DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 30 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 108

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB III PERENCANAAN, BAB IV PELAKSANAAN, BAB V TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN, BAB VI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN LITERASI, BAB VII PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN, BAB VIII PEMBINAAN PENUMBUHKEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI DAERAH, BAB IX KELEMBAGAAN NON STRUKTURAL, BAB X KERJA SAMA DAN SINERGITAS, BAB XI SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN, BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA, BAB XIII HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN, BAB XIV PEMBERIAN PENGHARGAAN, BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF, BAB XVI PENDANAAN, BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pemerintah daerah berwenang

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing serta mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. 3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang SALINAN BAB I . . . Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. 7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
7. 8.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.
11. 13.Koleksi Perpustakaan . . .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6.Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah.
7.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, Karya Cetak, dan/atau Karya Rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
8.Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
9.Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
10.Perpustakaan Sekolah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah.
11.Transformasi Perpustakaan adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur terhadap peran dan fungsi Perpustakaan yang dulu hanya dianggap sebagai sebuah tempat penyimpanan buku, meminjam dan mengembalikan buku, tetapi Perpustakaan harus berubah menjadi sebuah pusat belajar dan berkegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, inovatif, dan mampu memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan pelayanan terhadap masyarakat yang bersifat user-oriented, bukan lagi building-oriented.
12.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, Karya Cetak dan/atau Karya Rekam.

Pasal 3

. . .

13.Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, Karya Cetak, dan/atau Karya Rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
14.Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.
15.Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
16.Koleksi Deposit adalah seluruh Karya Cetak dan Karya Rekam hasil karya budaya bangsa, baik dari penerbit maupun pengusaha rekaman, yang wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan provinsi sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
17.Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah suatu usaha nyata dan keteladanan yang memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar membaca.
18.Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
19.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
20.Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
21.Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.pembelajaran sepanjang hayat;
b.demokrasi;
c.keadilan;
d.profesionalitas;
e.keterbukaan;
f.keterukuran; dan
g.kemitraan.

(3)Perencanaan . . .

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan sinergitas program atau kegiatan lembaga terkait dalam mendukung transformasi dan inovasi Perpustakaan di Sulawesi Selatan; dan
b.menjadikan Perpustakaan sebagai pusat belajar dan berkegiatan masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 5

Penyelenggaraan Perpustakaan meliputi:

a.penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Khusus; dan
b.pembinaan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Khusus, dan Perpustakaan perguruan tinggi di Daerah.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;
c.penumbuhkembangan Perpustakaan;
d.pembudayaan kegemaran membaca dan literasi;
e.peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi;
f.pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan di Daerah;
g.kelembagaan non struktural;
h.pengembangan kerja sama, sinergitas, dan kemitraan;
i.sistem informasi Perpustakaan;
j.partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
k.pemberian penghargaan;
l.hak dan kewajiban; dan
m.sanksi.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 7

(1)Gubernur menyusun perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan tahunan.
(2)Perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 10

. . .

(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 8

(1)Penyusunan perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.
(2)Dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah.

Isi peraturan

Teks108PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PERENCANAAN

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PERENCANAAN

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2007