DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: KOMODITAS PERTANIAN ORGANIK BAB III: KEBIJAKAN DAN STRATEGI PRO BAB IV: PENGELOLAAN LAHAN DAN USAHA PPO BAB V: SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI PERTANIAN ORGANIK BAB VI: FASILITATOR BAB VII: SERTIFIKASI BAB VIII: PRODUK PERTANIAN ORGANIK ASAL PEMASUKAN BAB IX: PEMASARAN PRODUK PERTANIAN ORGANIK BAB X: PENGHARGAAN BAB XI: MONITORING BAB XII: PEMBIAYAAN BAB XIII: SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIV: KETENTUAN PERALIHAN BAB XV: KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penerapan Sistem Pertanian Organik dalam rangka memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran Produk Organik yang tidak memenuhi persyaratan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pertanian Organik; SALINAN Indonesia . . . Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tambahan . . . Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Berita . . . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan MEMUTUSKAN . . . (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
20.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
21.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi, dan Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 635);
22.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN produk . . . MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5.Organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi Organik dan disertifikasi oleh lembaga Sertifikasi resmi.
6.Pertanian Organik adalah manajemen produksi yang menekankan kesehatan agroekosistem dengan mengutamakan bahan-bahan alami tanpa bahan kimia sintetis dan produk transgenik.
7.Pengembangan Pertanian Organik yang selanjutnya disingkat PPO adalah manajemen produksi yang holistik yang dilakukan secara bertahap dalam mengurangi/menghilangkan penggunaan zat/bahan kimia untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah.
8.Produk Pertanian Organik adalah produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pangan Organik termasuk bahan baku pangan olahan Organik, bahan pendukung Organik, Tanaman dan produk segar Tanaman, Ternak dan
16.Unit . . . produk peternakan, produk perikanan, produk olahan Tanaman, produk olahan Ternak, dan produk olahan perikanan.
9.Sarana dan Prasarana Pertanian Organik yang selanjutnya disebut Sarana dan Prasarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan, dan fasilitas pertanian yang dibutuhkan sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan produksi pertanian.
10.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional berlaku secara nasional di Indonesia.
11.Sertifikasi adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat oleh Lembaga Sertifikasi Organik yang diakui oleh Pemerintah bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan.
12.Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disingkat LSO adalah lembaga nasional maupun asing yang berkedudukan di Indonesia memiliki tugas mensertifikasi suatu produk berlabel “Organik” bahwa telah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia Sistem Pangan Organik dan terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
13.Logo Organik Indonesia adalah lambang berbentuk lingkaran yang terdiri atas dua bagian bertuliskan “Organik Indonesia” disertai satu gambar daun di dalamnya yang menempel pada huruf “G” berbentuk bintil akar.
14.Benih/Bibit adalah benih/bibit tanaman, benih/bibit ternak, benih/bibit Ikan atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman, Ternak, dan Ikan.
15.Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan/atau perikanan.

Pasal 2

. . .

16.Unit Usaha adalah Petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani, pelaku usaha, organisasi Petani, orang perseorangan lainnya atau perusahaan yang melakukan usaha Organik, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
17.Fasilitator Pertanian Organik yang selanjutnya disebut Fasilitator adalah orang atau sekelompok orang yang mendampingi, memberikan pemahaman, memberi semangat, dan memberi saran kepada Unit Usaha dalam memecahkan masalah.
18.Fasilitasi PPO adalah kegiatan secara melembaga untuk sosialisasi, pendampingan, pembinaan, pemantauan, dan pengevaluasian serta penilaian atas PPO.
19.Tanaman adalah tumbuhan yang terdiri atas akar, batang, dan daun termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan Tanaman air yang dibudidayakan dan berfungsi sebagai bahan pangan, sandang, papan, bahan industri, dan obat- obatan.
20.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
21.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
22.Pupuk Organik adalah bahan yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri atas bahan Organik berasal dari sisa Tanaman, hijauan Tanaman, dan kotoran hewan kecuali yang berasal dari pertanian pabrik berbentuk padat atau cair yang telah mengalami proses dekomposisi dan digunakan untuk memasok hara Tanaman dan memperbaiki lingkungan tumbuh Tanaman.
23.Monitoring dan Evaluasi adalah mengamati dan melakukan penilaian pelaksanaan PPO.

m.mengembangkan . . .

Pasal 2

PPO berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.usaha bersama;
c.keadilan;
d.kelestarian lingkungan;
e.kawasan pangan;
f.partisipatif;
g.keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
h.kearifan lokal; dan
i.berkelanjutan.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menumbuhkan, membina, mengawasi, dan mengoptimalkan Pertanian Organik.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan:

a.mewujudkan kemandirian dan ketahanan Produk Pertanian Organik;
b.menjamin ketersediaan Produk Pertanian Organik;
c.memberikan kepastian kepada masyarakat atas peredaran Produk Pertanian Organik yang memenuhi standar Produk Pertanian Organik;
d.membangun Pertanian Organik yang terpercaya;
e.menjamin perlindungan terhadap Petani Organik;
f.meningkatkan jumlah Petani dan lahan Pertanian Organik;
g.meningkatkan kesejahteraan Petani yang memproduksi Produk Pertanian Organik;
h.memberikan kepastian usaha bagi produsen Produk Pertanian Organik;
i.meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
j.memfasilitasi perolehan Sertifikasi terhadap produk agar memiliki nilai tambah dan posisi tawar yang lebih baik;
k.mengatur pengawasan Produk Pertanian Organik;
l.meningkatkan daya saing Produk Pertanian Organik;
m.mengembangkan PPO lahan basah dan lahan kering yang berada di wilayah Daerah;
n.mewujudkan ketersediaan pangan yang dekat; dan
o.mendorong masyarakat dan para pihak dalam mewujudkan pertanian ramah lingkungan.

BAB II

KOMODITAS PERTANIAN ORGANIK

Pasal 5

Komoditas yang dikembangkan untuk PPO terdiri atas Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan budi daya.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PPO

Pasal 6

(1)Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah menyusun rencana PPO yang paling sedikit memuat:
1. a.komoditas yang akan dikembangkan;
2. b.lahan untuk pengembangan; dan
3. c.kebutuhan tahunan Sarana dan Prasarana produksi PPO.
(2)Penyusunan rencana PPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.
(3)Penyusunan rencana PPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana PPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 7

(1)PPO dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan ketahanan pangan.
(2)PPO sebagaimana pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.budi daya;
2. b.pasca panen;
3. c.pemasaran; dan
4. d.input produksi.

Pasal 8

(1)Dalam rangka penyelenggaraan PPO, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dengan pihak lain.
(2)Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan instansi vertikal lainnya, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB IV

PENGELOLAAN LAHAN DAN USAHA PPO

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah wajib menetapkan lahan untuk PPO.
(2)Pengelolaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan Pertanian Organik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif dan Fasilitasi PPO.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan lahan, persyaratan pengelolaan lahan, dan pemberian insentif dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013