DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN BAB III PENGIDENTIFIKASIAN STATUS REPRODUKSI TERNAK BAB IV PENYELEKSIAN TERNAK BAB V PENJARINGAN TERNAK BETINA PRODUKTIF BAB VI SERTIFIKASI TERNAK BAB VII PEMBIBITAN TERNAK BAB VIII PENYEMBELIHAN TERNAK BETINA PRODUKTIF BAB IX PENGELUARAN TERNAK BAB X KESEJAHTERAAN HEWAN BAB XI PEMBIAYAAN BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIII KOORDINASI DAN KERJASAMA BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XVII KETENTUAN PIDANA BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya meningkatkan populasi ternak sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain dilakukan pengendalian penyembelihan ternak betina produktif dan pengeluaran ternak;
c.bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian penyembelihan ternak betina produktif dan pengendalian atas pengeluaran ternak dalam rangka peningkatan daya saing daerah;
d.bahwa penyembelihan ternak rumensia betina produktif dilarang disembelih berdasarkan ketentuan

Mengingat

Pasal 18 ayat (2), dan mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (5), Pasal 58 ayat (5) dan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengendalian Penyembelihan Ternak Betina Produktif dan Pengeluaran Ternak; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
5.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT. 140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 434);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 269); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PENYEMBELIHAN TERNAK BETINA PRODUKTIF DAN PENGELUARAN TERNAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5.Kabupaten Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
6.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Selatan. 4
7.Dinas adalah Perangkat Daerah yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan dan membidangi urusan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Sulawesi Selatan.
8.Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikasi kompetensi, dan kewenangan medic veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
9.Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, bupati atau walikota untuk menyelenggarakan kesehatan hewan.
10.Petugas berwenang adalah petugas yang memiliki kompetensi dibidang reproduksi ternak dan kesehatan hewan yang ditunjuk oleh Gubernur, Bupati/Walikota untuk menyelenggarakan pemeriksaan alat reproduksi dan kesehatan hewan.
11.Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
12.Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan pelindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.
13.Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
14.Benih hewan ternak adalah selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio. 5
15.Ternak adalah hewan peliharaan berupa sapi dan kerbau yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
16.Ternak Betina Produktif adalah ternak sapi dan kerbau betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat melahirkan anak serta tidak cacat.
17.Ternak Indukan yang selanjutnya disebut Indukan adalah ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.
18.Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak Ruminansia sapi dan kerbau betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
19.Ternak Ruminansia Indukan adalah ternak sapi dan kerbau betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.
20.Penyembelihan adalah suatu aktivitas, pekerjaan atau kegiatan menghilangkan nyawa hewan dengan cara menggunakan alat bantu atau benda tajam kearah urat leher atau saluran pernafasan.
21.Pengendalian Penyembelihan Ternak Betina Produktif adalah serangkaian kegiatan untuk mengelola suatu aktivitas, pekerjaan, atau kegiatan menghilangkan nyawa Ternak Betina Produktif dengan memakai alat bantu.
22.Pengeluaran ternak adalah memindahkan ternak dalam keadaan hidup dari kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan ke luar daerah Sulawesi Selatan.
23.Pengendalian Pengeluaran Ternak adalah serangkaian kegiatan untuk membatasi keluarnya Ternak dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
24.Penyeleksian adalah serangkaian kegiatan memilih ternak sapi dan kerbau betina produktif, dari populasi sesuai kriteria bibit.
25.Penjaringan adalah serangkaian kegiatan untuk memeroleh ternak sapi dan kerbau betina produktif yang akan dijadikan ternak bibit dari hasil seleksi. 6
26.Pembibitan adalah serangkaian kegiatan pembudidayaan untuk menghasilkan bibit sapi dan kerbau sesuai pedoman pembibitan ternak yang baik.
27.Pemuliaan ternak yang selanjutnya disebut pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun guna mencapai tujuan tertentu.
28.Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak sapi dan kerbau yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
29.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT atau nama lain adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menyelenggarakan dan membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Sulawesi Selatan.
30.Rumah Penyembelihan Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat menyembelih hewan.
31.Tempat Penyembelihan Hewan yang selanjutnya disingkat TPH adalah tempat kegiatan penyembelihan hewan
32.Tim Pembina Provinsi adalah kelompok kerja dari unsur Dinas yang merupakan bagian unit produksi dan kesehatan hewan.
33.Kartu Identitas Ternak adalah kartu yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk yang digunakan dalam pengaturan ternak untuk mencatat keterangan-keterangan yang perlu tentang seekor ternak dan status kepemilikannya.
34.Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan dibidang pertenakan.
35.Peternak adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan dibidang peternakan.
36.Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak 7 berbadan hukum yang melakukan kegiatan dibidang peternakan.
37.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini guna menemukan tersangkanya.
38.Penyidik adalah penjabat yang berwenang melakukan penyidikan.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengendalian Penyembelihan Ternak Betina Produktif dan Pengeluaran Ternak diselenggarakan berdasarkan asas:

a.pengayoman;
b.kesejahteraan hewan;
c.kemanusiaan;
d.keseimbangan;
e.keserasian;
f.keselarasan;
g.ketertiban; dan
h.kepastian hukum.

Pasal 3

(1)Maksud Pengendalian Penyembelihan Ternak Betina Produktif untuk;
1. a.mempertahankan sumber daya ternak yang ada baik secara kualitas maupun kuantitas; dan
2. b.meningkatkan populasi ternak.
(2)Maksud pengendalian pengeluaran ternak untuk mempertahankan populasi Ternak. 8

Pasal 4

Pengendalian Penyembelihan Ternak Betina Produktif dan Pengeluaran Ternak bertujuan untuk:

a.mempertahankan populasi Ternak Betina Produktif; dan
b.mengurangi perpindahan ternak dalam keadaan hidup keluar dari Daerah.

BAB III

PENGIDENTIFIKASIAN STATUS REPRODUKSI TERNAK

Pasal 5

(1). Setiap peternak wajib melakukan identifikasi ternak.
(2). Identifikasi ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menetapkan ternak betina produktif.
(3). Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di:
1. a.peternakan hewan;
2. b.pasar hewan;
3. c.RPH; dan
4. d.TPH.
(4)Tata cara pelaksanaan identifikasi ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 6

Identifikasi Ternak Betina Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan sesuai kriteria:

a.reproduksi melahirkan kurang dari 5 (lima) kali;
b.berumur di bawah 8 (delapan) tahun;
c.tidak cacat fisik;
d.fungsi organ reproduksi normal; dan
e.memenuhi persyaratan kesehatan hewan.

Pasal 7

(1). Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar penentuan:
1. a.ternak betina produktif; atau
2. b.ternak betina tidak produktif. 9
(2)Ternak Betina Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, dijadikan indukan untuk pengembangbiakan.
(3)Ternak betina tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan penggemukan untuk dijadikan ternak potong.

Pasal 8

Tata cara pelaksanaan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENYELEKSIAN TERNAK

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan penyeleksian ternak.
(2)Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan Ternak Betina Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(3)Penyeleksian ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada :
1. a.hasil pemuliaan;
2. b.hasil pengujian; dan
3. c.pengkajian ternak.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2014