DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN BAB III PUSAT PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN BAB IV MUATAN MATERI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VI PENGHARGAAN BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII PELAPORAN BAB IX KERJA SAMA BAB X PENDANAAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran SALINAN Nomor . . . Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7.Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 583);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 487);
13.Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Pasal 2 . . . Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 287); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6.Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
7.Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
8.Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat PIP adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu dan bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
9.Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat WK adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan BAB II . . .

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan PIP dan WK yaitu:

a.demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan ke-bhinneka tunggal ika-an bangsa;
b.sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan masa yang akan datang; dan
c.sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pasal 3

Penyelenggaraan PIP dan WK bertujuan untuk:

a.membentuk karakter bangsa yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
b.mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi Daerah yang berdasarkan pada indeks demokrasi Indonesia;
d.mengembangkan dan melaksanakan model PIP dan WK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
e.memfasilitasi proses pembentukan simpul PIP dan WK;
f.memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan;
g.membangun jaringan kerja sama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PIP dan WK tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h.membangun rasa solidaritas dan mewujudkan generasi tangguh.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan PIP dan WK;
b.pusat PIP dan WK;
c.muatan materi PIP dan WK;
d.peran serta Masyarakat;
e.penghargaan;
f.pembinaan dan pengawasan;
g.pelaporan;
h.kerja sama; dan
i.pendanaan.
e.guru . . .

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyelenggarakan PIP dan WK.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan PIP dan WK dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.evaluasi.
(2)Tahapan penyelenggaraan PIP dan WK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Penyelenggaraan PIP dan WK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi penanggung jawab kegiatan dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PIP dan WK dapat melibatkan:
1. a.Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. b.DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
3. c.instansi/lembaga vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PIP;
4. d.masyarakat; dan
5. e.organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum.
(2)Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan PIP dan WK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penyelenggaraan PIP dan WK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada:

a.siswa/mahasiswa/peserta didik lain;
b.organisasi politik;
c.organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
d.aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara;
a.kurikulum; . . .
e.guru/pendidik;
f.tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh adat/tokoh pemuda; dan
g.organisasi kepemudaan.

Pasal 10

Penyelengaraan PIP dan WK dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

a.pendidikan dan pelatihan;
b.sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
c.penyuluhan;
d.kerja sama;
e.advokasi; dan
f.kegiatan lain yang mendukung PIP dan WK.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…