DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Kriteria Pemberian Intensif Dan Atau Pemberian Kemudahan, Bentuk Intensif dan Atau Kemudahan Yang Diberikan, Jenis Usaha Atau Kegiatan Investasi Yang Memperoleh Intensif Dan/Atau Kemudahan, Tata Cara Pemberian,Hak dan Kewajiban , Jangka Waktu Pemberian Intensif, Evaluasi dan Pelaoporan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); SALINAN dengan . . .
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 2009 Nomor . . . dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
10.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Selatan . . . 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
13.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 250);
14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 296);
15.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
16.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
8.Investor . . . Selatan Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 306); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Investasi di daerah.
6.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di daerah.
7.Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi. melakukan . . .
8.Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
9.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11.Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
12.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
13.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
14.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
15.Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang ditetapkan oleh Gubernur untuk

b.bentuk . . . melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.
1. 16.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.kesetaraan;
c.transparansi;
d.akuntabilitas;
e.efektif dan efisien;
f.kebersamaan;
g.keberlanjutan;
h.berwawasan lingkungan;
i.kemandirian;
j.keseimbangan; dan
k.fleksibilitas.

Pasal 3

Tujuan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi adalah untuk menarik dan merangsang Investor untuk melakukan Investasi di daerah dalam rangka menciptakan iklim Investasi yang lebih baik, meningkatkan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
d.memberikan . . .
b.bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
c.jenis usaha atau kegiatan Investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
d.tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
e.hak dan kewajiban;
f.jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan Investasi;
g.evaluasi dan pelaporan;
h.pembinaan dan pengawasan;
i.pendanaan; dan
j.sanksi administratif.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor disesuaikan dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pemerintah Daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi Masyarakat dan/atau Investor yang menanamkan modal di daerah.

Pasal 6

(1)Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:
1. a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
2. b.menyerap tenaga kerja lokal daerah paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan;
3. c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
4. f.bunga . . .
5. d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
6. e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
7. f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
8. g.pembangunan infrastruktur;
9. h.melakukan alih teknologi;
10. i.melakukan industri pionir;
11. j.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
12. k.bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Koperasi;
13. l.bermitra dengan perusahaan lokal;
14. m.industri yang menggunakan barang modal, mesin, dan/atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
15. n.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
16. o.berorientasi ekspor.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN YANG DIBERIKAN

Pasal 7

(1)Pemberian Insentif dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
2. b.pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
3. c.pemberian fasilitasi modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di daerah;
4. d.bantuan fasilitasi untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di daerah;
5. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di daerah; dan/atau
6. b.usaha . . .
7. f.bunga pinjaman rendah bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan/atau Koperasi.
(2)Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis;
5. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6. f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. g.kemudahan Investasi langsung konstruksi;
8. h.kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
9. i.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
10. j.kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
12. l.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
13. m.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
(3)Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
(2)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan Perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
8. h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 9

Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan melalui tahapan :

a.pengajuan permohonan;
b.penilaian; dan
c.pelaksanaan pemberian.

Pasal 10

(1)Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Investasi mengajukan permohonan kepada Gubernur.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan penilaian oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

(1)Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan Pasal 10 ayat (2) dilakukan berdasarkan:
1. a.kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6; dan
2. b.jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan skoring dan pembobotan untuk menentukan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
(3)Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…