DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERENCANAAN BAB III PEMANFAATAN BAB IV PENGENDALIAN BAB V PEMELIHARAAN BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VIII PENDANAAN BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF BAB X PENYIDIKAN BAB XI KETENTUAN PIDANA BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjaga kelestarian ekosistem Karst Maros Pangkep dan peningkatan sosial ekonomi masyarakat di kawasan Karst tersebut diperlukan komitmen bersama para pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan tersebut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara SALINAN Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432;
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 11 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
15.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 595);
16.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 640);
17.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 543);
18.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 173);
19.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria, dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1077);
20.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1424);
21.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 987);
22.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 988);
23.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.81/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1442);
24.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1446), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1012);
25.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margawatwa, Taman Hutan Raya, dan taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 164);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.35/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/3/2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 584);
28.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2017 Tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1011); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL KARST MAROS PANGKEP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Kabupaten adalah Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan yang sebagian wilayahnya berada dan/atau dipengaruhi oleh Ekosistem Karst Maros Pangkep.
5.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Maros dan Bupati Pangkep sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Dinas terkait adalah Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat dalam perlindungan dan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep, meliputi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan, dan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan.
7.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8.Para pemangku kepentingan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Perguruaan Tinggi, Lembaga Penelitian (riset), Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Setiap Orang yang terlibat dalam perlindungan dan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep.
9.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
10.Karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat proses pelarutan air pada batu gamping dan/atau dolomit.
11.Kawasan Ekosistem Esensial yang selanjutnya disebut KEE adalah kawasan dengan ekosistem yang berada di luar kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (BABUL) baik yang merupakan tanah hak maupun bukan hak, yang secara ekologis penting bagi konservasi keanekaragaman hayati, karena potensi keanekaragaman hayatinya atau karena merupakan penghubung dua atau lebih kawasan konservasi atau habitat spesies penting atau merupakan penyangga kawasan konservasi namun yang secara teknis tidak atau belum dapat ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan dikelola seperti untuk tujuan mendukung konservasi keanekaragaman hayati.
12.Kawasan Ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep yang selanjutnya disebut KEE Karst Maros Pangkep adalah tatanan Karst di bawah permukaan dan di permukaan tanah dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup dengan luas ± 24.413 hektar.
13.Perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial Karst adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem Karst dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem Karst.
14.Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Karst adalah upaya sistematis dan terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi di Kawasan Ekosistem Esensial Karst yang meliputi Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
15.Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
16.Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
17.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
18.Perencanaan adalah suatu proses formulasi dan implementasi kebijakan dan kegiatan yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam, sumberdaya buatan dan manusia dalam suatu Kawasan Ekosistem Esensial secara utuh dengan mempertimbangkan aspek-aspek fisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan di dalam dan sekitar Kawasan Ekosistem Esensial untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
19.Pelaksanaan adalah implementasi dari kebijakan perlindungan dan pengelolaan di Kawasan Esensisal Ekosistem Karst.
20.Pengawasan adalah tindakan evaluasi dan monitoring yang dilakukan secara berkala terhadap Pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan di Kawasan Esensisal Ekosistem Karst.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam:
1. a.penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan Karst sebagai KEE secara sistematis dan terpadu;
2. b.meningkatkan upaya perlindungan bentang-alam Karst yang memiliki arti penting dalam pelestarian fungsi hidrogeologi, proses geologi, flora dan fauna serta nilai sejarah dan budaya; dan
3. c.upaya perlindungan sumber daya batuan karbonat bermorfologi Karst sesuai dengan fungsinya dalam rangka menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan, Perlindungan, dan pengelolaan kawasan Karst yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan secara terpadu.

Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keseimbangan;
b.pembangunan berkelanjutan;
c.integritas pengelolaan;
d.pemberdayaan masyarakat;
e.kelestarian fungsi hutan;
f.kesejahteraan masyarakat;
g.keadilan;
h.kepastian hukum; dan
i.kemanfaatan.

Pasal 4

Perlindungan dan Pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep dilaksanakan secara partisipatif, terpadu dan berkelanjutan melalui kegiatan:

a.Perencanaan;
b.pemanfaatan;
c.pengendalian;
d.pemeliharaan;
e.pembinaan, pengawasan, dan evaluasi;
f.peran serta masyarakat; dan
g.pendanaan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

Perlindungan dan Pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep dilaksanakan secara partisipatif, terpadu dan berkelanjutan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep.

Pasal 6

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui tahapan:

a.inventarisasi KEE Karst;
b.penetapan KEE Karst dan fungsinya; dan
c.penyusunan dan penataan rencana perlindungan dan pengelolaan KEE Karst.

Pasal 7

(1)Inventarisasi KEE Karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan melalui:
1. a.penginderan jauh; dan
2. b.survei lapangan.
(2)Inventarisasi KEE Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi KEE Karst diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Gubernur menetapkan KEE Karst Maros Pangkep berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

(1)Penetapan fungsi KEE Karst Maros Pangkep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
1. a.fungsi lindung ekosistem esensial Karst; dan
2. b.fungsi budi daya ekosistem esensial Karst.
(2)Penetapan KEE Karst Maros Pangkep dengan fungsi lindung, apabila terdapat:
1. a.fungsi ilmiah sebagai obyek penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan;
2. b.fungsi sebagai daerah imbuhan air tanah yang mampu menjadi media meresapkan air permukaan ke dalam tanah;
3. c.fungsi sebagai media penyimpan air tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk akuifer yang keberadaannya mencukupi fungsi hidrologi;
4. d.mata air permanen;
5. e.gua yang menjadi sungai atau jaringan sungai bawah tanah;
6. f.ponor yang berhubungan langsung dengan sungai bawah tanah;
7. g.biota bawah permukaan dan permukaan tertentu;
8. h.cagar alam geologi; dan/atau
9. i.cagar budaya.
(3)Penetapan KEE Karst Maros Pangkep dengan fungsi budi daya jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan fungsi KEE Karst Maros Pangkep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

(1)Rencana Perlindungan dan Pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep paling sedikit memuat rencana:
1. a.pemanfaatan dan/atau pencadangan ekosistem esensial Karst;
2. b.pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi ekosistem esensial Karst;
3. c.pengendalian, pemantauan, pendayagunaan, dan pelestarian ekosistem esensial Karst; dan
4. d.adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
(2)Rencana Perlindungan dan Pengelolaan KEE Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
1. a.keragaman karakter dan fungsi ekologis;
2. b.sebaran penduduk;
3. c.sebaran potensi sumber daya alam;
4. d.kearifan lokal;
5. e.aspirasi masyarakat;
6. f.perubahan iklim; dan
7. g.rencana tata ruang wilayah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penataan rencana perlindungan dan pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep diatur dalam Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…