DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN BAB III PENYELENGGARAAN BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB V KETENTUAN PERALIHAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemanfaatan potensi sumberdaya wisata dan sumberdaya manusia perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya serta dikembangkan sesuai dengan keunikan dan kekhasan budaya dan daya tarik wisata masing-masing daerah secara terarah dan berkelanjutan, berdasarkan prinsip dan pendekatan perencanaan rasional,komprehensif,responsif, adaptif serta esensi otonomi daerah;
c.bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang pada pokoknya mengamanatkan Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan DaerahProvinsi Sulawesi Selatan tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) juncto Undang-Undang 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah SALINAN Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 128);
13.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Selawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
15.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 250);
16.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
17.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa Di Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 1,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 258);
18.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10);
19.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 274); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015-2030.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5.Dinas adalah satuan kerja perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.
6.Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
7.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu atau tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10.Penyelenggaraan pariwisata adalah pelaksanaan kegiatan kepariwisataan.
12.Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
13.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15.Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang meliputi upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah.
16.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yangditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan pada Destinasi Pariwisata.
17.Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
18.Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebutDestinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu ataulebih wilayah administratif yang terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
19.Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Daerah.
20.Pemasaran Pariwisata Daerah adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya di Daerah.
21.Industri Pariwisata Daerah adalah Usaha Pariwisata yang menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata Daerah.
22.Kelembagaan Kepariwisataan Daerah adalah organisasi yangmenyelenggarakan kepariwisataan meliputi Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, badan usaha pariwisata dan masyarakat, sumber daya manusia dan regulasi.
23.Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
24.Swasta selanjutnya disebut pengusaha pariwisata adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
25.Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
26.Kawasan Strategis Pariwisata Daerah selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan strategis pariwisata yang berskala Daerah.
27.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
28.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2030.
29.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
30.Orang adalah orang perorangan atau badan baik yang bersifat badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
31.Badan Promosi Pariwisata Daerah selanjutnya disingkat BPPD adalah lembaga yang bersifat mandiri, koordinatif dan teknis operasional dalam kegiatan promosi/pemasaran kepariwisataan Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

RIPPARDA diselenggarakan berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.kekeluargaan;
c.adil dan merata;
d.keseimbangan;
e.kemandirian;
f.kelestarian;
g.partisipatif;
h.berkelanjutan;
i.demokratis;
j.kesetaraan;
k.kesatuan; dan
l.kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan RIPPARDA meliputi:

a.memberikan arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah;
b.memberikan pedoman perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan Pariwisata Daerah; dan
c.menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan Pariwisata

Pasal 4

Sasaran RIPPARDA meliputi:

a.terselenggaranya Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang terarah dan terpadu;
b.ditetapkannya skala prioritas Pembangunan Kepariwisataan Daerah;
c.tersedianya acuan bagi seluruh pemangku kepentingan Pariwisata; dan
d.tersusunnya program indikatif Pembangunan Kepariwisataan Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Fungsi RIPPARDA, yaitu:

a.pedoman untuk menyelenggarakan pembinaan dalam Pembangunan Kepariwisataan Daerah;
b.pedoman untuk menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian dalam Pembangunan Kepariwisataan Daerah;
c.penjabaran arah kebijakan umum perencanaan pembangunan daerah sektor Pariwisata; dan
d.penjabaran pemanfaatan ruang berdasarkan matra spasial yang menjadi penyelarasan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 6

Kedudukan RIPPARDA sebagai:

a.dasar pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan Daerah sektor pariwisata;
b.dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Kepariwisataan Daerah; dan
c.acuan pengaturan serta penyelarasan dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Kebijakan umum RIPPARDA sebagai berikut:

a.memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antarbangsa;
b.mengembangkan tata nilai kehidupan dan budaya daerah sebagai bentuk kearifan lokal;
c.memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam;
d.mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah; dan
e.memelihara keamanan, ketertiban, dan ketenteraman.

Pasal 8

Strategi RIPPARDA sebagai berikut:

a.menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peran penting pariwisata dalam peningkatan kualitas kehidupan bangsa dalam memasuki era globalisasi;
b.mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan dalam rangka peningkatan pendapatan yang berimplikasi positif pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan kontribusi sektor Pariwisata terhadap pembangunan Daerah dan nasional;
c.menjaga dan mengembangkan budaya lokal yang beraneka ragam sebagai aset wisata Daerah, sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan yang secara turun temurun dipraktikkan dan dipelihara;
d.meningkatkan kualitas produk, sumber daya pariwisata, dan lingkungan secara integral berdasarkan prinsip kesinambungan dan apresiasi terhadap norma dan nilai yang berlaku;
e.menjadikan Destinasi Pariwisata Daerah sebagai daerah tujuan wisata unggulan nasional dan internasional dengan orientasi pengembangan kearah Pariwisata alam dan Pariwisata budaya, serta menempatkan jenis Pariwisata yang lain sebagai penunjang utama berdasarkan keseimbangan antara permintaan pasar dengan potensi yang tersedia; dan
f.menciptakan hubungan yang harmonis antar manusia dan antara manusia dengan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas SDM Pariwisata.

Pasal 9

(1)Lingkup RIPPARDA meliputi:
1. a.pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah;
2. b.pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah;
3. c.pembangunan Industri Pariwisata Daerah; dan
4. d.pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah.
(2)Lingkup RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun secara rinci sebagai suatu subsistem yang saling terkait dalam Pembangunan Kepariwisataan Daerah dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional.
(4)RIPPARDA berlaku untuk jangka waktu 15 (lima belas) Tahun terhitung mulai Tahun 2015 hingga Tahun 2030.
(5)RIPPARDA dapat ditinjau berdasarkan pertimbangan kebutuhan Daerah.

Pasal 10

(1)RIPPARDA memuat:
1. a.visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah;
2. b.misi Pembangunan Kepariwisataan Daerah; dan
3. c.arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
(2)Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu “Sulawesi Selatan Sebagai Tujuan Wisata Yang Berdaya Saing Di Indonesia dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat”.
(3)Misi Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
1. a.mewujudkan destinasi wisata yang aman, nyaman, menarik, mudah terjangkau, berwawasan lingkungan serta berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat;
2. b.mewujudkanpemasaran Pariwisata yang efektif meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
3. c.mewujudkan kemitraan pengelolaan Pariwisata yang mendorong berkembangnya industri Pariwisata yang berdaya saing dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan kehidupan masyarakat;
4. d.mengembangkan kekayaan dan keragaman budaya serta merevitalisasi budaya maritim sebagai karakteristik entitas Daerah; dan
5. e.mendorong perkembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya.
(4)Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
1. a.prinsip pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan;
2. b.orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
3. c.dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
4. d.dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas Kabupaten/Kota, dan lintas pelaku; dan
5. e.dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan Swasta.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…