DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019

Nomor: 26
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III KEWENANGAN DAN ASAS BAB IV PENYELENGGARAAN PTSP BAB V MEKANISME PELAYANAN PENANAMAN MODAL BAB VI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BAB VII PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK BAB VIII PENGAWASAN PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA BAB IX LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN BAB X SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT BAB XI PEMBIAYAAN BAB XII PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam perkembangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku memerlukan beberapa penyesuaian agar pengaturannya lebih komprehensif sehingga Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan perlu ditinjau kembali untuk diganti yang baru;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti - - 2 - Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); - - 3 -
11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
19.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - - 4 - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
20.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi/Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
23.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
24.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 250);
25.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
26.Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9);
27.Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 85); - - 5 - MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5.Badan Koordinasi Penanaman Modal selanjutnya disingkat BKPM adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.
6.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan.
8.Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan adalah Bidang yang melaksanakan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan.
9.Kabupaten dan Kota adalah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
10.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
11.Penanaman Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan/atau penanaman modal asing.
12.Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
13.Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. - - 6 -
14.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan, dengan proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.
15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP Kabupaten/Kota adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan fungsi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di pemerintah kabupaten/kota.
16.Perizinan adalah persetujuan pemerintah daerah provinsi yang diberikan kepada perseorangan atau badan usaha untuk melakukan penanaman modal atau melakukan usaha dan kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Non Perizinan adalah persetujuan pemerintah daerah provinsi kepada perseorangan atau badan usaha dalam bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, atau dalam bentuk rekomendasi, pertimbangan teknis, sertifikasi, surat keterangan, atau bentuk lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non perizinan, DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota.
19.Angka Pengenal Importir Online yang selanjutnya disebut API Online adalah sistem informasi yang digunakan dalam pelayanan Angka Pengenal Importir Umum dan Angka Pengenal Importir Produsen yang terintegrasi antara Kementerian Perdagangan dengan DPMPTSP Provinsi, dan importir.
20.Sistem perizinan online INATRADE adalah sistem yang digunakan untuk layanan permohonan secara online dan laporan realisasi ekspor impor yang terintegrasi antara Kementerian Perdagangan dengan DPMPTSP Provinsi, dan eksportir.
21.Sistem Informasi Kapal Izin Daerah yang selanjutnya disebut SIMKADA adalah sistem informasi pelayanan perizinan Surat Izin Usaha Perikanan, Surat Izin Penangkapan Ikan, dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang terintegrasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan DPMPTSP Provinsi, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
22.Sistem Perizinan Undian Gratis Berhadiah secara online yang selanjutnya disingkat SIMPPSDBS adalah sistem pelayanan perizinan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang yang terintegrasi antara Kementerian Sosial dengan DPMPTSP Provinsi, Dinas Sosial Provinsi, dan Penyelenggara.
23.Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perizinan online yang selanjutnya disebut SIMAP online adalah sistem pelayanan Perizinan - - 7 - dan Non Perizinan berbasis online yang digunakan untuk memproses Perizinan dan Non Perizinan dalam lingkup DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan.
24.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
25.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
26.Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas hak, kewajiban, dan pertanggung jawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang, oleh Gubernur kepada Kepala DPMPTSP yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
27.Penugasan adalah penyerahan tugas, hak, wewenang, kewajiban dan pertanggungjawaban termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang, oleh Gubernur kepada Kepala DPMPTSP untuk melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang menjadi kewenangan pemerintah berdasarkan hak subsitusi.
28.Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di lapangan yang secara terus menerus atau berkala di setiap tingkatan atas program sesuai rencana.
29.Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan, akuntabilitas kinerja, program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui PTSP.
30.Pelayanan perizinan adalah proses pemberian izin kepada orang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
31.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas untuk menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
32.Perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pemohon yang mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
33.Pelayanan non perizinan adalah proses pemberian non izin kepada orang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan
34.Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
35.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. - - 8 -
36.Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi adalah tanda tangan elektronik yang dibuat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.
37.Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
38.Administrator adalah Kepala DPMPTSP yang melaksanakan kegiatan fasilitasi administrasi dan menandatangani penetapan izin dan non izin yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
39.Verifikator adalah Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP Provinsi yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kelengkapan administrasi dan prosedur perolehan proses izin dan non izin yang diajukan oleh pemohon.
40.Korektor adalah Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, dan Kepala Seksi Pengaduan Penanaman Modal pada DPMPTSP Provinsi yang melaksanakan proses administrasi perizinan yang telah diintegrasikan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
41.Tim Teknis adalah aparatur sipil negara beranggotakan tenaga teknis internal DPMPTSP Provinsi dan/atau tenaga teknis eksternal OPD terkait yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur dengan kewenangan untuk memberikan rekomendasi sebagai dasar untuk pemenuhan atau penolakan dalam penerbitan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
42.Front office adalah aparatur sipil negara yang ditugaskan khusus untuk melakukan pelayanan penerimaan permohonan izin atau non izin serta penyerahan izin dan non izin kepada pemohon sesuai peraturan perundang-undangan.
43.Back office adalah aparatur sipil negara yang ditugaskan khusus untuk melakukan proses pelayanan izin atau non izin sesuai peraturan perundang-undangan.
44.Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian dan pemberian penghargaan kepada OPD dalam pelayanan perizinan dan non perizinan melalui PTSP yang dilakukan oleh Gubernur.
45.Pengaduan masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya keluhan dalam rangka penyelenggaraan/proses pelayanan perizinan dan non perizinan melalui PTSP.
46.Unit Koordinasi Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat UKRC adalah Tim Unit Koordinasi Reaksi Cepat Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
47.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
48.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berasal dari Pemerintah Pusat. - - 9 -

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

PTSP bertujuan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, sederhana, transparan, dan akuntabel terhadap penanam modal dan/atau pelaku usaha dan kegiatan yang memerlukan perizinan dan non perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup PTSP mencakup pelayanan untuk semua jenis perizinan dan non perizinan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan penanaman modal dan/atau usaha dan kegiatan yang memerlukan perizinan dan/atau non perizinan.

BAB III

KEWENANGAN DAN ASAS

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan PTSP adalah:

a.pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangannya;
b.menyelenggarakan urusan penanaman modal dalam negeri lintas kabupaten/kota dan urusan/sektor lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
c.menerima pelimpahan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal tertentu dan sektor lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
d.menerima pelimpahan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal tertentu dan sektor lainnya yang lebih luas yang menjadi kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penyelenggaraan PTSP berdasarkan asas :

a.kepastian hukum, adalah asas bahwa hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam penanaman modal dan/atau dalam kegiatan usaha;
b.keterbukaan, adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif;
c.akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai - - 10 - pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dan/atau pelaku usaha dalam negeri dengan penanam modal/pelaku usaha asing maupun antara penanam modal/pelaku usaha dari satu negara asing dengan penanam modal/pelaku usaha dari negara asing lainnya; dan
e.efisiensi berkeadilan, adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal/kegiatan usaha mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya guna.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PTSP

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan PTSP Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi melalui Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.
(2)Untuk menyelenggarakan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberikan pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi.
(3)Penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kertas khusus dengan sistem digital.
(4)Kewenangan penandatanganan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disubdelegasikan.
(5)Kewenangan penandatanganan yang disubdelegasikan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewenangan penandatanganan non perizinan.

Pasal 7

(1)Kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2), dilaksanakan secara menyeluruh.
(2)Jenis perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Sektor atas jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
1. a.Penanaman Modal;
2. b.Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. c.Sosial;
4. d.Kelautan dan Perikanan; - - 11 -
5. e.Perhubungan;
6. f.Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. g.Ketenagakerjaan;
8. h.Pekerjaan Umum/Bina Marga;
9. i.Energi dan Sumberdaya Mineral;
10. j.Kesehatan;
11. k.Pendidikan;
12. l.Kehutanan;
13. m.Lingkungan Hidup;
14. n.Perdagangan;
15. o.Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura;
16. p.Perkebunan;
17. q.Sumberdaya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang;
18. r.Kesatuan Bangsa dan Politik;
19. s.Penelitian dan Pengembangan;
20. t.Kebudayaan dan Pariwisata;
21. u.Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
22. v.Komunikasi dan Informatika; dan
23. w.Perindustrian.
(4)Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang belum diselenggarakan oleh PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada DPMPTSP Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

(1)Setiap permohonan perizinan dan non perizinan yang diterima oleh PTSP melalui front office, maka front office tersebut melakukan check list kelengkapan berkas pemohon.
(2)Dalam hal kelengkapan berkas pemohon telah terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka front office meneruskan ke Tim Teknis untuk dikaji dan memperoleh persetujuan teknis tertulis dalam Berita Acara berupa penerimaan atau penolakan permohonan dimaksud.
(3)Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, maka petugas front office mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi.
(4)Penandatanganan perizinan dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi selaku Administrator setelah memperoleh verifikasi administrasi dan prosedur yang dilaksanakan oleh Verifikator.
(5)Penandatanganan non perizinan dilaksanakan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan setelah memperoleh koreksi administrasi dan prosedur yang dilaksanakan oleh Korektor. - - 12 -

Pasal 9

(1)Dalam penyelenggaraan PTSP, maka Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dibantu oleh Tim Teknis.
(2)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 8 ayat (2) adalah aparatur sipil negara dari unsur internal DPMPTSP Provinsi dan/atau unsur eksternal OPD terkait yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas PTSP pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.
(3)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi dalam penerbitan perizinan dan non perizinan.
(4)Persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi oleh aparatur sipil negara untuk menjadi tim teknis yaitu :
1. a.memiliki kompetensi berupa latar belakang pendidikan sesuai bidang penugasan;
2. b.menguasai teknologi informasi;
3. c.disiplin; dan
4. d.memiliki sikap yang baik dan ramah sebagai petugas pelayanan.
(5)Persyaratan, kriteria, dan jumlah personil tim teknis yang dibutuhkan dari setiap OPD terkait, diatur lebih lanjut oleh Kepala DPMPTSP Provinsi dan dikoordinasikan kepada OPD terkait untuk pelaksanaannya.
(6)Penetapan untuk penugasan aparatur sipil negara sebagai tim teknis pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dilakukan oleh masing-masing kepala OPD terkait.
(7)Dalam hal aparatur sipil negara yang ditugaskan sebagai tim teknis berkinerja buruk atau tidak disiplin maka kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan melalui Kepala DPMPTSP Provinsi merekomendasikan kepada Kepala OPD terkait agar yang bersangkutan diberhentikan sebagai tim teknis dan menetapkan penggantinya.
(8)Pembinaan kepegawaian tim teknis tetap berada pada Kepala OPD yang bersangkutan dengan mendapatkan pertimbangan dari Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.

Pasal 10

Penetapan dan penggantian tim teknis oleh Kepala OPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dan ayat (7) telah dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah surat atau rekomendasi permintaan dari Kepala DPMPTSP Provinsi telah diterima oleh Kepala OPD bersangkutan. - - 13 -

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2013