DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 107

Lembaga terkait

Ringkasan

Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam Daerah, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pemberian WIUP terdiri atas: a. WIUP mineral non logam; dan b. WIUP batuan Usaha pertambangan dikelompokkan atas: a. pertambangan mineral; dan b. pertambangan batubara

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan tata kelola pertambangan mineral dan batubara yang lebih optimal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu merumuskan suatu pedoman yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Sulawesi Selatan;
c.bahwa pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan pembangunan dan kebutuhan, sehingga perlu ditinjau kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2101) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran 3 Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1879);
10.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 668); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4
6.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.
7.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Selatan.
8.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9.Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
10.Perangkat Daerah Perizinan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
11.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
12.Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah Teknis yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
13.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.
14.Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk dialam, yang memilii sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
15.Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
16.Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
17.Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari Wilayah Pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/ atau informasi geologi.
18.Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan. 5
19.Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan pertambangan rakyat.
20.Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
21.Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
22.Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
23.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
24.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian adalah izin usaha yang diberikan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya.
25.Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
26.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral dan batubara.
27.Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang energi dan sumber daya mineral yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30.Perseorangan adalah orang pribadi, perusahaan firma, dan/atau perusahaan komanditer.
31.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting 6 status usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
32.Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL adalah pengelolaan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
33.Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
34.Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
35.Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
36.Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
37.Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
38.Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
39.Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
40.Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
41.Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral bukan logam dan/atau batuan.
42.Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, 7 dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
43.Pascatambang adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan bekas tambang.
44.Pengawasan adalah serangkaian upaya/ kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang- undangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara
45.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
46.Rencana Kerja Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RKAB adalah rencana kegiatan dan anggaran yang wajib disampaikan oleh pemegang IUP dan IUPK setiap tahun takwim pada bulan November.

Pasal 2

Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berasaskan:

a.manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
b.keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
c.partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
d.kepastian hukum; dan
e.berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara bertujuan:

a.menjamin terwujudnya rasa keadilan bagi seluruh stakeholder pertambangan mineral dan batubara;
b.menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan yang berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
c.menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
d.menjamin tersedianya mineral dan batubara dalam Daerah;
e.meningkatkan pendapatan masyarakat, Daerah, dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
f.menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

BAB II

KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 4

(1)Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam Daerah, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.penyusunan regulasi terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;
2. b.penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam Daerah dan wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
3. c.pengusulan WPR mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara dalam Daerah dan wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
4. d.penerbitan IUP mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada WIUP daerah yang berada dalam Daerah termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
5. e.penerbitan IPR mineral logam ,mineral bukan logam, batuan, dan batubara dalam WPR;
6. f.penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian;
7. g.penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan tanda registrasi dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam Daerah;
8. h.penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
9. i.penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara yang berada dalam Daerah termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
10. j.pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara serta informasi pertambangan yang berada dalam Daerah termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
11. k.penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara yang berada dalam Daerah termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
12. l.pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan;
13. m.pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
14. n.pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang yang berada dalam Daerah termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
15. o.penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, penelitian, eksplorasi, hasil produksi, penjualan 9 dalam negeri serta ekspor kepada Menteri dan Bupati/ Walikota;
16. p.pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, pengendalian dan evaluasi kegiatan usaha pertambangan yang berada dalam Daerah termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
17. q.pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;
18. r.peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan; dan
19. s.kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah mengusulkan rencana WP kepada Pemerintah untuk ditetapkan sebagai WP yang merupakan bagian dari tata ruang nasional sebagai landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
(2)Pengusulan rencana WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikoordinasikan dengan pemerintah Kabupaten/Kota terkait data dan informasi mineral dan batubara yang berada dalam Daerah termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
(3)Dalam rangka pengusulan WP, Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian potensi pertambangan.

Pasal 6

Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat mengusulkan perubahan WP kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.

BAB IV

WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 7

(1)Pemberian WIUP terdiri atas:
1. a.WIUP mineral non logam; dan
2. b.WIUP batuan. 10
(2)Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan cara mengajukan permohonan WIUP.

Pasal 8

(1)Gubernur menetapkan WIUP dalam Daerah termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
(2)Penetapan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria:
1. a.letak geografis;
2. b.kaidah konservasi;
3. c.daya dukung lingkungan;
4. d.optimalisasi sumber daya; dan
5. e.tingkat kepadatan penduduk.

Pasal 9

(1)WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan berdasarkan permohonan dari Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
(2)WIUP sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), diberikan oleh Gubernur setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah daerah Kabupaten/Kota.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian WIUP diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 10

(1)Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
1. a.pertambangan mineral; dan
2. b.pertambangan batubara.
(2)Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
1. a.pertambangan mineral logam;
2. b.pertambangan mineral bukan logam; dan
3. c.pertambangan batuan.
(3)Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh IUP/IPR.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan IUP/ IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur. 11

Isi peraturan

Teks107PDFHirarki

Memuat teks peraturan…