peranan dari negara dalam bidang ekonomi berdampak multiplyer effect pada kemiskinan yang meningkat dan akan mengarah pada tingginya angka kriminal.Hal ini mengakibatkan kerja keras pemerintah, yakni mengerjakan dua hal sekaligus, yakni perbaikan ekonomi dan sekaligus melakukan reformasi terhadap masalah-masalah sosial. Kondisi sosial ekonomi serta semua potensi yang ada pada masyarakat Sulawesi Selatan, diharapkan pemerintah dapat menempuh suatu kebijakan yang rasional untuk mengantar masuk dalam kancah perekonomian global. Demokrasi dan HAM, dari tahun ketahun gelombang kesadaran eksistensi kehadiran manusia dimasyarakatnya semakin meningkat seiring dengan meningkanya pendidikan dan informasi. Peningkatan peran di mayarakat seperti demokratisasi akan terus berlangsung dan tidak akan mungkin dapat dicegah kemajuannya. Pemerintah- pemerintah otoriter di dunia kalaupun belum dapat runtuh seluruhnya diperkirakan akan mengalami perlemahan yang serius. Keberhasilan negara otoriter pada tahun-tahun sebelumnya dalam mencegah demokratisasi, seperti halnya yang terjadi di beberapa negara bekas Uni Soviet, Afrika Utara dan Asia Selatan, hanya akan menunda sebentar keberhasilannya. Saat ini gelombang demokrasi sedang melanda negara-negara di Timur Tengah dan efek domino yang ditimbulkannya menjadi permasalahan yang bermuara pada persoalan kemanusiaan.Bahkan negara-negara demokrasi maju sekalipun sedang mengalami dinamika-dinamika koreksi dalam hal demokrasi, berkaitan dengan peran negara dan masyarakat sipil. Traficking, Kasus tindak pidana perdagangan orang saat ini terus terjadi, dimana negara Indonesia menjadi bagian dari praktek ini. Tindak kejahatan terhadap kemanusiaan ini terjadi sejak di daerah atau negara asal, daerah transit hingga ke daerah atau negara tujuan. Keterbatasan ekonomi, minimnya tingkat pendidikan sering kali menjadi dasar alasan kelompok ini terjerat dalam human trafficking. Beragam cara dipakai pelaku untuk menarik dan mengontrol korban diantaranya janji pekerjaan bergaji tinggi, hingga ancaman kekerasan. Hal tersebut banyak terjadi karena adanya masalah ketidakseimbangan hubungan negara-negara maju dengan negara-negara berkembang khususnya dalam konteks hubungan perdagangan dan ekonomi. Sebagai perbandingan bahwa Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia merupakan kejahatan dengan nilai keuntungan terbesar ke-3 (tiga) setelah kejahatan Penyelundupan Senjata dan Peredaran Narkoba. Di Indonesia praktek ini dapat terjadi dengan modus pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, dimana dua komponen yang saling memperkuat yakni antara kurangnya BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-46 lapangan kerja yang tersedia dan rendahnya ketrampilan yang dimiliki. Sulawesi Selatan dapat mengambil peran dalam mengurangi dampak dari hal ini dengan upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampian tenaga kerja. 4.2.2. Issu Strategis Daerah Issu strategis daerah hasil sintesa fakta-fakta permasalahan pembangunan maupun permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang telah disampaikan pada bahagian sebelumnya dengan issu-issu global. Selain issu global, penyusunan RPJMD ini juga memperhatikan secara khusus dampak terhadap lingkungan hidup dari program-program yang akan dilaksanakan, seperti yang telah diamanahkan oleh Permendagri No. 67 Tahun 2012 tentang Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pada proses kajian KLHS tersebut, didapatkan gambaran perkiraan pengaruh dari pelaksanaan pembangunan sehingga diperlukan mitigasi dari dampak negatif dengan:
  47. 1.Memperhatikan RTRWP dan RTRWK dan penerapan kaidah lingkungan hidup dalam setiap pelaksanaan pembangunan. Hal ini antara lain dapat pula berupa penerapan AMDAL dan RKL / RPL maupun UKL / UPL sesuai dengan perundangan yang berlaku.
  48. 2.Pada sektor pertanian, penerapan pertanian ramah lingkungan antara lain dengan pemakaian pupuk berimbang, pemanfaatan pupuk anorganik, pemakaian benih rendah emisi, dan pengolahan lahan tanpa bakar serta memperhatikan daya dukung lahan dan kesesuaian lahan dalam setiap kegiatan perlu dilakukan. Hal ini dapat dilakukan secara terintegrasi dalam masing-masing program atau dengan membuat kegiatan berupa Sosialisasi dan Penerapan Pertanian Ramah Lingkungan. Disamping itu disarankankan pula dengan menerapkan pertanian dengan menggunakan sistem SRI (sistem of rice intensification) yaitu pengembangan padi dengan air berimbang serta mengembangkan pengelolaan sistem irigasi yang partisipatif.
  49. 3.Pada Sektor peternakan, pengintegrasian program dengan usaha memberikan akses terhadap sistem pengkandangan yang layak dan sesuai dengan kaidah lingkungan harus dilakukan. Agar hasil ternak lebih bermanfaat maka direkomendasikan pula untuk memanfaatkan kotoran ternak sebagai pupuk an-organik dan mengembangkan biogas yang dapat menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sekaligus dapat mengurangi tingkat pemakaian energi fosil.
  50. 4.Dalam kaitannya dengan isu kerusakan kawasan pesisir dan ekosistemnya, maka direkomendasikan untuk mempertahakan mangrove yang ada sekaligus mengembangkannya sebagai usaha perlindungan dan pemulihan ekosistem wilayah pesisir.
  51. 5.Hal lain yang sangat penting adalah pemantapan moral dan akhlak masyarakat dalam menjamin keseimbangan pembangunan. Issu lain yang dianalisis dalam penyusunan RPJMD ini adalah issu pengarusutamaan gender. Sehingga dalam penentuan kebijakan dan program-program yang dilakukan dianalisis terlebih dahulu kaitannya dan atau pengaruhnya terhadap issu- issu gender yang analisisnya secara lengkap diulampirkan secara terpisah dengan dokumen ini. Adapun daftar issu strategis secara keseluruhan daerah ini disajikan dengan pendekatan urusan pemerintahan, yakni urusan wajib dan urusan pilihan. Pendekatan BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-47 urusan akan lebih mempermudah didalam menentukan stakeholder terkait dalam menentukan kebijakan yang akan dilakukan menghadapi issu strategis tersebut 4.2.2.1 Urusan Wajib Pemerintah Pelayanan Dasar
3. a.UrusanPendidikan  Masih tingginya angka buta aksara serta angka partisipasi sekolah cenderung menurun;  Standar pelayanan minimal pendidikan belum tercapai;  Belum optimalnya aksesibilitas, sarana dan prasarana dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;  Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat;
4. b.Urusan Kesehatan  Terbatasnya sumberdaya kesehatan, belum optimal pelayanan kesehatan, masih adanya ancaman penyakit menular maupun penyakit yang tidak menular, serta meningkatnya penyakit degeneratif,  Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih kurang;  Gerakan SUN(Scaling Up Nutrition) untuk perbaikan Gizi anak atau perbaikan Gizi 1000 hari pertama kehidupan.  Pembinaan Gizi Masyarakat;
5. c.Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Belum meratanya aksesibilitas pelayanan transportasi  Belum optimalnya kinerja sarana dan prasana sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan Sulsel  Rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak  Tingkat kerusakan jalan, jembatan, prasarana dan sarana irigasi yang masih tinggi  Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana.  Belum semua wilayah mempunyai Rencana Dasar Tata Ruang, produk tata ruang yang telah disusun belum disadari sebagai produk yang mempunyai kekuatan hukum, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib penataan ruang.  Pelaksanaan Penataan RuangNasional
6. d.Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  Belum optimalnya pengelolaan tanah pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam perizinan dan pensertifikatan tanah.  Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman dan masih besarnya kesenjangan pemenuhan akan rumah layak huni.
7. e.Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat  Meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan.  Kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi masih kurang, serta Jiwa nasionalisme dan patriotisme cenderung menurun; BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-48
8. f.Urusan Sosial  Masih cukup tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).  Tingginya konflik sosial di masyarakat dan kejadian bencana alam.  Panti-panti sosial kurang diberdayakan  Rehabilitasi dan PerlindunganSosial Anak 4.2.2.1 Urusan Wajib Pemerintah Non Pelayanan Dasar
9. g.Urusan Lingkungan Hidup  Menurunnya daya tampung lingkungan akibat pencemaran dan pengrusakan lingkungan  Menurunnya kapasitas dan kualitas sumber air baku  Kesadaran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup masih kurang;  Dampak pemanasan global semakin meningkat
10. h.Urusan Kepemudaan dan Olah Raga  Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olah raga, dan kurangnya pembinaan pemuda dan olah raga.  Masih kurangnya pembinaan kepemudaan,  Masih kurangnya pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga,
11. i.Urusan Penanaman Modal  Belum optimalnya pengelolaan investasi.  Iklim investasi belum kondusif khususnya dalam hal pelayanan perizinan; Lahan bagi usaha industri berskala menengah/besar terbatas.
12. j.Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah  Pemberdayakan koperasi UMKM untuk menigkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan,  Inovasi dan adopsi teknologi, pengembangan disain produk, yang berdampak pada diversifikasi produk masih rendah;  Jaringan pasar industri kecil dan kemitraan dalam usaha pemasaran masih terbatas;
13. k.Urusan Kependukan dan catatan Sipil  Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat dalam tertib administrasi kependudukan.  Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk
14. l.Urusan Ketenagakerjaan  Masih terbatasnya lapangan kerja,  Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar
15. m.Urusan Ketahanan Pangan  Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal,  Ketersediaan dan kedaulatan pangan belum menjadi fokus daerah,  Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal cenderung menurun. BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-49
16. n.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak.  Tingginya pengaruh negatif media terhadap pembentukan kepribadian anak,  Anak jalanan, anak korban narkoba, anak terlantar dan anak putus sekolah masih ada;  Peningkatan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;  Tingginya bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, dan perlakuan salah pada anak dan perempuan
17. o.Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera  Belum meratanya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi,  Jumlah penduduk indonesia naik dua kali lipat dalam 40 tahun terakhir, diprediksi mencapai 254,4 juta - 255,8 juta jiwa tahun 2015 (BPS dan lembaga demografi UI) bila pertambahanpenduduk masih 1,49% (Rata-Rata dunia 1,16%)
18. p.Urusan Perhubungan  Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan,  Daya tampung infrastruktur transportasi  Belum meratanya aksesibilitas pelayanan transportasi  Pengembangan dan pengendalian jaringan lalu lintas angkutanjalan yang terintegrasi inter, intra dan antar moda danpengembangan wilayah yang meliputi simpul transportasi jalan,jaringan pelayanan angkutan jalan yang efisien dan mampumendukung pergerakan penumpang dan barang
19. q.Urusan Komunikasi dan Informasi  Belum optimalnya implementasi e-government dan pelayanan perijinan telekomunikasi.  Pengembangan pusat informasi desa/balai rakyat.
20. r.Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian  Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat disebabkan terbatasnya kemampuan keuangan daerah, kompetensi sebagian pegawai belum sesuai dengan kebutuhan riil dan produk hukum daerah yang tidak sesuai dengan perkembangan.  SKPD belum semua memiliki Standar Pelayanan Minimal dan Prosedur Standar Operasional;  Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi keuangan daerah (Pembiayaan, pendapatan dan belanja daerah) dalam rangka mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;  Penegakan dan pelaksanaan hukum dan perundang-undanganyang masih lemah  Perlunya integrasi kegiatan mulai dari pra bencana, saat terjadi bencana, dan paska bencana secara seimbang dan sinergis.  Peningkatan SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi yang di harapkan,  Lemahnya infrastruktur pendukung pelaksanaan birokrasi.  Penataan kelembagaan instansiPemerintah yangmencakup penataan fungsi dan strukturorganisasinya BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-50  Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik  Pengembangan dan penerapan E-Goverment  Kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan masih kurang;  Pengalokasian pegawai pada setiap SKPD tidak merata  Perangkat daerah yang cenderung terlalu gemuk (banyaknya pada setiap SKPD)  Munculnya berbagai masalah pertanahan termasuk asset Pemda yang bermasalah
21. s.Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa, peran perempuan dalam pembangunan, dan tata kelola pemerintahan desa.  Ketidakberdayaan masyarakat disebabkan Faktor ekonomi, rendahnya kapasitas SDM, dan terbatasnya Akses informasi, sarana, modal, pasar dan pelayanan  Belum fokus dan tidak sinerginya gerakan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan antara pemerintah, pemprov, pemkab/pemkot dan desa . Perlunya diantisipasi akan berakhirnya program PNPM
22. t.Urusan Kebudayaan  Masih rendahnya penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari, belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya, dan masih terbatasnya kualitas sumberdaya manusia pelaku budaya.  Partisipasi generasi muda dalam seni dan budaya masih kurang;  Masuknya nilai dan budaya asing yang berpengaruh negatif cukup banyak;  Terjadinya degradasi nilai budaya dan kearifan local
23. u.Urusan Statistik  Belum optimalnya kualitas SDM dan komitmen dalam pengelolaan data dan statistik.  Pembiayaan, sarana dan prasarana yang kurang
24. v.Urusan Kearsipan  Belum memadainya sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana kearsipan.  Kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya data masih rendah.  Regulasi tentang kearsipan belum dilaksanakan secara maksimal.  Belum sinergi pengelolaan kearsipan di tingkap provinsi dan kab/kota.
25. w.Urusan Perpustakaan  Belum memadainya sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana perpustakaan.  Masih rendahnya minat baca masyarakat, terutama anak sekolah.  Pengelolaan perpustakaan yang belum profesional  Bahan bacaan perpustakaan yang masih minim
26. x.Urusan Perencanaan Pembangunan  Belum efektifnya perencanaan dari bawah ( bottom up planning) yang disebabkan oleh kurang akuratnya data pendukung perencanaan pembangunan,  Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (program/kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggarannya; BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-51 4.2.2.2. Urusan Pilihan Pemerintah Daerah
27. a.Urusan Kelautan dan Perikanan  Kerusakan kawasan pesisir dan ekosistemnya  Ekonomi kelautan, tatakelautan dan keamanan laut  Peningkatan produksi kelautan dan perikanan & pembangunan sentra perikanan terpadu  Pemberantasan UU fishing  Keterbatasan infastruktur/sarpras dari perikanan budidaya, tangkap dan pengelolaan hasil kelautan dan perikanan  Produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan
28. b.Urusan Pertanian  Pengembangan penyediaan sarana dan prasarana perkebunan, peternakan, perikanan serta teknologi untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas;  Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian masih cukup tinggi;  Biaya produksi tidak sebanding dengan harga jual, serta belum optimalnya manajemen agribisnis.  Pengembangan penyediaan sarana prasarana, teknologi dan kelembagaan untuk mendukung peningkatan produksi dan produktifitas serta nilai tambah hasil perkebunan  Pengelolaan Air Irigasi untukPertanian  Ternak ruminansia betina produktif berdasarkan UU No. 41 tahun 2014 (perubahan atas undang-undang nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan) adalah ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak. Produktifitas yang diharapkan dari ternak ruminansia betina yakni dapat menambah jumlah populasi.
29. c.Urusan Kehutanan  Degradasi hutan dan lahan;  Alih fungsi lahan;  Luas hutansemakin berkurang akibat dari kegiatan penambangan;  Luas lahan kritis masih cukup banyak
30. d.Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral  Terbatasnya pasokan listrik untuk industri dan rumah tangga  Masih banyak penambangan yang tidak ramah lingkungan.  Potensi energi terbarukan seperti energi matahari dan mikrohidro belum dimanfaatkan secara optimal
31. e.Urusan Pariwisata  Masih kurangnya partisipasi mayarakat dalam pengembangan pariwisata, kreativitas, inovasi dan kompetensi daya saing ODTW, dan belum optimalnya kualitas SDM petugas dan pelaku usaha pariwisata.  Keterpaduan dan sinergi antar pelaku wisata dalam pengembangan pariwisata masih rendah.
32. f.Urusan Industri BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-52  Masih kurangnya kualitas manajemen pengelolaan usaha bagi UMKM,  Industri berbasis sumberdaya lokal belum berkembang secara merata  Inovasi produk belum mampu mengimbangi kebutuhan pasar, dan belum optimalnya kemitraan antar pelaku usaha.  Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.
33. g.Urusan Perdagangan  Rendahnya daya saing produk di pasar nasional maupun global, belum lancarnya distribusi bahan pokok/barang strategis,  Kurang siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015  Kurang memadainya kondisi sarana prasarana pasar tradisional.
34. h.Urusan Ketransmigrasian  Animo masyarakat untuk bertransmigrasi lokal relative rendah dan ketidaksiapan lokasi transmigrasi;  Semakin rendahnya Transmigrasi Umum dan Transmigrasi Swakarya Mandiri (TSM); 4.3 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia telah menyebabkan terjadinya sejumlah perubahan penting dan mendasar dalam tata pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah yang pada akhirnya berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 11 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat wajib yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. SPM disusun oleh pemerintah pusat melalui kementerian sektoral, dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.Penyusunan dan pengembangan SPM dilakukan oleh kementerian teknis di bawah koordinasi dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Hal ini diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang diikuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Pelaksanaan penerapan SPM untuk pemerintah provinsi meliputi 9 (sembilan) bidang SPM yakni Perumahan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Ketenagakerjaan, Ketahanan Pangan, Kesenian, Perhubungan,dan Penanaman Modal. Selanjutnya hal-hal terkait dengan SPM seperti indikator, targetdan batas waktu pencapaian yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian terkaitdapat dijelaskan sebagai berikut: 1) SPM Bidang Perumahan (Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat RepublikIndonesia Nomor 22/Permen/M/2008)
35. a.Cakupan ketersediaan rumah layak huni (100% pada tahun 2025);
36. b.Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (70% pada tahun 2025);
37. c.Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (100%pada tahun 2025). BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-53 2) SPM Bidang Sosial (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor129/HUK/2008)
38. a.Persentase kabupaten/kota yang menggunakan sarana prasarana tanggapdarurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi (80% pada tahun2015);
39. b.Persentase PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial, untukpemenuhan kebutuhan dasar (80% pada tahun 2015);
40. c.Persentase kabupaten/kota yang mengalami bencana memberikan bantuansosial bagi korban bencana skala provinsi (80% pada tahun 2015);
41. d.Persentase panti sosial skala provinsi yang melaksanakan standar operasionalpelayanan kesejahteraan sosial (60% pada tahun 2015);
42. e.Persentase panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasaranapelayanan kesejahteraan sosial (80% pada tahun 2015);
43. f.Persentase organisasi sosial/yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasaranakesejahteraan sosial luar panti (60% pada tahun 2015). 3) SPM Bidang Lingkungan Hidup (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008)
44. a.Prosentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan statusmutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya (70% pada tahun 2013);
45. b.Prosentase jumlah kabupaten/kota yang dipantau kualitas udara ambiennya daninformasikan mutu udara ambiennya (100% pada tahun 2013);
46. c.Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemarandan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (100% pada tahun2013). 4) SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PeraturanMenteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RepublikIndonesia Nomor 01 Tahun 2010)
47. a.Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkanpenanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu(100% pada tahun 2014);
48. b.Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanankesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksanaKtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (100% pada tahun 2014);
49. c.Cakupan layanan rehabilitasi yang diberikan oleh petugas rehabilitasi social terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayananterpadu (75% pada tahun 2014);
50. d.Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbinganrohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unitpelayanan terpadu (75% pada tahun 2014);
51. e.Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusanpengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (80%pada tahun 2014);
52. f.Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layananbantuan hukum (50% pada tahun 2014);
53. g.Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan(50% pada tahun 2014); BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-54
54. h.Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan(100% pada tahun 2014). 5) SPM Bidang Ketenagakerjaan (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.15/Men/X/2010)
55. a.Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (50% pada tahun2016);
56. b.Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (60%pada tahun 2016);
57. c.Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (60% padatahun 2016). 6) SPM Bidang Ketahanan Pangan (Peraturan Menteri Pertanian Nomor65/Permentan/OT.140/12/2010)
58. a.Penguatan cadangan pangan (60% pada tahun 2015);
59. b.Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah (100% padatahun 2015);
60. c.Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (80% pada tahun 2015);
61. d.Penanganan daerah rawan pangan (60% pada tahun 2015). 7) SPM Bidang Kesenian (Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata NomorPM.106/HK.501/MKP/2010)
62. a.Cakupan kajian seni (50% pada tahun 2014);
63. b.Cakupan fasilitas seni (30% pada tahun 2014);
64. c.Cakupan gelar seni (75% pada tahun 2014);
65. d.Cakupan misi kesenian (100% pada tahun 2014);
66. e.Cakupan SDM kesenian (25% pada tahun 2014);
67. f.Cakupan tempat (100% pada tahun 2014);
68. g.Cakupan organisasi (34% pada tahun 2014). 8) SPM Bidang Perhubungan (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011)
69. a.Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersediajaringan jalan untuk jaringan jalan provinsi (100% pada tahun 2014);
70. b.Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap provinsi untukmelayani angkutan umum dalam trayek (100% pada tahun 2014);
71. c.Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardriil) danpenerangan jalan umum (PJU) pada jalan provinsi (100% pada tahun 2014);
72. d.Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayekantar kota dalam provinsi (100% pada tahun 2014);
73. e.Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagaipengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelolaterminal dan pengelola perlengkapan jalan (100% pada tahun 2014);
74. f.Tersedianya angkutan sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek antarkabupaten/kota dalam provinsi pada wilayah yang alur pelayaran sungai dandanau yang dapat dilayari (75% pada tahun 2014);
75. g.Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dandanau yang beroperasi pada jaringan trayek antar kabupaten/kota dalamprovinsi pada BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-55 wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yangdapat dilayari (60% pada tahun 2014);
76. h.Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yangberoperasi pada trayek antar kabupaten/kota dalam provinsi (100% pada tahun2014);
77. i.Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal angkutansungai dan danau (100% pada tahun 2014);
78. j.Tersedianya kapal penyebrangan yang beroprasi pada lintas antarkabupaten/kota dalam provinsi yang menghubungkan jalan provinsi yangterputus oleh perairan (75% pada tahun 2014);
79. k.Tersedianya pelabuhan bagi setiap ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kotayang memiliki pelayanan angkutan penyebrangan yang beroperasi pada lintasantar kabupaten/kota dalam provinsi dan tidak ada alternatif jalan (75% padatahun 2014);
80. l.Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapalpenyebrangan dengan ukuran dibawah 7 GT (100% pada tahun 2014);
81. m.Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas antar kabupaten/kota dalamprovinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternative jalan (100% pada tahun 2014);
82. n.Tersedianya dermaga pada setiap ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kotauntuk melayani kapal laut yang beroperasi pada lintas trayek antarkabupaten/kota dalam provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dantidak ada alternatif jangkutan jalan (100% pada tahun 2014);
83. o.Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dankapal yang beroperasi antar kabupaten/kota dalam provinsi (100% pada tahun2014);
84. p.Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal untukangkutan laut dengan ukuran dibawah 7 GT (100% pada tahun 2014). 9) SPM Bidang Penanaman Modal (Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011)
85. a.Terselenggaranya pelayanan perizinan bidang penanaman modal melaluipelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang penanaman modal : -Pendaftaran penanaman modal dalam negeri, izin usaha penanaman modaldalam negeri, perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA),perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing yang bekerja di lebih 1kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah provinsi (100% pada tahun2014);
86. b.Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepadamasyarakat dunia usaha (1 kali/tahun pada tahun 2014);
87. b.Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha ungulan (1sektor/bidang usaha pertahun pada tahun 2014);
88. c.Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama AntaraUsaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat provinsidengan pengusaha nasional/asing (1 kali/tahun pada tahun 2014);
89. d.Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi (1 kali/tahunpada tahun 2014);
90. e.Terselenggaranya pelayanan perizinan bidang penanaman modal melaluipelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang penanaman modal (100% padatahun 2014);
91. f.Terimplementasikannya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasisecara elektronik (100% pada tahun 2014); BAB IVAnalisis Isu-Isu Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IV-56
92. g.Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakatdunia usaha (1 kali/tahun pada tahun 2014). Terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib tersebut berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat., yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka undang-undang tersebut mengamanatkan belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Kebijakan pelaksanaan SPM yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membatasi jumlah SPM hanya pada 6 (enam) bidang urusan yaitu pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu: Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman, Ketentraman dan Ketertiban Umum.
  1. 1.SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014)
93. a.Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan (70% pada tahun 2019);
94. b.Persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang (60% pada tahun 2019);
95. c.Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah produksi (100% pada tahun 2019);
96. d.Persentase tersedianya 3 (tiga) layanan informasi jasa konstruksi tingkat provinsi pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) (100% pada tahun 2019);
97. e.Meningkatnya ketersediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Provinsi beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital (100% pada tahun 2019). “ Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018 “ Dalam rumusan visi ini ada tiga pokok visi yakni pilar utama pembangunan nasional, simpul jejaring dan akselerasi kesejahteraan. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut. Pilar Utama Pembangunan Nasionaladalahgambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi acuan dan berkontribusi nyata terhadap solusi persoalan mendasar bangsa Indonesia. Persoalan mendasar tersebut khususnya dalam perwujudan ketahanan dan kemandirian pangan pada komoditas strategis. Ini ditandai dengan posisi Sulawesi Selatan yang semakin menempatkan dirinya sebagai pusat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi luar pulau Jawa. Ini juga terkait dengan perwujudan pola ideal kehidupan beragama dan kerukunan antar ummat beragama,ketertiban dan keamanan serta akselerasi perbaikan kehidupan demokrasi. Simpul Jejaringadalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi simpul distribusi barang dan jasa, simpul layanan pendidikan dan kesehatan, serta simpul perhubungan darat, laut dan udara di Luar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia khususnya. Akselerasi Kesejahteraanadalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang sudah mencapai fase akhir tinggal landas dan memasuki awal kematangan ekonomi. Pada saat itu, indeks pembangunan manusia berada pada kategori menengah-tinggi, pertumbuhan ekonomi berada di atas rata-rata nasional, pendapatan perkapita sekitar 60,2 juta angka kemiskinan dan pengangguran di bawah rata-rata nasional, agroindustri berkembang pesat serta industri dan jasa berkontribusi signifikan dalam perekonomian. Ini juga ditandai oleh kondisi di mana Sulawesi Selatan semakin kuat mensinergikan kemajuan kabupaten dan kota serta semakin bersinergi dengan perkembangan regional, nasional dan internasional. 5.2. Misi Misi dalam Perubahan RPJMD ini dimaksudkan sebagai upaya-upaya umum yang hendak dijalankan demi terwujudnya visiSulawesi Selatan pada Tahun 2018 dan menjadi acuan melahirkan arah kebijakan pembangunan. Penjelasan 7 (tujuh) Misi tersebut adalah sebagai berikut.
(1)Mendorongsemakinberkembangnyamasyarakat yang religious dankerukunnanantarumatberagama. Kebahagiaan (happiness) adalah pencapaian puncak dari seluruh upaya pembangunan. Misi Ini terkait dengan penciptaan kondisi bagi pemenuhan kehidupan rohaniah dan spiritualitas masyarakat sebagai salah satu landasan bagi pencapaian kebahagiaan yang hakiki. Dalam upaya umum ini tercakup penciptaan dukungan untuk kehidupan ummat beragama, baik laki-maupun perempuan, bagi terpenuhinya situasi yang kondusif dalam penyelenggaraan ibadah, kecukupan tempat beribadah, kapasitas penceramah agama, serta kerukunan intra dan antar umat beragama.
(2)Meningkatkankualitaskemakmuranekonomi,kesejahteraansosial dan kelestarian lingkungan. Pencapaian kesejahteraan umum merupakan misi pokok kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya umum ini terkait dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran, perbaikan distribusi pendapatan. Ini diupayakan seiring dengan akselerasi pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan, pengembangan industri, pengembangan wirausaha, penanganan masalah kesejahteraan sosial serta pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam. Misi ini menseimbangkan antara upaya pertumbuhan kesejahteraan di satu sisi dengan pelestarian lingkungan dan pemerataan kesejahteraan di sisi lainnya, serta memperhatikan kesempatan yang adil antara laki-laki dan perempuan dalam akses dan penerimaan manfaatnya.
(3)Meningkatkanaksesdankualitaspelayananpendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Misi ini mencakupi upaya-upaya untuk menjadikan Sulawesi Selatan sebagai simpul bagi pelayanan pendidikan, kesehatan dan perhubungan di luar Jaya, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Tercakup di dalamnya upaya untuk menjadikan Sulawesi Selatan sebagai simpul bagi pendidikan tinggi selain semakin memantapkan partisipasi wajib belajar 12 tahun, juga upaya menjadikan Sulawesi Selatan sebagai simpul layanan kesehatan seiring dengan pengembangan layanan rumah sakit berskala internasional sambil semakin memantapkan layanan kesehatan untuk lapisan bawah dan rumah tangga miskin. Pada misi ini juga tercakup upaya untuk semakin memajukan intrastruktur perhubungan darat, laut dan udara serta sarana/prasarana transportasi guna memposisikan Sulawesi sebagai simpul perhubungan dan transportasi di Kawasan Timur Indonesia dan luar Jawa umumnya.
(4)Meningkatkandayasaingdaerah dan sinergitas regional, nasional dan global. Peran pemerintah provinsi amat urgen dalam memfasilitasi, mengkordinasikan dan memberi energi kepada daerah kabupaten/kota untuk menghasilkan sinergi dalam mendorong pusat-pusat kemajuan. Misi ini mencakup upaya-upaya mengefektifkan kerjasama antar daerah kabupaten/kota intra Provinsi Sulawesi Selatan, meningkatkan kerjasama pembangunan antar provinsi regional Sulawesi dan kawasan Timur Indonesia, serta mendinamiskan sinergitas global dengan lembaga internasional. Selain itu, misi ini BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 V-3 juga berfokus pada upaya meningkatkan daya saing daerah melalui perbaikan iklim investasi dan pengembangan inovasi daerah.
(5)Meningkatkankualitasdemokrasi dankepastian hukum. Kemajuan tatanan menuju peradaban yang baik mempersyaratkan terpatuhinya norma-norma kehidupan. Ini akan beriring dengan perwujudan kesetaraan dan fairness di dalam berbagai aspek tatanan. Misi ini mencakup upaya-upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum, penciptaan iklim bagi persaingan usaha, serta pensubstansian demokrasi dalam tatanan. Selain itu, tercakup upaya-upaya perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
(6)Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa. Perwujudan ketertiban umum dan jaminan keamanan untuk semua (baik laki-laki maupun perempuan) merupakan esensi dari penyelenggaraan pembangunan. Tentu saja ini harus seiring dengan upaya untuk terus menerus memvitalkan manifestasi kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Misi ini mencakup upaya pokok untuk mendukung perwujudan ketertiban dan ketenteraman, pencegahan dan penanganan konflik sosial, pemeliharaan harmoni sosial, penegakan pilar berbangsa dan bernegara, serta penegakan implementasi regulasi daerah.
(7)Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih. Kepemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi dorongan perubahan yang lebih efektif, efisien dan berkeadilan. Misi ini mencakup upaya-upaya pokok atas reformasi birokrasi, perbaikan sistem pelayanan,peningkatantransparansidanakuntabilitaspengelolaankeuangandaerah dan aset daerah, perencanaan pembangunan, pengawasan dan pengendalian pembangunan. Keadaan demikian akan mendorong pengembangan relasi yang baik antara pemerintah, civil society dan dunia usaha. Setiap misi ini mempunyai keterkaitan dengan pokok-pokok visi. Gambaran keterkaitan pokok-pokok visi dengan pokok-pokok misi tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1. Tabel 5-1: Keterkaitan Pokok-Pokok Visi, Misi dan Penjelasan MisiPRPJMD No. Pokok- Pokok Visi Misi Penjelasan Misi Visi: Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018

1.Pilar Utama Pemba- ngunan Nasional Mendorong semakin ber- kembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar ummat beragama. (Misi 1) Mendukung terpenuhinya situasi kondusif untuk ummat dalam pelaksanaan ibadah, keterpenuhan tempat beribadah, kapasitas pen-ceramah agama, serta kerukunan intra dan antar umat beragama. Meningkatkan kualitas ke- makmuran ekonomi, kese- Meningkatkan produktivitas dan produksi perekonomian; peningkatan dan BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 V-4 jahteraan sosial dan keles- tarian lingkungan. (Misi 2) pemerataan pendapatan; penurunan angka kemiskinan dan pengangguran; akselerasi pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan; pengembangan industri, pengembangan wirausaha lokal; pembangunan pariwiisata, penanganan masalah kesejahteraan sosial; pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam. Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum. (Misi 5) Meningkatkan kesadaran dan ke-patuhan hukum; pendidikan demokrasi; perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak; dukungan informasi dan komunikasi. Meningkatkan kualitas ke- tertiban, keamanan dan kesatuan bangsa. (Misi 6) Meningkatkan pemeliharaan keter-tiban dan ketenteraman, pencegahan dan penanganan konflik sosial, pemeliharaan harmoni sosial, penegakan pilar berbangsa dan bernegara, penegakan implementasi regulasi daerah.
2.Pusat Jejaring Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pen- didikan, kesehatan dan infrastruktur wilayah. (Misi 3) Meningkatkan pemberantasan buta huruf, akselerasi akses pendidikan tinggi dan pemantapan wajib belajar 12 tahun; mengembangkan layanan rumah sakit berskala internasional dan memantapkan layanan kesehat-an lapisan bawah dan rumah tangga miskin; memajukan intrastruktur perhubungan darat, laut dan udara serta sarana/prasarana transportasi; Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global. (Misi 4) PengembanganSistemInovasiDaerah (SIDa) dalammendorongberkembangnyanilaitamba hproduksidankawasanandalan, inkubatordan cluster industristrategis, meingkatkankerjasamaantarKabupaten/Kot a Regional Sulawesi dan Indonesia Timur serta mendinamiskan sinergitas global.
3.Akselerasi Kesejahteraan Meningkatkan kualitas ke- makmuran ekonomi, kese- jahteraan sosial dan keles- tarian lingkungan. (Misi 2) Meningkatkan produktivitas dan produksi perekonomian; peningkat-an dan pemerataan pendapatan; penurunan angka kemiskinan dan pengangguran; akselerasi pemba-ngunan pertanian, perikanan dan kehutanan; pengembangan industri, pembangunan pariwisata, pengembangan wirausaha lokal; penanganan masalah kesejahteraan sosial; pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam; Meningkatkan perwujudan Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi; (Misi 7) perbaikan sistem pelayan-an; perencanaan pembangunan; pengawasan dan pengendalian pembangunan; peningkatanakuntabilitas dan transparansi, pengelolaan keuangan daerah (pembiayaan, pendapatandanbelanja) dan asset daerah; 5.3. Tujuan dan Sasaran Tujuandalam RPJMD ini diartikan sebagai sesuatu yang diinginkan tercapai dan merupakan penjabaran dari misi, sementara sasaran adalah penjabaran dari tujuan. Dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam lebih dari satu sasaran. Tujuan dan sasaran RPJMD ini dalam perwujudannya memperhatikan pengalaman, aspirasi, partisipasi dan perolehan manfaat bagi laki-laki dan perempuan secara adil. Tujuan dan sasaran RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018 adalah sebagai berikut. Tabel 5.2 Keterkaitan misi, tujuan dan sasaran RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018 Misi Tujuan Sasaran Mendorong semakinberkembang nyamasya- rakatreligiusdankeru kunanummatberaga ma. Meningkatkan kualitas ke- hidupan religius masyarakat dan kerukunan intra dan antar umat beragama Terjaminnya keadaan yang kondusif bagi penghayatan dan pengamalan agama (1) Terpeliharanya kerukunan intra dan antar ummat beragama (2) Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian ekosistem. Meningkatkan kualitas ke- makmuran ekonomi Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, peternakan, perkebunan, dan perikanan. (3) Meningkatnya produksi dan produktivitas industri daerah (4) Meningkatnya kualitas dan peran koperasi dan UMKM (5) Berkembangnya daya saing pariwisata daerah (6) Terkendalinya luasan lahan pangan berkelanjutan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional (7) Meningkatnya kapasitas penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (8) BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 V-6 Misi Tujuan Sasaran Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat (9) Meningkatkan kualitas ke- sejahteraan sosial Berkurangnya penduduk miskin di desa dan kota (10) Meningkatnya pemenuhan kebutu- han hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial (11) Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sumber-daya alam Meningkatnya upaya pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan penguatan kapasitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.(12) Meningkatnya kapasitas dan pengelolaan konservasi dan tata kelola hutan dan lahan kritis serta pelestarian keanekaragaman hayati (13) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pen- didikan, kesehatan dan infrastruktur. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan Meningkatnya kemampuan literasi dan minat baca masyarakat (14) Meningkatnya akses dan mutu penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun (15) Berkembangnya pendidikan tinggi

(16)Meningkatnya ketahanan budaya secara serasi dengan spirit zaman
(17)Meningkatnya peran dan prestasi pemuda dan keolahragaan (18) Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan Berkembangnya layanan RS. terakreditasi Internasional (19) Meningkatnya kualitas penanganan penyakit dan jaminan kesehatan masyarakat (20) Meningkatnya kualitas pelayanan ke-sehatan ibu, anak dan gizi (21) Meningkatnya pola hidup sehat, keberdayaan masyarakat dalam masalah kesehatan, dan kesehatan lingkungan (22) Terkendalikannya pertumbuhan penduduk (23) Meningkatkan akses dan kualitas layanan infrastruktur Meningkatnyakapasitasjalanguname ndukung Sulawesi Selatan sebagaisimpul transportasi luar BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 V-7 Misi Tujuan Sasaran Jawa (24) Tersedianya jaringan prasarana dan sarana transportasi yang terintegrasi antar moda dan antar wilayah yang mampu menunjang Sulawesi Selatan sebagai simpul perhubungan luar Jawa (25) Tersedianya akses dan layanan informasi dan komunikasi yang mampu menunjang Sulawesi Selatan sebagai simpul komunikasi dan informasi luar Jawa (26) Meningkatnya akses terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan (27) Meningkatnyakualitasdancakupanla yanandaerahirigasidanrawasertape manfaatan air tanah (28) Meningkatnyaketersediaaninfrastru kturenergidansumberdaya mineral untukmendukungpeningkatanperek onomianwilayah (29) Tercukupinya infrastruktur dasar dan layanan dasar warga/masyarakat pesisir pulau- pulau kecil (30) Tersedianya infrastruktur dan kesiapsiagaan penanganan bencana
(31)Meningkatkandayasa ingdaerahdansinergit as regional, nasionaldan global. Meningkatkan daya saing daerah Terjaganya iklim investasi ber-kualitas yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa. (32) Terwujudnya daya saing tenaga kerja pada bidang yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa.
(33)Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa
(34)Meningkatkan kerjasama Efektifnya peran Sulawesi Selatan BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 V-8 Misi Tujuan Sasaran antar kabupaten/kota serta sinergitas nasional dan global dalam mendorong kerjasama antar Daerah, kerjasama dengan pihak ketiga dan kerjasama derngan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri. (35 Meningkatnyapercepatanpembang unankawasanandalan (36) Meningkatkankualita sdemokrasi dankepasti- anhukum. Meningkatkan kualitas pe- nyelenggaraan demokrasi dan penegakan hukum Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan norma sosial (37) Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik (38 Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak Meningkatnya keberdayaanperempuan dan perlindungan anak (39) Meningkatkankualita sketertiban, keamanandankesatu anbangsa. Memelihara ketertiban dan ketenteraman dalam masya- rakat Terpeliharanyaketertiban, ketenteramandankenyamanandala mmasyarakat (40) Memelihara harmoni sosial dan kesatuan bangsa Berkembangnyawawasan, kesadarandanperilakumasyarakat yang mendukungkesatuanbangsadanhar monisosialdalamwadah NKRI (41) Meningkatkanperwu jud- ankepemerintahan yang baik. Mewujudkan kepemerin- tahan yang baik dan bersih Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang kuat dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi
(42)Terwujudnya peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan (43) Terwujudnya pengelolaan keuangan (Pembiayaan, pendapatan, belanja) dan asset daerah yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib (44) Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal (45) Mewujudkan keberdayaan masyarakat dan kualitas Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 V-9 Misi Tujuan Sasaran pemerintahan desa masyarakat (46) Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan pemerintahan desa (47) Tabel 5.2 KeterkaitanDokumenPerencanaan RPJMN 2015 – 2019 RPJMD SULSEL 2013 – 2018 VISI VISI ‘TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG- ROYONG” ‘’SULAWESI SELATANSEBAGAI PILAR UTAMAPEMBANGUNAN NASIONALDAN SIMPUL JEJARING AKSELERASIKESEJAHTERAAN PADA TAHUN 2018” MISI MISI

1.Mewujudkankeamanannasional yang mampumenjagakedaulatanwilayah , menopangkemandirianekonomide nganmengamankansumberdayam aritim, danmencerminkankepribadian Indonesia sebagainegarakepulauan.
2.Mewujudkanmasyarakatmaju, berkeseimbangan, dandemokratisberlandaskannegara hukum.
3.Mewujudkanpolitikluarnegeribebas- aktifdanmemperkuatjatidirisebagai negaramaritim.
4.Mewujudkankualitashidupmanusia Indonesia yang tinggi, maju, dansejahtera.
5.Mewujudkanbangsa yang berdayasaing.
6.Mewujudkan Indonesia menjadinegaramaritim yang mandiri, maju, kuat, danberbasiskankepentingannasion al.
7.Mewujudkanmasyarakat yang berkepribadiandalamkebudayaan
1.MendorongSemakinBerkembangnyaMasyarak at yang Religius Dan Kerukunan intra danantarUmmatBeragama.
2.MeningkatkanKualitasKemakmuranEkonomiKe sejahteraanSosialdanKelestariaanLingkungan.
3.MeningkatkanAksesdankualitaspelayananPen didikan, Kesehatandaninfrastruktur Wilayah.
4.MeningkatakandayaSaingdaerahdansinergitasr egional,nasionaldan,global.
5.MeningkatkanKualitasDemokrasidanKepastian Hukum.
6.MeningkatkanKualitasKetertiban,Keamanan Dan KesatuanBangsa.
7.MeningkatkanPerwujudanKepemerintahan yang baik BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 V-10 RPJMN 2015 – 2019 RPJMD SULSEL 2013 – 2018 RPJMN 2015 – 2019 RPJMD SULSEL 2013 – 2018 9 AGENDA PRIORITAS TUJUAN
1.Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2.Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3.Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4.Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5.Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6.Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7.Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8.Melakukan revolusi karakter bangsa.
9.Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
1.Meningkatkan kualitas ke-hidupan religius masyarakat dan kerukunan intra dan antar umat beragama
2.Meningkatkan kualitas ke-makmuran ekonomi
3.Meningkatkan kualitas ke-sejahteraan social
4.Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sumber-daya alam
5.Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan
6.Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan
7.Meningkatkan akses dan kualitas layanan infrastruktur
8.Meningkatkan daya saing daerah
9.Meningkatkan kerjasama antar kabupaten/kota serta sinergitas nasional dan global
10.Meningkatkan kualitas pe-nyelenggaraan demokrasi dan penegakan hokum
11.Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak
12.Memelihara ketertiban dan ketenteraman dalam masya-rakat
13.Memelihara harmoni sosial dan kesatuan bangsa
14.Mewujudkan kepemerin-tahan yang baik dan bersih
15.Mewujudkan keberdayaan masyarakat dan kualitas pemerintahan desa BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VI-1 6.1. Strategi Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Ia merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi tersebut selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran. Dalam kaitan ini, arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua: (1) perencanaan strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi-misi pembangunan daerah; (2) perencanaan operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan setiap urusan. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis, ini dijalankan melalui program pembangunan daerah dan program prioritas berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Perencanaan strategik ini didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui program prioritas masing-masing urusan. Dalam perumusan strategi pembangunan daerah ada empat perspektif yang digunakan dalam mengarahkan keselarasan dengan pilihan program pembangunan daerah yakni (1) perspektif masyarakat/layanan; (2) perspektif proses internal; (3) perspektif kelembagaan; (4) perspektif keuangan. Berdasarkan pemahaman demikian, strategi pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 6.1. Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018 Misi 1: Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar ummat beragama ( 2 sasaran) No. Tujuan Sasaran Strategi
1.Meningkatkan kualitas ke-hidupan religius masyarakat dan kerukunan intra dan antar umat beragama Terjaminnya keadaan yang kondusif bagi penghayatan dan pengamalan agama (1) Penguatan kerjasama pemerintah dan tokoh agama dalam pemeliharaan situasi kondusif bagi kehidupan beragamaTerpeliharanya kerukunan intra dan antar ummat beragama (2) Misi 2: Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan (16 sasaran)
2.Meningkatkan kualitas ke- makmuran ekonomi Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, peternakan, perkebunan, dan perikanan. (3) Penguatan dukungan ketersediaan sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan Meningkatnya produksi dan produktivitas industri daerah (4) Penguatan kapasitas teknologi dan manajerial industri yang sudah ada dan inisiasi industri baru BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VI-3 Meningkatnya kualitas dan peran koperasi dan UMKM (5) Penguatan dukungan permodalan dan manajemen koperasi dan UKM disertai dengan peningkatan daya saing pasar Berkembangnya daya saing pariwisata daerah (6) Peningkatan kualitas daya tarik wisata dan pengembangan destinasi wisata unggulan baru Terkendalinya luasan lahan pangan berkelanjutan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional (7) Pengendalian konversi lahan pertanian pangan secara komplementer dengan optimalisasi lahan pangan dan pencetakan lahan pangan baru Meningkatnya kapasitas penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (8) Penguatan akses informasi pelaku utama dan pelaku usaha bidang pertanian, perikanan dan kehutanan berbasis kordinasi kelembagaan penyluhan level provinsi dan kabupaten/kota Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat (9) Peningkatan koordinasi sinergis lintas sector dalam pengelolaan konsumsi pangan keamanan panganserta pengembangan pangan hutan dan pangan laut.
3.Meningkatkan kualitas ke- sejahteraan sosial Berkurangnya penduduk miskin di desa dan kota (10) Pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan orang miskin Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial (11) Peningkatan pembinaan dan pemenuhan kebutuhan PMKS
4.Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam Meningkatnya upaya pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan penguatan kapasitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan (12) Peningkatan upaya pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup Meningkatnya kapasitas dan pengelolaan konservasi dan tata kelola hutan dan lahan kritis serta Peningkatan upaya dan kapasitas pengelolaan konservasi dan tata kelola hutan, serta BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VI-4 pelestarian keanekaragaman hayati (13) pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati Misi 3: Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur
5.Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan Meningkatnya kemampuan literasi dan minat baca masyarakat (14) Penuntasan buta huruf secara terpadu berbasis desa seiring dengan pengembangan minat baca Meningkatnya akses dan mutu penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun (15) Peningkatan efektivitas dukungan pembiayaan pendidikan melalui pendidikan gratis Berkembangnya pendidikan tinggi (16) Dukungan pembiayaan mahasiswa tahun pertama Meningkatnya ketahanan budaya secara serasi dengan spirit zaman (17) Revitalisasi dan pengembangan kekayaan budaya secara adaptif-kreatif terhadap perubahan global Meningkatnya peran dan prestasi pemuda dan keolahragaan (18) Pengembangan prestasi pemuda dan keolahragaan termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung
6.Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan Berkembangnya layanan rumah sakit terakreditasi Internasional (19) Kerjasama pihak swasta dan fasilitasi kabupaten/kota dalam mendorong peningkatan kualifikasi rumah sakit Meningkatnya kualitas penanganan penyakit dan jaminan kesehatan masyarakat (20) Mendorong keikutsertaan masyarakat dalam sistem penjaminan kesehatan nasional Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi (21) Penanganan komprehensif usia 1.000 hari kehidupan (SUN) BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VI-5 Meningkatnya pola hidup sehat, keberdayaan masyarakat dalam masalah kesehatan, dan kesehatan lingkungan (22) Penanaman nilai dan norma pola hidup sehat serta pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan Terkendalikannya pertumbuhan penduduk (23) Peningkatan wawasan pembangunan berbasis kependudukan 7. Meningkatkan akses dan kualitas layanan infrastruktur Meningkatnya kapasitas jalan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi luar Jawa (24) Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jalan berbasis simpul jaringan intra dan ekstra Sulawesi Selatan termasuk pengembangan kawasan strategis Tersedianya jaringan prasarana dan sarana transportasi yang terintegrasi antar moda dan antar wilayah yang mampu menunjang Sulawesi Selatan sebagai simpul perhubungan luar Jawa

(25)Penguatan konektivitas melalui pembangunan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mendukung peran Sulawesi Selatan sebagai simpul perhubungan luar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia dalam pengembangan tol laut. Tersedianya akses dan layanan informasi dan komunikasi yang mampu menunjang Sulawesi Selatan sebagai simpul komunikasi dan informasi luar Jawa (26) Mendorong peningkatan literasi TIK dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik untuk peningkatan kualitas pelayanan publik Meningkatnya akses terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan (27) Peningkatan keterjangkauan layanan dan akses perumahan dan penataan bangunan, pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan daerah irigasidan rawa serta pemanfaatan air tanah (28) Penguatan keterpaduan hulu dan hilir dalam pengelolaan sumberdaya air serta peningkatan kapasitas infrastruktur irigasi Meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan sumber daya mineral untuk mendukung Pengembangan sumber-sumber energi alternatif terbarukan dan optimalisasi pengelolaan BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VI-6 peningkatan perekonomian wilayah (29) sumberdaya mineral Tercukupinya infrastruktur dasar dan layanan dasar warga/masyarakat pesisir pulau-pulau kecil(30) Kordinasi lintas sektor dan daerah dalam pemenuhan infrastruktur dasar dan layanan dasar pulau-pulau kecil Tersedianya infrastruktur dan kesiapsiagaan penanganan bencana (31) Pengembangan daya resiliensi masyarakat atas bencana secara beriring dengan peningkatan kordinasi pemerintah dan lembaga lain dalam penanganan kebencanaan Misi 4: Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global

8.Meningkatkan daya saing daerah Terjaganya iklim investasi ber-kualitas yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa. (32) Pengembangan kerjasama pembangunan dan penguatan daya saing daerah Terwujudnya daya saing tenaga kerja pada bidang yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa. (33) Peningkatan kompetensi tenaga kerja pada level yang dapat bersaing pada tingkat internasional Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa (34) Membangun sinergitas penelitian dan pengembangan antara lembaga penelitian perguruan tinggi, pemerintah daerah dan dunia usaha
9.Meningkatkan kerjasama antar kabupaten/kota serta sinergitas nasional dan global Efektifnya peran Sulawesi Selatan dalam mendorong kerjasama antar Daerah, kerjasama dengan pihak ketiga dan kerjasama derngan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

(35)Pengembangan simpul sinergi antar pihak dan antar wilayah secara multi-level provinsi, regional, nasional dan global BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VI-7 Meningkatnya percepatan pembangunan kawasan andalan (36) Peningkatan kualitas interkoneksitas fungsional antar kawasan baik secara forward linkage maupun backward linkage Misi 5: Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum

10.Meningkatkan kualitas pe- nyelenggaraan demokrasi dan penegakan hukum Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan norma sosial (37) Memperkuat kordinasi dengan instansi terkait secara vertikal dan horizontal seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat atas hukum dan norma sosial Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik (38) Meningkatkan pembinaan partai politik serta penguatan civil society bagi perkembangan keadaan kondusif atas kehidupan demokrasi yang lebih substantif 11 Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak (39) Memperkuat keberdayaan perempuan di sektor publik dan privat secara terkordinasikan dengan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan Misi 6: Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa
12.Memelihara ketertiban dan ketenteraman dalam masya-rakat Terpeliharanya ketertiban, ketenteraman dan ke-nyamanan dalam masyarakat (40) Memperkuat sistem terpadu pengembangan ketertiban, ketenteraman dan ke-nyamanan.
13.Memelihara harmoni sosial dan kesatuan bangsa Berkembangnya wawasan, kesadar-an dan perilaku masyarakat yang mendukung ke-satuan bangsa dan harmoni sosial dalam wadah NKRI

(41)Meningkatkan kualitas modal sosial sebagai basis harmoni sosial dan kesatuan bangsa Misi 7: Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VI-8

14.Mewujudkan kepemerin-tahan yang baik dan bersih Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang kuat dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi (42) Penataan dan penguatan organisasi dan manajemen SDM aparatur serta penyempurnaan sistem pelayanan Terwujudnya peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan (43) Mensinergikan pendidikan dan pelatihan aparatur dengan pembelajaran organisasi (learning organization) kearah peningkatan kompetensi individual dan peningkatan kapasitas organisasional Terwujudnya pengelolaan keuangan (Pembiayaan, pendapatan, belanja) dan asset daerah yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib (44) Mengefektifkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah secara seiring dengan pembelanjaan yang efektif dan efisien berbasis pada inovasi administratif dan teknis Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal (45) Meningkatkan kualitas proses politik, teknokratis, partisipatif, top down-bottom up dan pengarusutamaan gender dalam perencanaan dengan memperhatikan penuh kearifan lokal
15.Mewujudkan keberdayaan masyarakat dan kualitas pemerintahan desa Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan masyarakat (46) Peningkatan keswadayaan masyarakat berbasis kearifan lokal Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan pemerintahan desa (47) Penguatan kapasitas pemerintahan desa dan kerangka otonomi desa BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VI-9 6.2. Arah Kebijakan Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu.Kebijakan tahunan yang belum terlaksana tetap akan menjadi perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan. Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Dengan prioritisasi kebijakan tersebut bukan berarti program/kegiatan pembangunan oprasional SKPD di luar yang diprioritaskan tidak berjalan, ia tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan.Kebijakan pembangunan dengan penekanan strategis lebih rendah dimaksud adalah program-program operasional pada semua SKPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan. Selain itu semua arah kebijakan pembangunan daerah diharapkan akan mengarah pada pengelolaan keuangan yang makin berkualitas, sehingga dapat mempetahankan predikat WTP dari tahun ketahun. Arah kebijakan pembangunan lima tahun Provinsi Sulawesi Selatan periode 2013- 2018 adalahsebagai berikut.

a.Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2013 Pembangunan tahun 2013 merupakan transisi dari periode RPJMD sebelumnya. Fokus pembangunan selain melanjutkan pencapaian periode RPJMD sebelumnya, juga meletakkan dasar-dasar bagi fokus pembangunan periode RPJMD saat ini. Kebijakan pembangunan pada tahun 2013 diarahkan kepada:
1. 1.Pengembangan ekonomi kerakyatan:

(1)Peningkatan produksi tanaman pangan;
(2)Peningkatan populasi ternak;
(3)Peningkatan produksi perikanan dan rumput laut;
(4)Peningkatan produksi tanaman perkebunan;
(5)Pengembangan komoditas garam;
(6)Pengembangan industri lokal;
(7)Penguatan permodalan dan manajerial UKM serta koperasi;
(8)Penumbuhan wirausaha baru;
(9)Peningkatan kualitas tenaga kerja dan calon tenaga kerja;
(10)Pengembangan obyek wisata unggulan dan promosi wisata;
(11)Penegakan regulasi lahan pangan berkelanjutan;
(12)Penguatan penyuluhan pertanian, kehutanan dan perikanan;
(13)Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap usaha produktif;
(14)Peningkatan bantuan dan jaminan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
(15)Peningkatan ketahanan pangan masyarakat

2.Pembangunan bidang Pendidikan dan Kebudayaan:

(1)Pemberian bantuan SPP kepada mahasiswa baru;
(2)Peningkatan akses dan jenjang layanan pendidikan gratis;
(3)Penuntasan buta huruf;
(4)Pengembangan kekakayaan dan keragaman budaya;
(5)Pengembangan organisasi dan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.

3.Pembangunan bidang Kesehatan:

(1)Dukungan pengembangan rumah sakit berakreditasi nasional;
(2)Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan gratis;
(3)Penguatan jaminan kesehatan masyarakat;
(4)Penanganan komprehensif ibu dan anak 1.000 hari pertama kehidupan;
(5)Peningkatan upaya kesehatan preventif dan promotif;
(6)Penguatan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

4.Pemberdayaan masyarakat dan penguatan kemandirian desa:

(1)Penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi pedesaan;
(2)Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa;
(3)Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat;
(4)Penanggulangan kemiskinan.
1. b.Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2014 Tahun 2014 merupakan tahun terakhir dari berlakunya RPJMN 2010-2014. Karena itu, prioritas RPJMN menjadi perhatian. Selain itu, tahun 2014 merupakan tahun demokrasi dan politik, sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan legislatif dan presiden, sehingga perhatian juga perlu diberikan terkait hal tersebut. Kebijakan pembangunan tahun 2014 diarahkan kepada:
  1. 1.Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi a) Penegakan hukum dan norma sosial; b) Dukungan penyelenggaraan pemilu; c) Pembinaan partai politik; d) Pemberdayaan perempuan; e) Perlindungan anak; f) Pemeliharaan ketertiban dan keamanan; g) Penguatan wawasan kesatuan bangsa.
  2. 2.Pemantapan kehidupan beragama: a) Pemenuhan sarana/prasarana ibadah; b) Pemeliharaan kerukunan beragama.
  3. 3.Pembinaan dan pengentasan masyarakat tidak mampu: a) Meningkatan akses masyarakat miskin terhadap usaha produktif; b) Pemenuhan kebutuhan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
  4. 4.Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah: a) Dukungan pembangunan jalur kereta api trans-Sulawesi; b) Peningkatan kapasitas jalan; c) Pengembangan Kawasan Strategis; d) Peningkatan kapasitas bandara; e) Peningkatan kapasitas pelabuhan; f) Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi; g) Pengembangan perumahan dan pemukiman; h) Pengelolaan sumberdaya air dan peningkatan kapasitas infrastruktur irigasi; i) Penguatan kapasitas listrik; j) Pengembangan energi terbarukan; k) Pembangunan pertambangan; l) Pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat pesisir dan pulau; m) Peningkatan kapasitas penanganan bencana.
  5. 5.Reformasi Birokrasi dan Penguatan Governance: a) Penguatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan daerah; b) Peningkatan kompetensi aparatur ; c) Pengembangan transparansi birokrasi; d) Penguatan manajemen pembangunan dan pengendalian tata ruang; e) Penertiban pengelolaan keuangan dan asset daerah; f) Perbaikan administrasi pemerintahan umum; g) Penguatan dukungan pemerintahan kewilayahan.
  6. 6.Peningkatan kelestarian dan penanganan dampak lingkungan: a) Perlindungan fungsi lingkungan; b) Penanganan dampak lingkungan; c) Konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis;
  7. 7.Pengembangan ekonomi kerakyatan;
  8. 8.Pengembangan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, dan kebudayaan;
  9. 9.Pembangunan kesehatan
2. c.Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2015 Pada tahun 2015 legislatif baru dan kabinet baru mulai berjalan. Karena itu, sebagian dari kebijakan akan menyesuaikan diri dengan arahan dari kabinet baru tersebut. Kebijakan yang diprioritaskan pada tahun ini adalah::
  1. 1.Pengembangan Kerjasama Daerah dan Daya Saing daerah: a) Pengembangan kerjasamaProvinsiSulawesi Selatan dengan Provinsi Luar Negeri; b) Pengembangan kerjasama Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota lain di Indonesia dan Luar Negeri; c) Pengembangan iklim dan sarana/prasarana pendukung investasi daerah; d) Pengembangan sistem jaringan distribusi komoditas strategis; e) Peningkatan kualitas tenaga kerja dan calon tenaga kerja; f) Penguatan sistem inovasi daerah; g) Penguatan dukungan pada poros maritim
  2. 2.Pengembangan ekonomi kerakyatan;
  3. 3.Pengembangan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, dan kebudayaan Pembangunan kesehatan;
  4. 4.Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah.
  5. 5.Pengembangan Kawasan Strategis;
  6. 6.Pengelolaan sumberdaya air dan peningkatan kapasitas infrastruktur irigasi;
  7. 7.Reformasi Birokrasi dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan
3. d.Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2016 Pada tahun 2016 seluruh kebijakan pembangunan yang telah dijalankan pada tiga tahun sebelumnya diakselerasi pencapaian kinerjanya. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian sebagai respons terhadap perubahan lingkungan strategis regional, nasional maupun global. Hasil review RPJMD perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam merespon arah kebijakan NAWACITA RPJM Nasional dan perubahan lingkungan strategis yang dianggap signifikan pengaruhnya. Prioritas kebijakan pembangunan pada tahun 2016 diarahkan pada:
  1. 1.Pengembangan ekonomi kerakyatan;
  2. 2.Pengembangan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, dan kebudayaan,Pembangunan kesehatan;
  3. 3.Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah;
  4. 4.Pengembangan Kawasan Strategis dan Industri;
  5. 5.Peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan;
  6. 6.Peningkatan produksi pangan, , termasuk pengembangan pangan hutan dan laut;
  7. 7.Penguatan poros maritim;
4. e.Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2017 Pada tahun 2017 akselerasi dilakukan pada kebijakan-kebijakan yang target kinerjanya masih jauh dari pencapaian guna mengejar pencapaian target kinerja tersebut pada akhir periode RPJMD. Adapun prioritas kebijakan pada tahun ini adalah:
  1. 1.Pengembangan ekonomi kerakyatan;
  2. 2.Pengembangan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, dan kebudayaan,Pembangunan kesehatan;
  3. 3.Peningkatan kapasitas infrastruktur wiayah;
  4. 4.Pengembangan Kawasan Strategis;
  5. 5.Peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan;
  6. 6.Penguatan ketahanan pangan, termasuk pangan hutan dan laut ;
5. f.Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018 Tahun 2018 merupakan tahun terakhir dari perode RPJMD 2013-2018. Pada tahun tersebut akan terselenggara pemilihan Gubernur secara bersamaan dengan beberapa kabupaten/kota. Karena itu, kebijakan terkait ketertiban dan demokrasi kembali menjadi prioritas pada tahun 2018. Selain itu, priorotas juga diberikan kepada target kinerja kebijakan yang belum tercapai pada tahun 2017. Adapun prioritas kebijakan pada tahun 2018 adalah:
  1. 1.Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi;
  2. 2.Pengembangan ekonomi kerakyatan;
  3. 3.Pengembangan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, dan kebudayaan,Pembangunan kesehatan;
  4. 4.Pengembangan Kawasan Strategis;
  5. 5.Peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan;
  6. 6.Peningkatan daya saing pasar internasional; Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar ummat beragama
  7. 1.Meningkatkan kualitas ke- hidupan religius masyarakat dan kerukunan intra dan antar umat beragama Terjaminnya keadaan yang kondusif bagi penghayatan dan pengamalan agama (1) Penguatan kerjasama pemerintah dan tokoh agama dalam pemeliharaan situasi kondusif bagi kehidupan beragama Pemantap- an kehidupan beragama Aksele-rasi peman- tapan kehidupan beragama Akse-lerasi penca- paian target- target peman- tapan kehidupan beragama yang tertinggal Penye- lesaian target- target peman- tapan kehidu- pan ber- agama yang terting-gal Terpeliharanya kerukunan intra dan antar ummat beragama (2) Misi 2: Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian ekosistem
  8. 2.Meningkatkan kualitas ke- makmuran ekonomi Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, Penguatan dukungan ketersediaan sarana produksi tanaman pangan Peningkata n produksi pangan, , termasuk pengemba Penguatan Ketahanan Pangan, termasuk pangan BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VI-15 No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 peternakan, perkebunan dan perikanan (3) dan hortikultura, kehutanan, peternakan, perkebunan dan perikanan ngan pangan hutan dan laut; hutan dan laut Meningkatnya produksi dan produktivitas industri daerah
(4)Penguatan kapasitas teknologi dan manajerial industri yang sudah ada dan inisiasi industri baru Meningkatnya kualitas dan peran Koperasi dan UMKM (5) Penguatan dukungan permodalan dan manajemen koperasi dan UKM disertai dan daya saing pasar Pengem- bangan ekonomi kerakyatan Pengem- bangan ekonomi kerakyatan Pengem- bangan ekonomi kerakyatan Aksele-rasi pengem- bangan ekonomi kerakyat- an Akselerasi target- target pengemba ngan ekonomi kerakyatan yang tertinggal Penyele- saian target- target pengemb angan ekonomi kerak- yatan yang Berkembangnya daya saing Peningkatan kualitasdaya tarik BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VI-16 No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 pariwisata daerah
(6)wisata dan pengembangan destinasi wisata unggulan baru. terting-gal dan peningkat an daya saing pasar internasio nal Terkendalinya luasan lahan pangan berkelanjutan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional
(7)Pengendalian konversi lahan pertanian pangan secara komplementer dengan optimalisasi lahan pangan dan pencetakan lahan pangan baru Meningkatnya kapasitas penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (8) Penguatan akses informasi pelaku utama dan pelaku usaha bidang pertanian, perikanan dan kehutanan berbasis koordinasi kelembagaan BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VI-17 No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 penyuluhan level provinsi dan Kab.Kota Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat (9) Peningkatan koordinasi sinergis lintas sector dalam pengelolaan konsumsi pangan keamanan panganserta pengembangan pangan hutan dan pangan laut.

3.Meningkatkan kualitas ke- sejahteraan sosial Berkurangnya penduduk miskin di desa dan kota

(10)Pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan orang miskin Pembina- an dan pengentas- an masyarakat tidak mampu Akselerasi pembinaan dan pengen- tasan masya- rakat tidak mampu Akselerasi target- target pembinaan dan pengentas- an masya- rakat tidak mampu yang tertinggal Penyele- saian target pembi- naan dan pengen- tasan masya- rakat tidak mampu Meningkatnya pemenuhan kebutu-han hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial (11) Peningkatan pembinaan dan pemenuhan kebutuhan PMKS BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VI-18 No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 yang tertinggal

4.Meningkatkan kelestarian lingkunganhidu p dan sumberdaya alam Meningkatnya upaya pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan penguatan kapasitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan (12) Peningkatan upaya pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup Pening- katan kelestari-an dan penanga-nan dampak lingkung-an Meningkatnya kapasitas dan pengelolaan konservasi dan tata kelola hutan dan lahan kritis serta pelestarian keanekaragaman hayati (13) Peningkatan upaya dan kapasitas pengelolaan konservasi dan tata kelola hutan, serta pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati Misi 3: Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VI-19 No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 2013 2014 2015 2016 2017 2018
5.Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan Meningkatnya kemampuan literasi dan minat baca masyarakat

(14)Penuntasan buta huruf secara terpadu berbasis desa seiring dengan pengembangan minat baca Pemba- ngunan bidang pendidikan dan kebudaya-an Pembangun an bidang pendidikan, kepemudaan ,keolahragaa n dan kebudayaan Pembangu nan bidang pendidikan ,kepemuda an,keolahra gaan dan kebudayaa n Aksele-rasi pemba- ngunan bidang pendidi- kan, kepemudaa n,keolahra gaan dan kebu- dayaan Akselerasi target- target pembangu nan bidang pendidikan ,kepemuda an,keolahra gaan dan kebudayaa n yang tertinggal Penyele- saian target- target pemba- ngunan bidang pendidi- kan yang terting-gal Meningkatnya akses dan mutu penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun (15) Peningkatan efektivitas dukungan pembiayaan pendidikan melalui pendidikan gratis Berkembangnya pendidikan tinggi
(16)Dukungan pembiayaan mahasiswa tahun pertama Meningkatnya ketahanan budaya secara serasi dengan spirit zaman (17) Revitalisasi dan pengembangan kekayaan budaya secara adaptif- kreatif terhadap perubahan global Penguatan Poros Maritim Meningkatnya Pengembangan BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VI-20 No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 peran dan prestasi pemuda dan keolahragaan (18) prestasi pemuda dan keolahragaan termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung

6.Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan Berkembangnya layanan rumah sakit terakreditasi Internasional (19) Kerjasama pihak swasta dan fasilitasi kabupaten dalam mendorong peningkatan kualifikasi rumah sakit Pemba- ngunan bidang kesehatan Pembangun an bidang kesehatan Pembangu nan bidang kesehatan Aksele-rasi pemba- ngunan bidang kesehat-an Akselerasi target- target pemba- ngunan bidang kesehatan yang Penyele- saian target- target pemba- ngunan bidang kesehat- Meningkatnya kualitas penanganan penyakit dan jaminan kesehatan masyarakat (20) Mendorong keikutsertaan masyarakat dalam sistem penjaminan kesehatan nasional Meningkatnya kualitas pelayanan ke-sehatan ibu, Penanganan komprehensif usia 1.000 hari BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VI-21 No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 anak dan gizi (21) pertama kelahiran tertinggal an yang terting-gal Meningkatnya pola hidup sehat, keberdayaan masyarakat dalam masalah kesehatan, dan kesehatan lingkungan (22) Penanaman nilai dan norma pola hidup sehat serta pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan Terkendalikannya pertumbuhan penduduk (23) Peningkatan wawasan pembangunan berbasis kependudukan
7.Meningkatkan akses dan kualitas layanan infrastruktur Meningkatnya kapasitas jalan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi luar Jawa (24) Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jalan berbasis simpul jaringan intra dan ekstra Sulawesi Selatan termasuk pengembangan kawasan strategis Pengemba ngan Kawasan Strategis Pengemba ngan Kawasan Strategis Pengemba ngan Kawasan Strategis Pengemb angan Kawasan Strategis Tersedianya Penguatan BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VI-22 No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 jaringan prasarana dan sarana transportasi yang terintegrasi antar moda dan antar wilayah yang mampu menunjang Sulawesi Selatan sebagai simpul perhubungan luar Jawa (25) konektivitas melalui pembangunan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mendukung peran Sulawesi Selatan sebagai simpul perhubungan luar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia dalam pengembangan tol laut Peningkat- an kapasitas infrastruk- tur wilayah Pening- katan kapasitas infra- struktur wilayah Aksele-rasi pening- katan kapasitas infra- struktur wilayah Akselerasi target- target pening- katan kapasitas infra- struktur wilayah yang tertinggal Penyele- saian target- target pening- katan kapasitas infra- struktur yang terting-gal Tersedianya akses dan layanan informasi dan komunikasi yang mampu menunjang Sulawesi Selatan Mendorong peningkatan literasi TIK dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik untuk BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VI-23 No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 sebagai simpul komunikasi dan informasi luar Jawa (26) peningkatan kualitas pelayanan publik Pengelolaa n Sumber Daya Air dan peningkata n kapasitas infrastrukt ur irigasi Meningkatnya akses terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan (27) Peningkatan keterjangkauan layanan dan akses perumahan dan penataan bangunan, pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan daerah irigasi dan rawa serta pemanfaatan air tanah (28) Keterpaduan hulu dan hilir dalam pengelolaan sumberdaya air serta peningkatan kapasitas infrastruktur irigasi Meningkatnya ketersediaan Pengembangan sumber-sumber BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VI-24 No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 infrastruktur energi dan sumber daya mineral untuk mendukung peningkatan perekonomian wilayah (29) energi alternatif terbarukan dan optimalisasi pengelolaan sumberdaya mineral Tercukupinya infrastruktur dasar dan layanan dasar warga/masyarakat pulau-pulau kecil

(30)Kordinasi lintas sektor dan daerah dalam pemenuhan infrastruktur dasar dan layanan dasar pulau-pulau kecil dan terluar Tersedianya infrastruktur dan kesiapsiagaan penanganan bencana (31) Pengembangan daya resiliensi masyarakat atas bencana secara beriring dengan peningkatan kordinasi pemerintah dan BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VI-25 No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 lembaga lain dalam penanganan kebencanaan Misi 4: Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global

8.Meningkatkan daya saing daerah Terjaganya iklim investasi ber- kualitas yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa. (32) Pengembangan kerjasama pembangunan dan penguatan daya saing daerah Pengem- bangan kerjasama dan daya saing daerah Aksele-rasi pengem- bangan kerja-sama dan daya saing daerah Akelerasi target- target kerjasama dan daya saing daerah yang tertinggal Penyele- saian target- target pengemb angan kerja- sama dan daya saing daerah yang Terwujudnya daya saing tenaga kerja pada bidang yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa. (33) Peningkatan kompetensi tenaga kerja pada level yang dapat bersaing pada tingkat international Berkembangnya Membangun BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VI-26 No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sistem Inovasi Daerah (SIDA) yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa

(34)sinergitas penelitian dan pengembangan antara lembaga penelitian perguruan tinggi, pemerintah daerah dan dunia usaha terting-gal

9.Meningkatkan kerjasama antar kabupaten/kota serta sinergitas nasional dan global Efektifnya peran Sulawesi Selatan dalam mendorong kerjasama antar Daerah, kerjasama dengan pihak ketiga dan kerjasama derngan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri. (35) Pengembangan simpul sinergi antar pihak dan antar wilayah secara multi-level provinsi, regional, nasional dan global Meningkatnya percepatan Peningkatan kualitas BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VI-27 No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 pembangunan kawasan andalan

(36)interkoneksitas fungsional antar kawasan baik secara forward linkage maupun backward linkage Misi 5: Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum

10.Meningkatkan kualitas pe- nyelenggaraan demokrasi dan penegakan hukum Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan norma sosial

(37)Memperkuat kordinasi dengan instansi terkait secara vertikal dan horizontal seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat atas hukum dan norma sosial Pemelihara- an ketertiban dan demokrasi Akselerasi pemeliha- raan ketertiban Akselerasi target- target pencapai- Penyele- saian target- target Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik (38) Meningkatkan pembinaan partai politik serta penguatan civil society bagi BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VI-28 No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 perkembangan keadaan kondusif atas kehidupan demokrasi yang lebih substantif dan pencapai- an demok- rasi an demok- rasi yang tertinggal penca- paian demok- rasi yang terting-gal 11 Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak (39) Memperkuat keberdayaan perempuan di sektor publik dan privat secara terkordinasikan dengan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan Misi 6: Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa

12.Memelihara ketertiban dan ketenteraman dalam masya- rakat Terpeliharanya ketertiban, ketenteraman dan ke-nyamanan dalam masyarakat

(40)Memperkuat sistem terpadu pengembangan ketertiban, ketenteraman dan ke- Pemeli- haraan ketertiban Akselerasi pemeliha- raan ketertiban dan Akselerasi target- target ketertiban dan Penyele- saian target- target pemeli- BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VI-29 No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 nyamanan. dan demokrasi pencapai- an demok- rasi kesatuan bangsa yang tertinggal haraan ketertib- an dan kesatuan bangsa yang terting-gal

13.Memelihara harmoni sosial dan kesatuan bangsa Berkembangnya wawasan, kesadar-an dan perilaku masyarakat yang mendukung ke- satuan bangsa dan harmoni sosial dalam wadah NKRI (41) Meningkatkan kualitas modal sosial sebagai basis harmoni sosial dan kesatuan bangsa Misi 7: Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih
14.Mewujudkan kepemerin- tahan yang baik Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang kuat, dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi (42) Penataan dan penguatan organisasi dan manajemen SDM aparatur serta penyempurnaan sistem pelayanan Terwujudnya peningkatan Mensinergikan pendidikan dan BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VI-30 No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan (43) pelatihan aparatur dengan pembelajaran organisasi (learning organization) kearah penningkatan kompetensi individual dan peningkatan kapasitas organisasional Reformasi birokrasi dan penguatan governance Reformasi Birokrasi dan Penguatan Kapasitas Kelembaga an Peningkata n Kapasitas birokrasi dan Kelembaga an Peningkata n Kapasitas birokrasi dan Kelembaga an Peningkat an Kapasitas birokrasi dan Kelembag aan Terwujudnya pengelolaan keuangan (pembiayaan, pendapatan dan belanja) dan asset daerah yang transparan, akuntabel dan inovatif dan tertib

(44)Mengefektifkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah secara seiring dengan pembelanjaan yang efektif dan efisien berbasis pada inovasi administratif dan teknis BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VI-31 No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal (45) Meningkatkan kualitas proses politik, teknokratis, partisipatif, top down-bottom up dalam pengarusutamaan gender yang makin signifikan dan memperhatikan penuh kearifan local

15.Mewujudkan keberdayaan masyarakat dan kualitas pemerintahan desa Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan masyarakat (46) Peningkatan keswadayaan masyarakat berbasis kearifan lokal Pember- dayaan masyarakat dan penguatan kemandiri- an desa Akselerasi pemberday aan masyarakat dan penguatan kemandiria n desa Akselerasi target- target pember- dayaan masyara- kat dan keman- dirian desa Penyele- saian target- target pember- dayaan masya- rakat dan keman- Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan Penguatan kapasitas pemerintahan desa dan BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VI-32 No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 pemerintahan desa (47) kerangka otonomi desa yang tertinggal dirian desa yang terting-gal BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VII-1 Kebijakan umum pembangunan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Program-program strategis yang ditampilkan pada bagian ini merupakan program-program yang secara langsung mendukung pencapaian visi, misi pembangunan daerah. Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka kebijakan umum pembangunan jangka menengah 2013-2018 Provinsi Sulawesi Selatan ditampilkan pada Tabel 7.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 No. Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2013 Kondisi Akhir (2018)
1.Terjaminnya keadaan yang kondusif bagi penghayatan dan pengamalan agama Penguatan Kerjasama pemerintah dan tokoh agama dalam peme- liharaan situasi kondusif bagi kehidupan beragama Fasilitasi sarana /prasarana ibadah dan pembinaan pemuka agama Peningkatan Fungsi dan Peran Lembaga Keagamaan dan Tokoh Agama Jumlah pemuka agama/ lembaga keagamaan yang mendapatkan fasilitas/pem- binaan 200 org pemuka agama/perwakilan lembaga keagamaan 3410 org pemuka agama/perwakilan lembaga keagamaan Ketentram an, ketertiban umum dan perlindung an masyarakat Biro Mensprit
2.Terpeliharanya kerukunan intra dan antar ummat beragama Pemeliharaan kerukunan beragama Pengembanga n Wawasan Kebangsaan Bidang Keagamaan Jumlah dai dan pemuka agama lainnya yang mendapatkan pembinaan/sosialisasi wawas- an kebangsaan Dai dan pemuka agama lainnya: 700 org Dai dan pemuka agama lainnya: 5700 org Ketentram an, ketertiban umum dan perlindung an masyarakat Biro Mensprit 3 Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, Penguatan dukungan ketersediaan sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura, Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura Peningkatan produksi tanaman pangan Tingkat produksi dan produktivitas tanaman pangan utama dan hortikultura Produksi : Padi Jagung 5.035.830 Ton 1.250.202 ton 6.739.078 ton 1.712.886 ton Pertanian Dinas Pertaninan Tanaman Pangan dan Hor-tikultura BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VII-3 No. Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2013 Kondisi Akhir (2018) peternakan, perkebunan, Kehutanan dan perikanan. peternakan, perkebunan, Kehutanan dan perikanan melalui pengembangan pangan hutan dan pangan laut. Kedelai dan Palawija lainnya Produktivitas : Padi Jagung Kedelai dan Palawija lainnya 45.693 ton 51,22 Kw/Ha 45.62 Kw/Ha 14,77 Kw/Ha 58.317 Ton 56,56 Kw/Ha 50,43 Kw/Ha 15,91 Kw/Ha Program Peningkatan Produksi, dan Mutu Produk Hortikultura ProduksiHoltikultura : 134.691 Ton 142.977 Ton Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hor-tikultura Peningkatan Produksi Ternak Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Produksi dan Populasi Ternak Sapi Potong 1.128.306, ekor, Sapi Perah 1.426, ekor Kerbau 100.831, ekor Kuda 156.545, ekor Ternak Kecil 1.175.924, ekor Unggas 53.377.612 ekor, Produksi Daging 41.742.926 Kg Produksi Telur 82.654.476 Kg Produksi Susu 2.897.820 Kg. Sapi Potong 1.870.542 ekor Sapi Perah3.708 ekor Kerbau 125.830 ekor Kuda 209.785 ekor Ternak Kecil 1.452.681 ekor Unggas 80.228.191 ekor Produksi Daging 59,964,362 Kg Produksi Telur 154.250.005 Kg Produksi Susu 5.673.240 Kg Pertanian Dinas Peternak-an Peningkatan Produksi Tanaman Peningkatan Produksi, dan Produktivitas Volume dan produktivitas serta nilai produksi komuditi perkebunan ; Pertanian Dinas Perkebunan BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VII-4 No. Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2013 Kondisi Akhir (2018) Perkebunan Tanaman Perkebunan
1.Kakao
2.Tebu
3.Kelapa Dalam
4.Kopi Produksi : 176.587 Ton Produktivitas : 1.038 kg/ha Nilai Produktivitas : Rp. 4.440.000.000 Produksi : 33.155 Ton Produtivitas : 2,779 kg/ha Nilai produksi : Rp. 497.325.000.000 Produksi : 77.656 ton Produktivitas : 898 kg/ha Nilai Produksi : 417.320.000.000 Produksi : 33.075 ton Produktivitas : 673 kg/ha Nilai produktivitas : Rp. 984. 008.000.000 300.000 Ton 1,055kg/ha 9.600.000.000.000 36.791 ton 2.789 kg/ha Rp. 551.865.000.000 83.113 Ton 911 kg/ha Rp. 482.055.000.000
41.580 ton 678 kg/ha Rp. 1.177.000.000 Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya

a.Pengelolaan Perikanan Tangkap
b.Pengembang an Perikanan Budidaya Produksi perikanan tangkap dan budidaya(mendukung pangan laut) Produksi Perikanan : 2.884.007 ton Perikanan tangkap: 292.237,6 ton Perikanan Budidaya 2.591.769 ton Produksi Perikanan: 4.906.673 ton Perikanan tangkap: 307.145 ton Perikanan Budidaya : 4.599.528 ton Pertanian Dinas Perikanan dan Kelautan BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VII-5 No. Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2013 Kondisi Akhir (2018) Produksi udang: 34.420,7 ton Produksi rumput laut: 2.422.154 ton Produksi Bandeng: 119.887 ton Produksi udang 47.615 ton Produksi rumput laut: 4.280.366 ton Produksi Bandeng: 240.780 ton Peningkatan produksi kehutanan termasuk pangan hutan Peningkatan Usaha Kehutanan Produksi Hasil Hutan Produksi Pangan Dalam Hutan sebesar 50 ton Hasil hutan kayu olahan 175.326,99 m3 dan hasil hutan bukan kayu sebanyak 2.309,28 kg - Produksi 0 Hasil hutan kayu olahan 282.365,87 m3 dan hasil hutan bukan kayu sebanyak 2.947,29 kg - 50 ton Kehutanan Dinas Kehutanan 4 Meningkatnya produksi dan produktivitas industri daerah Penguatan kapasitas teknologi dan manajerial industri yang sudah ada dan inisiasi industri baru Pengembang- an dukungan, fasilitasi dan insentif bagi industri daerah Pengembang- an industri kecil dan menengah Jumlah industri lokal kecil dan menengah yang berkembang baik dari industri yang sudah ada maupun yang baru Enam unit indus-tri lokal pada enam kabupaten /kota 24 unit industri lokal pada 24 kabupaten/kota Perindustri an Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5 Meningkatnya kualitas dan peran koperasi dan UMKM Penguatan dukungan permodalan dan manajemen koperasi dan Memperkuat permodalan dan manajerial UMKM serta koperasi Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM Jumlah koperasi aktif Total koperasi 8.026 unit. Koperasi aktif 5.554 unit. Koperasi tidak aktif 2.472 unit. (30,79%) total Koperasi 8.026 unit Koperasi Aktif 8.026 unit koperasi tdk aktif (5%) Koperasi Dinas Koperasi dan UKM BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VII-6 No. Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2013 Kondisi Akhir (2018) UKM disertai dengan peningkatan daya saing pasar. Jumlah koperasi besar Koperasi besar sebanyak 5 unit Koperasi besar sebanyak 30 unit Meningkatnya peran dan jumlah koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah Jumlah usaha kecil 113.370 unit Terjadi peningkatan jumlah usaha kecil 8% sehingga kondisi akhir jumlah usaha kecil sebanyak 158.718 unit Koperasi Dinas Koperasi dan UKM jumlah usaha menengah menjadi usaha besar Jumlah usaha menengah sebanyak 3.185 unit Terjadi peningkatan jumlah usaha menengah sebesar 5% per tahun sehingga kondisi akhir jumlah usaha menengah sebesar 3.503 unit Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Penumbuhan wirausaha baru Pengembang- an kewira- usahaan dan keunggulan kompetitif UMKM Jumlah wirausaha baru Jumlah wirausaha baru sesuai binaan sebanyak 12.045orang 34.745 orang (2013- 2014) Jumlah wirausaha baru sebanyak 313.845 orang. Koperasi Dinas Koperasi dan UKM 6 Berkembangnya daya saing pari- wisata daerah Peningkatan kualitas daya tarik wisata dan pengembangan Peningkatan kualitas obyek wisata Pengembang- an pemasaran pariwisata Jumlah wi-satawan nusantara 5.385.809 orang 9.500.000 orang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VII-7 No. Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2013 Kondisi Akhir (2018) destiasi wisata unggulan baru Jumlah wisatawan manca- negara 106.584 orang 153.000 orang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Pengembang- an destinasi wisata unggulan Pengembang- an destinasi Pariwisata Jumlah destinasi yang didukung/difasilitasi menjadi destinasi wisata unggulan 2 destinasi wisata 4destinasi wisata Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan 7 Terkendalinya luasan lahan pangan ber- kelanjutan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional Pengendalian konversi lahan pertanian pangan secara komplementer dengan optimalisasi lahan pangan dan pencetakan lahan pangan baru Penegakan regulasi lahan pangan berkelanjutan Program pengendalian lahan pangan berkelanjutan Jumlah Perda yang mengatur pemanfaatan Lahan Pertanian 0 Perda 1 Perda Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hor-tikultura 8 Meningkatnya kapa-sitas penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Penguatan akses informasi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan Peningkatan kordinasi penyuluhan Pemberdayaa n kelembagaan penyuluh dan petani Jumlah kecamatan yang memiliki balai penyuluhan pertanian, perikanan dan kehu- tanan (BP3K)berbasis teknologi informasi dan demplot pertanian, perikanan dan kehutana 117 BP3K 280 BP3K Pertanian Sekretariat Bakorluh BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VII-8 No. Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2013 Kondisi Akhir (2018) berbasis kordinasi kelembagaan penyuluhan, level provinsi dan kabupaten/kota 9 Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat Peningkatan koordinasi sinergis lintas sector dalam pengelolaan konsumsi pangan keamanan pangan serta pengembangan pangan hutan dan pangan laut. Pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan ha katas pangan Program pengembanga n penganekarag aman konsumsi pangan & pengawasan keamanan pangan segar Peningkatan konsumsi pangan yang sehat dan aman (skor pola pangan harapan /pph) 80,9 85,3 Pertanian BKPD Penurunan kasus ketidaknyamanan pangan dari cemaran biologis, kimis, dan fisik pada pangan segar (% dari BMR) 80% 80% pertanian BKPD 10 Berkurangnya penduduk miskin di desa dan kota Pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan orang miskin Kordinasi dan pelibatan multipihak dalam penanggulanga Program Perencanaan Pembanguna n Daerah Tingkat realisasi kegiatan SKPD yang termuat dalam dokumen Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah 9,82 % (Desa: 4,44% dan Kota: 12,93%) 7,5% Perencanaa n Pembangu nan Bappeda BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VII-9 No. Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2013 Kondisi Akhir (2018) n kemiskinan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Jumlah RTM yang diberdayakan dan difasilitasi hak dasarnya 2.120 RTM 6.370 RTM Pemberday aan Masyarakat dan Desa BPMPDK Penyelenggar aan dan kerjasama penyuluhan Jumlah rumah tangga tani yang keluar dari kemiskinan melalui paket kreatif penyuluhan 0 rumah tangga tani 1.800 rumah tangga tani Pertanian Sekretariat Bakorluh Pemberdayaa n Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial 2.446 Jiwa 6.751 Jiwa Sosial Dinas Sosial Perluasan dan pengembanga n kesempatan kerja Memperluas kesempatan kerja yang terbuka bagi anggota kelompok melalui pembinaan kelompok usaha mandiri, 880 orang 6500 orang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VII-10 No. Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2013 Kondisi Akhir (2018) kelompok wirausahaproduktif dan padat karya, serta pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dan tenaga kerja putus sekolah. 11 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial Peningkatan pembinaan dan pemenuhan kebutuhan penyandang masalah kesejahteraan sosial Pemenuhan kebutuhan penyandang masalah kesejahteraan sosial Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Jumlah penyandang masalah kesejahteraan social yang mendapat pembinaan, bantuan dan pelayanan.  Bantuan pemenuhan kebutuhan  Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  kesejahteraan anak  penyandang disabilitas dan trauma  penghuni panti asuhan/panti jomp  Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial  2.446 Jiwa  582 Jiwa  459 Jiwa  245 Jiwa  155 Jiwa  238 Jiwa 6.751 Jiwa 3.072 Jiwa 2.607 Jiwa 1.650 Jiwa 792 Jiwa 2.587 Jiwa Sosial Dinas Sosial 12 Meningkatnya upaya pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan penguatan Peningkatan upaya pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan penguatan kapasitas Peningkatan upaya pengelolaan kualitas lingkungan hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Jumlah lokasi perlindungan konservasi sumber daya alam 6 lokasi 60 lokasi Lingkunga n Hidup BLHD Pengendalian Program Pengendalian Jumlah penurunan beban pencemaran (juta ton) 3,39 30,43 Lingkunga n Hidup BLHD BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VII-11 No. Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2013 Kondisi Akhir (2018) kapasitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pengelolaan lingkungan hidup pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Pengendalian perubahan iklim Program Pengembanga n Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Bobot kapasitas pengelolaan lingkungan hidup 2,78 3,37 Lingkunga n Hidup BLHD 13 Meningkatnya kapasitas dan pengelolaan konservasi dan tata kelola hutan dan lahan kritis serta pelestarian keanekaragaman hayati Peningkatan upaya dan kapasitas pengelolaan konservasi dan tata kelola hutan, serta pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati Konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) berbasis pemberdayaa n masyarakat Luas lahan kritis (Ha) 525.885,28 Ha 395.885,28 Ha Kehutanan Dishut Program Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam Luas kebakaran hutan yang dikendalikan (Ha) 399,76 Ha 309.33 Ha Kehutanan Dishut Jumlah illegal logging yang tertangani (M3) 111,19 M3 86,04 M3 BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VII-12 No. Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2013 Kondisi Akhir (2018) 14 Meningkatnya kemampuan literasi dan minat baca masyarakat Penuntasan buta huruf secara terpadu berbasis desa seiring dengan pengembangan minat baca Meningkatnya tingkat literasi yang berkesetaraan gender pada 10 kabupaten terendah Intensifikasi dan Perluasan akses pendidikan keaksaraan fungsional Pencapaian Pembinaan Keaksaraan Fungsional
a.Angka melek huruf b.Jumlah Melek Aksara yang menerima SUKMA 88.73%, (2012) 15,100 Org (2012) Huruf 95,00%, 386.700 Org Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Peningkatan gemar membaca masyarakat Peningkatan Pendidikan Nonformal dan Informal Taman bacaan masyarakat. 310 Paket 120 Paket Pendidikan Dinas Pendidikan Penguatan fungsi perpustakaan dalam gerakan masyarakat membaca Pengembanga n Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan <400.000 orang 2 Juta orang Perpustaka an Badan Arsip & Perpustakaan 15 Meningkatnya akses dan mutu penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun Peningkatan efektivitas dukungan pembiayaan pendidikan melalui pendidikan gratis Pendidikan Gratis SD hingga SLTA Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat Angka Partispasi Sekolah (APS) SD sederajat 103,05 97,90% 97.59% 104.03 104,10% 99.50% Pendidikan Dinas Pendidikan Angka Partisipasi Kasar SMP Angka Partisipasi Murni SMP; Angka Partisipasi Sekolah SMP 98,95% 68,27% 87,69% 113,5% 78,00% 95,00% Pendidikan Dinas Pendidikan BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VII-13 No. Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2013 Kondisi Akhir (2018) Angka Partisipasi Kasar SMA; Angka Partisipasi Murni SMA; Angka Partisipasi Sekolah SMA 69,75% 47.92% 61,66% 99,50% 64,25% 64,25% Pendidikan Dinas Pendidikan Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) APK PAUD Persentase Pendidik PAUD yang berkualifikasi 50,40% 97% Pendidikan Dinas Pendidikan Gratis Peningkatan Kualifikasi Tenaga Pengajar Melalui Boarding School untuk Guru SD, SMP, SMA, Guru Mengaji, Mubalig, Khatib, dan Alim Ulama Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
1. 1.Persentase Pendidik yang Berkualifikasi S1/D4 bagi pendidik :
a.SD
b.SMP
c.SMA
d.SMK
1. 2.Persentase Pendidik yang Bersertifikasi S1/D4 bagi
a.SD
b.SMP
c.SMA
d.SMK 35,00% 68,50% 70,00% 72,00% 35,00% 68,50% 70,00% 72,00% 45,00 % 77,00 % 80,00 % 83,50 % 45,00 % 77,00 % 80,00 % 83,50 % Pendidikan Dinas Pendidikan BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VII-14 No. Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2013 Kondisi Akhir (2018) Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan
1. 1.Persentase Jumlah Satuan Pendidikan yang sudah Terakreditasi pada Jenjang :
a.SD Akreditasi B
b.SMP – Akreditasi A - Akreditasi B
c.SMA – Akreditasi A - Akreditasi B
d.SMK – Akreditasi A - Akreditasi B 66,10 % 16,00 % 35,00 % 22,00 % 41,00 % 24,00 % 37,00 % 70,00 % 19,00 % 40,00 % 30,00 % 50,00 % 34,00 % 50,00 % Pendidikan Dinas Pendidikan
1. 2.Jumlah Tenaga Pengajar Keagamaan yang Menerima Bantuan Intensif bagi Guru Mengaji, Mubalig, Khatib, Alim Ulama 3.100 Org 15.500 Org Pendidikan Dinas Pendidikan & Biro Mensprit 16 Berkembangnya pendidikan tinggi Dukungan pembiayaan mahasiswa tahun pertama SPP Gratis Mahasiswa tahun Perta-ma program studi akredi-tasi A, B dan C Pengembanga n Fasilitasi Pendidikan Tinggi Angka melanjutkan (AM) tamatan SM ke perguruan Tinggi Jumlah Mahasiswa Penerima SPP Gratis PTN/PTS Terakreditasi A, B, dan C 46,14% (2013) 22.000 org 49,72% 133.639 org Pendidikan Dinas Pendidikan BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VII-15 No. Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2013 Kondisi Akhir (2018) Selektif dan Proporsional Gratis biaya Pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah kejuruan khusus (Penerbangan, Pramugari, SMK Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan melanjutkan beasiswa S1, S2 & S3) Pengembanga n pendidikan vokasional
2. 1.Jumlah SDM yang menerima pembiayaan pendidikan ;
a.penerbangan
b.pramugari
c.pertanian
d.perkebunan
e.perikanan
1. 2.Jumlah Mahasiswa Melanjutkan Pendidikan
a.S1
b.S2
c.S3 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1000 Org 500 org 250 org 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 1650 orang 500 Org 450 Org Pendidikan Dinas Pendidikan, Badan Diklat dan SKPD Pendukung 17 Meningkatnya ketahanan budaya secara serasi dengan spirit zaman Revitalisasi dan pengembangan kekayaan budaya secara adaptif- kreatif terhadap perubahan global Penggalian dan pengembangan nilai budaya dan kearifan lokal serta mengkaji nilai- nilai baru yang dibawa oleh pergaulan Pengelolaan kekayaan budaya Jumlah kawasan budaya yang dilestarikan 5 kawasan 33 kawasan Kebudayaa n Dinas Pariwista dan Kebudayaan Pengkajian, Pengembang- an dan Pelestarian Nilai-Nilai Jumlah kajian budaya lokal dan jumlah pendokumentasian serta penyebarluasan naskah sejarah budaya lokal (Belum ada data) 24 kajian budaya lokal berdasarkan kabupaten/kota yang dihasilkan dan 24 naskah sejarah budaya Kebudayaa n Dinas Pariwista dan Kebudayaan BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VII-16 No. Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2013 Kondisi Akhir (2018) global Budaya (Pengelolaan keragaman budaya) lokal berdasarkan kabupaten/kota yang disebarluas-kan Pengelolaan Keragaman Budaya Cakupan penyelenggaraan festival seni tradisi serumpun; cakupan pengembangan kesenian kontemporer berbasis tradisi masyarakat Sulawesi Selatan; cakupan penyelenggaraan festival kesenian daerah Sulawesi Selatan Satu kali setahun penyelenggaraan festival seni tradisi serumpun; 100% seni tradisi yang menonjol mengalami pengembangan menjadi kesenian kontemporer; satu kali setahun penyelenggaraan festival kesenian daerah Kebudayaa n Dinas Pariwista dan Kebudayaan Pelestarian dan pengem- bangan buda-ya maritim Pengembanga n Budaya Maritim Berbasis Budaya Lokal Sulawesi Selatan Cakupan pengkajian dan pengembangan komunitas spesifik maritim (komunitas adat Bajo dan komunitas konjo pembuat perahu tradional pinisi); cakupan pen- dokumentasian ritual masya- rakat pesisir dan kepulauan; dan cakupan pengembangan 0% 100% pengkajian dan pengembangan komunitas adat Bajo dan komunitas konjo pembuat perahu tradisional pinisi; 100% pendokumentasian ritual masyarakat Kebudayaa n Dinas Pariwista dan Kebudayaan BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VII-17 No. Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2013 Kondisi Akhir (2018) museum budaya maritim pesisir dan kepualuan; 100% pengembangan museum budaya maritim 18 Meningkatnya peran dan prestasi pemuda dan keolahragaan Pengembangan prestasi pemuda dan keolahragaan termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung Peningkatan partisipasi pemuda Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Presentase kegiatan peningkatan peran serta kepemudaan 97,26% 100% Kepemuda an dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga 19 Berkembangnya layanan rumah sakit terakreditasi Internasional Kerjasama dengan pihak swasta dalam mendorong peningkatan kualifikasi rumah sakit. Pemerataan layanan kesehatan berkualitas di daerah Standarisasi Pelayanan Kesehatan Jumlah RS yang terakreditasi Nasional, Jumlah PKM terakreditasi, Jumlah Regulasi/Standirasi Pelayanan 0 rumah sakit terakreditasi internasional dan 1 terakreditasi nasional 4 unit rumah sakit terakreditasi internasional dan 22 terakreditasi nasional Kesehatan Dinas Kesehatan 20 Meningkatnya kualitas penanganan penyakit dan jaminan kesehatan masyarakat Mendorong keikutsertaan masyarakat dalam sistem penjaminan kesehatan nasional Penguatan buffer stock obat Pengadaan Obat, Pengawasan Obat, Makanan dan Pengembanga n Obat Asli Persentase ketersediaan obat generik 70% 95% Kesehatan Dinas Kesehatan BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VII-18 No. Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2013 Kondisi Akhir (2018) Indonesia Penjaminan kesehatan masyarakat Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan 100% 100% Kesehatan Dinas Kesehatan Penanggulanga n penyakit Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Meningkatnya Persentase Desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI) 90,5% 95% Kesehatan Dinas Kesehatan 21 Meningkatnya kualitas pelayanan ke- sehatan ibu, anak dan gizi Penanganan komprehensif usia 1.000 hari kehidupan/ Scalling Up Nutrition (SUN) Peningkatan pelayanan kesehatan anak, balita dan gizi yang spesifik dan sensitif Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Balita dan Lansia Cakupan pelayanan kesehatan bayi Cakupan pelayanan kesehatan balita Cakupan pelayanan kesehatan ibu Pedoman dan Proyek percontohanPelaksaan pelayanan pra konsepsi Pedoman dan Proyek percontohankelas ibu hamil dan menyusui 100% 20% 20% 100% 100% 100% Kesehatan Dinas Kesehatan, Bappeda & SKDP Pendukung Perbaikan gizi masyarakat Prevalensi balita gizi buruk 6,6% 4,0% Kesehatan Dinas Kesehatan Prevalensi balita gizi kurang 19% 17,5% Kesehatan Dinas Kesehatan BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VII-19 No. Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2013 Kondisi Akhir (2018) Prevalensi balita stunting 40% 33,18% Kesehatan Dinas Kesehatan 22 Meningkatnya pola hidup sehat, keberdayaan masyarakat dalam masalah kesehatan, dan kesehatan lingkungan Penanaman nilai dan norma pola hidup sehat serta pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan Pemberdaya-an masyarakat dalam penanganan kesehatan Promosi kesehatan dan pemberdayaa n masyarakat Cakupan desa siaga aktif Pratama: 60,69% Madya: 23,44% Purnama: 15% Mandiri: 2,43% Pratama: 5% Madya: 23% Purnama: 47% Mandiri: 25% Kesehatan Dinas Kesehatan Cakupan PHBS rumah tangga 55,1% 65% Kesehatan Dinas Kesehatan 23 Terkendalikanny a pertumbuhan penduduk Peningkatan wawasan pembangunan berbasis kependudukan Penguatan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Prevalensi peserta KB Aktif 72,94% 79,11% Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera BPPKB; Pendukung:BK KBN Persentase keluar-ga pra- sejahtera 14,45% 11,05% Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera BPPKB; Pendukung:BK KBN 24 Meningkatnya kapasitas jalan guna Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jalan Pemeliharaan dan peningkatan Penyelenggar aan Jalan Persentase terhubungnya Pusat Kegiatan Lokal dan Kawasan Strategis Provinsi 83.6% 90,88 % Pekerjaan Umum Dinas Bina Marga BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VII-20 No. Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2013 Kondisi Akhir (2018) mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi luar Jawa berbasis simpul jaringan intra dan ekstra Sulawesi Selatan termasuk pengembangan kawasan strategis kapasitas jalan berbasis simpul jaringan intra dan ekstra Sulawesi Selatan Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap 77.73% 92,03% Pekerjaan Umum Dinas Bina Marga 25 Tersedianya jaringan prasarana dan sarana transportasi yang terintegrasi antar moda dan antar wilayah yang mampu menunjang Sulawesi Selatan sebagai simpul perhubungan luar Jawa Penguatan konektivitas melalui pembangunan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mendukung peran Sulawesi Selatan sebagai simpul perhubungan luar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia dalam Pengembangan prasarana transportasi massal Pembanguna n transportasi massal Dukungan pemerintah daerah Prov. Sulsel dalam pembangunan transportasi massal (Pembangunan KA dan BRT) Persentase perwujudan pembangunan transportasi massal 5% Persentase perwujudan pembangunan transportasi massal 30% Perhubung an Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pengembangan prasarana dan pelayanan transportasi darat Pengembanga n/ Pemeliharaan prasarana dan pelayanan transportasi darat Persentase pelayanan transportasi darat  Persentase pelayanan angkutan jalan pada jaringan jalan provinsi 80%  Persentase pelayanan angkutan sungai dan danau 60%  Persentase pelayanan angkutan  Persentase pelayanan angkutan jalan pada jaringan jalan provinsi 100%  Persentase pelayanan angkutan sungai dan danau 80%  Persentase pelayanan angkutan penyeberangan 80% Perhubung an Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VII-21 No. Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2013 Kondisi Akhir (2018) pengembangan tol laut. penyeberangan 60% Pengembangan /Pemeliharaan prasarana dan pelayanan transportasi udara Pengembanga n/ Pemeliharaan prasarana dan pelayanan transportasi udara Persentase pelayanan transportasi udara Persentase pelayanan transportasi udara 70% Persentase pelayanan transportasi udara 80% Perhubung an Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pengembangan /Pemeliharaan prasarana dan pelayanan transportasi laut Pengembanga n/ Pemeliharaan prasarana dan pelayanan transportasi laut Persentase pelayanan transportasi laut Persentase pelayanan transportasi laut 80% Persentase pelayanan transportasi laut 90% Perhubung an Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VII-22 No. Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2013 Kondisi Akhir (2018) 26 Tersedianya akses dan layanan informasi dan komunikasi yang mampu menunjang Sulawesi Selatan sebagai simpul komunikasi dan informasi luar Jawa Mendorong peningkatan literasi TIK dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik untuk peningkatan kualitas pelayanan publik Pengembangan jaringan infromasi dan komunikasi Pengembanga n/Pemelihara an Prasarana dan Pengawasan Bidang Kominfo, Media Massa, Pos dan Telekomunik asi Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik; Persentase layanan publik yang dapat diakses secara on line 35% Persentase layanan publik yang dapat diakses secara on line 60% Komunika si dan Informatik a Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 27 Meningkatnya akses terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan Peningkatan keterjangkauan layanan dan akses perumahan dan penataan bangunan, pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat. Pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman Fasilitasi dan Pembinaan Perumahan Rasio Rumah Layak Huni 0.19 0,20 Perumahan Rakyat Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Persentase kawasan kumuh 0,10% 0,095 Jumlah unit rumah yang terfasilitasi bantuan peningkatan kualitas rumah 0 5.000 unit Pembinaan dan fasilitasi pengembanga n kawasan dan infastruktur permukiman Persentase rumah tangga bersanitasi 75,28% 85%. Pekerjaan Umum Dinas Tata Ruang dan PemukimanPresentase penanganan sampah 81,23% 85% Persentase RT berakses air minum 82,52% 87 % Fasilitasi dan Penyelenggar Persentase perwujudan Kawasan COI 5% 30% Pekerjaan Umum Dinas tata Ruang dan BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VII-23 No. Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2013 Kondisi Akhir (2018) aan Bangunan dan Lingkungan Gedung Pemukiman Persentase pembangunan Wisma Negara 0 100% Pekerjaan Umum Dinas tata Ruang dan Pemukiman Jumlah kawasan di kab/kota yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya 90 kawasan 125 kawasan Pekerjaan Umum Dinas Tata Ruang dan Pemukiman 28 Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan daerah irigasi dan rawa serta pemanfaatan air tanah Penguatan keterpaduan hulu dan hilir dalam pengelolaan sumberdaya air serta peningkatan kapasitas infrastruktur irigasi Peningkatan kualitas air dan optimalisasi pemanfaaatan air Pengembanga n dan Pengelolaan, Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Luas jaringan irigasi yang ditingkatkan, dipelihara dan direhabilitasi (Ha) 39.145 262.227 Pekerjaan Umum Dinas PSDA Jumlah DRT yang dibangun, direhabilitasi dan ditingkatkan 6 DRT 69 DRT Pekerjaan Umum Dinas PSDA Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Jumlah embung serba guna yang terbangun 50 208 Pekerjaan Umum Dinas PSDA 29 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan sumber daya Pengembangan sumber-sumber energi alternatif terbarukan dan optimalisasi Peningkatan jangkauan pelayanan kelistrikan Kedaulatan Energi Rasio daerah berlistrik 87,02 97 Energi dan Sumberday a Mineral Dinas ESDM Jumlah instalasi bio energi yang dibangun (unit) 7 1.987 Energi dan Sumberday Dinas ESDM BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VII-24 No. Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2013 Kondisi Akhir (2018) mineral untuk mendukung peningkatan perekonomian wilayah pengelolaan sumberdaya mineral a Mineral Pembangunan Sumberdaya Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah Inventarisasi Potensi Geologi, Sumberdaya Mineral dan Batubara, serta Penyediaan Air Tanah Jumlah pembangunan sumur bor 19 85 Energi dan Sumberday a Mineral Dinas ESDM Cadangan Sumber Daya (Ton) 537.220.000 2.026.050.000 Luas Wilayah Pemetaan (Hektar) 13.503 36.041 Peningkatan Upaya Pengelolaan dan Konservasi Pertambanga n Mineral Jumlah Produksi Mineral dan Batubara Energi dan Sumberday a Mineral Dinas ESDM Logam (Ton/M3) 81.863.938 521.255.705 Non Logam (Ton/M3) 6.939.349 42.541.311 Batuan (Ton/M3) 22.318.029 130.771.962 Batubara (Ton/M3) 16.680.624 93.172.274 30 Tercukupinya infrastruktur dasar dan layanan dasar warga/masyarak at pesisir dan pulau2 kecil. Kordinasi lintas sektor dan daerah dalam pemenuhan infrastruktur dasar dan layanan dasar pulau kecil Dukungan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau kecil Pemberdayaa n masyarakat pesisir dan pulau kecil serta konservasi sumberdaya kelautan dan Jumlah daerah pesisir dan pulau kecil yang mengalami pemberdayaan ekonomi 2 12 Kelautan dan Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Luas Kawasan Konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Ha) 0,83 Juta Ha 1,35 Juta Ha Kelautan dan Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VII-25 No. Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2013 Kondisi Akhir (2018) perikanan Jumlah Perda Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan pengelolaan rehabilitasi terumbu karang 0 2 Perda Kelautan dan Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan 31 Tersedianya infrastruktur dan kesiapsiagaan penanganan bencana. Pengembangan daya resiliensi masyarakat atas bencana secara beriring dengan peningkatan kordinasi pemerintah dan lembaga lain dalam penanganan kebencanaan Memperkuat Pusat Pengendalian Operasi dan Penyiapan Logistik untuk mendukung penaggulangan bencana di kawasan timur di Indonesia Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Penanggulang an Bencana Meningkatnya kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana 20% 100% Ketentram an, ketertiban umum dan perlindung an masyarakat BKPBD & SKPD Pendukung Kedaruratan dan Logistik Penaggulanga n Bencana Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan darurat bencana 25% 100% Pemerinta han Umum BKPBD Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Meningkatnya kapasitas daerah dalam penyelenggaraan pemulihan pasca bencana 25% 100% Pemerinta han Umum BKPBD BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VII-26 No. Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2013 Kondisi Akhir (2018) 32 Terjaganya iklim investasi ber- kualitas yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa. Pengembangan kerjasama pembangunan dan penguatan daya saing daerah. Pengembangan industri strategis dan pengembangan kerjasama regional dan promosi investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi - Jumlah investasi PMA dan PMDN Jumlah investasi sebesar Rp. 2,8 Triliun Jumlah investasi tahun 2013-2018 sebesar Rp. 41 Triliun Penanama n Modal BKPMD 33 Terwujudnya daya saing tenaga kerja pada bidang yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa Peningkatan kompetensi tenaga kerja pada level yang dapat bersaing pada tingkat internasional Peningkatan kompetensi tenaga kerja Perluasan dan Pengembanga n Kesempatan Kerja Menurunnya jumlah pengangguran Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja 208.983 orang Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja 148.983 orang Ketenagak erjaan Dinas Tenaga Kerja Tingkat pengangguran terbuka 5,1 % 4,8 % Ketenagak erjaan 34 Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang mendukung Sulawesi Selatan Membangun sinergitas penelitian dan pengembangan antara lembaga penelitian Kebijakan Penguatan SDM dan Iptek daerah Penelitian, Pengembanga n dan pemanfaatanS DM dan IPTEK Jumlah hasil pene-litian yang men-dukung perenca-naan pembangun-an daerah 11 40 Ketentram an, ketertiban umum dan perlindung an Balitbangda Prov. Sulsel BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VII-27 No. Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2013 Kondisi Akhir (2018) sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa perguruan tinggi, pemerintah daerah dan dunia usaha. Daerah. masyarakat Kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Pengembanga n Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Jumlah prototype/inovasi daerah yang dihasilkan 4 8 Ketentram an, ketertiban umum dan perlindung an masyarakat Balitbangda Prov. Sulsel 35 Efektifnya peran Sulawesi Selatan dalam mendorong kerjasama antar Daerah, kerjasama dengan pihak ketiga dan kerjasama derngan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri. Pengembangan simpul sinergi antar pihak dan antar wilayah secara multi-level provinsi, regional, nasional dan global Pengembangan kerjasama pembangunan wilayah antar wilayah dan antar pemangku kepentingan Kerjasama Pembanguna n Antar Wilayah Jumlah Kerjasama Daerah.  71 MoU/PKS  321 MoU/PKS Ketentram an, ketertiban umum dan perlindung an masyarakat Biro Kerjasama Pengembang- an kerjasama Kabupaten/ Kota dengan Kabupaten/ Kota lain di Indonesia dan Pengembanga n Kerjasama Internasional Jumlah kerjasama “Sister City” yang berjalan 2 Kab/Kota 7 Kab/Kota Ketentram an, ketertiban umum dan perlindung an masyarakat Biro Kerjasama BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VII-28 No. Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2013 Kondisi Akhir (2018) Luar Negeri  Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Internasional  Jumlah Kerjasama dalam Bidang Berbagai bidang dengan Provinsi dalam Berbagai Bidang dgn Provinsi lain di Luar Negeri  6 MoU  1 MoU  11 MoU  5 MoU Ketentram an, ketertiban umum dan perlindung an masyarakat Biro Kerjasama 36 Meningkatnya percepatan pem- bangunan kawasan andalan Peningkatan kualitas interkoneksitas fungsional antar kawasan baik secara forward linkage maupun backward linkage Penajaman kordinasi dan fasilitasi keterkaitan industrial antar kawasan andalan Pengembang- an kerjasama kawasan andalan Jumlah kerjasama antar kabupaten/kota yang efektif terfasilitasi dan terkordinasikan dalam pengembangan kawasan andalan 5 MoU / PKS 10 MoU / PKS Ketentram an, ketertiban umum dan perlindung an masyarakat Biro Kerjasama 37 Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan norma sosial Memperkuat koordinasi dengan instansi terkait secara vertikal dan horisontal seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat atas hukum dan Penataan kebijakan yuridis Pemda dan Peningkatan kualitas produk hukum Peningkatan sistem legislasi daerah Jumlah kegiatan penataan produk hukum dan tugas yudisial Pemda dan diseminasinya 7 kegiatan/ tahun 7 kegiatan/ tahun Ketentram an, ketertiban umum dan perlindung an masyarakat Biro Hukum Program peningkatan kualitas produk Jumlah kegiatan penyusunan Ranperda yang diajukan kelegislatif 8 kegiatan/ Tahun 8 kegiatan/ tahun Ketentram an, ketertiban umum dan Biro Hukum BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VII-29 No. Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2013 Kondisi Akhir (2018) norma sosial hukum daerah perlindung an masyarakat Persentase Jumlah Penyelesaian pelanggaran Perda dan Pergub dari total kasus pelanggaran 20% 84% Ketentram an, ketertiban umum dan perlindung an masyarakat Satpol PP 38 Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik Meningkatkan pembinaan partai politik serta penguatan civil society bagi perkembangan keadaan kondusif atas kehidupan demokrasi yang lebih substantif Pendidikan politik dan demokrasi Pendidikan politik masyarakat Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat bagi parpol, pengawasan ormas, parpol dan LSM, pembinaan politik pemuda 7 kegiatan/ Tahun 40 kegiatan selama 5 tahun Ketentram an, ketertiban umum dan perlindung an masyarakat Badan Kesbangpol Jumlah pokja Indeks Demokrasi Indonesia 1 pokja 1 pokja Ketentram an, ketertiban umum dan perlindung an masyarakat Badan Kesbangpol 39 Meningkatnya Memperkuat Pemberdaya-an Program Persentase lembaga penyedia 25 % 75 % Pember- BPPKB BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VII-30 No. Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2013 Kondisi Akhir (2018) keberdayaan perempuan dan perlindungan anak keberdayaan perempuan di sektor publik dan privat secara terkordinasikan dengan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan perempuan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Program Perlindungan Perempuan layanan pemberdayaan perempuan di tingkat provinsi dayaan perempuan dan perlindu- ngan anak Persentase layanan rujukan lanjutan bagi korban kekerasan terhadap perempuan lingkup provinsi dan lintas kabupaten/ kota 28 % 88 % Pember- dayaan perempuan dan perlin- dungan anak BBPKB Perlindungan anak Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Jumlah kabupaten/kota layak anak 0 kab/kota layak anak 22 kab/ kota layak anak Pember- dayaan perempuan dan perlindu- ngan anak BPPKB Program Perlindungan Khusus Anak Jumlah lembaga layanan yang dikembangkan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus 30 lembaga layanan untuk AMPK 50 lembaga layanan untuk AMPK Pember- dayaan perempuan dan perlindu- ngan anak BPPKB BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VII-31 No. Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2013 Kondisi Akhir (2018) 40 Terpeliharanya ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan dalam masyarakat Memperkuat sistem terpadu pengembangan ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan. Peningkatan Ketentraman, dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Persentase peningkatan kualitas pelayanan keamanan, ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat 80% 100% Ketentram an, ketertiban umum dan perlindung an masyarakat Sat. Pol PP Terciptanya rasa aman bagi masyarakat 8 Kegiatan 11 Kegiatan Ketentram an, ketertiban umum dan perlindung an masyarakat Badan Kesbangpol Program Pemberdayaa n dan perlindungan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan Persentase Peningkatan kualitas pelayanan keamanan dan pemberdayaan potensi masyarakat untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat 20% 100% Ketentram an, ketertiban umum dan perlindung an masyarakat Sat. Pol PP BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VII-32 No. Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2013 Kondisi Akhir (2018) 41 Berkembangnya wawasan, kesadar-an dan perilaku masyarakat yang mendukung ke- satuan bangsa dan harmoni sosial dalam wadah NKRI Meningkatkan kualitas modal sosial sebagai basis harmoni sosial dan kesatuan bangsa Penguatan wawasan kebangsaan dan pilar NKRI Program pengembanga n wawasan kebangsaan Jumlah kegiatan penguatan kebangsaan dan pilar NKRI melibatkan pramuka dan generasi muda, Ormas dan LSM yang terlaksana 2 kegiatan 20 kegiatan selama 5 tahun Ketentram an, ketertiban umum dan perlindung an masyarakat Badan Kesbangpol Kemitraan pengembanga n wawasan kebangsaan Jumah kegiatan kemitraan dengan Pokja pendidikan wawasan kebangsaan yang terfasilitasi 1 kegiatan/ tahun 5 kegiatan selama 5 tahun Ketentram an, ketertiban umum dan perlindung an masyarakat Badan Kesbangpol 42 Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang kuat dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi Penataan dan penguatan organisasi dan manajemen Pemerintahan serta penyempurnaan sistem pelayanan Penguatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan daerah serta pengembangan transparansi birokrasi Pembinaan dan Pengembanga n Aparatur Persentase pelayanan adminis- trasi kepegawaian minimal yang terpenuhi dengan akurat dan tepat waktu. 80% 100% Ketentram an, ketertiban umum dan perlindung an masyarakat BKD BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VII-33 No. Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2013 Kondisi Akhir (2018) 43 Terwujudnya peningkatan kapasitas bagi pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan Mensinergikan pendidikan dan pelatihan aparatur dengan pembelajaran organisasi (learning organization) kearah penningkatan kompetensi individual dan peningkatan kapasitas organisasional Peningkatan akuntabilitas dan kompetensiapa ratur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tercapainya tingkat kompetensi peserta setelah mengikuti diklat 355 org 3.405 org Ketentram an, ketertiban umum dan perlindung an masyarakat Badan Diklat Persentase Jumlah Sat.Pol.PP Prov. Sul Sel yang terlatih dari total Sat.Pol.PP Prov. Sul Sel 30% 62% Ketentram an, ketertiban umum dan perlindung an masyarakat Satpol PP Pengembanga n/Pemelihara an Prasarana dan Pengawasan Bidang Kominfo, Media Massa, Pos dan Telekomunik asi Persentase pencapaian terhadap kualitas penyelenggaraan telekomunikasi dan pemanfaatan teknologi TIK 35% 60% Ketentram an, ketertiban umum dan perlindung an masyarakat Dinas Perhubungan & Infokom Penataan Capaian skor Indeks 60% 80% Ketentram Biro BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VII-34 No. Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2013 Kondisi Akhir (2018) Daerah Otonom Baru Efektivitas Pemerintahan an, ketertiban umum dan perlindung an masyarakat Pemerintahan Daerah 44 Terwujudnya pengelolaan keuangan (Pembiayaan, pendapatan, belanja) dan asset daerah yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib (44) Mengefektifkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah seiring dengan pembelanjaan yang efektif dan efisien berbasis pada inovasi administratif dan tekhnis. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan kewenangan dan peraturan perundang- undangan dengan memperhatikan aspek potensi, keadilan dan kemampuan masyarakat Peningkatan dan pengembanga n Pengelolaan Pendapatan Daerah Peningkatan PAD Rp. 2,5 T Rp. 4,3 T Ketentram an, ketertiban umum dan perlindung an masyarakat Dispenda Peningkatan penerimaan pendapatan daerah Rp. 5 T Rp. 7,6 T Ketentram an, ketertiban umum dan perlindung an masyarakat Dispenda Persentase capaian target pendapatan setiap tahun 97% 100% Ketentram an, ketertiban umum dan perlindung an Dispenda BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VII-35 No. Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2013 Kondisi Akhir (2018) masyarakat Persentase akurasi data objek dan subjek pajak ± 60 % ± 80 % Ketentram an, ketertiban umum dan perlindung an masyarakat Dispenda Persentase Tertib administasi pengelolaanpendapatan daerah ± 70 % ± 90 % Ketentram an, ketertiban umum dan perlindung an masyarakat Dispenda Ketersediaan Perda/Juklak/Juknis di bidang pendapatan 90% 100% Ketentram an, ketertiban umum dan perlindung an masyarakat Dispenda Meningkatnya Pemahaman aparat dan masyarakat tentang pajak dan sumber pendapatan daerah lainnya. 3 kagiatan per tahun 26 kegiatan per tahun Ketentram an, ketertiban umum dan Dispenda BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VII-36 No. Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2013 Kondisi Akhir (2018) perlindung an masyarakat Peningkatan aksesibitas, transparansi dan akuntabilitas pelayanan pajak daerah Tersdia dan efektifnya pelayanan Drive Thru, Gerai Samsat, Samsat Payment Point, Samsat Keliling, penerapan Standar ISO 9001- 2000; system pelayanan pajak berbasis web - 2 Drive Thru - 2 Gerai Samsat - 2 Samsat Keliling - 17 Samsat berstandar ISO 9001-2000 - Sistem pelayanan pajak berbasis desktop - 6 Drive Thru - 24 Gerai Samsat - 12 Samsat Keliling - 24 Samsat berstandar ISO 9001-2000 - Pembayaran pajak langsung ke Bank yang ditunjuk - Sistem informasi dan pelayanan pajak berbasis Web Ketentram an, ketertiban umum dan perlindung an masyarakat Dispenda Penertiban dan pengem- bangan pe- ngelolaan ke- uangan dan asset daerah Peningkatan dan Pengembanga n Pengelolaan Keuangan Daerah Opini penilaian administrasi keuangan oleh BPK WTP WTP Ketentram an, ketertiban umum dan perlindung an masyarakat BPKD Pembinaan dan pengembanga n aparatur Persentase peningkatan kapasitas dan kinerja SKPD terkait pengelolaan asset 80% 100% Ketentram an, ketertiban umum dan Biro Asset BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VII-37 No. Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2013 Kondisi Akhir (2018) perlindung an masyarakat 45 Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal Meningkatkan kualitas proses politik, teknokratis, partisipatif, top down-bottom up yang responsif gender dengan memperhatikan kearifan lokal Penguatan manajemen pembangunan dan pengendalian tata ruang Penyelenggar aan Penataan Ruang Rasio Ketaatan terhadap RTRW Rasio ketaatan terhadap RTRW sebesar 0,52 Rasio ketaatan terhadap RTRW sebesar 0,73 Penataan Ruang Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB 17,73 % 26 % Penataan Ruang Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Pengarusutama an gender dalam perencanaan dan penganggaran Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Persentase dokumen perencanaan dan persentasen pada level provinsi dan kabupaten/ kota yang respon- sif gender 23 SKPD Provinsi; 2 Kabupaten 57 SKPD Provinsi; 24 Kabupaten/ Kota Pemberday aan Perempuan BPPKB dan SPKD Pendukung Persentase penerapan model kabupaten/kota layak anak 0% kabupaten kota memiliki kelurahan/ desa layak anak 70% kabupaten/kota memiliki kelurahan/desa layak anak Pemberday aan Perempuan BPPKB dan SPKD Pendukung Peningkatan Kordinasi Pembangunan Kabupaten/Ko ta Program Kordinasi Pembangun- an Tingkat efektivitas kontribusi kabupaten/kota dalam mencapai target kinerja sasaran pembangunan nasional Efektivitas 40% Efektivitas 80% Perencana- an Pemba- ngunan BAPPEDA BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VII-38 No. Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2013 Kondisi Akhir (2018) Peningkatan konsistensi perencanaan dan implementasi pembangunan Program perencanaan pembanguna n daerah -Persentase Kesesuaian antar dokumen perencanaan pem- bangunan daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD) dan konsisten berdasarkan regulasi dan kalender perencanaan -Jumlah dokumen Pengembangan Kerjasama Perencanaan antar Daerah 100% Perencanaa n Pembangu nan Bappeda Program Pengembanga n data dan informasi Persentase informasi pembangunan yang termanfaatkan 100% 100% Perencanaa n Pembangu nan Bappeda 46 Meningkatnya kekuatan kelem- bagaan dan kemampuan masya-rakat Peningkatan keswadayaan masyarakat berbasis kearifan lokal Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat Pengem- bangan lembaga ekonomi pedesaan Jumlah BUMDES yang difasilitasi 176 BUMDES 426 BUMDES Pember- dayaan Masayarak at dan Desa BPMPDK Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Jumlah dan per-sentasi kelembaga-an masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok binaan LPM) rata-rata jumlah kelompok binaan LPM = 1 klp binaan rata-rata kelompok binaan LPM = 6 klp binaan Pember- dayaan Masayarak at dan Desa BPMPDK BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VII-39 No. Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2013 Kondisi Akhir (2018) desa Jumlah dan persentase kelembagaan masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Persentase LPM Berprestasi) 0,96 % (144 LPM Berprestasi dari 15.020 Total jumlah LPM) 4,79% (720 LPM berprestasi dari 15.020 total jumlah LPM ) Pember- dayaan Masayarak at dan Desa BPMPDK Jumlah persentase kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya ( Lembaga Swadaya Masyarakat Aktif) 49,51 % (759 LSM Aktif dari 1.533 Total jumlah LSM) 64.2% (984 LSM aktif dari 1.533 total jumlah LSM) Pember- dayaan Masayarak at dan Desa BPMPDK Program Peningkatan Peran Perempuan Perdesaan Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK rata-rata kelompok binaan PKK = 48 klp binaan rata-rata kelompok binaan PKK = 53 klp binaan Pember- dayaan Masayarak at dan Desa BPMPDK Persentase PKK aktif PKK Aktif 97,47 % (61.310 PKK Aktif dari 62.903 total jumlah PKK) PKK Aktif 98,02 % (61.658 PKK Aktif dari 62.903 total jumlah PKK) Pember- dayaan Masayarak at dan Desa BPMPDK Persentase Posyandu aktif Posyandu Aktif 98,89 % (8.703 Posyandu Aktif dari 8.801 total jumlah Posyandu) Posyandu Aktif 99,89 % (8.791 Posyandu Aktif dari 8.801 total jumlah Posyandu) Pember- dayaan Masayarak at dan Desa BPMPDK 47 Meningkatnya Penguatan Penguatan Peningkatan Jumlah desa berstatus Belum ada data status 500 desa Pember- BPMPDK BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VII-40 No. Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2013 Kondisi Akhir (2018) kekuatan kelem- bagaan dan kemampuan peme-rintahan desa kapasitas pemerintahan desa dan kerangka otonomi desa kapasitas kelembagaan pemerintah desa kapasitas aparat pemerintah desa swasembada desa dayaan Masayarak at dan Desa Jumlah aparat desa yang ditingkatkan kapasitasnya 2.321 aparat pemerintah desa 5.821 aparat pemerintah desa Pember- dayaan Masayarak at dan Desa BPMPDK BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 VIII-1 Selanjutnya setiap program prioritas mempunyai target indicator kinerja pertahun yang disertai kebutuhan pendanaannya dan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan dan memitigasi dampak negatif terhadap pembangunan berkelanjutan yang akan ditimbulkan. Selain program prioritas seperti penyajian pada tabel bab VII yang mendukung langsung pencapaian Visi, Misi pembangunan, pada bab ini juga ditampilkan program- program operasional pada semua SKPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan. Demikian pula dengan program-program pembangunan yang terkait dengan penerapan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi urusan pemerintah provinsi. Rencana program prioritas dan program lainnya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam periode Tahun 2013-2018, selain bersumber dari APBD Provinsi, juga dari sumber lainnya seperti APBN, Dana Pinjaman, maupun swasta. Berikut penyajian indikasi rencana program pembangunan daerah dan kebutuhan pendanaanya yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu Tahun 2013-2018 disajikan berdasarkan urusan dan SKPD penanggung jawab. 114 paket/unit 2,500 114 paket/unit 2,575 114 paket/unit 2,650 114 paket/unit 2,730 112 paket/unit 2,810 50 paket/unit 13,265 Dinas Pendidikan Penerbangan - 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 paket - Dinas Pendidikan Pramugari - 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 paket - Dinas Pendidikan Pertanian - 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 paket - Dinas Pendidikan Perkebunan - 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 paket - Dinas Pendidikan Perikanan - 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 paket - Dinas Pendidikan Jumlah SMK yang dibina dan dikembangkan menjadi SMK Model 1 smk (smk 5 mks) 5 paket/unit 6,500 5 paket/unit 7,115 5 paket/unit 7,790 5 paket/unit 8,532 5 paket/unit 9,347 25 paket/unit 39,284 Dinas Pendidikan 13 Program Beasiswa S1, S2 dan S3 Tersedianya bantuan penyelesaian studi : 750 orang 1,685 500 orang 6,364 450 orang 5,879 450 orang 5,894 450 orang 5,909 2600 Orang 25,731 Dinas Pendidikan S1 1000 org 400 org 350 org 300 org 300 org 300 org 1650 orang Dinas Pendidikan S2 500 org 100 orang 100 orang 100 orang 100 orang 100 orang 500 orang Dinas Pendidikan S3 250 Org 250 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 450 orang Dinas Pendidikan 14 Program Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Persentase Pendidik yang Berkualifikasi S1/D4 bagi Pendidik : 6573 orang (3 paket) 21,093 6926 orang (3 paket) 22,068 6932 orang (4 paket) 23,090 6940 orang (3 paket) 24,480 6947 orang (2 paket) 26,596 11857 orang (15 paket) 117,327 Dinas Pendidikan SD 35.00% 37.00% 39.00% 41.00% 43.00% 45.00% 45.00% Dinas Pendidikan SMP 68.50% 70.20% 71.90% 73.60% 75.30% 77.00% 77.00% Dinas Pendidikan SMA 70.00% 72.00% 74.00% 76.00% 78.00% 80.00% 80.00% Dinas Pendidikan SMK 72.00% 74.30% 76.60% 78.90% 81.20% 83.50% 83.50% Dinas Pendidikan Persentase Pendidik yang Bersertifikasi pada : Dinas Pendidikan SD 35.00% 37.00% 39.00% 41.00% 43.00% 45.00% 45.00% Dinas Pendidikan SMP 68.50% 70.20% 71.90% 73.60% 75.30% 77.00% 77.00% Dinas Pendidikan SMA 70.00% 72.00% 74.00% 76.00% 78.00% 80.00% 80.00% Dinas Pendidikan SMK 72.00% 74.30% 76.60% 78.90% 81.20% 83.50% 83.50% Dinas Pendidikan Jumlah Tenaga Pengajar Keagamaan yang menerima bantuan insentif : 11.50% 0.02 Dinas Pendidikan Pembinaan Guru Mengaji, Muballiq, Khatib dan Alim Ulama 3100 org 3100 org 7,850 3100 org 8,007 3100 org 8,167 3100 org 8,330 3100 org 8,497 15500 orang 40,851 Dinas Pendidikan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-3) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD Pembinaan Penghafal Al-Quran 200 org 100 200 org 110 200 org 120 200 org 130 200 org 140 1000 orang 600 Dinas Pendidikan 15 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase jumlah satuan pendidikan yang sudah terakreditasi pada jenjang : 36 kegiatan 5,337 36 kegiatan 5,978 36 kegiatan 6,550 36 kegiatan 7,210 36 kegiatan 8,085 180 Kegiatan 33,160 Dinas Pendidikan SD, Akreditasi "B" 66.10 68.25 68.40 69.25 69.75 70.00 70.00 Dinas Pendidikan SMP : - Akreditasi "A" 16.00 16.75 17.25 17.75 18.50 19.00 19.00 Dinas Pendidikan - Akreditasi "B" 35.00 35.50 37.00 38.75 39.50 40.00 40.00 Dinas Pendidikan SMA : - Akreditasi "A" 22.00 23.00 26.00 28.00 29.75 30.00 30.00 Dinas Pendidikan - Akreditasi "B" 41.00 42.50 43.00 45.00 48.50 50.00 50.00 Dinas Pendidikan SMK : - Akreditasi "A" 24.00 26.00 28.00 29.00 32.00 34.00 34.00 Dinas Pendidikan - Akreditasi "B" 37.00 38.00 39.50 42.00 48.50 50.00 50.00 Dinas Pendidikan Ratio Siswa Perkelas Dinas Pendidikan SD 1:32 1:31 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 Dinas Pendidikan SMP 1:32 1:32 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 Dinas Pendidikan SMA 1:32 1:32 1:32 1:30 1:30 1:30 1:30 Dinas Pendidikan SMK 1:32 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 Dinas Pendidikan Ratio Guru Persiswa Dinas Pendidikan SD 1:33 1:32 1:31 1:30 1:30 1:30 1:30 Dinas Pendidikan SMP 1:32 1:32 1:32 1:32 1:30 1:30 1:30 Dinas Pendidikan SMA 1:32 1:32 1:31 1:30 1:30 1:30 1:30 Dinas Pendidikan SMK 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 Dinas Pendidikan Ratio Siswa Perkelas Dinas Pendidikan SD 1:8 1:9 1:9 1:9 1:9 1:9 1:9 Dinas Pendidikan SMP 1:31 1:32 1:32 1:32 1:33 1:34 1:34 Dinas Pendidikan SMA 1:30 1:32 1:33 1:34 1:35 1:35 1:35 Dinas Pendidikan SMK 1:32 1:33 1:33 1:34 1:35 1:35 1:35 Dinas Pendidikan KESEHATAN 195,371 279,894 274,392 297,594 321,053 1,368,304 1 Pengadaan Obat, Pengawasan Obat, Makanan dan Pengembangan Obat Asli Indonesia Persentase Ketersediaan Obat 2,056 2,092 1,291 1,293 1,317 8,049 Dinas Kesehatan Persentase Ketersediaan Obat Generik 70% 75% 1,945 80% 1,869 85% 1,004 90% 1,000 95% 1,019 95% 6,837 Dinas Kesehatan % Pengawasan Obat dan Makanan yang layak, Bermutu dan Aman Dikonsumsi Masyarakat 35% 40% 52 45% 147 50% 150 55% 153 60% 155 60% 657 Dinas Kesehatan Meningkatnya kualitas pelayanan kefarmasian pada sarana pelayanan obat tradisional 25% 30% 35% 76 50% 77.4288 75% 78.88446144 100% 80 100% 313 Dinas Kesehatan Meningkatnya kualitas kefarmasian dalam pengembangan Obat Asli Indonesia 30% 50% 59 60% 0 65% 60.1092 75% 61.23925296 80% 62 80% 243 Dinas Kesehatan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-4) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat 55,472 68,411 73,651 80,239 87,867 365,641 Dinas Kesehatan, Balai Pelayanan Kesehatan, RSKD, RSKD Ibu & anak Pertiwi, Transfusi Darah, Pusat Pelayanan Gigi & Mulut, Transfusi Darah, Sayang Rakyat, Haji & Labuang Baji Persentase upaya kesehatan Masyarakat yang ditingkatkan 90% 91% 100 92% 125 93% 150 94% 175 95% 200 95% 750 Balai Pelayanan Kesehatan Persentase upaya kesehatan Masyarakat yang ditingkatkan 90% 91% 15,049 92% 17,810 93% 18,701 94% 18,103 95% 18,688 95% 88,351 Rumah Sakit Khusus Daerah Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat 100% 100% 100 100% 200 100% 200 100% 200 100% 200 100% 900 UPTD RS. Ibu dan Anak Pertiwi Tersedianya layanan kesehatan pada Pasien Askes, Jamkesma, Jamkesda dan umum pada 475.385 peserta 75,000 75,885 1,774 86,000 1,951 94,000 2,146 109,500 2,146 110,000 2,596 475,385 10,613 UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Meningkatnya pelayanan kesehatan dan pengetahuan bagi masyarakat pekerja 5Keg 5Keg 1,728 5Keg 1,183 5Keg 1,300 5Keg 1,380 5Keg 1,450 5Keg 7,041 UPTD.BKKM Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat 100% 100% 5,898 100% 6,517 100% 10,650 100% 15,100 100% 19,500 100% 57,665 UPTD Transfusi Darah Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di RS 2 Keg. 2 Keg. 2,000 2 Keg. 2,200 2 Keg. 2,420 2 Keg. 2,663 2 Keg. 2,929 12 keg 12,212 UPTD RSU. Sayang Rakyat Persentase pelayanan IGD,rawat jalan dan rawat Inap 100%, Jumlah tenaga sesuai SPM 100 % 100% 100% 8,676 100% 14,132 100% 12,699 100% 14,000 100% 14,700 100% 64,207 UPTD RSU Haji Meningkatnya Motivasi Kerja Petugas Rumah Sakit 2 keg 2 keg 18,570 2 keg 19,498 2 keg 20,473 2 keg 21,497 2 keg 22,572 10 keg 102,610 RSUD. Labuang Baji Cakupan Kunjungan Puskesmas 29,46% 33,12% 310 36,77% 475 40,42% 484 44,08% 493 47,73% 502 47,73% 2,264 Dinas Kesehatan Persentase puskesmas yang mengembangkan program Kesehatan Indera 37,5% 42,5% 10 47,5% 55 52,5% 56 57,5% 57 62,5% 58 62,5% 236 Dinas Kesehatan Persentase Puskesmas yang mengembangkan program Kesehatan Olahraga. 20,8% 25% 166 35% 2779 40% 2831 45% 2884 50% 2939 50% 11,599 Dinas Kesehatan Persentase Puskesmas yang mengembangkan program Kesehatan Jiwa 29% 33,5% 38% 168 42% 171 46,5% 174 50% 178 50% 691 Dinas Kesehatan Persentase Puskesmas yang mengembangkan program Kesehatan Gigi-Mulut 11,14% 21,14% 31,14% 126 41,14% 128 51,14% 131 61,14% 133 61,14% 518 Dinas Kesehatan Persentase Puskesmas yang mengembangkan program Kesehatan Kerja 7,42% 8,35% 0.2 0.32 61 0.44 62 0.56 63 0.56 186 Dinas Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) 11,14% 16,71% 108 27,84% 33,41% 110 38,98% 112 44,55% 114 44,55% 444 Dinas Kesehatan Persentase Kabupaten/Kota memiliki minimal 2 Puskesmas yang mengembangkan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer 0.4 33,3% 99 0.41 0.5 101 58,3% 103 0.66 105 0.66 407 Dinas Kesehatan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-5) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD Meningkatkan Jumlah Kunjungan Pada Balai Kesehatan Kulit, Kelamin dan Kosmetika 1 Keg 100% 984 100% 1,317 100% 1,120 100% 1,134 100% 1140 100% 5,695 Balai Kesehatan Kulit, Kelamin dan Kosmetika 3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 4,353 2,564 2,859 3,157 3,028 15,960 Dinas Kesehatan, Balai Pelayanan Kesehatan, RSKD, RSKD Ibu & anak st. Fatimah, Pertiwi, Pusat Pelayanan Gigi & Mulut, BKKM, Sayang Rakyat, Haji & Labuang Baji Meningkatnya Cakupan Desa Siaga Aktif (%) Meningkatnya Cakupan desa siaga aktif 89,57% 92% 200 95% 742 98% 756 100% 770 100% 785 100% 3,253 Dinas Kesehatan Meningkatnya Cakupan PHBS Rumah Tangga (%) Meningkatnya Cakupan PHBS Rumah Tangga (55,1%) 56% 1,504 58% 991 60% 1,010 62% 1,029 65% 1,048 65% 5,581 Dinas Kesehatan Persentase promosi kesehatan lingkup RS 75% 75% 172 80% 23 80% 25 85% 25 85% 27 85% 272 Rumah Sakit Khusus Daerah Terselenggaranya Kegiatan promosi Kesehatan bagi masyarakat dan pengunjung Rumah sakit 100% 100% 103 0% - 0% 100 100% 260 0% - 100% 463 RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Meningkatnya kepuasan pelanggan RS 84% 86% 150 0% - 0% - 0% - 0% - 86% 150 UPTD RS. Ibu dan Anak Pertiwi Terwujudnya Sistem Informasi dan Manajemen Kesehatan yang terpadu 100% 40% 120 60% 135 80% 135 100% 148 100% 163 100% 701 UPTD RSU Haji Indeks Kepuasan Pelanggan > 90%, Peningkatan kunjungan pasien naik > 10 % pertahun UPTD RSU Haji Terlaksananya promosi kesehatan dan pembardayaan masyarakat kepada 24 Kab./Kota 5 Kab/Kota 5 Kab/Kota 384 4 Kab/Kota 248 5 Kab/Kota 250 5 Kab/Kota 265 5 Kab/Kota 270 24 Kab/Kota 1,417 UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Tersedianya Data dan informasi tentang RS dan Marka RS 1 Keg. 1 Keg. 30 1 Keg. 50 1 Keg. 70 1 Keg. 90 1 Keg. 100 6 keg 340 UPTD RSU. Sayang Rakyat Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Tentang Penyakit Kulit dan Kelamin, Mengoptimalkan Ketersediaan Bahan-Bahan Promosi dan Survey Kepuasan Masyarakat 3 Keg 100% 155 100% 135 100% 218 100% 220 100% 230 100% 958 Balai Kesehatan Kulit, Kelamin dan Kosmetika Sistem informasi kesehatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1,500 1 Kegiatan 200 1 Kegiatan 250 1 Kegiatan 300 1 Kegiatan 350 1 Kegiatan 2,600 RSUD. Labuang Baji Promosi kesehatan bagi masyarakat dan pengunjung RS 2 Kegiatan 2 Kegiatan 35 2 Kegiatan 40 2 Kegiatan 45 2 Kegiatan 50 2 Kegiatan 55 10 Kegiatan 225 RSUD. Labuang Baji 4 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 450 609 939 957 1,104 4,060 Dinas Kesehatan Prevalensi Balita Gizi Buruk 6,6% 5,7% 250 5,2% 156 5,0% 159 4,3% 162 4,0% 250 4,0% 977 Dinas Kesehatan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-6) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD Prevalensi Balita Gizi Kurang 0.19 18,7% 18,4% 215 18,1% 219 17,8% 223 17,5% 227 17,5% 885 Dinas Kesehatan Prevalensi Balita Stunting 40% 35,98% 35,26% 34,55% 50 33,86% 51 33,18% 52 33,18% 153 Dinas Kesehatan Cakupan Gizi Buruk Yang memperoleh Perawatan 100% 100% 100% 100% 75 100% 76.35 100% 100 100% 251 Dinas Kesehatan Cakupan Penimbangan Balita (D/S) 70% 80% 85% 87% 75 90% 76.35 93% 100 93% 251 Dinas Kesehatan Cakupan ASI Eksklusif 65,5% 75% 121 80% 130 83% 132 85% 135 87% 137 87% 656 Dinas Kesehatan Cakupan Pendistribusian Vitamin A Pada Balita 71% 85% 87% 0.9 69.0 92% 70.3 93% 72 93% 211 Dinas Kesehatan Cakupan Ibu Hamil yang mengkonsumsi Tablet Fe 90 Tablet 68,9% 80% 85% 87% 40 90% 41 93% 42 93% 122 Dinas Kesehatan Cakupan Konsumsi Garam Beryodium 81,3% 85% 90% 0.92 40 93% 41 94% 42 94% 122 Dinas Kesehatan Cakupan Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi 100% 100% 79 100% 108.0 1 80.0 100% 81.5 100% 83.0 100% 432 Dinas Kesehatan 5 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 1,300 1,108 1,706 1,758 1,800 7,672 Dinas Kesehatan, RSKD, Labuang Baji, Haji, PPKGM Prevalensi Penduduk Usia > 15 Tahun dengan Tekanan Darah Tinggi 21,04% 20,64% 20,24% 19,84% 180 19,44% 183.384 19,04% 187 19,04% 550 Dinas Kesehatan Mempertahankan Prevalensi Obesitas 13,6% 13,6% 13,6% 13,6% 150 13,6% 153 13,6% 156 13,6% 459 Dinas Kesehatan Menurunkan Prevalensi Perokok Anak dan Remaja 7,2% 6,9% 6,6% 6,3% 120 6% 122.256 5,7% 125 5,7% 367 Dinas Kesehatan Meningkatkan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular 0.6 0.65 507 0.7 758 0.78 772 0.85 787 0.9 802 0.9 3,626 Dinas Kesehatan Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam 100% 1 570 100% 168 1 171.1584 100% 174.3761779 10000% 177.6544501 100% 1,261 Dinas Kesehatan Cakupan Desa/Kelurahan yang mencapai Universal Child Immunization (UCI) 90,5 % 95% 85 95% 53 95% 53.9964 95% 55.01153232 95% 56.04574913 95% 303 Dinas Kesehatan Meningkatnya Cakupan Kualitas Air Minum Masyarakat 1 80,5% 38 1 50 83,5% 51 1 74 1 86 1 299 RSUD. Labuang Baji Persentase pencegahan & pemberantasan penyakit lingkup RS 100% 100% 40 100% 41 100% 42 100% 42 100% 42 100% 207 UPTD RSU Haji meningkatnya pencatatan & pelaporan infeksi nosokomial 100% 100% 49 100% 23 100% 24 100% 25 100% 27 100% 149 Rumah Sakit Khusus Daerah Meningkatnya Pola Hidup Sehat, Keberdayaan Masyarakat Dalam Masalah Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan 2 Keg 100% 11 100% 15 100% 141 100% 142 100% 143 100% 452 Balai Kesehatan Kulit, Kelamin dan Kosmetika Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-7) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD 6 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 8,207 11,728 14,054 15,764 18,687 68,440 Dinas Kesehatan, Balai Pelayanan Kesehatan, RSKD, RSKD Ibu & anak st. Fatimah, Pertiwi, Pusat , BKKM, Sayang Rakyat, Haji & Labuang Baji RS Terakreditasi Internasional 0 1 - - 250 1 254.7 2 350 4 Rumah Sakit 855 Dinas Kesehatan RS Terakreditasi Nasional (Versi 2012) 1 Rumah Sakit 1 5 5 250 5 254.7 5 259 22 Rumah Sakit 764 Dinas Kesehatan Regulasi RS yang dihasilkan 1 Regulasi 2 1 60 1 61.128 1 62.2772064 1 63 6 Dokumen 247 Dinas Kesehatan %RS Pemerintah yang telah mempunyai registrasi 97% (31 RS) 100% (32RS) 100% 100% 100% 100% 100% 0 Dinas Kesehatan %RS Swasta yang telah mempunyai registrasi 50% (25 RS) 60% (30RS) 70% (35RS) 80% (40RS) 100 90% (45RS) 102 100% (49RS) 104 100% (49RS) 306 Dinas Kesehatan %RS Pemerintah yang telah melaksanakan penetapan klas 97% (31RS) 100% 0 Dinas Kesehatan %RS Swasta yang telah melaksanakan penetapan klas 40% (20RS) 60% (30RS) 70% (35RS) 80% (40RS) 100 90% (45RS) 102 100% (49RS) 104 100% (49RS) 306 Dinas Kesehatan %RS non pusat rujukan sebagai RS klas C 88% (23RS) 92% (24 RS) 96% (25RS) 100% (26RS) 100 100 Dinas Kesehatan % RS pusat rujukan sebagai RS klas B 67% (4 RS) 83% (5 RS) 100% (6 RS) 0 Dinas Kesehatan %RS Pemerintah yang telah memiliki izin RS 50% (16RS) 60% (19 RS) 133 70% (22 RS) 1448 80% (26 RS) 475 90% (29 RS) 484 100% (32 RS) 493 100% (32 RS) 3,033 Dinas Kesehatan %RS Swasta yang telah memiliki izin RS 33% (16 RS) 50% (24 RS) 60% (30RS) 70% (35RS) 150 80% (40RS) 153 90% (45RS) 156 90% (45RS) 459 Dinas Kesehatan %RS yang melaksanakan SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu) 0 11,5% (24 RS) 224 17% (15 RS) 23% (20 RS) 228 34,5% (30 RS) 232 40% (35 RS) 237 40% (35 RS) 921 Dinas Kesehatan %RS Prov/Kab/Kota yang telah menjadi BLU 40% (13RS) 53% (17 RS) 168 69% (22RS) 100 83% (27 RS) 200 97% (31 RS) 204 100% (32 RS) 208 100% (32 RS) 879 Dinas Kesehatan %RS yang melakukan pelaporan SIRS on line 40% (36 RS) 60% (53RS) 70% (62RS) 80% (70RS) 100 90% (79RS) 102 100% (88 RS) 104 100% (88 RS) 306 Dinas Kesehatan PKM yang telah melaksanakan Akreditasi Pelayanan 0 2 4 6 190 8 193.572 10 197 10 581 Dinas Kesehatan Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus diberikan Sarana Kesehatan Kab/Kota 1 1 1 1 200 1 203.76 1 208 1 611 Dinas Kesehatan % RS sebagai Wahana Internship 86% (18 RS) 86% (18 RS) 100% (21 RS) 100% (21 RS) 100 100% (21 RS) 101.88 100% (21 RS) 104 100% (21 RS) 306 Dinas Kesehatan Rasio Dokter Umum per 100.000 Penduduk 15/100.000 Penduduk 15/ 100.000 Penduduk 17/ 100.000 Penduduk 97.5 19/ 100.000 Penduduk 100 20/ 100.000 Penduduk 101.88 22/ 100.000 Penduduk 104 22/ 100.000 Penduduk 403 Dinas Kesehatan Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk 5/100.000 Penduduk 8/ 100.000 Penduduk 10/ 100.000 Penduduk 97.5 11/ 100.000 Penduduk 100 12/ 100.000 Penduduk 101.88 13/ 100.000 Penduduk 104 13/ 100.000 Penduduk 403 Dinas Kesehatan Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk 7/100.000 Penduduk 9/ 100.000 Penduduk 11/ 100.000 Penduduk 65 14/ 100.000 Penduduk 70 15/ 100.000 Penduduk 71.316 17/ 100.000 Penduduk 73 17/ 100.000 Penduduk 279 Dinas Kesehatan Rasio Apoteker per 100.000 Penduduk 7/100.000 Penduduk 10/ 100.000 Penduduk 11/ 100.000 Penduduk 65 13/ 100.000 Penduduk 70 15/ 100.000 Penduduk 71.316 17/ 100.000 Penduduk 73 17/ 100.000 Penduduk 279 Dinas Kesehatan Rasio Bidan per 100.000 Penduduk 51/100.000 Penduduk 52/ 100.000 Penduduk 53/ 100.000 Penduduk 65 54/ 100.000 Penduduk 75 56/ 100.000 Penduduk 76.41 58/ 100.000 Penduduk 78 58/ 100.000 Penduduk 294 Dinas Kesehatan Rasio Perawat per 100.000 Penduduk 92/100.000 Penduduk 94/ 100.000 Penduduk 95/ 100.000 Penduduk 65 97/ 100.000 Penduduk 75 99/ 100.000 Penduduk 76.41 100/ 100.000 Penduduk 78 100/ 100.000 Penduduk 294 Dinas Kesehatan Rasio Ahli Gizi per 100.000 Penduduk 8/100.000 Penduduk 11/ 100.000 Penduduk 12/ 100.000 Penduduk 65 14/ 100.000 Penduduk 75 16/ 100.000 Penduduk 76 18/ 100.000 Penduduk 78 18/ 100.000 Penduduk 294 Dinas Kesehatan Rasio Ahli Sanitasi per 100.000 Penduduk 10/100.000 Penduduk 12/ 100.000 Penduduk 13/ 100.000 Penduduk 65 15/ 100.000 Penduduk 75 16/ 100.000 Penduduk 76 17/ 100.000 Penduduk 78 17/ 100.000 Penduduk 294 Dinas Kesehatan Rasio Ahli Kesehatan Masyarakat per 100.000 Penduduk 20/100.000 Penduduk 21/ 100.000 Penduduk 22/ 100.000 Penduduk 65 23/ 100.000 Penduduk 75 24/ 100.000 Penduduk 76 25/ 100.000 Penduduk 78 25/ 100.000 Penduduk Dinas Kesehatan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-8) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD Terlaksanaya JCI dan ISO 100% 0% - 0% - 0% - 0% - 100% 1,000 100% 1,000 RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah
1. 1.Perpanjangan ISO terintegrasi 100% 2. Terakreditasinya 16 Pelayanan 100 % 3. Peningkatan type RS Pendidikan 100% 4. Pelaksanaan maintenance RS 100 % 100% 100% 909 100% 1,026 100% 869 100% 1,180 100% 1,298 100% 5,282 UPTD RSU Haji Persentase pelayanan kesehatan yang terstandart 90% 91% 687 92% 506 93% 531 94% 558 95% 586 95% 2,867 Rumah Sakit Khusus Daerah Terakreditasinya Akper Anging Mamiri oleh BAN PT 1 Keg 1 Keg 85 1 Keg 198 1 Keg 115 1 Keg 130 1 Keg 149 5 Keg 677 UPTD Akper Anging Mamiri Tersedianya bantuan pendidikan dan pelatihan aparatur 100% 100% 5,670 100% 7,563 100% 9,125 100% 10,494 100% 12,068 100% 44,920 UPTD Akper Anging Mamiri Tersedianya fasilitas pembelajaran yang lengkap - 30 unit komputer 259 10 unit komputer 95 10 unit komputer 99 10 unit komputer 114 10 unit komputer 131 70 unit komputer 698 UPTD Akper Anging Mamiri Tersedianya kalender akademik agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar 1 Laporan 72 1 Laporan 83 1 Laporan 96 1 Laporan 110 1 Laporan 126 5 Laporan 487 UPTD Akper Anging Mamiri Tersusunnya dokumen akrediasi rumah sakit 4 Pokja - - - - - - - - - - - - UPTD RS. Ibu dan Anak Pertiwi Terakreditasinya RSU Sayang RakyatMenjadi RS klas B 500 500 UPTD RSU. Sayang Rakyat 7 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- paru/rumah sakit mata/rumah sakit Khusus 65,517 98,788 97,539 105,521 114,974 482,340 Dinas Kesehatan, Balai Pelayanan Kesehatan, RSKD, RSKD Ibu & anak st. Fatimah, Pertiwi, Pusat Pelayanan Gigi & Mulut, BKKM, Transfusi Darah, Sayang Rakyat, Haji & Labuang Baji Meningkatnya mutu sarana & prasarana serta penunjang pelayanan medis & non medis 7 Keg. 5 keg 18,551 5 keg 41,788 5 keg 33,535 5 keg 34,761 5 keg 35,598 5 keg 164,232 Rumah Sakit Khusus Daerah Meningkatnya sarana dan prasarana RT RS dan alat kesehatan RS 100% 100% 1,780 1 5,341 - 9,949 1 7,093 1 8,223 1 32,386 RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Meningkatnya sarana dan prasarana RS 2 Keg. 2 Keg. 4,625 2 Keg. 12,294 3 Keg 7,750 3 Keg 11,330 3 Keg 12,296 3 Keg 48,295 UPTD RS. Ibu dan Anak Pertiwi Meningkatnya cakupan layanan kesehatan gigi dan mulut 2 Unit 2 Unit & 2 Paket 752 2 Unit, 1 Paket 600 2 Unit 500 2 Unit, 1 Paket 500 2 Unit, 1 Paket 200 10 Unit, 5 Paket 2,552 UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Terpenuhinya Kebutuhan dan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Rumah Sakit 6 keg 6 keg 1,000 6 keg 1,500 6 keg 1,800 6 keg 2,000 6 keg 2,400 30 keg 8,700 UPTD.BKKM Ketersediaan alat dan gedung 100% 100% 6,459 100% 6,447 100% 10,103 100% 12,124 100% 14,548 100% 49,681 UPTD RSU Haji Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-9) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD Termanfaatkannya sarana dan prasarana dan prasarana aparatur dalam mendukung pelayanan kesehatan 310 100% - 3 keg 588 3 keg 500 3 keg 600 3 keg 650 3 keg 2,338 Balai Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya Kebutuhan dan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Rumah Sakit 7 Keg. 7 Keg. 27,977 7 Keg. 25,849 7 Keg. 28,434 7 Keg. 31,277 7 Keg. 34,405 35 Keg. 147,942 RSUD. Labuang Baji Pengadaan sarana prasarana 100% 100% 2,676 100% 2,444 100% 3,238 100% 3,562 100% 3,918 100% 15,838 UPTD RSU. Sayang Rakyat Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana aparatur 100% 100% 379 100% 448 100% 800 100% 950 100% 1,100 100% 3,677 UPTD Transfusi Darah Terpenuhinya alat alat laboratorium keperawatan 1 Paket 1 Paket 883 1 Paket 961 1 Paket 460 1 Paket 845 1 Paket 1,006 5 paket 4,155 UPTD Akper Anging Mamiri Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan pada BK4 1 Keg 100% 436 100% 528 100% 470.00 100% 480.00 100% 630.00 100% 2,544 Balai Kesehatan Kulit, Kelamin dan Kosmetika 8 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- paru/rumah sakit mata/rumah sakit Khusus 7,480 7,551 7,991 10,775 10,066 43,863 Dinas Kesehatan, Balai Pelayanan Kesehatan, RSKD, Pertiwi, Pusat Pelayanan Gigi & Mulut, BKKM, Transfusi Darah, Sayang Rakyat, Haji & Labuang Baji Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit 4 Keg. 4 Keg. 1,140 4 Keg. 2,832 4 Keg. 1,476 4 Keg. 1,535 4 Keg. 1,933 20 keg 8,916 Rumah Sakit Khusus Daerah Peningkatan pelayanan kesehatan yang optimal 5 keg 7 keg 781 7 keg 898 7 keg 1,033 7 keg 1,187 7 keg 1,366 35 keg 5,265 RSUD. Labuang Baji Terpeliharanya Alat / Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, dan terkelolahnya limbah rumah sakit 22,94% 2 Keg. 61 2 Keg. 64 2 Keg. 69 2 Keg. 69 2 Keg. 70 10 Keg. 333 UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Terpeliharanya Perlengkapan Sarana dan Prasarana RT RS 1 100% 1,571 0% - 0% - 100% 2,000 0% - 100% 3,571 RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Terpeliharanya Alat/Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 3 Jenis - - - - - - - - - - - - UPTD RS. Ibu dan Anak Pertiwi
2. 1.Kalibrasi alat 100 % 2. Pemeliharaan gedung dan alat lainnya 100% 100% 2,087 100% 1,432 100% 2,652 100% 2,917 100% 3,209 100% 12,297 UPTD RSU Haji Terpeliharanya Alat Kesehatan dan kantor secara berkala serta terpeliharanya efesiensi peralatan kesehatan 3750000000% 1 keg 16 3 keg 186 3 keg 292 3 keg 321 3 keg 408 3 keg 1,223 Balai Pelayanan Kesehatan Pemeliharaan rutin sarana prasarana 100% 100% 1,273 100% 1,400 100% 1,540 100% 1,694 100% 1,864 100% 7,771 UPTD RSU. Sayang Rakyat Terpeliharanya alat sarana dan prasarana rumah sakit 4 keg 4 keg 164 4 keg 179 4 keg 195 4 keg 211 4 keg 217 35 keg 966 UPTD.BKKM Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 100 100 367 100 540 100 710 100 815 100 970 100 3,402 UPTD Transfusi Darah Mengoptimalkan Fungsi dan Kegunaan Sarana dan Prasarana Kesehatan pada BK4 1 Keg 100% 20 100% 20 100% 24.0 100% 26.0 100% 29.0 100% 119 Balai Kesehatan Kulit, Kelamin dan Kosmetika Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-10) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD 9 Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 375 446 634.3848 646.3112342 705.9677444 2,808 Dinas Kesehatan, Balai Kesehatan Kulit, Kelamin dan Kosmetika Meningkatnya cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Menuju Universal Coverage 100% 100% 375 100% 420 100% 427.896 100% 436 100% 444 100% 2,103 Dinas Kesehatan Meningkatnya cakupan Kepesertaan Kemitraan Asuransi Kesehatan Menuju Universal Coverage 42% 45% 50% 26 60% 26.4888 70% 27 80% 75 80% 154 Dinas Kesehatan Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin 100% 100% 100% 100% 90 100% 92 100% 93 100% 275 Dinas Kesehatan Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 1 100% 100% 100% 90 100% 92 100% 93 100% 275 Balai Kesehatan Kulit, Kelamin dan Kosmetika 10 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Balita dan Lansia 475 883 1503 1531 1626 6,017 Dinas Kesehatan, Pertiwi Kematian Bayi (Kasus) 1.041 Kasus 1.031 55 1.026 32 1.021 33 1.016 33 1.011 100 1.011 253 Dinas Kesehatan Kematian Ibu (Kasus) 108 Kasus 107 126 106 314 105 320 104 326 103 332 103 1,418 Dinas Kesehatan Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (PN) 92,74% 93% 94% 95% 100 96% 102 97% 104 97% 306 Dinas Kesehatan Cakupan K4 91,64% 92% 92,5% 93% 100 93,5% 102 94% 104 94% 306 Dinas Kesehatan Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 64,99% 65% 67% 69% 150 71% 153 73% 156 73% 459 Dinas Kesehatan Cakupan Pelayanan Nifas 85,54% 87% 89% 91% 90 93% 92 95% 93 95% 275 Dinas Kesehatan Cakupan Peserta KB Aktif 67,27% 65% 66% 47 67% 90 68% 92 69% 93 69% 322 Dinas Kesehatan Cakupan Kunjungan Bayi 90,95% 94% 95% 96% 100 97% 102 98% 104 98% 306 Dinas Kesehatan Cakupan Kunjungan Balita 58,44% 68% 70% 122 75% 90 80% 92 85% 93 85% 397 Dinas Kesehatan Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani (KN 1) 91,84% 93% 94% 95% 100 96% 102 97% 104 97% 306 Dinas Kesehatan Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat 94,40% 95% 96% 97% 80 98% 82 99% 83 99% 245 Dinas Kesehatan Persentase Kelompok Lansia Aktif 85,48% 87% 294 87,5% 368 88% 250 89% 255 90% 259 90% 1,426 Dinas Kesehatan Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita 100% 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - UPTD RS. Ibu dan Anak Pertiwi 11 Program Pengembangan Kapasitas Organisasi dan tata laksana BLUD 31,350 48,694 44,716 46,900 49,720 221,380 Pertiwi, Sayang Rakyat, Haji, RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah & Labuang Baji 1.Pertumbuhan Pendapatan > 10 % pertahun 2. Tingkat kemandirian Keuangan RS > 70% 20% 40% 150 100% 150 100% 200 100% 200 100% 220 100% 920 UPTD RSU Haji Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit 30% 40% 200 60% 200 80% 200 100% 200 100% 200 100% 1,000 RSUD. Labuang Baji Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-11) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD Meningkatnya Kinerja Pelayanan BLUD 100% 100% 17,500 100% 28,005 100% 28,316 100% 29,000 100% 30,800 100% 133,621 UPTD RS. Ibu dan Anak Pertiwi Tercapainya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan RS 100% 100% 13,500 100% 20,339 100% 16,000 100% 17,500 100% 18,500 100% 85,839 RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah 12 Peningkatan Pelayanan Penunjang Kesehatan 18,335 37,019 27,509 29,053 30,159 142,075 Balai Kesehatan Kulit, Kelamin dan Kosmetika, RSU Haji 1). Pemenuhan Obat Pasien 100 % 2). Pemenuhan makan minum pasien 100 % 100% 100% 13,103 100% 32,103 100% 21,448 100% 22,408 100% 23,273 100% 112,335 UPTD RSU Haji Terpeliharanya alat sarana dan prasarana rumah sakit 1 keg 1 keg 500 1 keg 525 1 keg 535 1 keg 542 1 keg 548 5 keg 2,650 UPTD.BKKM Terpenuhinya kebutuhan obat- obatan dan bahan Lab serta bahan gigi dan BHP 605,250,000 1 keg 713 1 keg 750 1 keg 795 1 keg 955 1 keg 787 1 keg 4,000 Balai Pelayanan Kesehatan Tersedianya obat-obatan dan makan minum pasien 100% 100% 2,894 100% 2,495 100% 3,435 100% 3,765 100% 4,161 100% 16,750 UPTD RSU. Sayang Rakyat Meningkatkan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dalam Mendukung Upaya Kesehatan 1 Keg 100% 1,125 100% 1,146 100% 1,296.00 100% 1,383.00 100% 1,390.00 100% 6,340 Balai Kesehatan Kulit, Kelamin dan Kosmetika 814,520 770,194 569,497 622,049 647,963 3,018,076 1 Program Penyelenggaraan Jalan Persentase terhubungnya pusat- pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi 83.60% 85.79% 703,630 87.98% 581,356.0 89.44% 410,186.0 90.17% 439,308 100% 460,794 90,88 % 2,189,127 BINA MARGA Persentase tingkat kondisi jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang) 77.73% 82.50% 87.42% 88.55% 89.45% 90.01% 92,03% BINA MARGA 2 Panjang sungai yang dinormalisasi (meter) 6,820 2,500 5,512 8,000 21,158 5,000 17,748 10,000 17,806 11,000 19,806 36,500 PSDA Panjang tanggul sungai yang diperbaiki (meter) 10,000 346 12,000 11,000 11,000 11,000 45,346 PSDA Jumlah sungai yang disediakan prasarananya (lokasi) 10 12 10 11 10 10 12 PSDA 3 Program Pengembangan dan Pengelolaan, Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Luas jaringan irigasi yang ditingkatkan, dipelihara dan direhabilitasi 39,145 75,738 41,354 114,227 49,834 98,813 49,834 117,492 59,887 121,065 240,054 PSDA Jumlah DRT yang dibangun, direhabilitasi dan ditingkatkan 6 20 17 8 8 14 67 PSDA 4 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Jumlah embung yang terbangun 50 35 5,378.37 23 5,289.49 20 9,023.00 40 14,832.63 40 14,859.93 208 49,383 PSDA 82,030Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 527,335 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-12) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD 5 Jumlah bahan bronjong yang disediakan (buah) 564 500 603.88 500 386.33 1,000 750.00 1,000 1,025.91 1,000 1,222.84 4,000 PSDA Jumlah karung plastik yang disediakan 10,000 12,500 13,000 15,000 15,000 15,000 70,500 PSDA 6 Persentase rumah tangga berakses air minum 85.87 87.37 17,274 87.45 35,411 87.50 25,262 87.75 24,550 88.00 24,100 87.00 Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Persentase rumah tangga bersanitasi 81.08 82.61 83.00 83.41 84.20 85.00 80.00 Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Persentase Penanganan Sampah 81.23 82.40 83.09 83.72 84.34 85.00 85.00 Dinas Tata Ruang dan Pemukiman 7 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Rasio Ketaatan terhadap RTRW 0.52 0.58 6,384 0.63 12,367 0.66 7,715 0.68 7,035 0.73 6,115 0.73 39,616 Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB 17.73 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 26 Dinas Tata Ruang dan Pemukiman 111,359 99,031 122,202 131,417 135,634 599,643 1 Persentase perwujudan Kawasan COI 3% 5% 45,686.00 7% 68,000.00 9% 104,974.00 12% 109,674.00 15% 109,156.00 15% Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Persentase pembangunan Wisma Negara - 0% 11% 18% 20% 22% 22% Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Jumlah kawasan yang dilakukan Penataan Bangunan dan Lingkungan 95.00 14 4 4 4 4 125 Dinas Tata Ruang dan Pemukiman 2 Jumlah unit rumah yang terfasilitasi bantuan peningkatan kualitas rumah - 1,000 65,673 1,000 31,031 1,000 17,228 1,000 21,743 1,000 26,478 5,000 Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Rasio rumah layak huni 0.23 0.191 0.192 0.193 0.194 0.195 0.195 Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Persentase kawasan kumuh 0.109 0.105 0.100 0.099 0.095 0.094 0.094 Dinas Tata Ruang dan Pemukiman 28,799 31,295 33,589 33,341 37,123 164,147 1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Jumlah kegiatan dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat 9 kegiatan 9 kegiatan 3,745 8 kegiatan 3,426 11 kegiatan 3,270 11 kegiatan 3,270 11 kegiatan 3,760 50 kegiatan 17,471 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Persentase peningkatan kualitas pelayanan keamanan, ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat 80% 20% 1,332 20% 2,158 20% 2,434 20% 2,434 20% 2,434 100% 10,792 Satpol PP 162,153 3,988.95 126,597 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Fasilitasi dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 437,490 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Fasilitasi dan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan Gedung Fasilitasi dan Pembinaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Pengendalian Banjir dan pengamanan Pantai Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-13) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD 2 Program Pemeliharaan Ketenteraman, ketertiban Masyarakat dan Pencegahan tindak kriminal Jumlah kegiatan dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat 3 kegiatan 4 kegiatan 2,563 4 kegiatan 2,984 4 kegiatan 2,590 4 kegiatan 2,805 4 kegiatan 2,825 20 kegiatan 13,766 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 3 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Jumlah kelompok kerja yang membantu dalam memberi pemahaman 1 kegiatan 1 kegiatan 90 1 kegiatan 94 1 kegiatan 100 1 kegiatan 110 1 kegiatan 150 5 kegiatan 544 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 4 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Jumlah masyarakat yang diberi pemahaman 2 kegiatan 3 kegiatan 491 3 kegiatan 534 3 kegiatan 650 3 kegiatan 780 3 kegiatan 970 15 kegiatan 3,425 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 5 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Jumlah masyarakat yang diberi pemahaman 4 kegiatan 4 kegiatan 654 4 kegiatan 85 8 kegiatan 1,110 4 kegiatan 1,275 4 kegiatan 1,530 24 kegiatan 4,654 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 6 Program Pendidikan Politik Masyarakat Jumlah masyarakat/aparat yang disosialisasi; jumlah kelompok kerja yang membantu melakukan pendidikan politik; jumlah kerjasama terhadap orkemas 7 kegiatan 7 kegiatan; 1 pokja 6,518 7 kegiatan; 1 pokja 5,076 7 kegiatan; 1 pokja 4,975 7 kegiatan; 1 pokja 4,105 7 kegiatan; 1 pokja 3,845 35 kegiatan; 1 pokja 24,519 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 7 Program Kemitraan Pemeliharaan Kerukunan dalam memelihara Kerukunan Nasional Jumlah kelompok kerja yang membantu dalam memberi pemahaman 3 kegiatan 3 kegiatan 851 3 kegiatan 1,135 4 kegiatan 1,350 3 kegiatan 1,440 3 kegiatan 1,700 6,476 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 8 Program Peningkatan Kesadaran Bela Negara Jumlah masyarakat yang diberi pemahaman 6 kegiatan 5 kegiatan 921 5 kegiatan 591 3 kegiatan 480 3 kegiatan 575 3 kegiatan 870 3,437 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 9 Program Penguatan 4 Pilar Kebangsaan Jumlah masyarakat yang diberi pemahaman 1 kegiatan 1 kegiatan 92 1 kegiatan 44 1 kegiatan 130 1 kegiatan 150 1 kegiatan 170 586 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 10 Program Fasilitasi Ketahanan Ekonomi Daerah Jumlah laporan pemantauan; jumlah masyarakat yang diberi pemahaman 1 kegiatan 4 kegiatan 259 4 kegiatan 270 6 kegiatan 780 5 kegiatan 900 5 kegiatan 1,050 24 kegiatan 3,259 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 11 Program Pelaksanaan Pemilu Jumlah pemilu yg aman dan lancar 1 kegiatan 1 kegiatan 804 1 kegiatan 1,921 1 kegiatan 200 1 kegiatan 200 1 kegiatan 300 3,426 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-14) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD 14 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Persentase Peningkatan kualitas pelayanan keamanan dan pemberdayaan potensi masyarakat untuk mewujudkan rasa aman masyarakat 0% 20% 120 20% 608 20% 1,098 20% 1,118 20% 1,128 20% 4,072 Satpol PP 15 Program Peningkatan Kompetensi Polisi Pamong Praja Persentase jumlah Satpol PP yang terlatih dari total Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan 35% 20% 165 20% 978 20% 983 20% 1,033 20% 1,033 100% 4,192 Satpol PP 16 Program Pengelolaan dan Keberagaman Kekayaan dan Nilai Budaya Meningkatnya pengembangan aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya lokal keagamaan 9 kegiatan 9 kegiatan 590 9 kegiatan 710 9 kegiatan 850 9 kegiatan 920 9 kegiatan 1,055 45 kegiatan 4,125 Biro Bina Mental Spiritual Setda 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bidang Keagamaan Jumlah pemuka agama/lembaga keagamaan yang mendapatkan pembinaan/fasilitasi 14 Pelatihan/Sosialisasi dan Pembinaan (700 org) 15 Pelatihan/Sosia lisasi dan Pembinaan (800 org) 1,955 17 Pelatihan/Sosia lisasi dan Pembinaan (1000 org) 2,300 15 Pelatihan/Sosialis asi dan Pembinaan (1100 org) 2,270 17 Pelatihan/Sosia lisasi dan Pembinaan (1300 org) 2,630 18 Pelatihan/Sosia lisasi dan Pembinaan (1500 org) 2,950 82 Pelatihan/Sosialisasi dan Pembinaan (5700 org) 12,105 Biro Bina Mental Spiritual Setda Jumlah fasilitasi pembinaan dan peningkatan kualitas pembelajaran al'quran 35 orang pembinaan dan peningkatan terhadap al'quran 42 orang pembinaan dan peningkatan terhadap al'quran 2,895 42 orang pembinaan dan peningkatan terhadap al'quran 1,800 42 orang pembinaan dan peningkatan terhadap al'quran 3,115 42 orang pembinaan dan peningkatan terhadap al'quran 2,000 42 orang pembinaan dan peningkatan terhadap al'quran 3,290 210 orang pembinaan dan peningkatan terhadap al'quran 13,100 Biro Bina Mental Spiritual Setda 18 Program Peningkatan Fungsi dan Peran Lembaga Keagamaan dan Tokoh Agama Jumlah dai dan pemuka agama lainnya yang mendapatkan pembinaan/sosialisasi wawas-an kebangsaan 5 pembinaan/sosialisa si dan pelatihan lembaga keagamaan dan tokoh agama (200 org) 18 pembinaan/sosi alisasi dan pelatihan lembaga keagamaan dan tokoh agama (50 org) 2,040 15 pembinaan/sosi alisasi dan pelatihan lembaga keagamaan dan tokoh agama (100 org) 3,615 17 pembinaan/sosial isasi dan pelatihan lembaga keagamaan dan tokoh agama (50 org) 3,940 16 pembinaan/sosi alisasi dan pelatihan lembaga keagamaan dan tokoh agama (50 org) 4,005 17 pembinaan/sosi alisasi dan pelatihan lembaga keagamaan dan tokoh agama (50 org) 4,260 73 pembinaan/sosialisas i dan pelatihan lembaga keagamaan dan tokoh agama (500 org) 17,860 Biro Bina Mental Spiritual Setda 19 Program Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Meningkatnya kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana Jumlah/persentase tersedianya perangkat, mekansme dan SDM untuk pengurangan resiko bencana 20% 20% 1,061 40% 1,168 60% 1,284 80% 1,413 100% 1,554 100% 6,480 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 20 Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan darurat bencana Jumlah/persentase tersedianya perangkat, mekansme dan SDM untuk penanganan darurat bencana 15% 25% 1,152 40% 1,268 60% 1,395 80% 1,534 100% 1,550 100% 6,899 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-15) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD 22 Program Kualitas dan Akses Informasi Penanggulangan Bencana Meningkatnya kapasitas daerah dalam pengelolaan data, pengembangan sistem informasi dan pelaksanaan humas PB Jumlah/persentase tersedianya perangkat, mekansme dan SDM untuk pengelolaan data, infomasi dan Humas (Datinmas) PB 15% 2 PT rapat/koordinas i/penerimaan kunjungan 499 3 PT rapat/koordinas i/penerimaan kunjungan 532 4 PT rapat/koordinasi /penerimaan kunjungan 585 5 PT rapat/koordinas i/penerimaan kunjungan 644 6 PT rapat/koordinas i/penerimaan kunjungan 699 6 PT rapat/koordinasi/pe nerimaan kunjungan 2,959 Badan Penanggulangan Bencana Daerah SOSIAL 18,786 11,835 13,182 14,602 16,742 75,147 1 Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial 2446 Jiwa 2691 jiwa 2,874 2960 jiwa 949 300 Org / 9 Kab / Kota 950 350 Org / 15 Kab / Kota 1,075 450 Org / 20 Kab / Kota 1,307 6,751 Org / 20 kab/kota 7,155 Dinas Sosial 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial meliputi Penanganan PMKS, Konflik Sosial dan Kebencanaan 582 jiwa 641 jiwa 1,673 706 jiwa 773 500 Org / 1 Thn 1,150 575 Org / 1 Thn 1,257 650 Org / 1 Thn 1,627 3,072 Org / 1 Thn 6,480 Dinas Sosial Cakupan pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan 0 Kab/kota yang melakukan pemulangan dan reintegrasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan 7 Kab/kota dan 1 unit pelayanan Pada pemprov sulsel 6 kab/kota dan 1 unit pelayanan pada pemprov sulsel 5 Kab/Kota dan 1 Unit Pelayanan pada Pemprov sulsel 3 Kab/kota dan 1 Unit pelayanan pada pemprov sulsel 3 kab/kota dan 1 sitem terpadu pada pemprov sulsel 24 kab/kota - Dinas Sosial Cakupan rehabilitasi Sosial bagi peempuan dan anak korban kekerasan oleh petugas rehabilitasi terlatih 0 kab/kota yang melakukan rehabilitasi sosial oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan 7 Kab/kota dan 1 unit pelayanan Pada pemprov sulsel 6 kab/kota dan 1 unit pelayanan pada pemprov sulsel 5 Kab/Kota dan 1 Unit Pelayanan pada Pemprov sulsel 3 Kab/kota dan 1 Unit pelayanan pada pemprov sulsel 3 kab/kota dan 1 sitem terpadu pada pemprov sulsel 24 kab/kota - Dinas Sosial 2 Program pembinaan anak terlantar Terpenuhinya pembinaan dan kesejahteraan anak terlantar kearah kemandirian 459 Jiwa 551 Jiwa 2,996 601 jiwa 2,647 460 Anak / 3 UPTD 2,911 485 Anak / 3 UPTD 3,289 510 Anak / 3 UPTD 3,789 2607 Org / 3 UPTD 15,632 Dinas Sosial 3 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Tertanganinya Penyandang disabilitas dan trauma dalam pemulihan keberfungsian sosial 245 Jiwa 270 Jiwa 348 297 Jiwa 100 50 Org 150 75 Org 157 100 Org 173 792 Org / jiwa 928 Dinas Sosial 4 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Peningkatan pemenuhan jaminan hidup bagi Jompo dan pengembangan diri kearah kemandirian bagi anak asuhan dalam panti 155 Jiwa 430 Jiwa 1,869 473 Jiwa 1,611 205 Org / 2 UPTD 1,930 230 Org / 2 UPTD 2,024 255 Org / 2 UPTD 2,358 1,593 Org / 2 UPTD 9,792 Dinas Sosial 5 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Peningkatan pembinaan dan pengentasan eks penyandang sosial (EksNarapidana), PSK, Narkoba dan penyakit sosial dalam dan luar panti 257 Jiwa 345 Jiwa 1,088 379 Jiwa 729 200 Org / 1 UPTD / 1 Thn 1,055 250 Org / 1 UPTD / 1 Thn 1,218 300 Org / 1 UPTD / 1 Thn 1,400 1,474 Org / 1 UPTD 5,490 Dinas Sosial Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-16) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD 6 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan kompetensi kelembagaan dan potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial untuk penguatan kelembagaan serta penanaman nilai nilai kepahlawanan 238 Jiwa 782 Jiwa 4,233 860 Jiwa 2,264 290 Org / 2 TMP / MPN 1,232 315 Org / 2 TMP / MPN 1,515 340 Org / 2 TMP / MPN 1,742 2,587 Org / 2 TMP / MPN 10,986 Dinas Sosial 7 Program Pengembangan, Kebijakan, Perlindungan dan Kerawanan Sosial Jumlah Kegiatan pengembangan kemitraan dan pengembangan kebijakan sosial 9 Keg 1 Keg 330 1 Keg 144 3 keg 335 2 keg 255 2 keg 266 18 keg 1,330 Biro Bina Kesejahteraan Jumlah Kegiatan dalam upaya peningkatan dan pelaksanaan perlindungan sosial 14 keg 13 keg 1,511 12 keg 1,099 11 keg 1,260 15 keg 1,430 15 Keg 1,500 80 keg 6,800 Biro Bina Kesejahteraan Jumlah kegiatan koordinasi penanganan kerawanan sosial 16 keg 9 keg 1,127 7 Keg 708 13 keg 1,317 13 keg 1,400 13 keg 1,500 71keg 6,052 Biro Bina Kesejahteraan 8 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Meningkatnya kapasitas daerah dalam penyelenggaraan pemulihan pasca bencana Jumlah/persentase tersedianya perangkat, mekansme dan SDM untuk penyelenggaraan pemulihan pasca bencana 15% 25% 737 40% 811 60% 892 80% 982 100% 1,080 100% 4,502 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 442,429 457,887 538,978 566,545 618,177 2,624,016 PERHUBUNGAN 76,800 76,300 108,500 108,700 135,000 505,300 1 Pembangunan Transportasi Massal Dukungan pemerintah Prov. Sulsel dalam pembangunan transportasi massal (kereta api dan BRT) 5% 10% 70,000 20% 70,000 25% 100,000 27% 100,000 30% 120,000 30% 460,000 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2 Pengembangan/Pemelihar aan Prasarana dan Pelayanan Transportasi Darat Persentase pelayanan angkutan angkutan jalan pada jaringan jalan provinsi 80% 87% 4,500 90% 4,000 94% 5,000 97% 5,000 100% 7,000 100% 25,500 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Persentase pelayanan angkutan sungai dan danau 60% 65% 70% 75% 78% 80% Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaPersentase pelayanan angkutan penyeberangan 60% 65% 70% 75% 78% 80% Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 3 Pengembangan/Pemelihar aan Prasarana dan Pelayanan Transportasi Laut Persentase Peningkatan kualitas pelayanan transportasi laut 80% 85% 800 87% 800 88% 1,500 89% 2,000 90% 5,000 90% 10,100 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 4 Pengembangan/Pemelihar aan Prasarana dan Pelayanan Transportasi Udara Persentase Peningkatan kualitas pelayanan transportasi udara 70% 72% 1,500 74% 1,500 76% 2,000 78% 1,700 80% 3,000 80% 9,700 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika LINGKUNGAN HIDUP 10,784 7,263 10,155 11,263 11,245 50,710 NON PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-17) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD 1 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Jumlah penurunan beban pencemaran (juta ton) 3.39 6.08 4,224.00 12.72 3,007.27 18.28 4,495.00 24.34 4,625.00 30.43 4,255.00 30.43 20,606.27 BLHD 2 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Jumlah lokasi perlindungan dan konservasi SDA 6 12 3,477.15 24 1,494.00 36 2,375.00 48 3,005.00 60 2,156.00 60 12,507.15 BLHD 3 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Bobot kapasitas pengelolaan lingkungan hidup 2.78 2.86 2,026.57 2.94 1,799.45 3.01 1,836.58 3.17 2,085.00 3.71 3,186.00 3.71 10,933.60 BLHD 4 Program Penaatan Hukum Lingkungan Hidup Jumlah rekomendasi penanganan kasus lingkungan hidup 5% 10 1,056.18 14 962.32 16 1,448.00 18 1,548.00 20 1,648.00 78% 6,662.50 BLHD ADMINSTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 561 720 1,385 1,523 1,675 5,864 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan Tertibnya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota se Sulsel 440 3 Keg 561 3 Keg 720 7 Keg 1,385 7 Keg 1,523 7 Keg 1,675 27 Keg 5,864 Biro Pemerintahan Umum Setda PMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2,146 2,485 3,083 2,500 2,500 12,714 1 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Persentase kab/kota layak anak 0 % dari kab/kota yang memiliki kel/desa layak anak 3 kab 243 3 kab 362 4 kab/kota 383 - - - - 70% dari kab/kota yang memiliki kel/desa layak anak 988 BPPKB Jumlah perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di provinsi dan kab/kota 23 SKPD dan 2 kab/kota 35 SKPD dan 10 kab/kota 830 37 SKPD dan 6 kab/kota 946 44 SKPD dan 14 kab/kota 701 - - 57 SKPD dan 24 kab/kota 2,477 BPPKB Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-18) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD 2 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Persentase kabupaten/kota yang menerapkan SPM layanan terpadu bidang perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan 0 % Kab/Kota yg menerapkan SPM 12,5 % atau 3 kab 332 12,5 % atau 3 kab 401 16,67 % atau 4 kab 401 - - 19 atau 70 % Kab/Kota yg menerapkan SPM 1,134 BPPKB Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu. 89% 95% 128 98% 108 99% 906 - - 100% 1,142 BPPKB Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum 54% 60% 379 60% 431 65% 409 - - 65% 1,219 BPPKB 3 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan % partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 45% 45% 45% 46% - - 46% BPPKB % partisipasi perempuan di parlemen 14,23% (123 orang) 14,5 % 105 14,5 % 117 14,5 % 150 - - 14,5 % 372 BPPKB % partisipasi angkatan kerja perempuan 37,94% 38,23% 129 39% 120 39% 133 - - 39,8% 382 BPPKB 4 Program Perlindungan Perempuan Persentase lembaga pemerintah dan non pemerintah lingkup provinsi yang melaksanakan pencegahan dan pengurangan resiko terjadinya kekerasan terhadap perempuan 35% 250 40% 250 75% 500 BPPKB Persentase layanan rujukan lanjutan bagi korban kekerasan terhadap perempuan lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota 40% 200 48% 200 88% 400 BPPKB Jumlah lembaga penyedia layanan yang dikembangkan dalam perlindungan perempuan 35 lembaga 150 43 lembaga 150 78 lembaga 300 BPPKB 5 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Jumlah lembaga pemerintah dan non pemerintah yang mengintegrasikan pemenuhan hak anak 25 lembaga 150 53 lembaga 150 78 lembaga 300 BPPKB Jumlah kabupaten/kota layak anak 3 kab/ kota 3 kab/ kota 4 kab/ kota 6 kab/ kota 250 6 kab/ kota 250 22 kab/ kota 500 BPPKB 6 Program Perlindungan Khusus Anak Persentase lembaga pemerintah dan non pemerintah lingkup provinsi yang melaksanakan pencegahan dan pengurangan resiko terjadinya kekerasan terhadap anak, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya. 40% 150 41% 150 81% 300 BPPKB Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-19) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD Jumlah jenis layanan yang dikembangkan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. - - - - - - - 5 jenis layanan 150 6 jenis layanan 150 11 jenis layanan 300 BPPKB Jumlah lembaga layanan yang dikembangkan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus - - - - - - - 25 lembaga layanan 150 25 lembaga layanan 150 50 lembaga layanan 300 BPPKB 7 Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Jumlah kebijakan teknis SKPD responsive gender 2 kebijakan teknis 10 kebijakan 10 kebijakan teknis 10 kebijakan teknis 10 kebijakan teknis 150 17 kebijakan teknis 150 59 kebijakan teknis 300 BPPKB Jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi yg aktif dlm pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum,sosial dan ekonomi - - - - - - - 25 lembaga/ ormas 150 25 lembaga/ormas 150 50 lembaga/ormas 300 BPPKB Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di tingkat provinsi - - - - - - - 25 lembaga layanan 150 30 lembaga layanan 150 55 lembaga layanan 300 BPPKB 8 Program Peningkatan Ketahanan dan Kualitas Keluarga Jumlah lembaga/ organisasi masyarakat/ keagamaan yang melakukan KIE penguatan ketahanan dan kualitas keluarga dalam mewujudkan KKG (Kesetaraan da Keadilan Gender) dan Hak Anak - - - - - - - 25 lembaga 150 30 lembaga 150 55 lembaga 300 BPPKB Jumlah lembaga/organisasi masyarakat/keagamaan yg dilatih menjadi fasilitator penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KKG (Kesetaraan da Keadilan Gender) dan Hak Anak di provinsi - - - - - - - 25 lembaga 150 30 lembaga 150 55 lembaga 300 BPPKB Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KKG (Kesetaraan dan Keadilan Gender) dan Hak Anak lintas kab/kota - - - - - - - 25 lembaga 150 30 lembaga 150 55 lembaga 300 BPPKB 9 Program Sistem Data Gender dan Anak Cakupan ketersediaan data gender dan anak - - - - - - - 90% 150 100% 150 100% 300 BPPKB PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2,010 1,827 2,322 2,010 2,200 10,369 1 Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Rasio akseptor KB Aktif (Jml akseptor KB Aktif/Jumlah pasangan usia subur) 27,47 (381.469 KB baru dari 1.388.691 PUS) 28.10% 465 28.95% 311 29.30% 357 - 1,133 BPPKB % Keluarga Prasejahtera 290.162 KK (14,45%) 13.00% 636 12,8% 483 12,2% 694 11,05% 1,813 BPPKB 2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Jml kelompok KRR luar sekolah 0 kelp 30 kelp (3 kab/kota) 251 30 kelp (3 kab/kota) 281 30 kelp (3 kab/kota) 324 180 kelp (18 kab/kota) 856 BPPKB Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-20) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD 3 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Cakupan advokasi dan publikasi di di kab/kota 0 kab/kota 4 kab/kota 244 4 kab/kota 401 4 kab/kota 536 24 kab/kota 1,181 BPPKB 4 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga % peningkatan pembentukan kelompok bina keluarga di kab/kota 20% 12% 300 18% 257 25% 289 75% 846 BPPKB 5 Program pengembangan model operasional BKB- Posyandu-PADU Jml kec yang menerapkan model operasional BKB-Posyandu_PADU holistik 2 kec 20 kec (4 Kab/kota) 114 20 kec (4 kab/kota) 94 30 kec (6 Kab/kota) 122 120 kec (24 kab) 330 BPPKB 6 Program Pengendalian Kuantitas Penduduk Cakupan pemetaan perkiraaan pengendalian penduduk - - - - - - - 24 kab/kota 465 24 kab/kota 289 24 kab/kota 754 BPPKB 7 Program Keluarga Berencana Jumlah model pengembangan desain kie pengendalian keppddk dan kb berbasis kearifan local - - - - - - - 10 model 251 15 model 357 25 model 608 BPPKB Prevalensi peserta KB Aktif - - - - - - - 78,03% 636 79,11% 694 79,11% 1,330 BPPKB - - - - - - - 8 Program Keluarga Sejahtera Jumlah model ketahanan dan kesejahteraan keluarga - - - - - - - 10 model 300 10 model 536 20 model 836 BPPKB Jumlah lembaga masyarakat /Orgnisasi Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pembangunan Keluarga - - - - - - - 25 lembaga layanan 358 30 lembaga layanan 324 55 lembaga layanan 682 BPPKB TENAGA KERJA 7,677 9,705 8,275 8,825 9,560 44,042 1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Tersedia tenaga kerja yang terampil dalam mengelolah usahanya melalui pelatihan kewirausahaan, AMT dan pelatihan kewirausahaan Terlaksana 9 Paket Pelatihan (180 orang) 12 paket (240 orang) 700 14 paket (280 orang) 900 12 paket (240 orang) 750 12 paket (240 orang) 750 12 paket (240 orang) 750 62 paket (1240 orang) 3,850 Disnakertrans Terciptanya kondisi kerja yang kondusif melalui pelatihan Five S dan UKM - 5 Paket (100 orang) 400 5 Paket (100 orang) 300 5 Paket (100 orang) 300 5 Paket (100 orang) 300 5 Paket (100 orang) 300 25 paket (500 orang) 1,600 Disnakertrans Tersedianya program pengembangan pelatihan produktivitas - 2 Paket (40 orang) 150 1 Paket (20 orang) 50 1 Paket (20 orang) 50 1 Paket (20 orang) 50 1 Paket (20 orang) 50 6 Paket (120 orang) 350 Disnakertrans Meningkatnya keterampilan dan skill tenaga kerja petugas lansia, perempuan dan petugas operator Terlaksana 3 paket pelatihan bagi petugas lansia, tenaga kerja perempuan dan petugas operator ( 70 Orang ) 70 Orang 170 140 Orang 350 100 Orang 250 100 Orang 250 100 Orang 250 510 Orang 1,270 Disnakertrans Meningkatnya keterampilan dan skill para pencari kerja dan putus sekolah dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar kerja Pendidikan dan Pelatihan bagi pencari kerja sebanyak 560 Orang ( 28 Paket ) 600 Orang 1,500 280 Orang 850 500 Orang 1,000 500 Orang 1,000 500 Orang 1,050 2380 Orang 5,400 Disnakertrans Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-21) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD Pemberdayaan Tenaga Kerja Putus Sekolah 2 Paket ( 40 Orang ) 100 Orang 250 140 Orang 350 100 Orang 250 100 Orang 250 100 Orang 250 540 Orang 1,350 Disnakertrans Berkembangnya Lembaga Pelatihan Kerja ( 250 LPK ) sesuai Standar dan Sertivikasi Kompetensi Tenaga Kerja serta Asosiasi Profesi yang terakreditasi '( 300 Asosiasi Profesi ) Jumlah LPK yang diintervensi sebanyak 25 LPK 4 LPK 200 4 LPK 550 4 LPK 400 4 LPK 450 4 LPK 500 20 LPK 2,100 Disnakertrans Jumlah Asosiasi Profesi yang diintervensi sebanyak 50 Asosiasi Profesi 30 Asosiasi Profesi 200 40 Asosiasi Profesi 550 40 Asosiasi Profesi 400 40 Asosiasi Profesi 450 40 Asosiasi Profesi 500 190 Asosiasi Profesi 2,100 Disnakertrans 2 Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Memperluas kesempatan kerja anggota kelompok melalui pembinaan kelompok usaha mandiri, kelompok wirausahaproduktif dan padat karya Telah dibina sebanyak 16 Klp Usaha Mandiri dengan jumlah anggota 320 Orang 500 Orang 1,150 160 Orang 400 500 Orang 1,000 500 Orang 1,000 500 Orang 1,000 2160 orang 4,550 Disnakertrans Padat karya infrastruktur kepada kelompok masyarakat 100 Orang 350 100 Orang 175 100 Orang 200 100 Orang 200 100 Orang 200 500 orang 1,125 Disnakertrans Telah dibina sebanyak 2 Klp (16 org) wirausaha produktif 3 Klp 195 1 Klp 75 2 Klp 150 2 Klp 150 2 Klp 150 10 Klp 720 Disnakertrans tersedianya data dan informasi jumlah penempatan tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja luar negeri Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Lokal 30.904 Orang dan tenaga kerja luar negeri 23.000 orang 100.000 orang 400 100.000 orang 500 100.000 orang 500 100.000 orang 500 100.000 orang 500 500.000 orang 2,400 Disnakertrans Data dan Informasi Pasar Kerja dapat diakses/diketahui oleh para pencari kerja di 24 Kab/Kota Beberapa kabupaten/kota belum dapat mengakses data dan informasi pasar kerja 24 Kab/Kota 60 24 Kab/Kota 100 24 Kab/Kota 100 24 Kab/Kota 100 24 Kab/Kota 100 24 Kab/Kota 460 Disnakertrans 3 Program Pembinaan Hubungan Industrial Tenaga Kerja Peran LKS Tripartit dalam menjalin hubungan industrial yang kondusif Terlaksana pembinaan LKS Tripartit di 24 Kab/Kota 24 Kab/Kota 375 24 Kab/Kota 350 24 Kab/Kota 350 24 Kab/Kota 400 24 Kab/Kota 500 24 Kab/Kota 1,975 Disnakertrans Tertanganinya kasus perselisihan, mogok kerja dan unjuk rasa di tempat kerja dengan baik Penyelesaian persesilihan hubungan industrial di beberapa kab/kota ( 15 Kasus ) 30 Kasus / Perusahaan / 3 Paket ( 90 Orang ) 150 10 Paket / 300 Orang 500 4 Paket / 120 Orang 200 5 Paket / 150 Orang 250 7 Paket / 210 Orang 350 29 Paket ( 870 Orang ) 1,450 Disnakertrans Koordinasi antara pemerintah, serikat pekerja, pengusaha berjalan dengan baik sesuai dengan norma yang telah ditetapkan Terlaksana koordinasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh sebanyak 50 Orang 60 Orang 110 60 Orang 200 60 Orang 100 60 Orang 150 60 Orang 150 300 Orang 710 Disnakertrans Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-22) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD Mewujudkan pemahaman aturan- aturan ketenagakerjaan bagi serikat pekerja/serikat buruh Terlaksana workshop sebanyak '40 Orang 50 Orang 100 50 Orang 100 50 Orang 50 50 Orang 100 100 Orang 200 300 Orang 550 Disnakertrans Syarat-syarat kerja berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Terlaksana di beberapa perusahaan di Kab/Kota 24 Kab/Kota 115 24 Kab/Kota 225 24 Kab/Kota 100 24 Kab/Kota 200 24 Kab/Kota 200 24 Kab/Kota 840 Disnakertrans Terciptanya suasana hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pengusaha melalui sosialisasi UMP Unsur Tripartit, Penyusunan NormaKebutuhan Hidup Layak dan Fasilitasi Dewan Pengupahan Terlaksana Sosialisasi UMP bagi Unsur Tripartit ( 30 Orang ) 30 Orang 50 210 Orang 350 60 Orang 100 60 Orang 100 60 Orang 100 420 Orang 700 Disnakertrans Workshop Penyusunan KHL '30 Orang 30 Orang 50 30 Orang 50 30 Orang 50 60 Orang 100 60 Orang 100 210 Orang 350 Disnakertrans Fasilitasi Dewan Pengupahan dalam rangka proses penetapan Upah Minimum Provinsi 24 kab/kota 310 24 kab/kota 650 24 kab/kota 600 24 kab/kota 600 24 kab/kota 600 24 kab/kota 2,760 Disnakertrans 4 Program Pembinaan serta Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan Berkurangnya Jumlah Pelanggaran Norma Kerja - 30 Orang 70 240 Orang 400 90 Orang 150 120 Orang 200 150 Orang 250 630 Orang 1,070 Disnakertrans Penanganan Kasus Ketenaga- kerjaan ( 10 Kasus ) 50 Kasus Kab/Kota 90 50 Kasus Kab/Kota 150 50 Kasus Kab/Kota 100 50 Kasus Kab/Kota 100 50 Kasus Kab/Kota 150 50 Kasus Kab/Kota Disnakertrans Meningkatnya perlindungan pekerja perempuan dan berkurangnya jumlah pekerja anak dan anak-anak yang terlibat bentuk-bentuk pekerjaan terburuk Pelatihan Sistem Pemantauan Pekerja Anak ( 30 Orang ) 60 Orang 185 60 Orang 125 60 Orang 100 60 Orang 100 60 Orang 125 300 Orang 635 Disnakertrans Meningkatnya penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja serta berkurangnya jumlah kecelakan kerja - - - - 275 24 Kab/Kota 200 24 Kab/Kota 250 24 Kab/Kota 300 24 Kab/Kota 1,025 Disnakertrans Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan aparatur pengawas ketenagakerjaan Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan '( 30 Orang ) 30 Orang 80 30 Orang 60 30 Orang 75 30 Orang 75 30 Orang 85 150 Orang 375 Disnakertrans Terwujudnya penerapan K3 dan pendataan objek pengujian K3 60 orang 60 Orang 60 60 Orang 120 60 Orang 100 60 Orang 100 120 Orang 200 300 Orang 580 Disnakertrans Terwujudnya pelaksanaan periksa dan uji di perusahaan pelaksanaan pemeriksaan dan uji objek K3 di 18 Kab/Kota 18 Kab/Kota 115 20 Kab/Kota 300 22 Kab/Kota 350 22 Kab/Kota 350 22 Kab/Kota 350 24 Kab/Kota 1,465 Disnakertrans Meningkatnya pengetahuan para pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja Bimbingan Teknis K3 sebanyak 60 Orang 60 Orang 92 420 Orang 700 120 Orang 300 120 Orang 300 120 Orang 300 840 Orang 1,692 Disnakertrans KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 35,232 36,007 30,890 39,377 41,877 183,383 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-23) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD 1 Program penciptaan iklim usaha yang kondusif dan pengembangan produk pemasaran bagi Koperasi dan UMKM jumlah KUMKM yang terfasilitasi sarana dan prasarana 1.500 unit 1.650 unit 3,100 1.800 unit 3,400 1.950 unit 3,750 2.100 unit 4,250 2.250 unit 4,750 KUMKM yg terfasilitasi sarana dan prasarana 2.250 unit 19,250 Dinas Koperasi dan UKM Jumlah produk baru yang telah mendapatkan HAKI 96 produk 101 produk - 106 produk - 111 produk - 116 produk - 121 produk - Produk baru yang dihasilkan 121 produk - Dinas Koperasi dan UKM 2 Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif KUMKM jumlah wirausaha baru 12.045 orang 72.405 orang 26,457 132.765 orang 26,157 193.125 orang 21,140 253.485 orang 26,127 313.845 orang 26,627 313.845 orang 126,508 Dinas Koperasi dan UKM 3 Program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM jumlah Koperasi aktif 5.554 unit 6.504 unit 3,000 6.554 unit 3,300 7.054 unit 3,000 7.554 unit 3,750 8.026 unit 4,500 jumlah Koperasi aktif 8.026 unit 17,550 Dinas Koperasi dan UKM jumlah koperasi besar 5 unit 10 unit - 15 unit - 20 unit - 25 unit - 30 unit - Jumlah koperasi besar sebanyak 30 unit Dinas Koperasi dan UKM jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah 113.370 unit 122.440 unit 131.510 unit 140.580 unit 1,000 149.650 unit 1,250 meningkatnya 158.718 unit 1,500 meningkatnya jumlah usaha menengah menjadi 158.718 unit Dinas Koperasi dan UKM 4 Program peningkatan daya saing Sumberdaya manusia dan peningkatan kepada sumberdaya produktif bagi Koperasi dan UMKM Jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang difasilitasi diklat 5.000 orang 6.500 orang 2,675 8.000 unit 3,150 9.500 unit 2,000 11.000 unit 4,000 12.500 unit 4,500 SDM KUMKM yg difasiltasi mengikuti diklat 12.500 orang 16,325 Dinas Koperasi dan UKM jumlah Koperasi dan UMKM yang bisa mengakses ke lembaga keuangan bank dan Non bank 150.000 unit 150.150 unit - 150.300 unit - 150.450 unit - 150.600 unit - 150.750 unit - KUMKM terfasilitasi pada lembaga keuangan bank dan non bank 150.750 unit - Dinas Koperasi dan UKM PENANAMAN MODAL 9,273 9,844 11,125 13,390 14,670 58,302 1 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Investasi PMA dan Investasi PMDN Jumlah investasi : PMA 582 Juta USD, PMDN Rp. 2,32 Triliun Investasi PMA 400 Juta USD, Investasi PMDN 3Triliun 8,923 Investasi PMA 400 Juta USD, Investasi PMDN 3Triliun 9,114 Investasi PMA 400 Juta USD, Investasi PMDN 4 Triliun 10,305 Investasi PMA 400 Juta USD, Investasi PMDN 5 Triliun 12,550 Investasi PMA 400 Juta USD, Investasi PMDN 6 Triliun 14,220 Investasi PMA 2000 juta USD, Investasi PMDN Rp. 21 triliun 55,112 BKPMD 2 Program fasilitasi inisiasi penyiapan lahan untuk investasi Jumlah kabupaten kota yang difasilitasi dalam penyediaan lahan untuk investasi 0 2 Kab/Kota 350 4 Kab/Kota 730 6 Kab/Kota 820 8 Kab/Kota 840 10 Kab/Kota 450 10 Kab/Kota 3,190 BKPMD KEBUDAYAAN 6,513 6,809 7,908 9,001 9,091 39,322 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-24) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD 1 Program Pengkajian, pengembangan dan pelestarian nilai nilai budaya Jumlah kajian budaya lokal dan jumlah pendokumentasian serta penyebarluasan naskah sejarah budaya lokal - - - - - 2 Naskah 531 3 Naskah 736 2 Naskah 744 7 Naskah 2,011 Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan 2 Pengembangan Budaya Maritim Brbasis Budaya Lokal Sulawesi Selatan Cakupan pengkajian dan pengembangan komunitas spesifik maritim dan cakupan pengembangan museum budaya maritim - - - 1 Keg 231 2 Keg 243 2 Keg 373 2 Keg 377 7 Keg 1,223 Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan 3 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Jumlah Situs Cagar Budaya yang akan dilestarikan Jumlah Situs Cagar Budaya yang akan dilestarikan sebanyak 15 Situs 3 1,811 3 1,829 3 1,903 3 2,210 3 2,232 15 9,985 Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Jumlah benda budaya yang akan dilestarikan Jumlah benda budaya yang akan dilestarikan sebanyak 1.250 Benda 250 1,290 250 1,303 250 1,298 250 1,510 250 1,524 1,250 6,926 Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan 4 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya sebanyak 16 Kali 16 Kali 2,512 18 Kali 2,456 20 Kali 2,844 20 Kali 2,974 22 Kali 2,897 96 Kali 13,682 Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak di 4 lokasi 4 900 4 990 4 1,089 4 1,198 4 1,318 4 5,495 Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan PEMUDAN DAN OLAHRAGA 47,021 47,178 53,090 55,661 56,278 259,228 1 Program Pengembangan & Keserasian Kebijakan Pemuda Presentase kegiatan dalam pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda 98.21% 3 keg 475 3 keg 422 3 keg 450 3 keg 540 3 keg 575 15 keg 2,462 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Presentase kegiatan peningkatan peran serta kepemudaan 97.26% 14 keg (20%) 4,035 13 keg (20%) 3,822 15 keg (20%) 4,695 14 keg (20%) 4,915 14 keg (20%) 5,150 70 keg (100%) 22,617 Dinas Pemuda dan Olahraga 3 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Presentase kegiatan pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga 86.36% 4 keg 500 6 keg 531 4 keg 535 5 keg 713 5 keg 930 24 keg 3,209 Dinas Pemuda dan Olahraga Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-25) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD 4 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Presentase kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 98.21% 11 keg 2,270 13 Keg 4,070 15 keg 4,050 16 Keg 4,665 15 keg 4,500 70 keg 19,555 Dinas Pemuda dan Olahraga 5 Program Peningkatan Perencanaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan Presentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Perencanaan Dan Sarana dan Prasarana Kememudaan dan Keolahragaan 90.00% 26 keg 13,944 22 keg 12,848 30 keg 12,020 35 keg 10,428 28 keg 10,623 175 keg 59,863 Dinas Pemuda dan Olahraga Terbangunnya Stadion Barombong 5% I keg10% 25,000 1 keg 40% 24,654 1 Keg 60% 30,000 80% 1 Keg 33,000 1 keg 100% 33,000 1 keg 100% 145,654 Dinas Pemuda dan Olahraga 6 Program Pembinaan Pemuda, Olahraga, Pendidikan dan Seni Budaya Jumlah Kegiatan dalam peningkatan pembinaan kepemudaan, olahraga dan seni budaya 9 Keg 797 11 keg 831 18 keg 1,340 18 keg 1,400 19 keg 1,500 89 keg 5,868 Biro Bina Kesejahteraan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 18,016 18,258 20,300 21,900 22,000 100,474 1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Jumlah RTM yang diberdayakan dan difasilitasi hak dasarnya 2.120 RTM 2,280 2,444 2,970 2,528 3,200 1,450 3,430 1,600 3,660 1,450 5,040 9,472 BPMPDK 2 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Jumlah BUMDES yang difasilitasi 176 BUMDES 226 2922 276 2309 326 2600 376 2800 426 2,900 426 BUMDES 13,531 BPMPDK 3 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Jumlah, persentase kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM) rata-rata jumlah kelompok binaan LPM = 1 klp binaan rata-rata jumlah kelompok binaan LPM = 1 klp binaan 1,200 rata-rata 3 klp binaan 850 rata-rata 4 klp binaan 600 rata-rata 5 klp binaan 700 rata-rata 6 klp binaan 600 rata-rata kelompok binaan LPM = 6 klp binaan 3,950 BPMPDK Jumlah persentase kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya ( Persentase LPM Berprestasi) 9,52 % (288 LPM Berprestasi dari 3.024 Total jumlah LPM) 11% 900 11.5% 850 12.5% 700 13.5% 700 14.5% 700 14.52% (720 LPM berprestasi ) 3,850 BPMPDK Jumlah persentase kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya ( Lembaga Swadaya Masyarakat Aktif) 49,51% (759 LSM Aktif dari 1.533 Total LSM) 52.51% 950 55.51% 850 58.51% 700 61.51% 700 64.2% 700 64.2% (984 LSM aktif) 3,900 BPMPDK Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-26) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD 4 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa Jumlah Desa Berstatus Swasembada belum ada data desa swasembada 24 kab/kota tersedia data profil 2,200 100 desa/kel laju tingkat perkembangan cepat berkembang 2,000 200 desa/kel laju tingkat perkembangan cepat berkembang 2,400 300 desa/kel laju tingkat perkembangan cepat berkembang 2,600 400 desa/kel laju tingkat perkembangan cepat berkembang 2,600 500 desa swasembada 11,800 BPMPDK Jumlah Aparat Desa Yang ditingkatkan Kapasitasnya aparat desa yang telah ditingkatkan kapasitasnya 2321 orang 3021 2,300 3,721 2,293 4,421 2,600 5,121 2,800 5,821 2,800 5821 orang 12,793 BPMPDK 5 Program Peningkatan Peran Perempuan Perdesaan Jumlah persentase kelompok binaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, PKK aktif dan Posyandu aktif rata-rata kelompok binaan PKK = 2 klp binaan rata-rata 1 klp binaan 1,650 rata-rata 1 klp binaan 2,200 rata-rata 1 klp binaan 2,200 rata-rata 1 klp binaan 2,400 rata-rata 1 klp binaan 2,400 rata-rata kelompok binaan PKK = 7 klp binaan 10,850 BPMPDK 97,47 % (61.310 PKK Aktif dari 62.903 PKK) 97.58% 97.69% 97.80% 97.91% 98.02% PKK Aktif 98,02 % BPMPDK 98,89 % (8.703 Posyandu Aktif dari 8.801 total Posyandu) 99.09% 99.29% 99.49% 99.69% 99.89% Posyandu Aktif 99,89 % BPMPDK 6 Program Peningkatan Mutu Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Aparat Pemerintah Desa Jumlah Modul Pelatihan dibuat tersertifikasi dan penyelenggaraan Pelatihan pemberdayaan terstandarisasi 4 Modul tersertifikasi 4 600 6 600 8 600 10 800 12 800 12 Modul 3,400 BPMPDK 4 Pelatihan terstandarisasi 1 2,850 26 3,778 37 3,700 48 3,700 59 3,700 59 pelatihan 17,728 BPMPDK 7 Program Pengembangan Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Tepat Guna Jumlah Kelompok Masyarakat Dan Kelembagaan TTG yang di Bina 12 Posyantekdes 0 - 0 - 28 1,250 38 1,250 38 1,500 38 Posyantekdes 4,000 BPMPDK 8 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Partisipasi Masyarakat 22.519 Pokmas 0 0 0 0 25,037 750 27,555 1,000 30,071 1,000 30,071 2,750 BPMPDK 9 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa Jumlah SDM Kelembagaan Masyarakat Desa Yang di Tingkatkan 360 KPM - - - - 720 750 1,080 850 1,440 850 1,440 2,450 BPMPDK KEARSIPAN 7,701 9,841 5,829 5,966 6,282 35,619 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-27) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD 1 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Terselamatkannya arsip-arsip /dokumen daerah 2,243 100% 972 100% 1,931 100% 1,450 100% 1,298 100% 1,369 100% 7,020 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 2 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Terselamatkannya dan lestarinya arsip-arsip statis 727 100% 620 100% 730 100% 690 100% 732 100% 776 100% 3,548 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 3 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Meningkatnya pemeliharaan prasarana kearsipan 2,441 100% 3,231 100% 2,975 100% 1,659 100% 1,775 100% 1,872 100% 11,512 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 4 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Meningkatnya pemahaman tentang pentingnya arsip 3,945 100% 2,878 100% 4,205 100% 2,030 100% 2,161 100% 2,265 100% 13,539 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 5 Program Layanan Informasi Perpustakaan Meningkatnya layanan informasi perpustakaan 504 504 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 6 Pembudayaan dan Kegemaran Membaca Meningkatnya budaya membaca 215 215 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 7 Program Peningkatan Kualitas SDM Kearsipan Peningkatan kualitas sdm 347 347 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 8 Program Sosialisasi/Pemasyarakatan kearsipan meningkatnya sosialisasi kearsipan 1,099 1,099 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 9 Program Pengembangan Kearsipan meningkatnya pengembangan kearsipan 1,122 1,122 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 10 Program Pembinaan Kelembagaan Perpustakaan meningkatnya pembinaan kelembagaan perpustakaan 454 454 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 11 Program pengembangan SDM Perpustakaan Meningkatnya sdm perpustakaan 287 287 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 12 Program Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka meningkatnya koservasi bahan pustaka 391 391 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-28) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD PERPUSTAKAAN 3,635 6,203 4,999 5,285 5,545 25,667 5 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Penelusuran Info. Bahan Pustaka dengan sistem oneline 3,989 100% 3,635 100% 6,203 100% 4,999 100% 5,285 100% 5,545 100% 25,667 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8,063 8,689 9,207 9,268 9,605 44,832 1 Pengembangan/Pemelihar aan Prasarana dan Pengawasan Bidang Kominfo, Media Massa, Pos dan Telekomunikasi Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik 35% 40% 2,810 45% 2,810 50% 2,900 55% 2,950 60% 3,000 60% 14,470 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Persentase layanan publik yang berbasis elektronik 35% 40% 45% 50% 55% 60% 60% Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2 Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang informasi komunikasi Jumlah Workshop 34 40 org yang dilatih 6440 org yang dilatih 68 40 org yang dilatih 7240 org yang dilatih 7540 org yang dilatih 77 200 org yang dilatih 356 KPID 3 Program Pengkajian dan penelitian bahan informasi dan komunikasi penyiaran Persentase Temuan Hasil Monitoring 90 20% 99 15% 159 15% 165 10% 173 10% 175 70% 771 KPID 4 Program Peningkatan Kelembagaan ,Data dan Informasi Penguatan Kelembagaan 232 2 Tahapan 279 330 1 Tahapan 401 401 1 Tahapan 578 4 Tahapan 1,989 KPID 5 Program kerjasama informasi dengan media massa Terwujudnya Pembinaan dan Pembentukan Kab/Kota 44 6 Kab/K0ta 65 5 Kab/K0ta 75 5 Kab/Kota 85 5 Kab/Kota 85 3 Kab/Kota 91 24 Kab/Kota 401 KPID 6 Peningkatan kualitas pelayanan publik Sosialisasi Hasil Monitoring 118 1 Kali 258 1 Kali 365 1 Kali 395 1 Kali 395 1 Kali 395 5 Kali 1,808 KPID 7 Program pengembangan komunikasi,informasi dan media massa Jumlah Lembaga penyiaran yang berizin 273 10 lembaga 270 10 lembaga 266 10 lembaga 273 10 lembaga 273 10 lembaga 273 50 lembaga 1,355 KPID 8 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kegiatan Pemprov Sulsel 1,382 100% 2,001 100% 2,220 100% 2,220 100% 2,320 100% 2,370 100% 11,131 Biro Humas dan Protokol Setda Tersosialisasinya kegiatan pemerintah Prop. Sulsel di media cetak 2,334 100% 1,633 100% 1,813 100% 2,113 100% 1,913 100% 1,963 100% 9,435 Biro Humas dan Protokol Setda Meningkatnya Persentase Penyiapan Bahan Dokumentasi 340 100% 584 100% 583 100% 583 100% 683 100% 683 100% 3,116 Biro Humas dan Protokol Setda PANGAN 2,910 5,535 6,055 7,150 7,690 29,339 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-29) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD 1 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Peningkatan konsumsi pangan yang sehat dan aman (skor Pola Pangan Harapan (PPH) 80.90 80.60 4.687 82.1 3,223 84.1 4,124.000 85.9 4,900.000 87.7 5,200.000 87.7 17,452.062 Badan Ketahanan Pangan Daerah Penurunan kasus ketidakamanan pangan dari cemaran biologis, kimia, dan fisik pada pangan segar (% dari Batas Maksimum Residu /BMR) 80.0 80.0 80 80 80 80 80.00 - Badan Ketahanan Pangan Daerah 2 Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan Informasi ketersediaan pangan dan kerawanan pangan (%) 90 100 1,628 100 1,314 100 1,029 100 1,300 100 1,500 100 9,095 Badan Ketahanan Pangan Daerah 3 Pengembangan Distribusi dan harga pangan Ketersediaan Informasi Distribusi, Harga dan Akses Pangan di Daerah 85 90 1,277 100 997 100 902 100 950 100 990 100 7,356 Badan Ketahanan Pangan Daerah FUNGSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN 28,486 24,063 27,314 30,062 31,591 141,516 1 Program Pengembagan Data dan Informasi Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang termanfaatkannya. Dokumen Dokumen 2,791 Dokumen 3,166 Dokumen 3,718 Dokumen 4,090 Dokumen 4,466 Dokumen 18,231 Bappeda 2 Program perencanaan pembangunan daerah Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkan Regulasi dan Kalender Perencanaan Dokumen Dokumen 23,299 Dokumen 18,816 Dokumen 16,789 Dokumen 18,484 Dokumen 19,122 Dokumen 96,510 Bappeda \ 3 Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah Persentase Pencapaian Target RPJMD. Dokumen Dokumen 2,396 Dokumen 2,081 Dokumen 2,407 Dokumen 2,648 Dokumen 2,908 Dokumen 12,440 Bappeda 4 Program Kordinasi Pembangunan Persentase Capaian Kontribusi Kabupaten/Kota dalam mencapai target kinerja sasaran pembangunan Nasional. - - Dokumen 4,400 Dokumen 4,840 Dokumen 5,095 Dokumen 14,335 Bappeda FUNGSI KEUANGAN 42,456 43,475 49,159 51,669 56,362 243,121 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-30) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terselenggaranya Penyusunan APBD dan APBD/P, Administrasi Perbendaharaan dan Penggajian, Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban, kebijakan tata kelola, bimtek dan monitoring, serta evaluasi, sinkronisasi, perencanaan dan pelaksanaan APBD dan APBD/P dengan baik dan disajikan tepat waktu, koordinasi dan penatausahaan pinjaman yang terkelola dengan baik, terlaksananya sosialisasi peraturan bidang penganggaran, penatausahaan serta akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, terlaksananya adminastrasi penyelesaian kerugian daerah dan tindak lanjut hasil temuan serta terlaksananya pengelolaan penatausahaan, penganggaran dan evaluasi pengelolaan hibah dan bantuan sosial Penyusunan APBD dan APBD/P, Administrasi Penggajian, Penatausahaan Serta Laporan Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD dan APBD/P Sejauh Ini Telah Terlaksana Dengan Baik dan Disajikan Tepat Waktu. Selain Itu Kegiatan Sosialisasi Mengenai Peraturan Perundang- undangan Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah Juga Terlaksana Dengan Baik. 100% 20,926 100% 20,056 100% 23,367 100% 24,535 100% 25,188 100% 114,072 BPKD 2 Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Terselenggaranya Fungsi Koordinasi dan Pembinaan Yang Baik Antara Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota dalam Hal Penyusunan APBD dan APBD/P Kabupaten/Kota Serta Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Mengenai Peraturan Perundangan- Undangan Bidang Evaluasi Kabupaten/Kota. Pembinaan dan Koordinasi Antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota Sejauh Ini Telah Terlaksana Dengan Baik 100% 5,530 100% 4,319 100% 5,032 100% 5,284 100% 5,424 100% 25,589 BPKD 3 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase peningkatan penerimaan PAD minimal 12% per tahun 10 Kagiatan 1000% 2,000 1200% 2,500 1200% 3,000 1400% 3,000 1600% 4,000 6400% 14,500 Dinas Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan penerimaan pendapatan daerah sekitar 8-10% pe tahun 4 Kagiatan 500% 1,200 500% 1,600 500% 1,850 500% 1,950 600% 2,500 2600% 9,100 Dinas Pendapatan Daerah Penurunan jumlah tunggakan pajak daerah 4 Kagiatan 2600% 1,800 2600% 1,900 2600% 2,200 2600% 2,200 3000% 3,000 13400% 11,100 Dinas Pendapatan Daerah Persentase peningkatan akurasi data objek dan subjek pajak 5 Kegiatan 5000% 2,500 6000% 2,600 6000% 2,800 6000% 2,850 6000% 3,000 29000% 13,750 Dinas Pendapatan Daerah Tertib administasi pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi daerah, dan Benda-Benda Berharga 3 Kegiatan 300% 800 400% 1,200 400% 1,500 400% 1,600 400% 1,700 1900% 6,800 Dinas Pendapatan Daerah Perda/Juklak/ Juknis di bidang Pendapatan 3 Kagiatan 300% 900 300% 1,000 300% 1,250 300% 1,450 300% 1,650 1500% 6,250 Dinas Pendapatan Daerah Meningkatkan pemahaman aparat dan masyarakat tentang Pajak dan sumber pendapatan daerah lainnya 27 Kegaiatan 3000% 2,200 3000% 2,250 3000% 2,300 3000% 2,350 3000% 2,500 15000% 11,600 Dinas Pendapatan Daerah peningkatan akurasi data pendapatan daerah 6 Kegiatan 600% 1,200 600% 1,300 600% 1,400 600% 1,800 1000% 2,000 3400% 7,700 Dinas Pendapatan Daerah penegakan peraturan perundang- undangan di bidang pendapatan 30 Kagiatan 3000% 2,500 3000% 2,500 3000% 2,600 3000% 2,700 3200% 2,800 15200% 13,100 Dinas Pendapatan Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-31) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD 4 Program Peningkatan aksesbilitas, transparansi dan akuntabilitas pelayanan pajak daerah Tersedia dan efektifnya pelayanan Drive Thru, Gerai Samsat, Samsat Payment Point, Samsat Keliling, penerapan Standar ISO 9001-2000; system pelayanan pajak berbasis web, pembayaran pajak langsung ke bank yang ditunjuk 2 Drive Thru 200% 150 200% 250 100% 350 100% 450 200% 600 800% 1,800 Dinas Pendapatan Daerah 2 Gerai Samsat 100% 200 1400% 300 200% 300 200% 400 300% 500 2200% 1,700 Dinas Pendapatan Daerah 2 Samsat Keliling 200% 250 300% 400 500% 150 500% 150 500% 200 500% 1,150 Dinas Pendapatan Daerah 17 ISO 9001-2000 300% 150 400% 200 2400% 300 2400% 400 2400% 500 2400% 1,550 Dinas Pendapatan Daerah 1 Sistem Pelayanan Berbasis Desktop 100% 1,000 100% 500 100% 250 100% 350 100% 2,100 Dinas Pendapatan Daerah 1 Sistem Elektronik Tax Paiment 100% 150 100% 150 100% 150 100% 450 Dinas Pendapatan Daerah 1 Sms Info Pajak 100% 150 100% 100 100% 110 100% 150 100% 300 100% 810 Dinas Pendapatan Daerah FUNGSI KEPEGEWAIAN, PENDIDIKAN & PELATIHAN 21,461 23,171 24,515 27,455 27,864 124,466 1 Program Pendidikan Kedinasan Jumlah test seleksi pendidikan kedinasan 6 kali 6 kali 980 6 kali 795 6 kali 1,050 6 kali 1,250 6 kali 1,100 30 kali 5,175 BKD 2 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional 605 org 9,628 750 org 11,238 750 org 6,950 630 org 8,180 750 org 6,670 3.485 org 42,666 Badan Diklat 3 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Tercapainya peningkatan pembinaan dan pengembangan aparatur 8 Keg 10 keg 1,420 10 keg 1,254 10 keg 2,720 10 keg 3,280 10 keg 4,120 10 keg 12,794 Badan Diklat Jumlah pelamar CPNS formasi umum Pemprov.Sulsel serta jumlah tenaga honorer yang yang menjadi CPNS 9.000 orang dan 1.256 orang 12.742 orang dan 348 orang 4,5159.600 orang dan 897 orang 4,218 9.700 orang 5,535 9.800 orang 5,677 9.900 orang 6,505 48.500 orang 26,450 BKD Jumlah peningkatan kesejahteraan PNS Pemprov.Sulsel melalui pemberian penghargaan dan penganugerahan satya lancana karya satya 10,20 dan 30 tahun serta pelepasan PNS purna tugas,santunan kepada keluarga PNS yang meninggal dunia,fasilitasi check kesehatan bagi PNS dan keluarganya 903 orang 1.110 orang 1.110 orang 843 orang 878 orang 1.154 orang 5.915 orang BKD Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-32) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD Jumlah laporan pembinaan,pengawasan dan pengendalian manajemen PNS serta regulasi kepegawaian 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 20 laporan BKD Pengembangan dan pemeliharaan SIMPEG dan arsip kepegawaian serta Sistem Manajemen Dokumen Digital Arsip Kepegawaian serta jaringan dan website BKD 1(satu) sofware SIMPEG BKD Prov.Sulsel dan website BKD/1 tahun Pengembangan SIMPEG BKD Pemprov.Sulsel berbasis WEBSITE dan tersedianya perangkat keras dan lunak untuk Teroperasionalk annya sofware SIMPEG rilis baru, tersedianya peralatan penunjang , terdidiknya 10 Pemeliharaan SIMPEG , tersedianya peralatan penunjang , terdidiknya 80 org arsiparis serta pemeliharaan Pemeliharaan SIMPEG , tersedianya peralatan penunjang serta pemeliharaan jaringan dan website BKD/1 Pemeliharaan SIMPEG , tersedianya peralatan penunjang serta pemeliharaan jaringan dan website BKD/1 Data PNS yang mutakhir dan ter up- date , tersedianya data arsip kepegawaian digital pada 46 SKPD, terdidiknya 80 org arsiparis serta BKD Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu dari seluruh usulan yang diterima 14.500 SK/KGB/Bh/Nota pertimbangan/Cuti /Izin/PMK/surat tanggapan/surat persetujuan/nota usul/pernyataan persetujuan/rekome ndasi 14.600 SK/KGB/Bh/ Nota pertimbangan/ Cuti/Izin/PM K/surat tanggapan/sura t persetujuan/no ta usul/pernyataan persetujuan/rek omendasi 13.890 SK/KGB/Bh/ Nota pertimbangan/ Cuti/Izin/PM K/surat tanggapan/sura t persetujuan/no ta usul/pernyataan persetujuan/rek omendasi 14.507 SK/KGB/Bh/N ota pertimbangan/Cu ti/Izin/PMK/sur at tanggapan/surat persetujuan/nota usul/pernyataan persetujuan/reko mendasi 14.707 SK/KGB/Bh/ Nota pertimbangan/ Cuti/Izin/PM K/surat tanggapan/sura t persetujuan/no ta usul/pernyataan persetujuan/rek omendasi 14.800 SK/KGB/Bh/ Nota pertimbangan/ Cuti/Izin/PM K/surat tanggapan/sura t persetujuan/no ta usul/pernyataan persetujuan/rek omendasi 72.504 SK/KGB/Bh/Nota pertimbangan/Cuti/I zin/PMK/surat tanggapan/surat persetujuan/nota usul/pernyataan persetujuan/rekomen dasi BKD Jumlah penataan,evaluasi kompetensi dan kelayakan pejabat struktural Pemprov.Sulsel/ pembangunan assessment center Pemprov.Sulsel 12 kali /Terlaksananya test calon assesor Pemprov.Sulsel 12 kali/Terlaksana nya pelatihan assessor bagi 12 org calon assessor yang memenuhi syarat 12 kali/dibuatnya 1 (satu) modeln asessesmen bagi PNS/pejabat/c alon pejabat sesuai dengan kareakteristik/fr 14 kali/ 1) Disusun sistem & prosedur manajemen serta struktur organisasi pengelola assessment center 14 kali/ 1) Terlaksananya pelatihan asesor bagi 6 org calon asesor yang memenuhi syarat dan pelatihan 14 kali/ 1) Terlaksananya pelatihan asesor bagi 6 org calon asesor yang memenuhi syarat dan pelatihan 75 kali/ Terbangunnya Assessment Center Pemprov.Sulsel BKD 4 Program peningkatan kapasitas profesionalitas SDM Terwujudnya peningkatan kapasitas dan profesionalime Sumber daya manusia 40 org 1,000 40 org 929 40 org 1,000 40 org 1,000 40 org 1,000 200 org 4,929 Badan Diklat 5 Program penataan dan penguatan kelembagaan,ketatalaksanaa n, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka Reformasi Birokrasi Terwujudnya fasilitasi penataan dan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, akuntabilitas Pemerintah dalam kerangka Reformasi Birokrasi 17 Kegiatan 17 Kegiatan 2,754 25 Kegiatan 2,988 25 Kegiatan 3,835 25 Kegiatan 4,423 25 Kegiatan 4,514 134 Kegatan 18,514 Biro Organisasi dan Kepegawaian 6 Program Penguatan Jiwa Korps Anggota KORPRI Meningkatnya Kapasitas Jiwa Korps 1,000 700 orang 45 700 org 30 700 orang 60 700 orang 75 700 orang 115 3500 org 325 KORPRI 7 Program peningkatan Kapasitas Sehat Jasmani Anggota KORPRI Terwujudnya peningkatan Jumlah/Persentase anggota Korpri Yang Terfasilitasi mengikuti Orientasi, Senam Sehat,PORKORPRI dan PORNAS Tekirimnya 28 Orang Kontingen Hasil Seleksi Atlik pada Ajang PORNAS KORPRI 100 org 30 264 Org 31 274 Org 320 160 Org 470 304 Org 370 1102 org 1,221 KORPRI Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-33) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD 8 Program peningkatan kapasitas apresiasi nilai- nilai seni budaya Anggota KORPRI Meningkatnya Jumlah Anggota Korpri Povinsi dan Kab/Kota yang berpartisipasi dalam peningkatan Kapasitas apresiasi Nilai Seni Budaya dan wawasan Korpri Partisipasi 50 Anggota Korpri Pada Peningkatan kualitas Seni budaya lokal 150 25 1,950 63 1,975 330 2,003 345 2,028 430 8,106 1,193 KORPRI 9 Program Peningkatan Kapasitas Mental Kerohanian Anggota KORPRI Meningkatnya pembinaan Mental kerohanian, Kualitas Iman dan cinta Al-Quran serta Pemahaman KDRT Anggota KORPRI 50 Orang 120 469 355 996 390 460 475 365 500 570 1,840 2,860 KORPRI 10 Program Pembinaan dan Perlindungan Hukum anggota KORPRI Terwujudnya Penyelenggaraan Bantuan hukum bagi anggota KORPRI 4 orang 2 orang (50%) 463 1kgt 174 1kgt 700 1 750 1 700 1 2,787 KORPRI 11 Program Pengembangan Usaha Kesejahteraan Anggota KORPRI Terwujudnya pengembangan usaha dan Pelayanan kesejahteraan bagi seluruh anggota Korpri termasuk yang kurang mampu maupun yang kena musibah/kematian 50 Org, 103 m2 1 kgt 132 4 kgt 351 4 kgt 1,325 4 kgt 1,350 4 kgt 1,400 4,558 KORPRI 12 Program Pengarusutamaan Gender dalam Lingkungan KORPRI Terwujudnya Peningkatan Apresiasi Gender Bagi Anggota Korpri Terwujudnya 100% sikap positif 50 orang alumni orientasi terhadap peran gender - - 100 org 17 110 org 80 120 90 125 115 455 org 302 KORPRI 13 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sekretariat DP.KORPRI Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesekretariatan KORPRI Tersedianya DP KORPRI Defenitif Se Sulsel - - 10 Kab/Kota 6 unit Prov. 87 12 Kab/Kota 6 unit Prov 150 7 Kab/Kota 4 unit KORPRI 200 5 Kab/Kota 3 unit Prov 255 24 Kab/Kota 54 unit Prov 692 KORPRI FUNGSI PENELITIAN DAN PNGEMBANGAN 5,161 5,313 5,790 7,244 7,541 31,049 1 Program pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) Jumlah Inovasi 4 inovasi 1 Inovasi 2,373 1 inovasi 2,395 2 inovasi 2,040 2 inovasi 2,956 2 inovasi 3,227 8 inovasi 12,991 Balitbangda 2 Program penelitian, pengembangan dan pemanfaatan SDM dan IPTEK daerah Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah 11 litbang 8 litbang 2,788 8 litbang 2,918 8 litbang 3,750 8 litbang 4,288 8 litbang 4,314 40 litbang 18,058 Balitbangda FUNGSI PEMERINTAHAN 106,524 115,201 149,078 148,296 159,601 678,700 1 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Terlaksananya Pengaturan Acara/Kegiatan pimpinan Pemprov Sulsel 91700% 100% 964 100% 947 100% 1,097 100% 1,097 100% 1,147 100% 5,252 Biro Umum dan Perlengkapan Setda Meningkatnya Jumlah Pelayanan Tamu Dinas Pemprov 61300%300 Pelayanan Tamu 764350 Pelayanan Tamu 697400 Pelayanan Tamu 947450 Pelayanan Tamu 847500 Pelayanan Tamu 897 2100 Pelayanan Tamu 4,152 Biro Humas dan Protokol Setda 2 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Persentase Pemeliharaa,Perbaikan Sarana informasi 1,278 977 1,177 1,177 1,177 5,786 Biro Humas dan Protokol Setda Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-34) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD Terpelihara dan terkelolanya sistem informasi manajemen 67293000 - - - - - 100% Biro Humas dan Protokol Setda Tercapainya layanan internet 800421000 - - - - - 100% Biro Humas dan Protokol Setda Terlaksananya Pengembangan Jaringan Internet 182285000 100% 855 100% 606 100% 456 100% 681 100% 681 100% Biro Humas dan Protokol Setda Terpenuhinya Data Internal dan Eksternal 100% 179 100% 152 100% 327 100% 227 100% 227 100% Biro Humas dan Protokol Setda 3 Pemberdayaan Kelembagaan dan Penataan Pemerintahan Terlaksananya tertib administrasi dan kemitraan antar lembaga eksekutif daerah dengan lembaga legislatif daerah 490 100% 1,045 100% 1,480 100% 3,100 100% 3,204 100% 3,355 100% 12,184 Biro Pemerintahan Daerah 4 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Terwujudnya Tata Pemerintahan Daerah Otonomi yang Baik 24 Kab/Kota 530 24 Kab/Kota 520 24 Kab/Kota 950 24 Kab/Kota 950 24 Kab/Kota 950 24 Kab/Kota 1,371 Biro Pemerintahan Daerah 5 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Monitoring peningkatan kerjasama 190 24 KAB/KOTA 400 24 KAB/KOTA 450 24 KAB/KOTA 450 24 KAB/KOTA 473 24 KAB/KOTA 496 24 KAB/KOTA 2,269 Badan Lintas Kabupaten dan Kota 6 Program Peningkatan Pemahaman Produk Hukum melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat secara berkesinambungan Persentase kegiatan sosialisasi/bintek terkait pembentukan produk hukum. 100% 100% 1,206 100% 755 100% 985 100% 1,000 100% 1,050 100% 4,996 Biro Hukum dan HAM 7 Program peningkatan sistem legislasi daerah Jumlah rancangan produk hukum/produk hukum (Perda,Pergub,Kepgub, dan PKS) yang dikaji dan finalisasi 11 Perda, 1946 Kepgub, 69 Pergub, dan 53 Mou 10 Perda, 1358 Kepgub, 50 Pergub, dan 15 Mou 52810 Perda, 1358 Kepgub, 50 Pergub, dan 15 Mou 1,6379 Perda, 1500 Kepgub, 50 Pergub, dan 15 Mou 2,0409 Perda, 1500 Kepgub, 50 Pergub, dan 15 Mou 2,1009 Perda, 1500 Kepgub, 50 Pergub, dan 15 Mou 2,15047 Perda, 7216 Kepgub, 250 Pergub, dan 75 Mou8,455 Biro Hukum dan HAM 8 Program usaha jasa pembangunan Terkoordinasi pelaksanaan pembinaan usaha jasa pembangunan di sulawesi selatan Jumlah Kab/ Kota yang memiliki IUJK embangunan, 3). Pemahaman 150 orang pelaku usaha jasa pembangunan tentang peraturan/ kebijakan jasa pembangunan 1,414elaksanaan Pembinaan Usaha Jasa Pembangunan, 3). Pemahaman 100 orang pelaku usaha jasa pembangunan tentang peraturan/ kebijakan jasa pembangunan 1,373orang/24 Angkatan, 2). 7 Laporan Pelaksanaan Pembinaan Usaha Jasa Pembangunan, 3). Pemahaman 300 orang pelaku usaha jasa pembangunan tentang peraturan/ kebijakan jasa pembangunan 3,2001). Terlatihnya 600 orang/24 Angkatan, 2). 7 Laporan Pelaksanaan Pembinaan Usaha Jasa Pembangunan, 3). Pemahaman 300 orang pelaku usaha jasa pembangunan tentang peraturan/ kebijakan jasa pembangunan 3,3501). Terlatihnya 600 orang/24 Angkatan, 2). 7 Laporan Pelaksanaan Pembinaan Usaha Jasa Pembangunan, 3). Pemahaman 300 orang pelaku usaha jasa pembangunan tentang peraturan/ kebijakan jasa pembangunan 3,5001).Terlatihnya 1800 orang tenaga kerja konstruksi di 24 kab/kota, 2). 29 Laporan Pelaksanaan Pembinaan Usaha Jasa Pembangunan, 3). Pemahaman 1.150 orang pelaku usaha jasa pemban12,837 Biro Bina Pembangunan Setda 9 Program koordinasi, pembinaan dan pengendalian administrasi pembangunan Terwujudnya tertib administrasi pembangunan 18 laporan/ Dokumen 26 laporan/ dokumen 4,51926 laporan/ dokumen 3,13864 laporan/ dokumen 7,42864 laporan/ dokumen 8,54264 laporan/ dokumen 9,379 192 laporan/ dokumen 33,006 Biro Bina Pembangunan Setda 10 Program peningkatan kualitas produk hukum daerah Persentase kab/kota yang difasilitasi pembinaan dan pengawasan produk hukumnya, pembinaan PPNS dan penataan dokumentasi hukum 100% 100% 882 100% 1,073 100% 1,420 100% 1,600 100% 1,700 100% 6,675 Biro Hukum dan HAM 11 Program peningkatan kualitas produk hukum daerah Persentase Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda dan Pergub dari total jumlah pelanggaran 20% 20% 681 20% 966 20% 1,392 20% 1,392 20% 1,392 100% 5,823 Satpol PP 12 Program penyebarluasan produk hukum daerah Persentase orang/SKPD yang diberikan pelayanan terkait penyebarluasan produk hukum. 100% 100% 174 100% - 100% 100 100% 100 100% 100 100% 474 Biro Hukum dan HAM Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-35) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD 13 Program peningkatan dan penegakan hukum & HAM dalam rangka pemantapan advokasi dan pengamanan yuridis kerov.bijakan pemerintahan Persentase tercapainya penegakan hukum dan perlindungan HAM 30 Perkara 100% 975 100% 1,294 100% 1,050 100% 1,400 100% 1,500 100% 6,219 Biro Hukum dan HAM 14 Program Peningkatan Koordinasi dan Pelayanan Ibadah Haji Meningkatnya koordinasi dan pembinaan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Sulawesi Selatan 4 Pembinaan/Sosialis asi penyelenggaraan ibadah haji 6 pembinaan/sosialisasi penyelenggaraan ibadah haji 7005 pembinaan/sosialisasi penyelenggaraan ibadah haji 6954 pembinaan/sosialisasi penyelenggaraan ibadah haji 7005 bpembinaan/sosialisasi penyelenggaraan ibadah haji 8404 pembinaan/sosialisasi penyelenggaraan ibadah haji 87024 pembinaan/sosialisasi penyelenggaraan ibadah haji3,805 Biro Bina Mental Spiritual Setda 15 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
a.Opini BPK-RI atas LKPD Prov. Sulsel WTPWTP 8,072WTP 9,190WTP 9,982WTP 10,858 WTP 12,009 WTP 50,111 Inspektorat
b.Penanganan tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terhadap LKPD Prov Sulsel 552 / 653 atau 84,53% 86% 87% 87% 88% 88% 88% Inspektorat
c.Hasil EKPPD PemProv. Sulsel secara nasional Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Inspektorat
d.Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Prov. Sulsel C (Kurang) C (Kurang) CC (Cukup) CC (Cukup) CC (Cukup) B (Baik) B (Baik) Inspektorat 16 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Semakin meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan profesionalisme aparat pengawasan 6 Kali PKS=300 Orang , 14 Orang Diklat Fungs., 4 angk. Bintek=160 Orang 6 Kali PKS=300 Orang , 14 Orang Diklat ., 4 angk. Bintek=160 Orang 8736 Kali PKS=300 Orang , 14 Orang Diklat , 4 angk. Bintek=160 Orang , 93412 Kali PKS=600 Orang , 107 Orang Diklat , 8 angk. Bintek=240 Orang 2,45712 Kali PKS=600 Orang , 107 Orang Diklat , 8 angk. Bintek=240 Orang 1,05112 Kali PKS=600 Orang , 107 Orang Diklat , 8 angk. Bintek=240 Orang 1,17512 Kali PKS=600 Orang , 107 Orang Diklat , 8 angk. Bintek=240 Orang6,490 Inspektorat 17 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Tersusunnya kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan tupoksi 2 Kebijakan 4 Kebijakan 28 4 Kebijakan 29 4 Kebijakan 30 4 Kebijakan 31 4 Kebijakan 35 4 Kebijakan 153 Inspektorat 18 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Dimanfaatkannya web site Inspektorat sebagai media informasi pengawasan 1 tahun 1 Tahun 51 1 Tahun 53 1 Tahun 55 1 Tahun 75 1 Tahun 100 1 Tahun 334 Inspektorat 19 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Persentase Penanganan Pengaduan memenuhi syarat yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan 100% 100% 600 100% 630 100% 650 100% 675 100% 750 100% 3,305 Inspektorat 20 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Evaluasi Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Skpd PROV Zona Integritas Zona Integritas 6602 Unit Kerja WBK/WBBM 7562 Unit Kerja WBK/WBBM 8482 Unit Kerja WBK/WBBM 1,0402 Unit Kerja WBK/WBBM 1,3142 Unit Kerja WBK/WBBM 4,618 Inspektorat
b.Pendampingan pencegahan Korupsi pada Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) 5 Kab/Kota 5 Kab/Kota 5 Kab/Kota 5 Kab/Kota 5 Kab/Kota 5 Kab/Kota 5 Kab/Kota - Inspektorat 21 Program Penataan Keagrariaan dan Penataan Administrasi Perbatasan Antar Daerah,Provinsi Terwujudnya Tertib Administrasi Pertanahan dan Terfasilitasinya Konflik-Konflik Pertanahan di Prov. Sulsel dan Terwujudnya Penegasan Batas Wilayah/Administrasi Pemerintahan 73000% 2 Keg 861 2 Keg 1,508 6 Keg 1,860 6 Keg 1,846 6 Keg 1,767 22 Keg 7,842 Biro Pemerintahan Umum Setda Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-36) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD 22 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Terwujudnya peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa 115600% 3 Keg 2,227 3 Keg 2,659 5 Keg 2,865 5 Keg 2,961 5 Keg 3,259 21 Keg 13,971 Biro Pemerintahan Umum Setda 23 Program Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Daerah Tercapainya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik 72800% 6 Keg 1,721 6 Keg 3,087 10 Keg 3,695 10 Keg 3,719 10 Keg 4,091 42 Keg 16,313 Biro Pemerintahan Umum Setda 24 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Prosentase pemanfaatan teknologi infromasi dalam pelayanan public 90% 20% 3,811 20% 2,988 20% 3,148 20% 3,441 20% 3,763 100% 17,151 Sekretariat DPRD 25 Program Kerjasama Pembangunan Antar Wilayah Jumlah MoU /PKS yang difasilitasi, jumlah kerjasama dipantau/di Monev pelaksanaannya dalam kerangka BKPRS serta kerjasama antar Daerah dan Pihak Ketiga 71 MoU/PKS, 30 Kerjasama yang dipantau pelaksanaannya 50 Mou/PKS 1,718 50 Mou/PKS 2,089 50 Mou/PKS 2,289 50 Mou/PKS 2,489 50 Mou/PKS 2,489 321 Mou/PKS 11,074 Biro Kerjasama 26 Program Pengembangan Kerjasama Kawasan Andalan Jumlah Kerjasama Kabupaten/Kota yang efektif terfasilitasi dan terkoordinasikan dalam pengembangan kawsan andalan 5 Mou 1 Mou 670 1 Mou 937 1 Mou 1,237 1 Mou 1,437 1 Mou 1,437 10 Mou 5,718 Biro Kerjasama 27 Program Pengembangan Kerjasama Luar Negeri Jumlah kerjasama "Sister city" 2 Kab/Kota 1 Kab/Kota 865 1 Kab/Kota 1,151 1 Kab/Kota 1,451 1 Kab/Kota 1,451 1 Kab/Kota 1,651 7 Kab/Kota 6,569 Biro Kerjasama Jumlah kerjasama dengan lembaga international 6 Mou 1 Mou 1 Mou 1 Mou 1Mou 1 Mou 11 Mou Biro Kerjasama Jumlah Kerjasama antar provinsi dalam berbagai bidang dengan provinsi lain di luar negeri 1 Mou 1 Mou 1 Mou 1 Mou 1 Mou 1 Mou 5 Mou Biro Kerjasama 28 Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Tingkat kelancaran dan kualitas hasil pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD 20% 46,345 20% 46,148 - - - - Sekretariat DPRD 29 Program Produk Hukum Daerah Tersedianya produk hukum daerah 20% 25,222 20% 27,780 20% 30,596 100% 83,598 Sekretariat DPRD 30 Program Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Efektifnya pelaksanaan fungsi legislasi, Anggaran dan Pengawasan 20% 13,683 20% 14,544 20% 15,193 100% 43,420 Sekretariat DPRD 31 Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 20% 7,650 20% 8,425 20% 9,280 100% 25,355 Sekretariat DPRD 32 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Tersedianya data dan informasi mengenai Aspirasi Masyarakat 20% 14,995 20% 17,041 20% 19,064 100% 51,100 Sekretariat DPRD 33 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Akses informasi harga pangan strategis 10 komoditi pada 1 Kab/Kota 10 komoditi pada 2 Kab/Kota 25020 komoditi pada 2 Kab/Kota 15020 komoditi pada 4 Kab/Kota 25027 komoditi pada 5 Kab/Kota 30527 komoditi pada 5 Kab/Kota 35027 komoditi pada 5 Kab/Kota 1,305 Biro Bina Perekonomian Setda Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-37) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD 34 Program Pengembangan perekonomian daerah Meningkatnya kinerja perekonomian daerah dalam mewujudkan daya saing ekonomi yang berbasis pengelolaan SDA Pertumbuhan ekonomi / Inflasi Daerah >8% / 4,5%±1 3,816 >8% / 4,5%±1 2,403 >8% / 4,5%±1 3,452 >8% / 4,5%±1 3,557 >8% / 4,5%±1 3,655 >8% / 4,5%±1 16,883 Biro Bina Perekonomian Setda 35 Program Pembinaan Kelembagaan Ekonomi Berkembangnya kelembagaan ekonomi Kab/Kota 24 Kab/ Kota 1,242 24 Kab/ Kota 643 24 Kab/ Kota 1,150 24 Kab/ Kota 1,175 24 Kab/ Kota 1,238 24 Kab/ Kota 5,448 Biro Bina Perekonomian Setda 36 Program peningkatan koordinasi kelembagaan/kemasyarakat an Teridentifikasinya maslah dan hambatan dalam pelaksanaan peningkatan dan pengembangan kelembagaan kemasyarakatan 25500% 2000% 350 1000% 450 2000% 363 2000% 381 2000% 400 10000% 1,944 Badan Lintas Kabupaten dan Kota 37 Program peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten dan kota Teridentifikasinya permasalahan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam wilayah kerja 27400% 2000% 420 2000% 550 2000% 373 2000% 392 2000% 411 10000% 2,146 Badan Lintas Kabupaten dan Kota 38 Program peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan antar sektor pemerintah di kabupaten dan kota Teridentifikasinya permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor dalam wilayah kerja 27400% 2000% 450 2000% 560 2000% 374 2000% 393 2000% 412 10000% 2,189 Badan Lintas Kabupaten dan Kota 39 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Daerah Persentase peningkatan promosi dan kerjasama daerah 651300% 100% 5,200 100% 9,713 100% 10,940 100% 3,900 100% 4,000 100% 33,753 Kantor Penghubung 40 Program Fasilitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Persentase pelayanan tamu daerah 651300% 100% 7,200 100% 9,713 100% 10,940 100% 7,900 100% 8,000 100% 43,753 Kantor Penghubung 41 Program peningkatan penanggulangan NAPZA dan HIV/ AIDS Meningkatnya upaya kemitraan, pencegahan dan penanggulangan serta rehabilitasi kasus NAPZA dan HIV/AIDS di Sulawesi Selatan 19 Keg 21 Keg 2,000 22 Keg 2,100 24 Keg 2,300 26 Keg 2,450 28 Keg 2,590 28 Keg 11,440 Biro Bina NAPZA dan HIV-AIDS III URUSAN PILIHAN 320,781 316,868 367,711 394,293 425,557 1,825,210 PERTANIAN 194,998 167,994 209,279 218,771 232,728 1,023,771 1 Peningkatan Produksi dan produktivitas tanaman Perkebunan Volume Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan (Ton) 391,831 362,989 30,025 382,167 31,042 459,370 32,928 528,597 34,148 561,869 36,345 561,869 164,488 Dinas Perkebunan Produktifitas Kmoditi Unggulan Perkebunan (Kg/ha) 1,038 1,030 1,036 1,043 1,050 1,055 1,055 Dinas Perkebunan Nilai Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan (triliun) 7,473,523 9,032 9,671 122,272 15,977 16,650 16,650 Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan 2 Peningkatan Pasca Panen dan Pemasaran hasil Perkebunan
1. 1.Jumlah Unit Pengolahan Hasil yang termanfaatkan 9 12 6,178 20 6,388 25 6,776 30 7,027 35 7,479 35 33,848 Dinas Perkebunan
2. 2.Volume Ekspor Komoditi perkebunan (ton) 98,465 104,619 117,999 139,973 143,442 150,699 150,699 Dinas Perkebunan
3. 3.Nilai Ekspor Komoditi Perkebunan (US$) 205,198 255,525 289,048 343,716 352,959 372,240 372,240 Dinas Perkebunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-38) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD 3 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Menurun, Terkendali dan Tertanggulanginya Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis, Parasiter dan Penyakit Zoonosis 44.116 Kasus 43.621 Kasus 2,534 42.966 Kasus 3,515 42.322 Kasus 3,650 41.688 Kasus 4,000 41.063 Kasus 4,400 41.063 Kasus 18,099 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Presentase Jumlah Sapi sakit yang di obati dalam satu tahun 95% 95% 95% 97% 97% 97% Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 4 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Tercapainya peningkatan produksi dan populasi ternak Populasi : 19,408 22,380 24,861 26,415 27,400 120,464 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sapi potong 1.128.306 ekor 1.232.800 ekor 1.347.080 ekor 1.471.954 ekor 1.608.404 ekor 1.870.542 ekor 1.870.542 ekor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sapi perah 1.426 ekor 2.295 ekor 2.544 ekor 2.821 ekor 3.346 ekor 3.708 ekor 3.708 ekor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kerbau 100.831 ekor 108.504 ekor 111.684 ekor 115.086 ekor 120.272 ekor 125.830 ekor 125.830 ekor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kuda 156.545 ekor 172.590 ekor 181.220 ekor 190.281 ekor 199.795 ekor 209.785 ekor 209.785 ekor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Ternak Kecil 1.175.924 ekor 1.258.824 ekor 1.303.579 ekor 1.350.713 ekor 1.400.365 ekor 1.452.681 ekor 1.452.681 ekor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Unggas 53.377.612 ekor 61.085.911 ekor 65.378.117 ekor 69.983.075 ekor 74.924.539 ekor 80.228.191 ekor 80.228.191 ekor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Produksi daging 41.742.926 kg 46.871.956 Kg 49.739.830 Kg 52.860.387 Kg 56.259.158 Kg 59.964.362 Kg 59.964.362 Kg Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Produksi Telur 82.654.476 Kg 110.558.073 Kg 120.102.531 Kg 130.510.754 Kg 141.863.678 Kg 154.250.005 Kg 154.250.005 Kg Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Produksi Susu 2.897.820 3.511.350 Kg 3.890.790 Kg 4.316.130 Kg 5.120.910 Kg 5.673.240 Kg 5.673.240 Kg Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 5 Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan Jumlah Pelaku Usaha Agirbisnis dan Agroindustri Peternakan 2.299 Pelaku Usaha 3.232 Pelaku Usaha 2,784 3.395 Pelaku Usaha 2,987 3.566 Pelaku Usaha 3,400 3.744 Pelaku Usaha 3,530 3.931 Pelaku Usaha 3,800 3.931 Pelaku Usaha 16,501 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 6 Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Cakupan kelompok peternakan yang menggunakan teknologi tepat guna dan IB 112 Kelompok 8.000 kelahiran dan 24 Kelompok 1,494 15.000 kelahiran dan 28 Kelompok 2,027 20.000 kelahiran dan 32 Kelompok 5,000 25.000 kelahiran dan 35 Kelompok 5,150 30.000 kelahiran dan 38 Kelompok 5,921 98.000 kelahiran dan 157 Kelompok 19,592 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-39) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD 9 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Produksi, produktivitas dan nilai produksi tanaman pangan utama (ton) 40,287 28,243 36,200 37,597 40,075 182,403 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Produksi (ton) ATAP 2013 : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Padi 5,035,831 5,337,981 5,658,260 5,997,755 6,357,621 6,739,078 6,739,078.03 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Jagung 1,250,203 1,331,466 1,418,011 1,510,182 1,608,344 1,712,886 1,712,886.21 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kedelai dan Palawja lainnya 45,693 47,978 50,377 52,896 55,541 58,318 58,317.56 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Produktivitas (Kw/Ha) ATAP 2013 : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Padi 51.22 52.25 53.30 54.36 55.45 56.56 56.6 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Jagung 45.62 47.51 48.22 48.95 49.68 50.43 50.4 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kedelai dan Palawija lainnya 14.77 14.99 15.21 15.44 15.67 15.91 15.91 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Nilai Produksi (Rp 000.000) Hasil ATAP 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Padi 21,024,594 22,286,071 23,623,235 25,040,629 26,543,067 28,135,651 28,135,651 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Jagung 2,812,957 2,995,799 3,190,525 3,397,910 3,618,774 3,853,994 3,853,994 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kedelai dan Palawja lainnya 342,698 359,835 377,827 396,718 416,554 437,382 437,382 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 10 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Hortikultura Produksi komoditas hortikultura (ton) 20,964 27,911 28,050 29,133 31,053 137,110 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Produksi (ton) ATAP 2012 : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Komoditas hortikultura 134,691 137,398 138,772 140,160 141,561 142,977 142,977 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Nilai Produksi (Rp 000.000) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Komoditas hortikultura 1,733,026 1,767,856 1,785,535 1,803,392 1,821,422 1,839,639 1,839,639 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-40) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD 11 Program Pengolahan Hasil, Pasca Panen, Pengembangan Agribisnis, dan Penyebaran Informasi Penanganan pasca panen, pengolahan hasil, standardisasi, pelayanan pengawasan mutu hasil, promosi dan pemasaran hasil 10,465 8,618 12,664 13,168 14,054 58,969 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura - Tingkat kehilangan hasil Padi pada saat panen Tingkat kehilangan hasil Padi 9,96% dan jagung 7,0 turun 0,25 % turun 0,25 % turun 0,25 % turun 0,25 % turun 0,25 % Tingkat kehilangan hasil Padi 8,71 % dan jagung 5.75 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura - Jumlah kelompok tani yang menjalankan usaha agribisnis dengan efektif SL PUA 8 klp 10 klp 15 klp 20 klp 25 klp 30 klp 100 klp yg telah mengikuti SL PUA Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 12 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Cakupan ketersediaan alsin, Cakupan ketersediaan jaringan irigasi, Cakupan ketersediaan sarana produksi pertanian 41,996 20,375 32,500 33,755 35,979 164,605 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura - Ketersediaan alat dan mesin pertanian 229.159 unit 236,034 243,115 250,408 257,920 265,658 265.658 unit Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura - Ketersediaan jaringan irigasi 70,699 Ha 74,234 77,946 81,843 85,935 90,232 90,232 Ha Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura - Ketersediaan pupuk 467.800 Ton 481,834 496,289 511,178 526,513 542,308 542.308 ton Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 13 Program Pengendalian Lahan Pangan Berkelanjutan - Jumlah Regulasi lahan pangan berkelanjutan 0 0 0 1 200 1 250 1 250 1 250 1 perda 950 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 14 Program Penyediaan Benih Bermutu Pengendalian OPT dan Statistik Pertanian Persentase serangan OPT yang menurrunkan nilai produksi dibawah ambang ekonomi, Prosentase Penggunaan Benih Bersertifikat yang Bersumber dari Penangkar lokal, serta pelayanan data dan informasi statistik pertanian 5,658 5,047 6,500 6,751 7,196 31,151 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura - Prosentase serangan OPT 5.20% 5.00% 4.80% 4.60% 4.40% 4.20% 4.20% Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-41) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD - Prosentase penggunaan benih Padi 63.18% 64.68% 66.18% 67.68% 69.18% 70.68% 70.68% Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura - Kualitas pelayanan data dan informasi statistik pertanian 65.00% 70.00% 75.00% 80.00% 85.00% 90.00% 90.00% Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 15 Program Fasilitasi Prasarana dan Sarana Berbantuan Fasilitasi prasarana dan sarana berbantuan dalam dan luar negeri 5,771.29 5,701.18 10,300.00 10,697.58 11,402.55 43,872.600 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura - Fasilitasi Prasarana dan sarana berbantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 5 Tahun Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura - Fasilitasi kegiatan berbantuan loan WISMP 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 5 Tahun Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 18 Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan Jumlah kecamatan yang Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) berbasis teknologi informasi, memiliki demplot terintegrasi pertanian, perikanan dan kehutanan BP3K = 117 Unit BP3K = 35 Unit 1,400.00 BP3K = 50 Unit 2,113.40 BP3K = 50 Unit 2,200.00 BP3K = 70 Unit 3,150.00 BP3K = 75 Unit 3,375.00 BP3K = 280 Unit 12,238 Bakorluh 19 Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan Jumlah penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang fokus mendampingi petani miskin melalui paket kreatif penyuluh 0 300 Orang 3,611.35 #VALUE! 3,611 Bakorluh Jumlah pelayanan sistem informasi penyuluhan melalui cyber extension (Gedung Sulsel Sayang Penyuluh Centre) yang terbangun di provinsi Belum ada gedung perkantoran Bakorluh, jumlah perangkat cyber extension di provinsi 2 unit - - Pembangunan 1 Gedung Sulsel Sayang Penyuluh Centre 2,500.00 Pembangunan lanjutan 2,500.00 Pembangunan lanjutan 2,500.00 1 Gedung Sulsel Sayang Penyuluh Centre, dan pusat Sistem Informasi Penyuluhan melalui Cyber Extension 7,500 Bakorluh 20 Program Pemberdayaan Ketenagaan Penyuluhan Jumlah penyuluh yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan - Jumlah penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang akan mengikuti diklat dasar dan teknis = 2242 orang penyuluh 910 1,625.30 1,170 1,445.21 1,000 1,500.00 1,000 1,500.00 1,000 1,500.00 5,080 7,571 Bakorluh Jumlah penyuluh pertanian dan THL TB PP yang diberikan pakain kerja penyuluh Jumlah Penyuluh pertanianyang belum mendapatkan pakaian kerja 1718 orang, THL-TB PP 937 orang 1,331 798.60 - - 0 - 0 - 0 - 1,331 799 Bakorluh Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-42) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD KEHUTANAN 20,559 18,503 20,993 22,178 23,717 105,951 1 Program Peningkatan Usaha Kehutanan Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan (M3) 175,327 192,860 4,152 212,146 4,161 233,360 4,100 256,696 3,500 282,366 4,000 282,366 Dinas Kehutanan Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu (Ton) 2,309 2,437 2,309 2,564 2692.02 2,947 2,947 Dinas Kehutanan Jumlah produksi pangan dalam hutan (Ton) - - - 10.00 15 25 50 Dinas Kehutanan Persentase luas kawasan hutan 59.56 59.56 1,438 55.65 2,316 55.65 2,700 55.65 4,120 55.65 4,217 55.65 Dinas Kehutanan Terbentuknya KPH 1 - - 3.00 3.00 1.00 7.00 Dinas Kehutanan 3 Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) berbasis pemberdayaan masyarakat Luas lahan kritis yang direhabilitasi luas lahan kritis sebesar 525.885,28 ha 497,885 12,820 469,885 9,724 441,885 11,193 413,885 11,000 395,885 11,500 luas lahan kritis sebesar 395.885,28 ha 56,237 Dinas Kehutanan 4 Luas kebakaran hutan yang dikendalikan (Ha) 399.76 379.78 2,149 360.79 2,303 342.75 3,000 325.61 3,558 309.33 4,000 309.33 ha Dinas Kehutanan Jumlah illegal logging yang tertangani (M3) 111.19 105.63 100.35 95.33 90.56 86.04 86,04 m3 Dinas Kehutanan ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 18,713 15,286 17,641 19,057 20,365 91,062 1 Ratio Desa Berlistrik 87, 02 89, 22 10,129 91 8,491 93 10,532 95 10,650 97 11,085 97 ESDM Jumlah Bio Energi yang dibangun 7 200 270 460 500 550 1,987 ESDM 2 Cadangan Sumberdaya (Ton) 537,220,000 338,830,000 5,751 250,000,000 4,396 275,000,000 5,334 300,000,000 5,900 325,000,000 6,335 2,026,050,000 ESDM Jumlah Pembangunan Sumur Bor 19 13 8 15 15 15 85 ESDM Luas Wilayah Pemetaan (Hektar) 13,503 2,538 5,000 5,000 5,000 5,000 36,041 ESDM 3 Jumlah Produksi Mineral dan Batubara 2,833.00 2,399.00 1,775 2,507.00 2,945.00 12,459.00 ESDM Logam (Ton/M 3 ) 81,863,938 68,905,773 85,957,134 90,254,991 94,767,741 99,506,128 521,255,705 ESDM Non Logam (Ton/M 3 ) 6,939,349 4,196,969 7,286,316 7,650,632 8,033,163 8,434,822 42,541,251 ESDM Batuan (Ton/M 3 ) 22,318,029 7,450,776 23,433,930 24,605,626 25,835,908 27,127,703 130,771,972 ESDM Batubara (Ton/M 3 ) 16,680,624 1,299 17,514,655 19,390,387 19,309,907 20,275,402 93,172,274 ESDM PARIWISATA 15,083 13,478 15,084 19,292 23,235 86,172 1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara Jumlah kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 5.385.809 kunjungan 5,920,528 3,636 5,500,000 3,672 5,750,000 4,223 6,000,000 5,265 6,250,000 6,818 6,250,000 23,615 Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan 2 27,716Pemetaan dan Penyelidikan Geologi, Sumberdaya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi serta Eksplorasi dan Penyediaan Air Tanah 15,010Program Perlindungan Hutan & Konservasi Sumberdaya Alam Program Kedaulatan Energi 50,887 19,913 14,791Program Rencana Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan Peningkatan Upaya Pengelolaan dan Konservasi Pertambangan dan Mineral Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-43) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 106.584 kunjungan 151,763 1,400 160,000 1,713 175,000 1,970 185,000 2,991 200,000 4,521 200,000 12,594 Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan 2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata jumlah destinasi pariwisata menjadi destinasi unggulan Jumlah destinasi pariwisata unggulan di sulsel sebanyak 2 destinasi 2 5,584 3 5,940 3 6,631 4 8,753 4 8,841 4 35,748 Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan 3 Program Pengembangan Kemitraan Jumlah kemitraan yang dilaksanakan penyelenggara event wisata Jumlah event / pihak yang bermitra sebanyak 28 event 28 2,063 28 2,153 28 2,260 28 2,283 28 3,056 140 11,814 Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan 5 Program Pengembangan Pariwisata berbasis Ekonomi Kreatif MDI (Media, Desain dan Iptek) Meningkatnya jumlah unit usaha sektor ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan iptek
4. 1.Pengemasan produk kerajinan khas sulsel (keg.) 2 450 2 455 2 477 2 482 2 487 10 2350.539473 Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
5. 2.Supporting sentra kreasi garmen khas sulsel (keg.) 1 450 1 455 2 477 2 482 2 487 8 2350.539473 Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan 6 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya Kontribusi Jumlah pelaku kreatif yang memperoleh peningkatan jejaring melalui festival film nasional (orang) Pengembangan industri perfilman (rumah produksi) 2 1,500 2 1,515 2 1,591 2 1,607 2 1,623 10 7,835 Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan KELAUTAN DAN PERIKANAN 47,742 48,714 48,524 50,900 53,030 248,910 1 Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau kecil serta konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan Jumlah pulau-pulau kecil yang ekonomi masyarakatnya diberdayakan (pulau) 2 4 1,500 6 1,575 8 8,000 10 9,000 12 9,525 12 29,600 Dinas Kelautan dan Perikanan Cakupan Luas Kawasan Konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (ha) 838,260.63 83,825.00 92,207.50 101,428.25 111,571.08 122,728.18 1,350,019.13 Dinas Kelautan dan Perikanan Jumlah produksi garam yang dihasilkan (ton) 195,403 213,403 232,946 244,593 256,240 267,887 267,887 Dinas Kelautan dan Perikanan 2 Pemberdayaan masyarakat Pengawasan dan Pengendalaian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Cakupan kasus illegal fishing dan penggunaan bahan yang merusak yg dapat diproses melalui jalur hukum (kasus) 1 1 1,000 2 1,050 2 5,800 2 5,850 2 5,900 10 19,600 Dinas Kelautan dan Perikanan Jumlah Pokmaswas yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan (klp) 110 120 130 140 150 160 160 - Dinas Kelautan dan Perikanan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-44) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD Berkurangnya tindakan IUU fishing (%) 0.71 19.09 35.91 57.27 73.64 80.91 80.91 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 Pengembangan Perikanan Budidaya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton) 2,591,769 2,850,946 3,051,023 3,216,206 3,841,657 4,599,528 4,599,528 Dinas Kelautan dan Perikanan Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp.juta) 7,463,700 8,210,069 8,786,245 9,261,534 11,063,090 13,245,584 13,245,584 Dinas Kelautan dan Perikanan Jumlah tenaga pembudidaya (org) 289,847 324,629 363,584 407,214 456,080 510,809 510,809 Dinas Kelautan dan Nilai Tukar pembudidaya (NTPi) 107.7 107.9 108 108.2 108.3 108.5 108.5 Dinas Kelautan dan 4 Pengelolaan Perikanan Tangkap Jumlah produksi perikanan Tangkap (ton) 292,237.6 295,160 7,452 298,111.6 7,825 301,092.7 8,781 304,103.6 307,145 307,145 42,683 Dinas Kelautan dan Perikanan Nilai produksi perikanan Tangkap (Rp.juta) 4,346,900 4,390,368 4,434,272 4,478,615 4,523,401 4,568,635 4,568,635 Dinas Kelautan dan Perikanan Jumlah tenaga kerja Nelayan (orang) 114,705 115,783 116,870 117,967 119,074 120,191 120,191 Dinas Kelautan dan Perikanan Jumlah tenaga kerja Nelayan Perairan umum (orang) 13,906 14,114 14,326 14,541 14,759 14,980 14,980 Dinas Kelautan dan Perikanan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 102.8 103.1 103.3 103.6 103.8 104.1 104.1 Dinas Kelautan dan Perikanan 5 Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Jumlah Ekspor hasil perikanan (ton) 98,276 103,170 5,310 142,565 5,385 149,665 6,735 157,119 164,945 164,945 33,359 Dinas Kelautan dan Perikanan Nilai Ekspor hasil perikanan (US$ 1.000/thn) 221,000 247,260 311,160 326,660 342,930 353,427 353,427 Dinas Kelautan dan Perikanan Konsumsi ikan (kg/kapita) 44.3 44.7 45.2 45.6 46.1 46.6 46.6 Dinas Kelautan dan Perikanan Jumlah tenaga kerja Pengolah dan Pemasar (orang) 330,621 370,296 414,731 464,499 520,239 582,667 582,667 Dinas Kelautan dan Perikanan PERDAGANGAN 14,114 20,858 20,396 24,036 27,057 106,461 1 Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Terlaksananya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 1,500 3,205 2,900 3,210 3,465 14,280 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terlaksananya koordinasi dan pengawasan barang beredar dan jasa BDKT dan non BDKT di Sulsel Jumlah barang beredar yang diawasi tahun 2012 sebanyak 164.197 unit 170.000 unit 100 180.000 unit 305 190.000 unit 260 200.000 unit 315 210.000 unit 360 950.000 unit 1,340 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pembinaan dan fasilitasi pembentukan 3 BPSK dan LPKSM kab/kota Jumlah BPSK yang telah dibentuk sebanyak 3 BPSK 1 BPSK 100 2 BPSK 250 3 BPSK 240 3 BPSK 315 3 BPSK 315 12 BPSK 1,220 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terlatihnya Konsumen Cerdas didalm memahami produk yang beredar di pasaran 1 Sosialisasi 400 2 Sosialisasi 450 3 Sosialisasi 360 2 Sosialisasi 450 2 Sosialisasi 495 10 Sosialisasi 2,155 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Jumlah partisipasi sulsel dalam promosi dalam dan luar negeri Jumlah partisipasi sulsel mengikuti promosi dalam negeri 4 kali dan luar negeri 1 kali. 1 LN, 9 DN 1,000 1 LN, 11` DN 1,200 0 - 0 - 0 - 1 LN, 11` DN 2,200 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 4,982 6999 7608 8,845 9,636 - 38,070 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 123,66819,426 19,67532,480 19,20832,879 9,135 9,490 7,489 8,440 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-45) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD Eksportir yang berdaya saing di pasar Internasional dan terlayaninya Buyer dari Luar Meningkatnya Nilai Ekspor Non tAmbang Sulsel Sebesar 15% /Tahum 14 KL, 100 Buyer 700 15 KL, 100 Buyer 750 16 KL, 110Buyer 640 16KL, 120Buyer 720 17 KL, 120 Buyer 810 63 KL, 430 Buyer 3,620 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pengendalian impor 21 % dibawah nilai ekpor 39 API U, 13 API P 50 data 100 60 data 150 pengendalian impor 5 % dibawah ekspor 144 pengendalian impor 7 % dibawah ekspor 203 pengendalian impor 9 % dibawah ekspor 243 110 data dan pengendalian impor 21% dibawah ekspor 840 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kegiatan Pameran Produk Unggulan SulselPartisipasi dalam Pameran Produk Sulsel 1 kali 200 1 kali 300 1 kali 240 1kali 270 1 kali 315 5 kali 1,325 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tersedianya informasi pelayanan sertifikasi mutu dan kalibrasi sesuai standar SNI ISO 17025:2008 dengan target 9000 lembarJumlah pelayanan setifikasi mutu Tahun 2012 sebanyak 1.673 lembar. 1700 lembar 900 1750 lembar 2,000 1800 lembar 2,000 1850 lembar 2,475 1900 lembar 2,400 9.000 lemba 9,775 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terpenuhinya akreditasi lembaga sertifikasi produk sesuai standar ISO Gide 65: 1996 dan terlaksananya sertifikasi produk SNI wajib dengan target 60 sertifikat/ 60 perusahaanJumlah pelayanan sertifikasi produk pada tahun 2013, 10 sertifikat 8 sertifikat/ 8 perusahaan 700 10 sertifikat/ 10 perusahaan 500 12 sertifikat/ 12 perusahaan 880 14 sertifikat/ 14 perusahaan 1,170 16 sertifikat/ 16 perusahaan 1,350 60 sertifikat/ 60 perusahaan 4,600 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Peningkatan volume dan nilai ekspor SulSel 3 kali lipatJumlah ekspor 510.163 ton dan nilai USD 1.445.493.474 V: 550.976 ton, N:USD 1.561.132.951 782 V: 508.715 ton, N:USD.1,974,83 3,183 899 V: 585.021 ton, N:USD.2,567,283, 138 744 V: 661.329 ton, N:USD 3,722,560,550 877 V: 737.636 ton, N:USD.4,653,20 0,687 1,008 V: 3.043.677 ton, N:USD.14,479,010,50 9 4,310 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 2,650 3,850 4,380 5,186 6,660 - 22,726 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tersedianya informasi bahan pokok dan strategis yg dipantau peredarannya di pasar. Jumlah bahan pokok dan strategis tahun 2012 sebanyak 10 komoditi. 12 komoditi 14 komditi 15 komoditi 16 komoditi 17 komoditi 74 komoditi - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terlaksananya pelaksanaan pasar lelang dan sistem resi gudang Jumlah pelaksanaan pasar lelang dan sistem resi gudang Tahun 2012 dilaksankanan sebanyak. 2 kali dengan jumlah peserta 200 orang 300 orang/ 3 kali 400 orang/ 4 kali 450 orang/ 5 kali 500 orang/ 6 kali 550 orang/ 6 kali 2.200 orang/22 kali - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terlaksananya promosi pengembangan komoditi unggulan Sulsel yang dilaksanakan untuk membuka akses pasar. Promosi produksi dalam negeri untuk pengembangan komoditi unggulan Sulsel dilaksanakan 4 kali yaitu di Jakarta, Surabaya dan Batam 4 kali 6 kali 8 kali 10 kali 12 kali 39 kali - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-46) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD Terdatanya dan terselenggaranya workshop waralaba dan multi level marketing Terselenggaranya Workshop Waralaba dan Pendataan Perusahaan Multi Level Marketing 2 kali pelaksanaan workshop, 1 dokumen 2 kali pelaksanaan workshop, 1 dokumen 2 kali pelaksanaan workshop, 1 dokumen 6 kali pelaksanaan workshop, 3 dokumen - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Peningkatan Pelayanan Dibidang Usaha Dagang dalam pengawasan serta mekanisme pelaksanaannya Terbentuknya Klinik Dagang Sebagai wadah untuk memfasilitasi perdagangan antar pulau 1 dokumen pelayanan pengaduan usaha dagang 1 dokumen pelayanan pengaduan usaha dagang 1 dokumen pelayanan pengaduan usaha dagang 3 dokumen pelayanan pengaduan usaha dagang - Dinas Perindustrian dan Perdagangan PERINDUSTRIAN 8,422 30,085 34,144 38,258 43,624 154,533 1 Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Kapasitas iptek sistem industri 1,550 1,850 1,760 1,880 2,250 - 9,290 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terlaksananya kegiatan rumah kemasan (packaging) Mesin packaging untuk kegiatan pengepakan sudah tersedia 30 produk 200 40 produk 250 50 produk 240 60 produk 280 70 produk 360 250 jenis produk IKM 1,330 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tersedianya Prototipe alat/mesin industri yang dibuat sebanyak 30 unit dan Tersedianya Informasi tentang Hasil Rekayasa/Inovasi Jumlah prototipe alat/mesin industri yang dibuat tahun 2012 sebanyak 2 unit (minyak nilam dan pupuk) dan Ikut serta dalam pameran TTG Tingkat Nasional yang ke XIV 4 Unit/ 1 Kali Pameran TTG 9005 Unit/ 1 Kali Pameran TTG 1,1006 Unit/ 1 Kali Pameran TTG 9207 Unit/ 1 Kali Pameran TTG 9608 Unit/ 1 kali pameran TTG 1,125 29 Unit/ 5 Kali Pameran TTG 5,005 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tumbuhnya inkubator bisnis dibidang IT Belum terwadahinya wirausaha berbasis IT dalam bentuk inkubator/technopa rk 20 wirausaha baru, 1 pelatihan 45045 wirausaha baru, 2 pelatihan, 1 mapping industri50050 orang, 2 pelatihan, 1 inkubator 44050 orang, 2 pelatihan, 1 inkubator 48075 orang, 3 pelatihan, 1 inkubator 585 240 orang, 10 pelatihan, 1 mapping, 3 inkubator 2,455 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tumbuhnya 1 Alsintan Centre di Sulawesi Selatan 5 Kali Pertemuan dan FGD, 5 kali konsultasi ke-kementrian1605 Kali Pertemuan dan FGD, 5 kali konsultasi ke-kementrian1605 Kali Pertemuan dan FGD, 5 kali konsultasi ke-kementrian180 Terbentuknya Alsintan Centre di Sulsel 500 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Jumlah Industri lokal kecil dan menengah yang berkembang baik dari indsutri yang sudah ada maupun yang baru. 2,400 13,076 14,355 15,880 17,809 - 63,520 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Meningkatnya Produksi dan Produktivitas industri lokal Terbangunnya industri kecil dan menengah 0 industri - 6 industri 9,129 5 Industri 10,000 7 industri 11,000 6 industri 12,000 24 Industri 42,129 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terlaksananya pelatihan SDM sumber daya lokl terlatihnya SDM Industri yang bberbasis sumber daya lokal - - Terfasilitasinya 5 IKM 868 Terfasilitasinya 5 IKM (Maros, Pinrang, Sinjai, Bone, Barru) 720 Terfasilitasinya 5 IKM (Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Makassar) 760 Terfasilitasinya 5 IKM (Maros, Barru, Pangkep, Takalar, Makassar) 900 Terfasilitasinya 24 IKM 3,248 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-47) BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tahun 2017 Tahun 2018 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD Terlatihnya Peserta dalam pengembangan Produk sebanyak 2.250 IKM Jumlah Peserta IKM Yang dilatih dalam Pengembangan Produk. Tahun 2012 Sebanyak 365 Orang 50 orang 200 55 orang 200 55 orang 203 65 orang 220 65 orang 270 285 orang 1,093 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3 Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kemampuan Tekhnologi industri 2,418 2,575 3,476 4,014 4,950 17,433 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Meingkatnya Kemampuan dan Pemahaman dalam penerapan teknologi di bidang Industri 25 orang 30 orang 35 orang 35 orang 40 orang 165 orang - Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4 Pengembangan sentra- sentra industri potensial Terbentuknya sentra industri 152 355 1,710 2,384 2,835 - 7,436 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terbentuknya Sentrta Industri Sutera dan Tekstil yang dibentuk sebanyak 9 Sentra Belum terbentuknya sentra industri sutera dan tekstil di Sulsel 2 kali event dan 1 pelatihan 152 2 sentra di Kab.Bulukumba 182 2 sentra di Kab. Bantaeng dan Pare-Pare 160 2 sentra di Kab. Enrekang 240 2 sentra di Kota Makassar 360 2 kali event dan 1 pelatihan dan 8 sentra 1,094 Dinas Perindustrian dan Perdagangan TRANSMIGRASI 1,150 1,950 1,650 1,800 1,800 8,350 1 Pengembangan Wilayah Transmigrasi Tersedianya Calon Lokasi Transmigrasi 2 (dua) Calon Lokasi transmigrasi 2 Lokasi 100 4 Lokasi 300 2 Lokasi 150 2 Lokasi 200 2 Lokasi 200 12 Lokasi 950 Disnakertrans Tersedianya gambaran umum lokasi transmigrasi yang dibina 13 (tiga belas) lokasi transmigrasi 1 Paket ( 11 Lokasi ) 150 - - 1 Paket ( 10 Lokasi ) 50 1 Paket ( 10 Lokasi ) 100 1 Paket ( 10 Lokasi ) 100 5 Paket 400 Disnakertrans Tersedianya Peta Potensi Kawasan Transmigrasi - 4 Lokasi 100 4 Lokasi 150 4 Lokasi 100 4 Lokasi 150 4 Lokasi 150 20 Lokasi 650 Disnakertrans Memberikan gambaran pelaksanaan Program P2KT dan P2MKT - 5 Lokasi 50 5 Lokasi 150 5 Lokasi 300 5 Lokasi 300 5 Lokasi 300 25 Lokasi 1,100 Disnakertrans Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para transmigran dalam rangka memenuhi kebutuhannya Pelatihan transmigrasi lokal sebanyak 7 paket (350 orang) 10 Paket (500 orang) 750 13 Paket (650 orang) 1,350 10 Paket (500 orang) 1,050 10 Paket (500 orang) 1,050 10 Paket (500 orang) 1,050 53 Paket (2650 orang) 5,250 Disnakertrans TOTAL 2,509,987 2,594,274 2,642,700 2,766,123 2,905,302 13,418,386TOTAL BELANJA LANSUNG Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-1018 (VIII-48) BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 IX-1 Penetapan indikator kinerja daerah dilakukan dengan tetap memperhatikan target-target yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahap II Provinsi Sulawesi Selatan, serta memperhatikan capaian pada tahun terakhir. Terkait dengan adanya beberapa indikator pada tahun berjalan yang mengalami perubahan metode perhitungan, maka perubahan tersebut akan disesuaikan pada Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKPD) BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah KONDISI KONDISI FOKUS / BIDANG URUSAN/ KINERJA PADA KINERJA PADA INDIKATOR KINERJA AWAL PERIODE TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN AKHIR PERIODE PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD 2014 2015 2016 2017 2018 RPJMD 2013 2018 I Kemampuan Ekonomi Daerah 1 Pertumbuhan PDRB 7.63 7.57 7.70 7.80 8.10 8.30 8.30 2 Laju Inflasi 4.41 8.60 5 - 3 5 - 3 5 - 3 4,5 - 2,5 4,5 - 2,5 3 PDRB Per Kapita Rp 30,678 35,977 40.56 46.25 52.79 60.20 60,2 4 Gini Ratio 0.43 0.42 0.41 0.40 0.39 0.38 0.38 5 Persentase penduduk miskin % 10,32 9,54 9,34 8,86 8,38 7,92 7,92 6 Angka Kriminalitas yang tertangani Jw 7,355 8,362 9,186 10,091 11,085 12,176 12,176 Metode Baru 67,92 Metode Lama 73.28 8 Paritas Daya Beli (PDB) Rp 646,710 649.500 653.190 656.380 659.580 662.780 662.780 9 PDRB (HK) Tahun Dasar 2010 Rp.M 217,618 234,084 252,065 271,775 294,876 320,825 320,825 1o PDRB (HB) Rp.M 258,683 300,125 345,572 398,071 458,744 528,898 528,898 IIKesejahteraan Masyarakat A Pendidikan Thn Metode Baru 12,52 % Metode Lama (AMH) 89,69 Metode Baru 7,45 Metode Lama 8.01 3 Angka partisipasi kasar
a.SD/Sederajat % 103.05% 105.45 107.09 109.90 111.00 113.50 113.50
b.SLTP/Sederajat % 98.95 99.25 110.00 111.25 112.00 113.50 113.50
c.SLTA/Sederajat % 69.75 78.00 83.00 93.00 98.00 99.50 99.50 5 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A % 97.90 100.10 103.00 103.65 104.00 104.10 104.10 6 Angka Partisipasi Murni (APM)SMP/MTs/Paket B % 68.27 76.00 76.80 77.25 77.85 78.00 78.00 7 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket c % 47.92 61.40 62.40 63.00 63.50 64.25 64.25 B Kesehatan 1 Angka kelangsungan hidup bayi Jw 994 994 995 996 1,006 1,017 1,017.12 2 Jumlah kematian bayi Kasus 1.041 Kasus 1.031 1.026 1.021 1.016 1.011 1.011 Metode Baru 69,50 Metode Lama 70,60 4 Prevalensi balita gizi buruk % 6,6% 5,7% 5,2% 5,8% 4,3% 4,0% 4,0% C Ketenagakerjaan - 1 Rasio penduduk yang bekerja % 94.13 94.94 95.76 96.59 97.42 98.26 98.26 III Seni Budaya dan Olahraga A Kebudayaan 1 Jumlah grup kesenian Jml 290 291 292 293 294 295 295 2 Jumlah kawasan budaya yang dilestarikan Jml 5 5 7 7 9 5 5 B Pemuda dan olahraga 1 Jumlah gedung olahraga/Lap. Olahraga Jml 2,480 2,492 2,510 2,540 2,581 2,632 2,632 A Layanan Urusan wajib 13,61 13,97 14,33 14,331 Harapan Lama Sekolah 12,90 13,25 7 Indeks Pembangunan Manusia 68,49 69,11 - 69,72 69,73 - 70,34 70,35 - 70,97 70,98 - 71,60 70,98 - 71,60 3 Angka harapan hidup saat lahir Thn 69,60 TABEL IX TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN No ASPEK KESEJAHTERAAN ASPEK PELAYANAN UMUM PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Sat. 2 Rata-rata lama sekolah 7,49 Thn 7,54 7,59 7,64 7,69 7,69 69,76 69,93 70,10 70,27 70,27 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (IX-1) BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah KONDISI KONDISI FOKUS / BIDANG URUSAN/ KINERJA PADA KINERJA PADA INDIKATOR KINERJA AWAL PERIODE TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN AKHIR PERIODE PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD 2014 2015 2016 2017 2018 RPJMD 2013 2018 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN No Sat. Pelayanan Dasar I Pendidikan
a.Pendidikan dasar 2 Angka partisipasi sekolah a.SD 97.59 97.63 98.10 98.57 99.04 99.50 99.50 b.SMP 87.69 86.23 88.42 90.62 92.81 95.00 95.00 3 Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD 152.62 153.08 154.15 154.92 155.23 155.89 155.89 SMP 220.84 221.72 223.94 225.85 226.45 228.85 228.85 4 Rasio guru per murid - SD 13.74 13.20 12.94 12.45 11.80 11.35 11.35 - SMP 7.35 7.05 6.92 6.75 6.40 5.80 5.80 5 Rasio murid per kelas rata-rata - SD 26.82 25.98 25.14 24.70 24.11 23.86 23.86 - SMP 60.12 59.77 59.43 58.95 58.67 57.01 57.01
b.Pendidikan Menengah: 7 Angka partisipasi sekolah SMA 61.66 62.10 62.90 63.10 64.01 64.25 64.25 8 Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA 399 411 427 449 475 505 505 9 Rasio guru per murid - SMA /SMK 14.00 13.74 13.28 12.94 12.76 12.45 12.45 10 Rasio murid per kelas rata-rata - SMA /SMK 38.06 37.65 35.98 34.76 32.45 30.50 30.50 11 Fasilitas Pendidikan: - Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik % 60.31 61.86 63.44 65.07 66.74 68.45 68.45 - Sekolah pedidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik % 77.30 79.94 81.93 84.39 87.26 90.23 90.23 - Sekolah pendidikan SMA kondisi bangunan baik % 75.00 78.00 81.51 85.59 89.01 94.08 94.08 12 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 50.40 60.00 75.00 85.00 90.00 97.00 97.00 13 Angka Putus Sekolah - Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI % 1.20 1.18 1.15 1.13 1.11 1.08 1.08 - Angka Putus Sekolah (APS)SMP/MTs % 1.09 1.07 1.05 1.03 1.01 0.99 0.99 - Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/MA % 1.30 1.27 1.25 1.22 1.20 1.18 1.18 14 Angka kelulusan - Angka kelulusan (AL) SD/MI % 100.00 100 100 100 100 100 100 - Angka kelulusan (AL) SMP/MTs % 99.80 100 100 100 100 100 100 - Angka kelulusan (AL) SMA/MA % 99.07 100 100 100 100 100 100 - Angka kelulusan (AL) SMK % 99.93 100 100 100 100 100 100 15 Angka Melanjutkan (AM) - Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/Mts 97.84 98.50 98.75 99.00 99.50 100.00 100.00 - Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 95.03 96.00 96.60 97.00 97.50 98.00 98.00 16 Angka Putus Sekolah - SD % 1.20 1.18 1.15 1.13 1.11 1.08 1.08 - SMP % 1.09 1.07 1.05 1.03 1.01 0.70 0.70 - SMA % 1.30 1.27 1.25 1.22 1.20 1.00 1.00 II Kesehatan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (IX-2) BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah KONDISI KONDISI FOKUS / BIDANG URUSAN/ KINERJA PADA KINERJA PADA INDIKATOR KINERJA AWAL PERIODE TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN AKHIR PERIODE PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD 2014 2015 2016 2017 2018 RPJMD 2013 2018 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN No Sat. 1 Jumlah rumah sakit terakreditasi nasional dan bertaraf internasional Unit Terakreditasi nasional 1, terakreditasi internasional 0 Terakreditasi nasional 1 unit dan terakreditasi internasional 1 unit Terakreditasi nasional 5 unit dan terakreditasi internasional 0 unit Terakreditasi nasional 5 unit dan terakreditasi internasional 0 unit Terakreditasi nasional 5 unit dan terakreditasi internasional 1 unit Terakreditasi nasional 5 unit dan terakreditasi internasional 2 unit Terakreditasi nasional 22 unit dan terakreditasi internasional 4 unit 2 Rasio puskesmas per 100.000 penduduk Org 5.38 5.49 5.6 5.71 5.82 5.93 5.93 3 Rasio Pustu per 100.000 Penduduk % 17.24 19.18 0.21 23.06 25 26.94 26.94 4 Rasio dokter umum per 100.000 penduduk Org 15/100.000 Penduduk 15/ 100.000 Penduduk 17/ 100.000 Penduduk 19/ 100.000 Penduduk 20/ 100.000 Penduduk 22/ 100.000 Penduduk 22/ 100.000 Penduduk 5 Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk Org 5/100.000 Penduduk 8/ 100.000 Penduduk 10/ 100.000 Penduduk 11/ 100.000 Penduduk 12/ 100.000 Penduduk 13/ 100.000 Penduduk 13/ 100.000 Penduduk 6 Rasio tenaga perawat per 100.000 Penduduk Org 92/100.000 Penduduk 94/ 100.000 Penduduk 95/ 100.000 Penduduk 97/ 100.000 Penduduk 99/ 100.000 Penduduk 100/ 100.000 Penduduk 100/ 100.000 Penduduk 7 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 64,99% 65% 67% 69% 71% 73% 73% 8 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan % 92,74% 93% 94% 95% 96% 97% 97% 9 Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI) 87.10% 95 95 95 95 95 95.0 10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan % 100 100 100 100 100 100 100.0 11 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA % 55,78 60.78% 65.32% 69.98% 74.20% 79.40% 79.40% 12 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD % 100 100 100 100 100 100 100.0 13 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin % 100.00 100 100 100 100 100 100.0 14 Cakupan kunjungan bayi % 90,95% 94% 95% 96% 97% 98% 98% III Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 Prosentase Kinerja Jaringan Jalan di Provinsi Sulawesi Selatan % 83.60% 85.79% 87.98% 89.44% 90.17% 90,88 % 90,88 % 2 Prosentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi % 77.73% 82.50% 87.42% 89.65% 90.67% 92,03 % 92,03 % 3 Tingkat efektivitas pengelolaan jaringan irigasi % 81 83 85 87 88 90 90 4 Presentase rumah tinggal bersanitasi % 75.28% 76.78% 77.93% 78.18% 79.33% 80.00% 80.00% 5 Rasio rumah layak huni % 0.23 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.50 6 Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB % 17.73% 18% 20% 22% 24% 26% 26% IV Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 Rumah tangga pengguna air bersih % 85.87 87.37 87.45 87.5 87.75 88 88.00 2 Rumah tangga pengguna listrik % 87.02 89.22 91.00 93.00 95.00 97.00 97.00 3 Rumah tangga ber-Sanitasi % 81.08 82.61 83 83.41 84.2 85 85 4 Persentase kawasan kumuh % 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 IV Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 1 Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM.Ormas dan OKP Jml 7 7 9 9 9 9 9 Rasio jumlah polisi pamong Praja per 10.000 penduduk Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (IX-3) BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah KONDISI KONDISI FOKUS / BIDANG URUSAN/ KINERJA PADA KINERJA PADA INDIKATOR KINERJA AWAL PERIODE TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN AKHIR PERIODE PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD 2014 2015 2016 2017 2018 RPJMD 2013 2018 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN No Sat. 1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 1.99 2.08 2.18 2.24 2.25 2.27 2.27 2 Rasio Jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk 32.93 35.72 35.97 36.91 37.08 37.14 37.14 3 Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan 2.97 2.97 3.17 3.32 3.48 3.57 3.57 4 Cakupan patroli petugas satpol PP 2,116 2,561 2,680 2,663 2,906 3,174 3,174.00 5 Tingkat penyelesaian pelanggaran k3 (ketertiban,ketentraman,keindahan)di kabupaten % 0.89 0.90 0.91 0.92 0.93 0.94 0.94 6 Petugas perlindunagan Masyarakat (linmas) di kabupaten Jiwa 27,353 32,295 32,842 32,842 34,042 34,542 34,542.00 V Sosial 1 PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial % 4.20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 2 Penanganan Penyandangan Masalah Kesejahteraan Sosial % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Non Pelayanan Dasar VI Perhubungan 1 Persentase pembangunan transportasi massal % 5% 10% 20% 25% 27% 30% 30% 2 Persentase pelayanan angkutan jalan pada jaringan jalan provinsi % 80 87 90 94 97 100 100 3 Persentase kualitas pelayanan transportasi laut % 80 85 87 88 89 90 90 4 Persentase kualitas pelayanan transportasi laut % 70 72 74 76 78 80 80 VII Lingkungan Hidup 1 Persentase Penanganan Sampah % 81.23 82.40 83.09 83.72 84.34 85.00 85.00 2 Persentase Penduduk Berakses Air Minum % 85.87 87.37 87.45 87.50 87.75 88.00 88.00 3 Persentase Luas Pemukiman yang Tertata % 86.11% 86.20% 86.25% 86.20% 86.15% 86.10% 86.10% 4 Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal % 98.21% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5 Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk 0.0014 0.00138 0.00135 0.00133 0.00131 0.00128 0.00128 6 Penegakan Hukum Lingkungan % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% VIII Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Persentase Pastisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah % 45% 45% 45% 46% 46% 47 % 47 % 2 Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta % 24% 24% 24,3% 24,5% 25% 25% 25% 3 Rasio KDRT % 3,3% 3,2% 3,1% 3% 3% 3% 3% 4 Persentase Jumlah Tenaga Kerja diBawah Umur % 0,74% 0,74% 0,73% 0,72% 0,72% 0,7% 0,7% 5 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan % 89% 95% 98% 99% 100% 100% 1.00 IX Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1 Rata-Rata Jumlah Anak Perkeluarga anak 1,68 1,68 1,69 1,70 1,70 1,70 1,70 2 Rasio Akseptor KB % 27.47% 28.10% 28.95% 29.30 29.88 30.35 30.35 3 Cakupan Peserta KB Aktif % 73,47 % 73,38 % 74.08 % 74.19 % 74,32 % 74,47 % 74,47 % 4 Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I % 38,29% 38,22% 38% 37,89% 37,78% 37,63% 37,63% Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (IX-4) BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah KONDISI KONDISI FOKUS / BIDANG URUSAN/ KINERJA PADA KINERJA PADA INDIKATOR KINERJA AWAL PERIODE TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN AKHIR PERIODE PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD 2014 2015 2016 2017 2018 RPJMD 2013 2018 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN No Sat. X Ketenagakerjaan 1 Angka Partisipasi Angkatan Kerja % 62.82 63.37 63.64 63.92 64.20 64.48 64.48
a.Angkatan Kerja 15 Tahun keatas Jiwa 3,560,891.00 3,628,228.00 3,662,522.00 3,697,242.00 3,732,394.00 3,767,985.00 3,767,985.00
b.Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas Jiwa 5,667,985.00 5,725,718.00 5,754,925.00 5,784,362.00 5,814,033.00 5,843,940.00 5,843,940.00 2 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per-Tahun % 1.12 1.09 1.06 1.04 1.01
a.Jumlah sengketa pengusaha pekerja Kss 130 Kasus 130 Kasus 130 Kasus 130 Kasus 130 Kasus
b.Jumlah Perusahaan Jml 11,657.00 11,952.00 12,247.00 12,542.00 12,837.00 3 Tingkat Pastisipasi Angkatan Kerja % 62.82% 63.37% 63.64% 63.92% 64.20% 64.48%
a.Jumlah penduduk angkatan kerja Jiwa 3,560,891.00 3,628,228.00 3,662,522.00 3,697,242.00 3,732,394.00 3,767,985.00
b.Jumlah penduduk usia kerja Jiwa 5,667,985.00 5,725,718.00 5,754,925.00 5,784,362.00 5,814,033.00 5,843,940.00 4 Pencari Kerja yang ditempatkan % 13.14% 15.50% 16.87% 18.21% 19.51% 20.78%
a.Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan Jiwa 30,904.00 38,992.00 43,036.00 47,080.00 51,124.00 55,168.00
b.Jumlah pencari kerja yang mendaftar Jiwa 235,115.00 251,535.00 255,031.00 258,527.00 262,023.00 265,519.00 5 Tingkat Pengangguran Terbuka % 5,1% 5,1% 5,0% 5,0% 4,9% 4,8%
a.Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja Jiwa 208,983.00 188,983.00 178,983.00 168,983.00 158,983.00 148,983.00
b.Jumlah penduduk angkatan kerja Jiwa 3,560,891.00 3,628,228.00 3,662,522.00 3,697,242.00 3,732,394.00 3,767,985.00 6 Keselamatan dan Perlindungan % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
a.Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 Jml 11,358.00 11,657.00 11,952.00 12,247.00 12,542.00 12,837.00
b.Jumlah perusahaan di wilayah kabupaten Jml 11,358.00 11,657.00 11,952.00 12,247.00 12,542.00 12,837.00 7 Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100%
a.Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemda Kss 142 Kasus 130 Kasus 130 Kasus 130 Kasus 130 Kasus 130 Kasus
b.Jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemda Kss 142 Kasus 130 Kasus 130 Kasus 130 Kasus 130 Kasus 130 Kasus XI Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 1 Jumlah KUMKM yang difasilitasi sarana prasarana dan jumlah produk baru yang telah mendapatkan HAKI Unit KUMKM yg terfasilitasi sarana dan prasarana 1.500 unit 1.650 unit 1.800 unit 1.950 unit 2.100 unit 2.250 unit 2.250 unit Jumlah produk baru yang mengdapatkan HAKI 96 Produk 101 produk 106 produk 111 produk 116 produk 121 produk 121 produk 2 Kontribusi KUMKM terhadap PDRB 23,72% atau (Rp.32.591,90) Rp. 35.199,25 Rp. 38.199,25 Rp. 41.056,40 Rp. 44.340,91 Rp. 47.888,19 Rp. 47.888,19 3 jumlah wirausaha baru Jiwa 12.045 orang 72.405 orang 132.765 orang 193.125 orang 253.485 orang 313.845 orang 313.845 orang 4 Jumlah Koperasi aktif Unit 5.554 unit 6.504 unit 6.554 unit 7.054 unit 7.554 unit 8.026 unit 8.026 unit 5 Jumlah Koperasi besar Unit 5 unit 10 unit 15 unit 20 unit 25 unit 30 unit 30 unit 6 Jumlah usaha kecil menjadi usaha menegah Unit 113.370 unit 122.440 unit 131.510 unit 140.580 unit 149.650 unit 158.718 unit 158.718 unit Jumlah kasus sengketa pengusaha pekerja yang dapat diselesaikan yaitu 178 kasus dari 11.358 perusahaan yang terdaftar di Prov. Sulsel Jumlah kasus sengketa pengusaha pekerja yang dapat diselesaikan yaitu 650 kasus dari jumlah perusahaan yang terdaftar Tingkat partisipasi angkatan kerja bertambah 0,2% per tahun Jumlah pencari kerja yang ditempatkan bertambah 1% per tahun Tingkat pengangguran berkurang 0,1 % per tahun atau jumlah penganggur berkurang 10.000 orang pertahun Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 bertambah 10% per tahun dari 4,35 % tahun 2012 dari jumlah perusahaan yang terdaftar Jumlah kasus perselisihan yang dapat diselesaikan yaitu 650 kasus Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (IX-5) BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah KONDISI KONDISI FOKUS / BIDANG URUSAN/ KINERJA PADA KINERJA PADA INDIKATOR KINERJA AWAL PERIODE TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN AKHIR PERIODE PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD 2014 2015 2016 2017 2018 RPJMD 2013 2018 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN No Sat. 7 Jumlah usaha menengah menjadi usaha besar Unit 3.185 unit 3.249 unit 3.313 unit 3.377 unit 3.441 unit 3.503 unit 3.503 unit 8 Jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang didalitasi diklat dan jumlah Koperasi dan UMKM yang bisa mengakses lembaga keuangan bank dan non bank SDM KUMKM yg difasiltasi mengikuti diklat 5.000 orang 6.500 orang 8.000 unit 9.500 unit 11.000 unit 12.500 unit 12.500 unit KUMKM yg terfasilitasi pada lembaga keuangan bank dan non bank sebanyak 150.000 150.150 unit 150.300 unit 150.450 unit 150.600 unit 150.750 unit 150.750 unit XII Penanaman Modal 1 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Jml Jumlah investasi : PMA USD 462 JUTA, PMDN Rp. 962 Miliar 180 200 210 220 230 230 2 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Rp Tahun 2008-2012 Rp. 23 Triliun Investasi PMA 400 Juta USD, Investasi PMDN 3Triliun Investasi PMA 400 Juta USD, Investasi PMDN 3Triliun Investasi PMA 400 Juta USD, Investasi PMDN 4 Triliun Investasi PMA 400 Juta USD, Investasi PMDN 5 Triliun Investasi PMA 400 Juta USD, Investasi PMDN 6 Triliun Investasi PMA 2000 juta USD, Investasi PMDN Rp. 21 triliun XIII Kebudayaan 1 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Jml 37 37 37 37 37 37 37 2 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Jml 10 11 14 15 16 17 17 XIV Kepemudaan dan Olaraga 1 Jumlah Organisasi Pemuda Jml 651 684 705 747 783 810 810 2 Jumlah Klub Olaraga Jml 1532 1590 1643 1670 1723 1788 1788 3 Peningkatan peran serta kepemudaan % 97 100 100 100 100 100 100 XV Ketahanan Pangan 1 Regulasi Ketahanan Pangan Reg 1 1 2 3 4 5 5.00 2 Skor Pola Pangan Harapan peningkatan diversifikasi konsumsi pangan 80.90 81.71 82.53 83.35 84.18 85.03 85.03 XVI Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 1 2 3 4 5 6 6 2 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK 2 3 4 5 6 7 7 3 Jumlah LSM Aktif % 49.51% 52.51% 55.51% 58.51% 61.51% 64.20% 64.20% 4 LPM Berprestasi % 9.52% 11.00% 11.50% 12.50% 13.50% 14.52% 14.52% 5 PKK Aktif % 97.47% 97.58% 97.69% 97.80% 97.91% 98.02% 98.02% 6 Posyandu Aktif % 98.89% 99.09% 99.29% 99.49% 99.69% 99.89% 99.89% 7 Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang diberdayakan dan difasilitasi hak dasarnya Jml 2,120 2,970 3,820 4,670 5,520 6,370 6,370 8 Jumlah BUMDES yang difalisitasi Jml 176 226 276 326 376 426 426 XVII Statistik 1 Buku "Sulawesi Selatan Dalam Angka" Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 2 Buku "PDRB Sulawesi Selatan" Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada XVIII Perencanaan Pembangunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (IX-6) BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah KONDISI KONDISI FOKUS / BIDANG URUSAN/ KINERJA PADA KINERJA PADA INDIKATOR KINERJA AWAL PERIODE TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN AKHIR PERIODE PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD 2014 2015 2016 2017 2018 RPJMD 2013 2018 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN No Sat. 1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Dok 1 1 2 Tersedianya Dokumen Perencanaan :RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA Dok 1 1 3 Tersedianya Dokumen Perencanaan :RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Dok 1 1 1 1 1 1 5 4 Tersedianya Dokumen Perencanaan : KUA dan PPAS yang telah ditetapkan Nota Kesepakatan antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi Dok 2 2 2 2 2 2 10 B Layanan Urusan Pilihan I Pertanian 1 Produktifitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainya per hektar - Padi Kwt/Ha 51.22 52.25 53.30 54.37 55.45 56.56 56.56 - Jagung Kwt/Ha 45.62 47.51 48.22 48.95 49.68 50.43 50.43 - Kedele Kwt/Ha 14.77 14.99 15.22 15.44 15.68 15.91 15.91 2 Nilai PDRB (HK) Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan (juta rupiah) Rp 46,446,700 51,084,100 53,875,000 57,772,000 65,230,000 69,944,000 69,944,000 3 Kontribusi Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB % 4.90 10.00 5.50 7.20 12.90 7.20 7.20 4 PDRB Tanaman Pangan (Tanaman Bahan Makanan) Rp 19,253,336.81 19,640,328.88 19,836,732.17 20,035,099.49 20,235,450.49 20,437,804.99 20,437,804.99 5 Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB (Juta Rupiah) Rp 7,364.98 7,585.93 7,813.51 8,047.92 8,289.35 8,538.04 8,538.04 Kontrbusi sektor perkebunan terhdap PDRB provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 % 4,56 4,64 4,72 4,80 4,88 4,96 4,96 6 Komoditi Unggulan - Volume produksi Ton 391,831 362,989 382,167 459,370 528,597 561,869 561,851.00 - Produktifitas Ha 1,038 1,030 1,036 1,043 1,050 1,055 1,055.00 7 Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB - Jumlah kontribusi PDRB dari sub sektor peternakan 3,574,126.00 3,826,110.00 4,116,196.00 4,452,797.00 4,846,374.00 5,309,945.00 5,309,945.00 8 Populasi Ternak
a.Jumlah populasi sapi potong Ekor 1,128,306.00 1,232,800.00 1,347,080.00 1,471,954.00 1,608,404.00 1,870,542.00 1,870,542.00
b.Jumlah populasi Sapi perah Ekor 1,426.00 2,295.00 2,544.00 2,821.00 3,346.00 3,708.00 3,708.00
c.Jumlah populasi kerbau Ekor 100,831.00 108,504.00 111,684.00 115,086.00 120,272.00 125,833.00 125,833.00 10 Konsumsi Produk Peternakan
a.Daging (kg/kapita/tahun) 3.253 3.338 3.425 3.515 3.606 3.701 3.701
b.Telur (kg/kapita/tahun) 9.456 9.532 9.609 9.686 9.764 9.843 9.843
c.Susu (kg/kapita/tahun) 6.996 7.033 7.070 7.107 7.144 7.181 7.181 11 Nilai Tukar Peternakan
a.Rata-rata Nilai Tukar Petani % 97.51 99.14 99.69 100.24 100.79 101.35 101.35 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (IX-7) BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah KONDISI KONDISI FOKUS / BIDANG URUSAN/ KINERJA PADA KINERJA PADA INDIKATOR KINERJA AWAL PERIODE TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN AKHIR PERIODE PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD 2014 2015 2016 2017 2018 RPJMD 2013 2018 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN No Sat. 12 Kecamatan yang Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) berbasis teknologi informasi, memiliki demplot terintegrasi pertanian, perikanan dan kehutanan BP3K 117 35 50 50 70 75 280 13 Jumlah penyuluh :
a.Pertanian org 1,718 1,750 1,800 1,850 1,900 2,000 2,000
b.Perikanan org 235 300 350 400 450 500 500
c.Kehutanan org 291 350 400 450 500 550 550 II Kehutanan 1 Rehabilitasi hutan dan Lahan Kritis
a.Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi Ha 115,628.91 143,628.91 171,628.91 199,628.91 227,628.91 255,628.91 255,628.91
b.Luas total hutan dan lahan kritis Ha 525,885.28 497,885.28 469,885.28 441,885.28 413,885.28 395,885.28 395,885.28 2 Kerusakan Kawasan Hutan
a.Luas kerusakan kawasan hutan Ha 399.76 379.77 360.78 342.74 325.61 309.33 309.33
b.Luas kawasan hutan Ha 2,725,796.00 2,725,796.00 2,725,796.00 2,725,796.00 2,725,796.00 2,725,796.00 2,725,796.00 3 Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB
a.Jumlah kontribusi PDRB dari sektor kehutanan Rp Mlyr 138.05 150.38 163.81 178.43 194.37 211.73 211.73 III Energi dan Sumber Daya Mineral 1 Inventarisasi Potensi Sumber Daya Mineral dan Batubara a.Cadangan Sumber Daya Ton 537,220,000 338,830,000 250,000,000 275,000,000 300,000,000 325,000,000 325,000,000
b.Luas wilayah pemetaan Ha 13,503 2,538 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
c.Jumlah produksi mineral dan batubara
1. 1.Logam Ton/M3 81,863,938 68,905,773 85,957,134 90,254,991 94,767,741 99,506,128 99,506,128
2. 2.Non Logam Ton/M3 6,939,349 4,196,969 7,286,316 7,650,632 8,033,163 8,434,822 8,434,822
3. 3.Batuan Ton/M3 22,318,029 7,450,776 23,433,930 24,605,626 25,832,908 27,127,703 27,127,703
4. 4.Batubara Ton/M3 16,680,624 1,299 17,514,655 19,390,387 19,309,907 20,275,402 20,275,402 2 Kedaulatan Energi
a.Rasio desa berlistrik % 87.02 89.22 91.00 93.00 95.00 97.00 97.00
b.Jumlah instalasi bio energi yang terbangun unit 7 200 270 460 500 550 550 V Kelautan dan Perikanan 1 Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sulawesi Selatan
a.Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perikanan % 31,21 33,35 36.02 38.87 41.94 45.25 45.25 2 Produksi Perikanan Ton 2`869663.1 3,146,106.01 3,349,134.60 3,517,298.70 4,145,760.60 4,906,672.70 4,906,672.70
a.Jumlah produksi perikanan tangkap (ton) Ton 292,237.6 295,160.0 298,111.6 301,092.7 304,103.6 307,144.7 307,144.7
b.Jumlah produksi perikanan budidaya (ton) Ton 2,591,769.1 2,850,946.0 3,051,023.0 3,216,206.0 3,841,657.0 4,599,528.0 4,599,528.0 3 Produksi Komoditi Unggulan
a.Jumlah produksi Udang (ton) Ton 34,402.7 36,466.9 38,630.0 41,378.0 44,369.0 47,615.0 47,615.0
b.Jumlah produksi Bandeng (ton) Ton 91,502.3 96,992.4 123,280.0 154,140.0 192,660.0 240,780.0 240,780.0
c.Jumlah produksi Rumput Laut (ton) Ton 2,422,154.2 2,718,868.1 2,866,119.0 2,995,050.0 3,576,443.0 4,280,366.0 4,280,366.0 4 Konsumsi Ikan
a.Jumlah konsumsi ikan (kap/th) Kg 44.3 44.743 45.2 45.6 46.1 46.6 46.6 5 Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya
a.Nilai Tukar Nelayan (NTN) 102.8 103.1 103.3 103.6 103.8 104.1 104.1 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (IX-8) BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah KONDISI KONDISI FOKUS / BIDANG URUSAN/ KINERJA PADA KINERJA PADA INDIKATOR KINERJA AWAL PERIODE TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN AKHIR PERIODE PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD 2014 2015 2016 2017 2018 RPJMD 2013 2018 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN No Sat.
b.Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) 107.7 107.9 108.0 108.2 108.3 108.5 108.5 6 Jumlah Tenaga Kerja Perikanan 749,079 824,821 909,511 1,004,221 1,110,152 1,228,648 1,228,648
a.Perikanan Tangkap Orang 128,611 129,897 131,196 132,508 133,833 135,171 135,171
b.Perikanan Budidaya Orang 289,847 324,629 363,584 407,214 456,080 510,809 510,809
c.Pengolahan dan Pemasar Orang 330,621 370,296 414,731 464,499 520,239 582,667 582,667 VI Perdagangan 1 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kontribusi perdagangan thd PDRB thun 2012 sebesar 17,64% 18.00% 18,20% 18,50% 18,90% 19,10% 19,10% 2 Nilai ekspor perdagangan nilai ekspor perdagangan thn 2012 sebesar USD 1,446,195,843.78 USD.1,686,842,832.18 USD.1,446,195,843.78 USD.1,821,790,258.76 USD.1,967,533,479.46 USD.2,124,936,157.82 USD.2,124,936,157.82 VII Perindustrian 1 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB % 0.12 12,48% 12,73% 12,98% 13,24% 13,51% 13,51% 2 Jumlah industri Unit Jumlah industri tahun 2012 sebesar 51.278 unit usaha 52,170 53,061 53,950 54,850 55,740 55,740 VIII Ketransmigrasian 1 Transmigrasi swakarsa Program Transmigrasi Swakarsa Mandiri ( TSM ) sudah dihentikan sejak tahun 2000 - - - - - - A Kemampuan Ekonomi Daerah I Nilai Tukar Petani 106.89 103.25 104.55 104.65 104.76 104.86 104.86 Sub sektor tanaman pangan NTP 109.24 97.75 100.15 100.25 100.35 100.45 100.45 sub sektor hortikultura NTP 104.53 108.74 108.95 109.06 109.17 109.28 109.28 I Pertanian 1 Sub sektor tanaman pangan 109.24 97.75 100.15 100.25 100.35 100.45 100.45 2 sub sektor hortikultura 104.53 108.74 108.95 109.06 109.17 109.28 109.28 B Fasilitas Wilayah/Infrastruktur I Perhubungan 1 Rasio Panjang Jalan per jumlah Kendaraan
a.Panjang jalan Km 32,486.39 32,486.39 32,486.39 32,486.39 32,486.39 32,486.39 32,486.39
b.Jumlah kendaraan Jml 2,428,807 2,863,771 3,081,253 3,298,735 3,516,217 3,733,698 3,733,698 II Penataan Ruang 1 Ketataan Terhadap RTRW 0.52 0.58 0.63 0.66 0.68 0.73 0.73 2 Luas Wilayah produktif Hektar 1,816,757.00 1,853,056.43 1,890,081.14 1,927,845.62 1,966,364.64 2,005,653.283 2,005,653.283 3 Luas Wilayah Industri Hektar 7.92 7.974 8.029 8.084 8.140 8.196 8.196 4 Luas Wilayah Kebanjiran Hektar 5,154.02 5,139.00 5,136.00 5,133.00 5,130.00 5,124.00 5,124.00 5 Luas Wilayah Perkotaan Hektar 4,072.40 4,072.40 4,072.40 4,072.40 4,072.40 4,072.40 4,072.40 III Komunikasi dan Informatika 1 Rasio Ketersediaan daya listrik
a.Daya listrik terpasang gwh 4307 gwh 5074.4 gwh 5647.6 gwh 6265.3 gwh 6930.7 gwh 7647.7 gwh 7647.7 gwh ASPEK DAYA SAING DAERAH Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (IX-9) BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah KONDISI KONDISI FOKUS / BIDANG URUSAN/ KINERJA PADA KINERJA PADA INDIKATOR KINERJA AWAL PERIODE TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN AKHIR PERIODE PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD 2014 2015 2016 2017 2018 RPJMD 2013 2018 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN No Sat.
b.Jumlah kebutuhan gwh 3758 gwh 4018.94 gwh 4298 gwh 4596.45 gwh 4915.61 gwh 5256.94 gwh 5256.94 gwh 2 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik % 92.85 93.35 93.84 94.32 94.79 95.25 95.25
a.Jumlah rumah tangga menggunakan listrik 1,792,256.00 1,819,524 1,846,959 1,874,562 1,902,334 1,930,278 1,930,278.00
b.Jumah rumah tangga 1,930,191.00 1,949,088.00 1,968,171.00 1,987,440.00 2,006,898.00 2,026,547.00 2,026,547.00 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (IX-10) BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 X-1 10.1. Pedoman Transisi Untuk mengisi kekosongan dokumen rencana pembangunan daerah dalam masa transisi kepemimpinan daerah, maka penyusunan RKPD tahun 2019 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 10.2. Kebijakan Umum Pembangunan Transisi Kebijakan perencanaan tahun 2018 secara umum masuk dalam rangka memelihara dan memantapkan kinerja terwujudnya Visi RPJMD 2013-2018 melalui pemantapan kebijakan dari penyebaran misi pembangunan 2013-2018, sebagai berikut :

(1)Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar ummat beragama (2) Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan (3) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesejahteraan dan infrastruktur (4) Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global (5) Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum (6) Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan, dan kesatuan bangsa (7) meningkatkan Perwujudan keperintahan yang baik dan bersih. 10.3. Program Transisi Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 masih mengacuh pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 sebagai pembangunan lanjutan yang berdasar pada 7 (Tujuh) misi yang telah ditetapkan beserta penjabaran kebijakan yang telah dirumuskan dalam setiap urusan untuk program- program Prioritas lanjutan. Penetapan program Prioritas pembangunan di tahun 2018 memperhatikan isu strategis yang ditindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang dapat menjawab tantangan kedepan dalam upaya penyempurnaan target-target pembangunan dari kerangka perencanaan jangka menengah. Program transisi tahun 2018 disusun berdasarkan beberapa pertimbangan, sebagai berikut : (1) Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, (2) Penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, dan (3) Merupakan tugas pemerintah dan realistis untuk dilaksanakan, dan (4) Untuk menjaga sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dari satu periode keperiode selanjutnya. 10.4. Kaidah Pelaksanaan Perubahan Rencana Pembangun Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 X-2 SKPD,Rencana Kerja (Renja) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan, dan Perencanaan penganggaran. RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan RKPD Perubahan tahun 2016, RKPD tahun 2017 dan RKPD tahun 2018. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1.Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD kepada Masyarakat, termasuk DPRD;
2.Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil evaluasi tahunan RPJMD;
3.Pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan;
4.Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 merupakan landasan dan referensi dalam penyusunan dan penetapanPerubahan Renstra- SKPD Tahun 2013-2018;
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pemerintah Sulawesi Selatan berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan dengan tetap memperhatikan dokumen perencanaan yang telah berketetapan hukum;
6.Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan menjadi pedoman di dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) mulai tahun 2016-2018;
7.Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 dengan sebaik- baiknya;
8.Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota (RPJM-Kabupaten/kota) memperhatikan Perubahan RPJMD Prov SulSel 2013-2018 Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi selatan berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitas, dan mediasi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD dan Renja SKPD serta Rancangan RPJM Daerah Kabupaten/Kota;
9.Dalam pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013- 2018, perlu mengacuh kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan sehingga terwujud keselarasan pembangunan daerah;
10.Evaluasi Pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013- 2018 dilakukan setiap tahun untuk memastikan bahwa program yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah telah dijabarkan di dalam RKPD dan pada akhir masa jabatan Gubernur untuk menilai pencapaian indikator kinerja pemerintahan daerah. Sedangkan evaluasi tahunan dilakukan untuk menilai pencapaian hasil kegiatan terhadap sasaran program;
11.Perubahan RPJMD ini akan menjadi dasar Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) serta menjadi dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan evaluasi;
12.Agar pencapaian kinerja pembangunan berjalan sesuai harapan,maka setiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas. Menurut Skalanya, Perubahan RPJM-Daerah merupakan perencanaan tingkat menengah daerah yang perlu dipahami sebagai dokumen bersama seluruh stakeholder dalam rangka melaksanakan pembangunan. Selanjutnya, dokumen Perubahan RPJM-Daerah secara teknis menjadi pedoman dan dijabarkan dalam rangka perencanaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan swasta ikut bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara rencana jangka menengah dengan implementasi tahunannya sehingga rencana pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik- baiknya. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Selatan sebagai bagian dari proses pencapaian visi Daerah yakni “SULAWESI SELATAN PILAR UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SIMPUL JEJARING AKSELERENSI KESEJAHTERAAN PADA TAHUN 2018”.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 15

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 9 Tahun 2016