DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda sesuai karakteristik dan potensi Daerah. Pemerintah Daerah Wajib melakukan koordinasi strategis lintas Kabupaten/Kota dan/atau sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembangunan Kepemudaan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 446);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
9.Pemuda adalah laki-laki dan perempuan warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
10.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
11.Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.
12.Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
13.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
14.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
15.Pengembangan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.
16.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
17.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
18.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
19.Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
20.Fasilitasi adalah dukungan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan.
21.Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
22.Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
23.Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
24.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau nonmateril.
25.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26.Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

Pasal 2

Pembangunan Kepemudaan berasaskan:

a.ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kebhinekaan;
e.demokratis;
f.keadilan;
g.partisipatif;
h.kebersamaan;
i.kesetaraan;
j.kemandirian;
k.kearifan lokal; dan
l.inklusif.

Pasal 3

Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Pembangunan Kepemudaan berfungsi untuk menyadarkan, memberdayakan dan mengembangkan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah sesuai dengan kewenangan serta mengkoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda dan pelopor Provinsi, wirausaha muda dan Pemuda kader Provinsi.

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda sesuai karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 8

(1)Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 menjadi tanggung jawab Gubernur yang secara operasional menjadi tugas dan fungsi Dinas.
(2)Gubernur dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan Pembangunan Kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.menetapkan rencana strategis Pembangunan Kepemudaan;
3. c.menetapkan kebijakan dan melakukan kerja sama dan kemitraan dalam Pembangunan Kepemudaan dengan Masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup Daerah, nasional dan internasional;
4. d.mengoordinasikan program Pembangunan Kepemudaan;
5. e.merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan;
6. f.menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
7. g.memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan organisasi Pemuda dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
8. h.memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
9. i.mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi Kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
10. j.memberikan penghargaan kepada Pemuda, organisasi Kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan; dan
11. k.memberikan sanksi kepada Pemuda, organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melanggar dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan.
(3)Tanggung jawab pelaksanaan tugas Gubernur diselenggarakan oleh Dinas.

BAB III

KOORDINASI

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah Wajib melakukan koordinasi strategis lintas Kabupaten/Kota dan/atau sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
(2)Koordinasi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.program sinergis antar kabupaten/kota dan/atau sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;
2. b.kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan/atau
3. c.kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB IV

KEMITRAAN

Pasal 10

(1)Pemuda dan organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan.
(2)Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara Pemuda atau organisasi Kepemudaan dengan dunia usaha atau pihak ketiga lainnya.
(3)Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas dan saling memberi manfaat.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…