DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 15 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Kelembagaan, Energi Daerah Dan Koordinasi, Perubahan RUED-P , Pengelolaan Energi, Kerja Sama, Hak dan Peran Serta Masyarakat, Lingkungan Dan Keselamatan, Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi, Pendanaan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH TAHUN 2021–2050.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kewenangan daerah otonomi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
15.Pemanfaatan . . .
5.Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
7.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi.
8.Rencana Umum Energi Nasional, yang selanjutnya disingkat RUEN adalah kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional.
9.Rencana Umum Energi Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RUED-P adalah kebijakan Pemerintah Provinsi mengenai rencana pengelolaan energi tingkat Provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.
10.Kebijakan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat KEN adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional .
11.Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
12.Sumber Energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi.
13.Energi Baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru.
14.Energi Terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.

a.kemandirian . . .
1. 15.Pemanfaatan Energi adalah kegiatan menggunakan energi, baik langsung maupun tidak langsung, dari sumber energi.
2. 16.Pengelolaan Energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan energi serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber daya energi.
3. 17.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
4. 18.Bauran Energi adalah energi primer gabungan yang terdiri dari minyak bumi, gas bumi, batubara dan energi baru terbarukan baik dari sisi demand (pengguna energi) maupun supply (penyedia energi).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berdasarkan asas:

a.kemanfaatan;
b.efisiensi berkeadilan;
c.peningkatan nilai tambah;
d.keberlanjutan;
e.kesejahteraan masyarakat;
f.pelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
g.ketahanan nasional; dan
h.keterpaduan.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam memberi arah Pengelolaan Energi di Daerah guna mewujudkan kemandirian Energi dan ketahanan Energi Daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai panduan Pemerintah Daerah dalam mencapai:

Pasal 7

. . .

a.kemandirian Pengelolaan Energi;
b.ketersediaan Energi;
c.Pengelolaan Sumber Energi secara optimal, terpadu dan berkelanjutan;
d.Pemanfaatan Energi secara efisien di semua sektor;
e.akses untuk masyarakat terhadap Energi secara adil dan merata;
f.pengembangan kemampuan teknologi, industri Energi dan jasa Energi agar Daerah mandiri dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia;
g.terciptanya lapangan kerja; dan
h.terjaganya kelestarian fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.RUED-P;
b.kelembagaan dan koordinasi;
c.perubahan RUED-P;
d.Pengelolaan Energi;
e.kerja sama;
f.hak dan peran serta masyarakat;
g.lingkungan dan keselamatan;
h.pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi; dan
i.pendanaan.

BAB II

RUED-P

Pasal 6

(1)RUED-P disusun untuk jangka waktu mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2050.
(2)Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pelaksanaan RUED-P.
(3)Pelaksanaan RUED-P sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)melibatkan pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah daerah lainnya dan pihak ketiga yang terkait.

Pasal 10

. . .

Pasal 7

(1)RUED-P adalah Dokumen Pengelolaan Energi Provinsi yang memuat:
1. a.pendahuluan;
2. b.kondisi Energi Daerah saat ini dan ekspektasi masa mendatang;
3. c.visi, misi, tujuan dan sasaran Energi Daerah;
4. d.kebijakan dan strategi Pengelolaan Energi Daerah; dan
5. e.penutup.
(2)RUED-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diuraikan lebih lanjut dalam matriks Program RUED-P sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Substansi Dokumen RUED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat rencana kebutuhan dan pasokan Energi Daerah Tahun 2021-2050.

Pasal 9

(1)Pencapaian target RUED-P diprioritaskan melalui peran Energi Baru terbarukan dalam Bauran Energi.
(2)Bauran Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditargetkan sebesar:
1. a.20% (Dua puluh persen) sampai dengan tahun 2025; dan
2. b.32 % (Tiga puluh dua persen) sampai dengan tahun 2050.
(3)Pencapaian Bauran Energi baru terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kontribusi dari program kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan swasta. melakukan . . .

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…