DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: PERUBAHAN BENTUK HUKUM BAB III: NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN BAB IV: KEGIATAN USAHA BAB V: JANGKA WAKTU BERDIRI BAB VI: MODAL DAN SAHAM BAB VII: ORGAN PERSERODA BAB VIII: KETENTUAN PERALIHAN BAB IX: KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka lebih meningkatkan laba dan/atau keuntungan serta efisiensi dan efektivitas usaha yang berpengaruh terhadap kontribusi/deviden pendapatan asli daerah, maka Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan yang didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan, perlu mengubah bentuk hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;
c.bahwa ketentuan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan badan usaha milik daerah yang telah ada sebelum Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 berlaku, wajib menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak SALINAN
1. 5.Undang . . . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, mengatur bahwa perubahan bentuk hukum badan usaha milik daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11.Peraturan . . .
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); Menetapkan . . .
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
13.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 248) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);
14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 278);
15.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN MEMUTUSKAN :
9.Rapat . . . Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH SULAWESI SELATAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7.Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut Perusda adalah Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan yang didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan.
8.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Perusda yang diubah bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

. . .

9.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
10.Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
11.Direksi adalah organ Perseroda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan Perseroda serta mewakili Perseroda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perseroda.
13.Modal Dasar adalah jumlah maksimum lembaran Saham beserta nilai-nilai Saham tersebut yang dapat dikeluarkan oleh Perseroda sesuai Akte Pendirian.
14.Modal Disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya ke dalam Perseroda untuk memenuhi penyertaan modal yang telah ditetapkan.
15.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan berupa uang dan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/Saham Daerah pada Perseroda.
16.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah, pemerintah daerah dan atau pihak lain kepada Perseroda tanpa memperoleh penggantian.
17.Pinjaman adalah modal Perseroda dari pihak lain yang bersumber dari Daerah, badan usaha milik daerah lainnya dan/atau sumber lainnya sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
18.Saham adalah penyertaan modal yang dimiliki Daerah dan pihak lain dalam Perseroda.
19.Agio Saham adalah kekayaan bersih Perseroda yang diperoleh dari penilaian atau penjualan Saham di atas nilai nominalnya.

e.besarnya . . .

Pasal 2

Maksud dan tujuan perubahan bentuk hukum dari Perusda menjadi Perseroda adalah:

a.memperoleh laba dan/atau keuntungan;
b.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; dan
c.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 3

(1)Perusda diubah bentuk hukumnya menjadi Perseroda.
(2)Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mengakibatkan:
1. a.seluruh kekayaan, hak dan kewajiban Perusda menjadi kekayaan, hak dan kewajiban Perseroda;
2. b.seluruh pegawai tetap Perusda menjadi pegawai tetap Perseroda; dan
3. c.hak dan kewajiban antara Perusda dengan pegawai Perusda menjadi hak dan kewajiban antara Perseroda dengan pegawai Perseroda yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Gubernur dan DPRD memproses lebih lanjut perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Perseroda diatur dalam anggaran dasar yang dinyatakan dalam Akta Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri;
5. i.pertambangan . . .
6. e.besarnya jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor;
7. f.jumlah Saham;
8. g.klasifikasi Saham dan jumlah Saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap Saham;
9. h.nilai nominal setiap Saham;
10. i.nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
11. j.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
12. k.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
13. l.tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
14. m.penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
15. n.ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

(1)Perseroda bernama PT. Sulsel Citra Indonesia (Perseroda).
(2)Perseroda berkedudukan di ibu kota Daerah dan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain sesuai potensi, keunggulan dan manfaat yang diperoleh Perseroda dari tempat tersebut.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perseroda melaksanakan kegiatan usaha:

a.percetakan dan penerbitan;
b.pertanian, peternakan, dan kelautan;
c.pariwisata;
d.transportasi;
e.pemanfaatan aset daerah;
f.konstruksi dan properti;
g.perdagangan umum dan jasa;
h.perindustrian;

(5)Sumber . . .
1. i.pertambangan dan energi/gas;
2. j.pergudangan;
3. k.kepelabuhanan, darat dan udara;
4. l.limbah;
5. m.multimedia;
6. n.teknologi informasi;
7. o.air baku; dan/atau
8. p.lain-lain yang strategis.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

(1)Jangka waktu berdiri Perseroda sejak ditetapkan dengan Akta Pendirian dan berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.
(2)Perseroda berakhir setelah dibubarkan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

BAB VI

MODAL DAN SAHAM

Pasal 7

(1)Sumber modal Perseroda terdiri atas :
1. a.Penyertaan Modal Daerah;
2. b.Pinjaman;
3. c.Hibah; dan/atau
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dapat bersumber dari APBD dan/atau konversi dari Pinjaman.
(3)Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan kepada Perseroda.
(4)Penyertaan Modal Daerah pada Perseroda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3)Ketentuan . . .
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.Agio Saham.

Pasal 8

(1)Modal Dasar Perseroda ditetapkan sebesar Rp.1.000.000.000.000 (satu trilyun rupiah).
(2)Modal Disetor Perseroda ditetapkan minimal 25 % (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar atau sebesar Rp.250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah).
(3)Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor penuh pada saat pendirian Perseroda dan bersumber dari Penyertaan Modal Daerah serta tercatat dalam neraca penutup Perusda.
(4)Modal yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp. 14.516.460.480 (empat belas milyar lima ratus enam belas juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
(5)Neraca penutup Perusda sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dan neraca pembuka Perseroda ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan hasil audit.
(6)Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 9

(1)Daerah memiliki Saham pada Perseroda minimal 99% (sembilan puluh sembilan persen).
(2)Pihak lain dapat memiliki Saham pada Perseroda sebesar 1% (satu persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Perubahan . . .
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, klasifikasi dan nilai nominal Saham diatur dalam anggaran dasar Perseroda.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…