DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN BAB III WEWENANG PEMERINTAH DAERAH BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VI PERENCANAAN BAB VII PELAKSANAAN BAB VIII ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN BAB IX KERJASAMA BAB X KOORDINASI, EVALUASI DAN PELAPORAN BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XII PENGHARGAAN BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, baik perempuan maupun laki-laki, harus diperlakukan sama dan setara dalam kehidupan sosial, serta tidak boleh ada dikriminasi;
c.bahwa kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi hak warga negara di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik dan hukum belum optimal, dimana masih banyak ketimpangan gender yang terjadi pada bidang tersebut bukan hanya berdasarkan jenis kelamin, tetapi juga usia, status sosial, kebutuhan berbeda dan wilayah, sehingga perlu upaya untuk diwujudkan secara komprehensif dan proporsional dengan memperhatikan nilai kearifan lokal di Sulawesi Selatan;
d.bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang telah disepakati dan menjadi salah satu agenda dunia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun belum optimal dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi oleh SALINAN SALINAN Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bersama seluruh pemangku hak yang berkepentingan lainnya;
e.bahwa memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada lampiran huruf H pembagian urusan pemerintahan wajib bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada sub urusan kualitas hidup perempuan, bahwa Daerah Provinsi berwenang menyelenggarakan pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada lembaga pemerintah tingkat daerah Provinsi, demikian halnya ditegaskan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.Undang-Undang Nomor 47 PRP tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) yuncto Undang-Undang Republik IndoneasiaNomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indoneasia Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606),
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 250);
13.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 6 tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan
15.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 274);
16.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
7.Unit Kerja adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
8.Instansi adalah instansi pemerintah selain Pemerintah Daerah dan instansi non pemerintah.
9.Pengarusutamaan Gender selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
10.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
11.Analisis Gender adalah identifikasi secara sistematis tentang isu-isu gender yang disebabkan karena adanya pembedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki, untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah sesuai tahapannya.
12.Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.
13.Keadilan gender adalah perlakuan adil bagi laki-laki dan perempuan dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan daerah.
14.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut “Pokja PUG” adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
15.Focal Point Pengarusutamaan Gender adalah aparatur Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit Kerja masing-masing.
16.Masyarakat adalah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pengarusutamaan gender berdasarkan asas :

a.penghormatan terhadap hak asasi manusia;
b.keadilan;
c.partisipatif;
d.kesetaraan;
e.sinergitas;
f.sipakatau,
g.sipakalebbi’, dan
h.sipakainge’.

Pasal 3

(1)Fungsi PUG yaitu terselenggaranya:
1. a.perencanaan;
2. b.penganggaran;
3. c.pelaksanaan;
4. d.pemantauan; dan
5. e.evaluasi; yang responsif gender.
(2)Pelaksanaan fungsi PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
1. a.akses;
2. b.partisipasi;
3. c.kontrol; dan
4. d.manfaat bagi masyarakat.
(3)Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan:
1. a.jenis kelamin;
2. b.usia;
3. c.perbedaan kemampuan;
4. d.wilayah; dan
5. e.status sosial.

Pasal 4

PUG bertujuan untuk mengatasi kesenjangan gender.

BAB III

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang:

a.menetapkan kebijakan PUG;
b.melaksanakan fungsi PUG; dan
c.memfasilitasi penyelenggaraan fungsi PUG.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap :
1. a.penetapan Kebijakan PUG;
2. b.peningkatan Kualitas sumber daya manusia PUG;
3. c.penyediaan Anggaran PUG; dan
4. d.penyediaan fasilitasi PUG.
(2)Penyediaan fasilitasi PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.kelembagaan PUG;
2. b.data dan informasi gender;
3. c.alat analisis gender; dan
4. d.peran serta masyarakat.
(3)Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan.
(4)Bentuk dan tata cara pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

(1)Masyarakat wajib berperan serta dalam penyelenggaraan PUG.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.partisipatif dalam penetapan Kebijakan PUG;
2. b.partisipatif dalam peningkatan Kualitas sumber daya manusia PUG ;
3. c.partisipatif dalam penyediaan Anggaran PUG; dan
4. d.partisipatif dalam penyediaan fasilitas PUG.
(3)Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

PERENCANAAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana kebijakan PUG;
(2)Rencana kebijakan PUG dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan Daerah.
(3)Penyusunan rencana kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan analisis gender.
(4)Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara teknis oleh SKPD dan Unit Kerja pada Pemerintah Daerah.
(5)Tata cara penyusunan Rencana kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PELAKSANAAN

Pasal 9

(1)Gubernur bertanggungjawab atas pelaksanaan PUG.
(2)Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kelompok penggerak dan kelompok teknis.
(3)Kelompok penggerak dan kelompok teknis terdiri atas :
1. a.para SKPD; dan
2. b.para Unit Kerja.
(4)Kelompok penggerak dan kelompok teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam bentuk Pokja PUG dan Focal Point PUG.
(5)Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(6)Pembentukan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD dan unit kerja.
(7)Tata cara pembentukan dan lingkup tugas Pokja PUG dan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 10

Anggaran PUG bersumber dari :

a.anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.alokasi Pendapatan dan Belanja Negara;
c.partisipasi Masyarakat;
d.Coorporate Social Responsibility (tanggung jawab sosial perusahaan); dan
e.sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…