DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 96

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III PERENCANAAN BAB IV PENETAPAN BAB V PENGEMBANGAN BAB VI PENELITIAN BAB VII PEMANFAATAN BAB VIII PEMBINAAN BAB IX PENGENDALIAN BAB X PENGAWASAN BAB XI SISTEM INFORMASI BAB XII PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI BAB XIII PEMBIAYAAN BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XV SANKSI ADMINISTRASI BAB XVI PENYIDIKAN BAB XVII KETENTUAN PIDANA BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa lahan pertanian pangan di Provinsi Sulawesi Selatan cenderung semakin berkurang dikarenakan alih fungsi sehingga dikhawatirkan upaya kemandirian, ketahanan pangan, dan kedaulatan pangan dalam rangka mendukung kesejahteraan masyarakat serta kebutuhan pangan nasional tidak tercapai;
c.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 mengamanahkan terkendalinya luasan lahan pangan berkelanjutan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai Lumbung Pangan Nasional melalui upaya Perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan serta menjamin ketersediaan lahan pertanian;
d.bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 14, Pasal 17, Pasal 23 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 33 ayat (2) Pasal 35 ayat

(1)huruf b, Pasal 49 huruf b, Pasal 58 dan Pasal 66 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka Pemerintah Provinsi diharuskan untuk membentuk Peraturan Daerah;
1. e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara 2 dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
6.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
7.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.);
12.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi dan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185); 18 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279); 4
19.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
21.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
22.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
23.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 274); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, dan GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN, MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 5
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
6.Dinas adalah dinas yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian.
7.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
8.Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
9.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
10.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
11.Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
12.Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
13.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
14.Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
15.Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal. 6
16.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
17.Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
18.Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
19.Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
20.Intensifikasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
21.Eksentensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
22.Diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman usahatani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).
23.Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
24.Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
25.Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
26.Lahan marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.
27.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 2008 -2028.
28.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan jangka menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2013 – 2018.
29.Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 1 (satu) tahun. 7
30.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
31.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.keberlanjutan dan konsisten;
c.produktif.
d.keterpaduan;
e.keterbukaan dan akuntabilitas;
f.kebersamaan dan gotong-royong;
g.partisipatif;
h.keadilan;
i.keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
j.kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
k.desentralisasi;
l.tanggung jawab;
m.keragaman; dan
n.sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan :

a.melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
b.menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
c.mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
d.melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
e.meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
f.meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
g.meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
h.mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
i.mewujudkan revitalisasi pertanian. 8

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

a.perencanaan;
b.penetapan;
c.pengembangan;
d.pemanfaatan;
e.pembinaan;
f.pengendalian;
g.pengawasan;
h.perlindungan dan pemberdayaan petani;
i.pembiayaan; dan
j.peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Perencanaan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
(2)Perencanaan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam;
1. a.Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. b.Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
3. c.Peraturan Daerah tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
(3)Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
2. b.lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
3. c.lahan cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(4)Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
(5)Rencana Perlindungan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
1. a.tanah terlantar;
2. b.alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan; dan
3. c.kawasan lahan marginal. 9
(6)Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan;
2. b.strategi;
3. c.program;
4. d.rencana pembiayaan; dan
5. e.evaluasi.
(7)Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Rencana Jangka Panjang disusun untuk waktu 20 (duapuluh) tahun;
2. b.Rencana Jangka Menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
3. c.Rencana Jangka Pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun;

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas menyusun Program Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada kawasan lahan dan cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(2)Penyusunan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap-tahap:
1. a.inventarisasi data;
2. b.koordinasi dengan instansi terkait;
3. c.menampung aspirasi masyarakat; dan
4. d.koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
(3)Penyusunan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
1. a.kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
2. b.kesediaan petani untuk dijadikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
3. c.rencana tata ruang dan tata wilayah daerah.
(4)Dalam menyusun Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dibantu oleh Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(5)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang beranggotakan:
1. a.unsur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. b.unsur pemerintah Kabupaten/Kota;
3. c.pemangku kepentingan terkait; dan
4. d.masyarakat petani.
(6)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
(7)Ketentuan lebih lanjut tentang tugas, tata kerja, dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur. 10

Pasal 7

(1)Dinas mengusulkan Program Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Bappeda.
(2)Usulan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.
(3)Usulan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
1. a.lokasi dan jumlah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. b.program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
3. c.upaya mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4. d.target dan sasaran yang akan dicapai; dan
5. e.pembiayaan.

BAB IV

PENETAPAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah.
(2)Proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
1. a.sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan;
2. b.inventarisasi petani yang bersedia lahannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
3. c.kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian;
4. d.rapat koordinasi di tingkat desa;
5. e.rapat koordinasi di tingkat kecamatan;
6. f.rapat koordinasi di tingkat Kabupaten/Kota; dan
7. g.rapat koordinasi di tingkat provinsi.

Pasal 9

(1)Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah.
(2)Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di wilayah Kabupaten/Kota; 11
(3)Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali dalam lima tahun;
(4)Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 10

(1)Lahan diluar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam kawasan pertanian pangan dipersiapkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2)Luas dan sebaran Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.
(3)Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk dipersiapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan apabila terjadi alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum dan terjadi bencana alam.

Isi peraturan

Teks96PDFHirarki

Memuat teks peraturan…