DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Pendahuluan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB III Gambaran Keuangan Daerah BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BAB VI Arah Pembangunan Wilayah Sulawesi Selatan BAB VII Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah BAB VIII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah BAB IX Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan BAB X Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan terhadap kondisi yang ada saat ini serta sesuai kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Pusat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan SALINAN Menetapkan: . . . Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN MEMUTUSKAN:

(4)Isi . . . Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
(2)Kerangka pendanaan adalah untuk menghitung kapasitas riil keuangan Daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Daerah 5 (lima) tahun kedepan.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I Pendahuluan;
2. b.BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
4. d.BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
5. e.BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
6. f.BAB VI Arah Pembangunan Wilayah Sulawesi Selatan;
7. g.BAB VII Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
8. h.BAB VIII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
9. i.BAB IX Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
10. j.BAB X Penutup.
(4)Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2.Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3.Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VA
4.Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran Tahun 2021 yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, merupakan bagian yang saling mengisi dan melengkapi dengan Perubahan RPJMD berdasarkan Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 8 Februari 2021 GUBERNUR SULAWESI SELATAN, M. NURDIN ABDULLAH Diundangkan di Makassar pada tanggal 8 Februari 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, ABDUL HAYAT LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (1-34/2021)

1.Penyesuaian . . . PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023 I. UMUM Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018- 2023, merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Visi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”. Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif. Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Disamping itu Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mengatur bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila: (a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; (b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan (c) terjadi perubahan mendasar antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka materi penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, mencakup:
1.Penyesuaian terhadap substansi kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
2.Penyesuaian kembali struktur organisasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan struktur urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3.Penyesuaian terhadap indikator dan target sebagimana tertuang dalam RPJMD dengan memperhatikan capaian kinerja, kondisi, potensi dan amanat regulasi. Saat ini telah diberlakukan berbagai regulasi yang berpengaruh dan menuntut penyesuaian dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan pembangunan daerah, antara lain Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Pelaksanaan perubahan RPJMD dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memuat Program Prioritas dan kegiatan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 314

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…