DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

PASAL 1 PASAL 2 PASAL 3 PASAL 4 PASAL 5 PASAL 6 PASAL 7 PASAL 8 PASAL 9 PASAL 10 PASAL 11 PASAL 12

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah harus dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memberikan informasi yang jelas, terukur, dan akuntabel terhadap tata kelola keuangan daerah;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
1.penerimaan . . .
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 319);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 11);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 berupa laporan keuangan yang memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.laporan operasional;
4. d.laporan perubahan ekuitas;
5. e.neraca;
6. f.laporan arus kas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a.pendapatan Rp 9.993.473.327.773,61
b.belanja Rp 9.803.828.749.340,31 surplus/(defisit) Rp 189.644.578.433,30
c.pembiayaan: setelah . . .
1. 1.penerimaan Rp 27.297.659.973,27
2. 2.pengeluaran Rp 133.877.921.796,00 jumlah pembiayaan netto Rp (106.580.261.822,73) sisa lebih pembiayaan anggaran Rp 83.064.316.610,57

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp170.058.891.842,39 (seratus tujuh puluh miliar lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh dua koma tiga sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 10.163.532.219.616,00
2. 2.realisasi Rp 9.993.473.327.773,61 selisih kurang Rp 170.058.891.842,39
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp253.001.130.248,96 (dua ratus lima puluh tiga miliar satu juta seratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh delapan koma sembilan enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran belanja setelah perubahan Rp 10.056.829.879.589,27
2. 2.realisasi Rp 9.803.828.749.340,31 selisih kurang Rp 253.001.130.248,96
c.selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp82.942.238.406,57 (delapan puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus enam koma lima tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.surplus anggaran setelah perubahan Rp 106.702.340.026,73
2. 2.surplus realisasi Rp 189.644.578.433,30 selisih lebih Rp 82.942.238.406,57
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 27.297.659.973,27
2. 2.realisasi Rp 27.297.659.973,27 selisih kurang Rp 0,00
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp122.078.204,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 134.000.000.000,00
2. 2.realisasi Rp 133.877.921.796,00 selisih kurang Rp 122.078.204,00
f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp122.078.204,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pembiayaan netto Pasal 7 . . . setelah perubahan (Rp 106.702.340.026,73)
2. 2.realisasi (Rp 106.580.261.822,73) selisih lebih Rp 122.078.204,00

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.saldo anggaran lebih awal Rp 27.297.659.973,27
b.penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp 27.297.659.973,27 sub total Rp 0,00
c.sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Rp 83.064.316.610,57 (SiLPA/SiKPA) sub total Rp 83.064.316.610,57
d.koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya (Rp 0,00) lain-lain (Rp 0,00) saldo anggaran lebih akhir Rp 83.064.316.610,57

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.pendapatan laporan operasional Rp10.271.441.900.982,92
b.beban (Rp10.052.068.564.149,65) surplus dari operasi Rp 219.373.336.833,27
c.surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional:
1. 1.surplus nonoperasional Rp 2.214.147.200,00
2. 2.defisit nonoperasional (Rp 21.359.734.698,74) jumlah (Rp 19.145.587.498,74)
d.defisit laporan operasional (Rp 19.145.587.498,74)
e.pos luar biasa
1. 1.pendapatan luar biasa Rp 414.319.994.323,95
2. 2.beban luar biasa Rp 1.179.338.000,00 jumlah Rp 413.140.656.323,95 surplus/defisit-lo Rp 613.368.405.658,48

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.ekuitas awal Rp 17.978.257.414.518,12
b.surplus laporan operasional Rp 613.368.405.658,48
c.koreksi (Rp 20.486.082.322,23) ekuitas akhir Rp 18.571.139.737.854,37
e.neraca . . .

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.jumlah aset Rp 20.623.077.657.411,35
b.jumlah kewajiban Rp 2.051.937.919.556,98
c.jumlah ekuitas dana Rp 18.571.139.737.854,37

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1)huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:
1. a.arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 1.471.704.932.608,68
2. b.arus kas bersih dari aktivitas investasi aset nonkeuangan (Rp 1.282.060.354.175,38)
3. c.arus kas bersih dari aktivitas pendanaan (Rp 133.877.921.796,00)
4. d.arus kas bersih dari aktivitas nonanggaran Rp 82.088.194,00(+)
5. e.kenaikan/penurunan kas Rp 55.848.744.831,30
6. f.saldo awal kas di bendahara umum daerah Rp 27.321.238.977,27
7. g.saldo akhir kas per 31 Desember 2024 Rp 83.169.983.808,57
8. h.saldo akhir kas di bendahara umum daerah Rp 45.380.127.608,29
9. i.saldo akhir kas di bendahara pengeluaran Rp 0,00
10. j.saldo akhir kas di bendahara penerimaan Rp 0,00
11. k.saldo akhir kas di BLUD Rp 37.433.807.919,28
12. l.saldo akhir kas di bendahara dana BOS Rp 250.381.083,00
13. m.kas lainnya Rp 105.667.198,00

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

a.laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
b.laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
c.laporan operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
d.laporan perubahan ekuitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…