DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: ANTISIPASI DINI BAB III: DETEKSI DINI BAB VI: PENCEGAHAN BAB V: PEMBERANTASAN BAB VI: PENANGANAN BAB VII: REHABILITASI BAB VIII: TIM TERPADU BAB IX: SARANA, PRASARANA, DAN SUMBER DAYA MANUSIA BAB X: KERJA SAMA BAB XI: PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAB XII: MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN BAB XIII: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIV: SISTEM DANA DAN INFORMASI BAB XV: PENGHARGAAN BAB XVI: PENDANAAN BAB XVII: SANKSI ADMINISTRASI BAB XVIII: KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika diperlukan peran Pemerintah Daerah;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan . . . Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang PENYALAHGUNAAN . . . Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN pecandu . . . PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
8.Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
9.Pencegahan adalah segala upaya, usaha, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
10.Penanganan adalah segala upaya, usaha, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menangani
20.Antisipasi . . . pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
11.Pemberantasan adalah segala upaya, usaha, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
12.Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
13.Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
14.Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
15.Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan terhadap Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
16.Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
17.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
18.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
19.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Penyalahgunaan . . .
20.Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal Pencegahan dan Pemberantasan sebelum terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
21.Deteksi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tersembunyi.
22.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan, dan/atau pihak lainnya.

Pasal 2

(1)Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berasaskan:
1. a.kepastian hukum;
2. b.keadilan;
3. c.ketertiban dan keamanan;
4. d.perlindungan;
5. e.pengayoman;
6. f.kemanusiaan;
7. g.nilai-nilai ilmiah; dan
8. h.kearifan lokal.
(2)Tujuan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada Masyarakat;
2. b.menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Masyarakat mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. c.melakukan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. d.melakukan Pemberantasan terhadap Prekursor . . . Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
5. e.menjamin pengaturan upaya Rehabilitasi Medis terhadap Penyalahguna dan Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(3)Ruang lingkup pengaturan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.Antisipasi Dini;
2. b.Deteksi Dini;
3. c.Pencegahan;
4. d.Pemberantasan;
5. e.Penanganan;
6. f.rehabilitasi;
7. g.tim terpadu;
8. h.sarana dan prasarana;
9. i.kerja sama;
10. j.partisipasi dan pemberdayaan Masyarakat;
11. k.monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
12. l.pembinaan dan pengawasan;
13. m.sistem data dan informasi;
14. n.penghargaan;
15. o.pendanaan; dan
16. p.sanksi.

BAB II

ANTISIPASI DINI

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan Antisipasi Dini dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2)Pelaksanaan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
1. a.memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Pasal 4. . . Prekursor Narkotika melalui berbagai media informasi;
2. b.melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal dan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. c.bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga nonpemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti-Narkotika;
4. d.melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara dan pejabat publik;
5. e.melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja, dan lingkungan Masyarakat;
6. f.melakukan pengawasan terhadap hotel, wisma, rumah kos, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan, dan tempat yang rentan terhadap terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
7. g.melakukan tes urine sebagai persyaratan penerimaan pegawai, siswa, dan mahasiswa baru, serta pengangkatan pejabat publik atau profesi.
(3)Dalam melakukan upaya Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tes urine di lingkungan satuan pendidikan sebagai persyaratan penerimaan siswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

DETEKSI DINI Bagian . . .

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan Deteksi Dini dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2)Pelaksanaan Deteksi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
1. a.pelaksanaan tes urine terhadap penyelenggara Pemerintahan Daerah dan Masyarakat; dan
2. b.pelibatan Masyarakat, satuan tugas, atau relawan anti-Narkotika.
(3)Dalam melakukan upaya Deteksi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, instansi penegak hukum, dan/atau instansi lainnya.

BAB IV

PENCEGAHAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2)Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil Deteksi Dini, Antisipasi Dini, dan/atau data pendukung lainnya.
(3)Perencanaan kebijakan dan tindakan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait, instansi vertikal, dan Masyarakat.
(5)Badan . . .

Pasal 6

(1)Bentuk Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah:
1. a.sosialisasi;
2. b.edukasi;
3. c.pembentukan satuan tugas atau relawan;
4. d.pembentukan wilayah bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
5. e.pemberdayaan Masyarakat.
(2)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melalui kegiatan:
1. a.seminar;
2. b.keagamaan;
3. c.penyuluhan;
4. d.seni dan budaya;
5. e.sosial;
6. f.kampanye;
7. g.pengumuman;
8. h.iklan sosial; dan
9. i.media sosial.
(3)Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat melalui kegiatan:
1. a.integrasi materi pembelajaran;
2. b.karya tulis ilmiah;
3. c.lokakarya;
4. d.workshop;
5. e.bimbingan teknis;
6. f.pelatihan Masyarakat;
7. g.outbound; dan
8. h.perlombaan.
(4)Satuan pendidikan negeri dan swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun ajaran. dan . . .
(5)Badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada karyawan/ pekerja/ buruhnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(6)Pembentukan satuan tugas atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat melalui kegiatan pembentukan:
1. a.satuan tugas anti-Narkotika Pemerintah Daerah;
2. b.satuan tugas pelajar anti-Narkotika;
3. c.unit kegiatan mahasiswa anti-Narkotika; dan
4. d.relawan anti-Narkotika.
(7)Pembentukan wilayah bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan melalui pencanangan dan pembentukan desa bersih narkoba atau dengan nama lainnya dengan maksud dan tujuan dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(8)Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat melalui keterlibatan Masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 7

(1)Tata cara Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk rencana aksi Daerah.
(2)Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun metode . . . dan didasarkan pada keadaan Daerah dan rencana aksi nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(3)Format penyusunan rencana aksi Daerah berpedoman pada format yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
(4)Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PEMBERANTASAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah membantu upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENANGANAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penanganan terhadap pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
(2)Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyediaan layanan Rehabilitasi Medis.
(3)Pemerintah Daerah menyusun prosedur operasional standar penatalaksanaan Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenis dan Pasal 11 . . . metode terapi yang digunakan dengan mengacu kepada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
(4)Pemerintah Daerah melakukan koordinasi Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

REHABILITASI

Pasal 10

(1)Penyediaan layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
(2)Rumah sakit dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai institusi penerima wajib lapor wajib memberikan pengobatan dan/atau perawatan melalui pelayanan Rehabilitasi Medis.
(3)Rehabilitasi Medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
(4)Teknis pelaksanaan pelayanan Rehabilitasi Medis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kesehatan.
(5)Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan Rehabilitasi Medis bagi pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tidak mampu.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

2.unsur . . .

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…