DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 23 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, BAB III PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG, BAB IV PENANGANAN TERPADU KORBAN PERDAGANGAN ORANG, BAB V RENCANA AKSI DAERAH, BAB VI GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG, BAB VII KERJA SAMA, BAB VIII KOORDINASI DAN PENGAWASAN, BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT, BAB X PENGHARGAAN, BAB XI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN, BAB XII PENDANAAN, BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mewajibkan pemerintah daerah membuat kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate For Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941); SALINAN Negara . . .
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
8.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Lembaran
5.Perangkat . . . Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
16.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 271);
17.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 327); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. pelayanan . . .
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
7.Eksploitasi adalah tindakan dengan a tau tanpa persetujuan korban yang meliputi pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan, baik materiel maupun inmateriel.
8.Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum.
9.Orang adalah orang perseorangan atau kelompok orang.
10.Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
11.Pencegahan Perdagangan Orang adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program, dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
12.Penanganan Korban Perdagangan Orang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan, dan pelaporan.
13.Rehabilitasi Sosial adalah pemulihan Korban dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
14.Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali Korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
15.Restitusi adalah pemberian ganti rugi kepada Korban berdasarkan amar putusan pengadilan.
16.Pemulangan adalah tindakan pengembalian Korban ke daerah asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
17.Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan BAB II . . . pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang.
18.Gugus Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi dan merealisasikan secara optimal kegiatan yang terkait dengan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
19.Rencana Aksi Daerah adalah rencana aksi Daerah untuk pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
20.Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.
21.Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
22.Pekerja Migran Ilegal adalah calon pekerja yang tidak memiliki dokumen yang sah dan tanpa melalui prosedur yang sah.
23.Pencegahan Preemtif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
24.Pencegahan Preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan dan pengendalian.

Pasal 2

Penyelenggaraan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, berasaskan:

a.penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat manusia;
b.kepastian hukum;
c.kepentingan terbaik bagi korban;
d.proporsionalitas; dan
e.nondiskriminasi.

Pasal 3

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan dan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang secara komprehensif dan terintegrasi.

Pasal 4

Pembentukan Peraturan daerah ini bertujuan untuk memastikan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, dan semua pihak dalam mendorong upaya pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang.

c.sosial . . .

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang, meliputi:

a.melakukan pencegahan sejak dini atas kemungkinan terjadinya Perdagangan Orang;
b.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi bagi calon tenaga kerja;
c.menyelamatkan, merehabilitasi, dan mendorong upaya reintegrasi sosial serta memulangkan Korban Perdagangan Orang;
d.memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja, pada saat bekerja dan setelah bekerja;
e.menyediakan anggaran pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang;
f.menyediakan sarana dan prasarana; dan
g.melakukan koordinasi antar instansi/lembaga terkait, lintas Kabupaten/Kota secara terpadu dalam penanganan Korban Perdagangan Orang.

BAB III

PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan Preemtif Perdagangan Orang melalui:
1. a.peningkatan jumlah dan mutu satuan pendidikan formal bagi masyarakat;
2. b.pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial;
3. c.pengawasan penyelenggaraan P3MI secara legal;
4. d.penyelenggaraan kebijakan pengawasan media elektronik yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah Perdagangan Orang;
5. e.pengawasan penyelenggaraan industri pariwisata dan perhotelan;
6. f.fasilitasi penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat; dan
7. g.pembangunan partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan Perdagangan Orang.
(2)Pencegahan Preemtif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
1. a.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. b.pemberdayaan masyarakat;
3. c.sosial . . .
4. c.sosial;
5. d.pendidikan;
6. e.kesehatan;
7. f.ketenagakerjaan;
8. g.perekonomian;
9. h.kependudukan dan catatan sipil;
10. i.komunikasi dan informatika;
11. j.kebudayaan dan pariwisata;
12. k.kepemudaan; dan
13. l.perhubungan.
(3)Pencegahan Preemtif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan Preventif Perdagangan Orang melalui:
1. a.pengembangan sistem pencegahan yang efektif dan responsif;
2. b.pelayanan perizinan yang jelas, pasti, dan rasional;
3. c.penyediaan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
4. d.pendataan, pembinaan, dan peningkatan pengawasan terhadap setiap P3MI dan Korporasi;
5. e.pendataan dan monitoring terhadap setiap warga yang akan bekerja di luar Daerah;
6. f.pembangunan jejaring melalui koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perguruan tinggi, dan pihak lainnya;
7. g.penyediaan pos pengaduan dugaan tindak pidana Perdagangan Orang;
8. h.sosialisasi kepada masyarakat luas berkaitan dengan mekanisme keberangkatan ke luar Daerah atau ke luar negeri;
9. i.sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang mekanisme rekrutmen dan penempatan PMI legal;
10. j.pengawasan yang efektif bagi industri pariwisata dan perhotelan;
11. k.peningkatan kualitas pengasuhan dan resiliensi keluarga;
12. l.pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan, dan/atau penyuluhan seluas-luasnya kepada masyarakat tentang nilai moral dan/atau keagamaan; dan
13. m.pencegahan tindak pidana korupsi dalam pemberian layanan oleh Pemerintah Daerah yang dapat menyebabkan terjadinya Perdagangan Orang.
(2)Pencegahan Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
1. a.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. b.pemberdayaan masyarakat; menyediakan . . .
3. c.sosial;
4. d.ketenagakerjaan;
5. e.komunikasi dan informatika;
6. f.kependudukan dan catatan sipil;
7. g.kesejahteraan rakyat;
8. h.pariwisata; dan
9. i.perhubungan.
(3)Pencegahan Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV

PENANGANAN TERPADU KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Pasal 8

Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan terpadu terhadap Korban Perdagangan Orang meliputi:

a.penanganan;
b.perlindungan;
c.Rehabilitasi Sosial; dan
d.Reintegrasi Sosial.

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a melalui:

a.pengaduan, penjemputan, penampungan, dan pendampingan terhadap korban perdagangan orang;
b.koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota tempat domisili korban perdagangan orang untuk proses pemulangan bagi korban perdagangan orang ke daerah asalnya;
c.pendampingan pelaporan tentang adanya tindak pidana perdagangan orang kepada aparatur penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d.pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi korban perdagangan orang.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Pasal 14 . . . menyediakan layanan perlindungan sementara bagi saksi dan/atau Korban Perdaganan Orang.
(2)Dalam rangka melindungi saksi dan/atau Korban, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…