DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 166

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I (KETENTUAN UMUM), BAB II (ASAS DAN TUJUAN), BAB III (KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH), BAB IV (HAK DAN KEWAJIBAN), BAB V (KESAMAAN KESEMPATAN), BAB VI (AKSESIBILITAS), BAB VII (HABILITASI DAN REHABILITASI), BAB VIII (BANTUAN SOSIAL), BAB IX (PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL), BAB X (PERAN SERTA MASYARAKAT), BAB XI (PENGHARGAAN), BAB XII (PEMBINAAN DAN PENGAWASAN), BAB XIII (PEMBIAYAAN), BAB XIV (SANKSI ADMINISTRATIF), BAB XV (KETENTUAN PENYIDIKAN), BAB XVI (KETENTUAN PIDANA), BAB XVII (KETENTUAN LAIN-LAIN), BAB XVIII (KETENTUAN PENUTUP),

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas yang seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain maka perlu mendapatkan pelindungan dan pelayanan secara optimal sehingga penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
c.bahwa untuk terlaksananya pelindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas, diperlukan jaminan pelindungan hak-hak penyandang disabilitas yang merupakan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
d.bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menegaskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; SALINAN 2
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pelindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara yang mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 3
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475),
11.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12.Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);
15.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
16.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
17.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
19.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
20.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
21.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5871);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
29.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 274); 6 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
6.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.
7.Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara selayaknya, yang terdiri atas penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta penyandang cacat fisik dan mental.
8.Pelindungan penyandang disabilitas adalah segala tindakan dan/atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas secara optimal sehingga dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar tindak kekerasan dan diskriminasi.
9.Pelayanan penyandang disabilitas atau pelayanan khusus adalah segala usaha dan/atau upaya untuk melayani dan/atau memberikan kemudahan terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. 7
10.Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan ekonomi/material, kesehatan, politik, dan sosial penyandang disabilitas agar dapat hidup secara layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
11.Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapat kesempatan yang sama dengan pelayanan khusus dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
12.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
13.Derajat kedisabilitasan adalah tingkat berat ringannya keadaan disabilitas yang disandang seseorang.
14.Habilitasi adalah proses peningkatan kemampuan pada pencapaian kemandirian, perawatan diri dan potensi kerja, bagi orang yang sejak lahir mengalami disabilitas.
15.Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
16.Bantuan adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.
17.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
18.Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya.
19.Pemeliharaan taraf kesejahteraan adalah upaya pelindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus, agar penyandang disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
20.Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap penyandang disabilitas baik secara langsung maupun tidak langsung.
21.Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 8
22.Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan.
23.Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah sekolah yang melayani/menangani anak-anak yang menyandang kelainan fisik atau mental agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi, maupun sebagai anggota masyarakat dalam hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau dapat mengikuti pendidikan lanjutan.
24.Kelas terpadu atau inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak-anak yang berkelainan (penyandang hambatan/cacat) di layani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya.
25.Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
26.Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
27.Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas berasaskan:

a.kemanusiaan;
b.keadilan;
c.kekeluargaan;
d.kesetaraan;
e.partisipatif;
f.profesionalitas;
g.tanpa diskriminasi;
h.aksesibilitas;
i.kesamaan kesempatan; dan
j.perlakuan khusus dan pelindungan lebih. 9

Pasal 3

Tujuan pelindungan dan pelayanan penyandang disabilitas adalah untuk:

a.mendorong pemberdayaan atas potensi penyandang disabilitas;
b.meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, serta kelangsungan hidup dan kemandirian penyandang disabilitas;
c.memberikan pelayanan khusus yang berkualitas bagi penyandang disabilitas guna kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara layak;
d.meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi penyandang disabilitas;
e.meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pelindungan penyandang disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan; dan
f.meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan penyandang disabilitas.

BAB III

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelindungan dan pelayanan penyandang disabilitas meliputi:
1. a.melaksanakan kebijakan pemerintahan terkait pelindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
2. b.memperhatikan serta mempertimbangkan urgensi pelindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam menyusun setiap kebijakan dan/atau rencana kerja;
3. c.menetapkan dan melaksanakan kebijakan, program dan/atau kegiatan pelindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
4. d.memberikan dukungan serta fasilitasi sarana dan prasarana pelindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
5. e.memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mengembangkan kemampuan dan bakatnya dalam mencapai kemandirian dalam kehidupan dan penghidupan;
6. f.mendorong pelaku usaha dan masyarakat untuk memberikan pelindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
7. g.mengalokasikan anggaran pelindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam Anggaran Pendapatan dan 10 Belanja Daerah secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
8. h.melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam pelindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
9. i.melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
10. j.memfasilitasi penyediaan layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan, maupun sebagai upaya pencegahan dari kekerasan; dan
11. k.memfasilitasi penyiapan data tentang penyandang disabilitas yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas.
(3)Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(4)Rencana Aksi Daerah Pelindungan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 5

(1)Untuk melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah dan dalam rangka menetapkan Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Gubernur memfasilitasi penyiapan data terkait penyandang disabilitas.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara teknis oleh Dinas Sosial dan Biro yang membidangi kesejahteraan dengan melibatkan unsur instansi dan pihak yang terkait.
(3)Bentuk dan tata cara penyelenggaraan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan untuk mendapatkan kehidupan yang layak.
(2)Hak dan kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh penyandang disabilitas dengan pelayanan khusus sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya. 11

Pasal 7

(1)Setiap penyandang disabilitas mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis dan derajat kedisabilitasan, pendidikan dan kemampuan yang dimiliki.
(3)Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyandang disabilitas tetap berhak mendapatkan pelayanan dan/atau perlakuan khusus.

BAB V

KESAMAAN KESEMPATAN

Pasal 8

(1)Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam bidang:
1. a.pendidikan;
2. b.ketenagakerjaan dan usaha;
3. c.kesehatan;
4. d.olahraga;
5. e.seni budaya dan pariwisata;
6. f.pelayanan publik;
7. g.bantuan hukum;
8. h.informasi dan komunikasi; dan
9. i.perumahan.
(2)Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pelayanan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan pada satuan, jenis dan jenjang pendidikan.

Pasal 10

(1)Setiap penyelenggara pendidikan memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas sebagai peserta didik pada semua satuan, jenis dan jenjang pendidikan.
(2)Setiap penyelenggara pendidikan memberikan pelayanan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan jenis dan derajat kedisabilitasan. 12

Isi peraturan

Teks166PDFHirarki

Memuat teks peraturan…