DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Mei 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 5a. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan persetujuan bersama Gubernur Sulawesi Selatan.
6.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
7.Unit Pelayanan Kesehatan adalah balai pengobatan, balai pelayanan kesehatan, unit transfusi darah dan unit pelayanan kesehatan lainnya atau yang sejenis milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
8.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi, serta pengawasan penyetorannya.
14.Penagihan adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan atau surat teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
15.Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.
16.Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.
17.Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh pemilik sarana atas pemakaian perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas kesehatan dan teknologi kesehatan.
18.Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien/pengguna pelayanan kesehatan dalam rangka mendapatkan pelayanan kesehatan.
19.Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang tidak dalam keadaan gawat darurat dan atau tanpa rawat inap.
20.Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan menginap di rumah sakit atau unit pelayanan kesehatan.
21.Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
22.Rawat Intensif adalah pelayanan kepada pasien dengan kondisi kritis atau sakit berat, cedera atau potensial mengancam jiwa yang membutuhkan tenaga terlatih dengan didukung peralatan khusus.
23.Dihapus.
24.Dihapus.
25.Dihapus.
26.Dihapus.
27.Dihapus.
28.Dihapus.
29.Dihapus.
30.Dihapus.
31.Dihapus.
32.Dihapus.
33.Dihapus.
34.Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan oleh Pemerintah Daerah.
35.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
36.Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi aparatur penyelenggara pemerintahan dan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat yang tidak bersifat formal.
37.Dihapus.
38.Dihapus.
39.Dihapus.
40.Diklat Teknis adalah Diklat yang dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi teknis aparatur dan kapasitas kelembagaan masyarakat.
41.Dihapus.
42.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
43.Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
44.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
45.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
46.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
47.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
48.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini.
49.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
50.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 2 huruf b dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

a.Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b.dihapus; dan
c.Retribusi Pelayanan Pendidikan.
1. 3.Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf c ditambah satu angka yakni angka 16, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Tarif retribusi dibagi atas 4 (empat) kelompok pelayanan yaitu:
1. a.rawat jalan;
2. b.gawat darurat;
3. c.rawat inap; dan
4. d.rawat intensif.
(2)Rawat intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) dapat berupa :
1. a.high Care;
2. b.intensive care unit (ICU);
3. c.intensive coronary care unit (ICCU);
4. d.neonatal intensive care unit (NICU); dan
5. e.perinatal intensive care unit (PICU)
(3)Kelompok pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari beberapa jenis, meliputi:
1. a.pelayanan medik:
  1. 1.pelayanan medik umum
  2. 2.pelayanan gigi dan mulut
  3. 3.tindakan medik spesialistik dan subspesialistik: a) operatif; b) non operatif.
  4. 4.visite.
2. b.pelayanan penunjang medik:
  1. 1.tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik;
  2. 2.pelayanan farmasi;
  3. 3.rehabilitasi medik; dan
  4. 4.pelayanan gizi.
3. c.pelayanan lain:
  1. 1.konsultasi khusus;
  2. 2.perawatan/pemulasaran jenazah;
  3. 3.check up;
  4. 4.hemodialisa;
  5. 5.visum & bedah mayat;
  6. 6.tranfusi darah;
  7. 7.medico legal;
  8. 8.saksi ahli;
  9. 9.kulit dan kosmetik;
  10. 10.detoksifikasi cepat;
  11. 11.pemulasaran dan penyimpanan jenazah;
  12. 12.ambulance;
  13. 13.tes bebas narkoba (Darah);
  14. 14.sleep scan (PSG);
  15. 15.vaksinasi; dan
  16. 16.penyediaan darah dengan metode Apheresis.
(4)Pelayanan medik, penunjang medik, dan pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.pelayanan sederhana;
2. b.pelayanan sedang; dan
3. c.pelayanan kompleks.
(5)Jenis kegiatan pelayanan, pemeriksaan dan tindakan yang termasuk dalam klasifikasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada rumah sakit dan unit pelayanan kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan dari pimpinan rumah sakit dan unit pelayanan kesehatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

4.Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan serta kualitas sarana dan prasarana pelayanan.
(2)Besaran tarif pelayanan kesehatan merupakan penjumlahan dari tarif komponen jasa sarana dan tarif komponen jasa pelayanan.
(3)Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan berlaku sama antar bagian dalam satu rumah sakit atau unit pelayanan kesehatan, maupun antar rumah sakit atau unit pelayanan kesehatan.
(4)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5)Dihapus.

5.Ketentuan BAB IV Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 dihapus.
6.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dikecualikan dari objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.Pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
2. b.Pendidikan/Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
3. c.Pendidikan/Pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
4. d.Pendidikan/Pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
  1. 7.Mengubah Lampiran I dan Lampiran III, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  2. 8.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Pendidikan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

9.Ketentuan ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
(3)Retribusi dipungut oleh petugas pemungut pada Perangkat Daerah pengelola Retribusi.

10.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1)Wajib Retribusi dapat diberi pengurangan atau keringanan Retribusi atas pertimbangan:
1. a.kemampuan Wajib Retribusi yang bersangkutan;
2. b.untuk kegiatan keagamaan, sosial, dan pemerintahan; dan
3. c.kegiatan tertentu yang sejalan dengan program Pemerintah Pusat dan Daerah.
(2)Wajib Retribusi dapat dibebaskan dari Retribusi dalam keadaan kahar (force majoure).
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

11.Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 36 diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)Paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari Penerimaan Retribusi Pelayanan Pendidikan, dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan.
(2)Jenis kegiatan dan besarnya dana yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD.
(3)Paling kurang 40% (empat puluh persen) dan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan, digunakan untuk Jasa Pelayanan Kesehatan, sedangkan sisanya untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
(3a)Khusus penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang bersumber dari dana kapitasi, pembagian jasa pelayanan kesehatannya mengacu pada ketentuan Menteri Kesehatan.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembagian dan penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (3a) diatur dengan Peraturan Gubernur.

12.Ketentuan Pasal 37 dihapus.
13.Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Dalam rangka pembinaan pemungutan retribusi, Badan Pendapatan Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait melakukan kegiatan pembinaan teknis, monitoring, dan pengendalian.
(2)Dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Lembaga Pengawasan Fungsional Internal Pemerintah Daerah melakukan tindakan pemeriksaan.
(3)Tata cara pembinaan dan pemeriksaan di bidang retribusi daerah berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

14.Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1)Pendapatan yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan seluruhnya menjadi anggaran belanja pada unit kerja pengelola retribusi yang bersangkutan.
(2)Pendapatan yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi pengurang pagu anggaran belanja rutin Perangkat Daerah yang bersangkutan.

15.Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 42A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

(1)Biaya Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah dibebankan kepada APBD dan/atau Perangkat Daerah pengusul.
(2)Ketentuan mengenai biaya Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

16.Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dihapus, dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…