DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 30 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 107

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN, BAB III RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN, BAB IV KAWASAN EKOSISTEM MANGROVE, BAB V PENATAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN MANGROVE, BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, BAB VII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN, BAB VIII PENDANAAN, BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN, BAB X KETENTUAN PIDANA, BAB XI KETENTUAN PERALIHAN, BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197, Pasal 249, dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan perlindungan dan pemulihan ekosistem mangrove;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); SALINAN
12.Peraturan . . .
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
10.Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Pulau-Pulau Kecil . . .
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM MANGROVE BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang khas, tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut, terutama di laguna, muara sungai, dan pantai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
5.Ekosistem Mangrove adalah kesatuan antara komunitas vegetasi Mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai, terutama di daerah pasang surut, laguna, dan muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
6.Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup dengan memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan hidup agar Ekosistem Mangrove tetap lestari dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
7.Ekosistem Mangrove Berkelanjutan adalah Ekosistem Mangrove yang tetap lestari dan dapat dimanfaatkan untuk masa kini dan masa yang akan datang.

c.keterpaduan . . .
1. 8.Pulau-Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
2. 9.Kawasan Budi Daya adalah adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
3. 10.Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan Pembangunan berkelanjutan.
4. 11.Kawasan Lindung Mutlak adalah kawasan hutan Mangrove yang berdasarkan karakteristik wilayahnya berfungsi utama untuk penahan abrasi pantai/muara sungai dan konservasi biota laut sehingga pemanfaatannya hanya terbatas pada kegiatan penelitian.
5. 12.Kawasan Lindung Terbatas adalah kawasan hutan Mangrove yang berdasarkan karakteristik wilayahnya masih memungkinkan untuk dilakukan pemanfaatan hutan Mangrove secara lestari tanpa mengganggu fungsi ekologisnya.
6. 13.Rehabilitasi adalah aktivitas yang bertujuan untuk mengubah ekosistem yang rusak menjadi ekosistem yang seimbang dan mengembalikan nilai estetika dan fungsi ekologis kawasan hutan Mangrove.
7. 14.Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan adalah semua upaya perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan lestari melalui proses terintegrasi untuk mencapai keberlanjutan fungsi-fungsi Ekosistem Mangrove bagi kesejahteraan masyarakat.
8. 15.Pengembangan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan adalah pemanfataan dan penggunaan kawasan Ekosistem Mangrove dalam rangka mengoptimalkan fungsi-fungsi produksi dan jasa-jasa sumber daya ekosistem hutan Mangrove dan lingkungannya, baik produksi kayu maupun non kayu, ekowisata, maupun jasa lingkungan melalui kegiatan pemanfaatan, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan ekosistem hutan Mangrove.
9. 16.Restorasi adalah upaya untuk memperbaiki Ekosistem Mangrove sehingga kondisi ekosistemnya kembali mendekati ekosistem sebelum terdegradasi dengan cara suksesi alam, penunjang suksesi alam, pengkayaan tanaman, atau penanaman.
10. 17.Silvofishery adalah sistem tumpang sari tambak bakau dengan pola pendekatan teknis yang terdiri atas rangkaian kegiatan terpadu antara kegiatan budi daya ikan dan kegiatan penanaman, pemeliharaan, pengelolaan, dan upaya pelestarian Ekosistem Mangrove.

Pasal 2

Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan berasaskan:

a.manfaat dan lestari;
b.kerakyatan;
c.keterpaduan;
d.keterbukaan;
e.keadilan;
f.keberlanjutan;
g.kepastian hukum;
h.kemitraan;
i.pemerataan;
j.akuntabilitas;
k.kesejahteraan; dan
l.kearifan lokal.

Pasal 3

(1)Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan bertujuan untuk:
1. a.menjamin kelestarian dan fungsi ekonomi lingkungan secara terpadu dan komprehensif; dan
2. b.melindungi kawasan Ekosistem Mangrove di wilayah pesisir, pantai, muara-muara, dan Pulau-Pulau Kecil.
(2)Pengembangan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan bertujuan untuk:
1. a.memanfaatkan dan menggunakan kawasan Ekosistem Mangrove secara optimal dan berkelanjutan terkait fungsi produksi dan jasa-jasa sumber daya Ekosistem Mangrove dan lingkungannya, baik produksi kayu maupun non kayu, ekowisata, maupun jasa lingkungan; dan
2. b.memberdayakan masyarakat dalam pemanfataan dan penggunaan fungsi kawasan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan untuk peningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat lokal.

Pasal 4

Wilayah Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove berdasarkan Peraturan Daerah ini meliputi Ekosistem Mangrove pada:

a.wilayah pesisir, pantai, dan Pulau-Pulau Kecil; dan
b.muara sungai.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.pengelolaan dan pengembangan;
b.strategi pengelolaan dan pengembangan;
c.kawasan Ekosistem Mangrove;
d.penataan dan pemanfaatan Mangrove;
e.pengawasan dan pengendalian;
f.kerja sama dan kemitraan; dan
g.pendanaan.
e.meningkatkan . . .

BAB II

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 6

(1)Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove dilakukan secara terpadu dan komprehensif, melalui:
1. a.pelindungan;
2. b.pelestarian; dan
3. c.pemanfaatan.
(2)Pengelolaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
1. a.konsep pelestarian;
2. b.pola dan cara pengelolaan yang tepat;
3. c.kajian analisis manfaat; dan
4. d.hasil monitoring dan evaluasi.
(3)Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan dilakukan melalui sinergisitas antara Pemerintah Daerah, instansi vertikal terkait, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan masyarakat.

Pasal 7

(1)Pelindungan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diselenggarakan dengan tujuan untuk:
1. a.melindungi flora dan fauna pada Ekosistem Mangrove dari kepunahan;
2. b.melindungi pantai dari abrasi, intrusi, gempuran ombak, dan bencana pesisir lainnya;
3. c.mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim;
4. d.mencegah kerusakan hutan Mangrove;
5. e.mempertahankan keberadaan Mangrove; dan
6. f.membatasi pemanfaatan Ekosistem Mangrove untuk tujuan usaha.
(2)Pelindungan dilakukan untuk mencegah kerusakan Ekosistem Mangrove yang disebabkan aktivitas badan usaha atau perorangan, kebakaran, faktor alam, ternak serta hama, dan penyakit lainnya.

Pasal 8

Untuk mencapai tujuan pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yang disebabkan aktivitas badan usaha atau perorangan, Pemerintah Daerah serta masyarakat:

a.melakukan sosialisasi dan penyuluhan;
b.melakukan inventarisasi permasalahan aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya;
c.meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pelindungan Ekosistem Mangrove;
d.melakukan kerja sama dengan pemegang hak atau izin;

(4)Rehabilitasi . . .
1. e.meningkatkan efektivitas koordinasi kegiatan pelindungan Ekosistem Mangrove;
2. f.memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat kelompok pelestari Mangrove; dan
3. g.meningkatkan efektivitas pelaporan terjadinya gangguan Ekosistem Mangrove.

Pasal 9

Untuk mencapai tujuan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yang disebabkan kebakaran, faktor alam, ternak, dan hama serta penyakit lainnya, Pemerintah Daerah serta masyarakat melakukan:

a.pencegahan dan pengendalian kebakaran;
b.pelarangan penggembalaan ternak secara liar;
c.pencegahan hama dan penyakit tumbuhan;
d.pemantauan biogeofisik lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana alam;
e.pemetaan lokasi rawan bencana alam; dan
f.pembuatan bangunan sipil teknis pantai.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pelaksanaan pelindungan Ekosistem Mangrove diatur dalam Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks107PDFHirarki

Memuat teks peraturan…