DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KEPENTINGAN UMUM BAB II: KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BAB III: PERENCANAAN BAB IV: PERLINDUNGAN SUMBER DAYA PERIKANAN BAB V; PENDANAAN BAB VI: PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VII: SANKSI ADMINISTRATIF BAB VIII: KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah berhak

Menetapkan

menetapkan kebijakan berdasarkan kewenangannya, perlindungan sumber daya perikanan merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Sumber Daya Perikanan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah SALINAN Tahun . . . Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. 4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. 5.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490;
5. 6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Perubahan . . . Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
8. 9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
12. 13.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32);
13. 14.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 326) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.49/MEN/2011 tentang Pulau . . . Perubahan Atas Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 780);
14. 15.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1195);
15. 16.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31);
16. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. 18.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);
18. 19.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1825);
19. 20.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2154);
20. 21.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-
21. 8.Perikanan . . . Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN SUMBER DAYA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota di dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
6.Perlindungan Nelayan adalah segala upaya untuk membantu nelayan dalam menghadapi permasalahan dalam melakukan usaha perikanan.
7.Orang adalah orang perorangan atau badan usaha. penegakan . . .
8.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
9.Sumber Daya Perikanan adalah seluruh potensi yang dimiliki dan dapat dikembangkan sebagai penyelenggaraan pemanfaatan Sumber Daya Ikan.
10.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
11.Badan Usaha adalah perusahaan yang melakukan usaha penangkapan, budidaya dan pengolahan ikan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
12.Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat yang tidak merusak sumber daya kelautan dan perikanan, termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
13.Gross Tonnage yang selanjutnya disingkat GT adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak di bawah kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak di atas geladak ditambah dengan isi ruangan berserta ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas.
14.Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang mengunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
15.Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta badan . . . penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
16.Wilayah Pengelolaan Perikanan Wilayah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut WPP RI adalah merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi ekslusif Indonesia.
17.Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan pada pemanfaatan sumber daya ikan terhadap peraturan dan perundangan serta tegaknya hukum perikanan demi ketertiban pemanfaatan Sumber Daya Perikanan.
18.Kapal Pengawas adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan.
19.Pelabuhan Perikanan adalah tempat dan/atau lokasi yang berada di garis pantai Sulawesi Selatan sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
20.Usaha Perikanan adalah usaha menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk komersial.
21.Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan.
22.Perizinan adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau

j.kesejahteraan . . . badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
1. 23.Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
2. 24.Andon Penangkapan Ikan adalah kegiatan Penangkapan Ikan di laut yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan Kapal Perikanan tidak lebih dari 30GT, dengan daerah Penangkapan Ikan sesuai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon.
3. 25.Pemberdayaan Nelayan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan untuk melaksanakan Usaha Perikanan yang lebih baik.
4. 26.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Nelayan kepada perusahaan pembiayaan dan bank.
5. 27.Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan berdasarkan Kearifan Lokal.
6. 28.Kearifan Lokal adalah gagasan masyarakat setempat/lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat.

Pasal 2

Perlindungan Sumber Daya Perikanan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kedaulatan;
b.keadilan;
c.kemanfaatan;
d.kemitraan;
e.kemandirian;
f.pemerataan;
g.keterpaduan;
h.keterbukaan;
i.kepastian hukum;
h.ketentuan . . .
j.kesejahteraan;
k.Kearifan Lokal;
l.kelestarian; dan
m.keberkelanjutan.

Pasal 3

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan perlindungan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan.

Pasal 4

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.menjamin potensi Perikanan dan ekologinya agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan secara optimal demi tercapainya kemakmuran masyarakat dan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan pangan generasi sekarang dan yang akan datang;
b.mendayagunakan Sumber Daya Perikanan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.memanfaatkan Sumber Daya Perikanan secara berkelanjutan;
d.melestarikan budaya dan mengembangkan pengetahuan Perikanan bagi masyarakat Daerah; dan
e.mengembangkan sumber daya manusia di bidang Perikanan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mengedepankan kepentingan umum.

Pasal 5

(1)Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.kewenangan Pemerintah Daerah;
2. b.perencanaan;
3. c.Perlindungan Sumber Daya Perikanan;
4. d.pendataan;
5. e.pembiayaan;
6. f.peran serta masyarakat;
7. g.sanksi administratif; dan
8. f.kelayakan . . .
9. h.ketentuan penutup.
(2)Perlindungan Sumber Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi wilayah laut dan wilayah darat.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

a.pengaturan konservasi dan pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
b.pelaksanaan Perizinan di bidang pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
c.pemberian perlakuan prioritas kepada masyarakat yang terlibat aktif dalam pemeliharaan Sumber Daya Perikanan;
d.kerja sama antar daerah dalam perlindungan potensi Sumber Daya Perikanan;
e.penegakan hukum dalam Perlindungan Sumber Daya Perikanan; dan
f.mengatur keseimbangan dan eksploitasi Sumber Daya Perikanan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 7

(1)Perencanaan Perlindungan Sumber Daya Perikanan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada :
1. a.daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
2. b.potensi sumber daya Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan;
3. c.rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. d.perkembangan ilmu pegetahuan dan teknologi;
5. e.kebutuhan sarana dan prasarana;

Pasal 11

. . .

f.kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya setempat;
g.tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
h.jumlah pelaku usaha Perikanan.

Pasal 8

Perencanaan Perlindungan Sumber Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memperhatikan:

a.sebaran potensi Sumber Daya Perikanan;
b.Kearifan Lokal; dan
c.aspirasi masyarakat.

Pasal 9

Perencanaan Perlindungan Sumber Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit memuat kebijakan dan strategi.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…