DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 15 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH BAB III: PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAB IV: HAK DAN KEWAJIBAN BAB V: STANDAR BANTUAN HUKUM BAB VI: TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAB VII: LARANGAN BAB VIII: PENDANAAN BAB IX: SANKSI ADMINISTRATIF BAB X: PENYIDIKAN BAB XI: KETENTUAN PIDANA BAB XII: KETENTUAN PERALIHAN BAB XIII: KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia \ [Grab your reader’s attention with a great quote from the document or use this space to emphasize a key point. To place this text box anywhere on the page, just drag it.]
9.Peraturan . . . Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Pemerintah . . .
9.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. dan . . .
4.Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5.Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu adalah tata cara mengusahakan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan bekerja sama dengan organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum.
6.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberi oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7.Penerima Bantuan Hukum adalah setiap orang atau Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri.
8.Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang berdomisili atau memiliki identitas kependudukan yang sah di Provinsi Sulawesi Selatan.
9.Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin.
10.Kelompok Rentan adalah setiap orang atau kelompok Masyarakat yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
11.Pemberi Bantuan Hukum adalah organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Perkara adalah permasalahan hukum yang perlu diselesaikan.
13.Pemohon adalah orang miskin atau Kelompok Rentan yang membutuhkan layanan Bantuan Hukum.
14.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur peradilan.
15.Nonlitigasi adalah proses penanganan dan penyelesaian Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan.
16.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran pendapatan

b.Bantuan . . . dan belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan.
1. 17.Verifikasi adalah proses seleksi organisasi Bantuan Hukum dan lembaga Bantuan Hukum yang dilakukan oleh panitia Verifikasi berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.
2. 18.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas; dan
f.akuntabilitas.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memberikan alokasi anggaran Bantuan Hukum kepada organisasi Bantuan Hukum dan lembaga Bantuan Hukum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
b.mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia;
d.menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh akses keadilan; dan
e.menjamin bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh Masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi permasalahan hukum;
d.menyusun . . .
b.Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi Perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara baik Litigasi maupun Nonlitigasi; dan
c.Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

(1)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah Masyarakat Miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri dan Kelompok Rentan yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan terkait.
(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
(3)Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.perempuan;
2. b.anak yang berhadapan dengan hukum;
3. c.penyandang disabilitas;
4. d.pekerja migran Indonesia; dan
5. e.lanjut usia.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan Daerah Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah;
2. b.menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
3. c.mengelola anggaran Bantuan Hukum di Daerah secara efektif, efisien, transparan, bertanggung jawab, dan akuntabel; dan
(3)Organisasi . . .
1. d.menyusun laporan dan melakukan evaluasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah pada akhir tahun anggaran.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.mengawasi dan memastikan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
2. b.melakukan identifikasi dan klarifikasi Perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum ke badan peradilan setempat.
(3)Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan intansi vertikal di Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan instansi terkait lainnya.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 8

(1)Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam bentuk pengalokasian Anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang diberikan kepada organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum sebagai Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat.
1. b.mendapatkan . . .
(3)Organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum sebagai Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang jelas;
4. d.memiliki pengurus;
5. e.memiliki program Bantuan Hukum; dan
6. f.telah melaksanakan program Bantuan Hukum minimal 1 (satu) tahun.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan, yang dilaksanakan dengan iktikad baik dan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang- undangan serta hierarkinya dan/atau tidak melanggar kode etik advokat.

Pasal 10

(1)Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjalin kerja sama dengan organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Penerima Bantuan Hukum berhak:

a.mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma hingga Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b.melaporkan . . .
b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat; dan
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…