DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH BAB III TARGET INDEXS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP BAB IV KOORDINASI DAN KERJA SAMA BAB V PERAN MASYARAKAT BAB VI PEMBINAAN BAB VII PENGAWASAN BAB VIII JANGKA WAKTU BAB IX REVIU BAB X PENDANAAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang SALINAN perundang-undangan . . . Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
7.Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan
19.Pencadangan . . . perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
11.Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
12.Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
13.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi Lingkungan Hidup pada lingkup dan periode tertentu, berupa ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang Lingkungan Hidup.
14.Ekosistem adalah ekosistem Sumber Daya Alam hayati, yaitu sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
15.Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
16.Peran Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
17.Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam secara lestari.
18.Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan Sumber Daya Alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.

d.mempertahankan . . .
1. 19.Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu Sumber Daya Alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.
2. 20.Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
3. 21.Adaptasi adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim dapat dimanfaatkan dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
4. 22.Mitigasi adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan serapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi.
5. 23.Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
6. 24.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. 25.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup dan menjamin pelaksanaan perlindungan serta Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana dan berkelanjutan.

Pasal 3

RPPLH Daerah bertujuan untuk:

a.mengharmonisasikan pembangunan dengan kemampuan Daya Dukung dan Daya Tampung dalam kerangka pembangunan berkelanjutan;
b.mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup dalam rangka menjamin kelestarian Ekosistem dan mendukung keberlangsungan kehidupan;
c.mempertahankan dan/atau menguatkan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat untuk pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan Lingkungan Hidup dalam kerangka Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara adil dan bijaksana; dan Pasal 6 . . .
d.mempertahankan dan/atau meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi Perubahan Iklim dan isu lingkungan global.

Pasal 4

Sasaran RPPLH Daerah meliputi:

a.terjaganya kualitas lingkungan pada wilayah yang berfungsi lindung, khususnya wilayah yang memberikan jasa pengatur dan penyimpan air dan jasa penyedia keanekaragaman hayati;
b.terjaminnya ketersediaan air yang berkualitas untuk kehidupan dan pembangunan secara berkelanjutan;
c.membaiknya kualitas tanah, air, udara, dan laut;
d.membaiknya kondisi Ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove terutama pada kawasan sekitar zona pemanfaatan dan konservasi laut;
e.menurunnya resiko bencana alam dan degradasi Lingkungan Hidup yang ditanggung warga masyarakat;
f.terjaminnya keberlanjutan dan kelestarian Lingkungan Hidup untuk mendukung produksi pangan secara berkelanjutan; dan
g.menguatnya dukungan kelembagaan dan tata kelola dalam pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah secara berkelanjutan.

BAB II

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Pasal 5

(1)RPPLH Daerah memuat arahan rencana mengenai:
1. a.Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam;
2. b.pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
3. c.pengendalian, pemantauan, pendayagunaan, dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
4. d.Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim.
(2)Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program.
(3)Kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam dokumen RPPLH Daerah dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN;
2. b.BAB II : KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG WILAYAH;
3. c.BAB III : PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP; dan
4. d.BAB IV : ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.
(4)Dokumen RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Daya . . .

Pasal 6

(1)Dalam merencanakan Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah mempertimbangkan aspek:
1. a.karakteristik Ekoregion;
2. b.Daya Dukung dan Daya Tampung;
3. c.potensi risiko kerusakan dan pencemaran lingkungan;
4. d.karakteristik dan fungsi Ekosistem; dan
5. e.Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan dan dicadangkan.
(2)Rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui penetapan jenis Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan dalam kurun waktu perencanaan dengan memperhatikan sebaran, potensi, ketersediaan, dan bentuk penguasaan Sumber Daya Alam, serta aspirasi masyarakat dalam pemanfaatan.
(3)Rencana pencadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui penetapan jenis Sumber Daya Alam yang tidak atau belum layak dimanfaatkan dalam kurun waktu perencanaan dengan memperhatikan sebaran, potensi, ketersediaan, bentuk penguasaan serta kebutuhan penduduk terhadap jenis Sumber Daya Alam untuk jangka panjang.

Pasal 7

(1)Dalam merencanakan pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan dan pengendalian terjadinya kerusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup akibat Pemanfaatan Sumber Daya Alam.
(2)Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pencadangan Ekosistem;
2. b.konservasi Sumber Daya Alam; dan
3. c.pengembangan Kearifan Lokal.

Pasal 8

(1)Dalam perencanaan pengendalian, pemantauan, pendayagunaan, dan pelestarian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.rencana pengendalian dan pemantauan Sumber Daya Alam;
2. b.rencana pendayagunaan Sumber Daya Alam; dan
3. c.rencana pelestarian Sumber Daya Alam.
(2)Dalam menetapkan rencana pengendalian dan pemantauan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tindakan yang perlu dilakukan sehingga pelaksanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam sesuai dengan rencana Pemanfaatan Sumber BAB IV . . . Daya Alam yang telah memiliki izin Pemanfaatan Sumber Daya Alam.
(3)Dalam menetapkan rencana pendayagunaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tindakan efisiensi dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam.
(4)Dalam menetapkan rencana pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan yang membatasi dan melarang Pemanfaatan Sumber Daya Alam serta memulihkan Lingkungan Hidup sehingga fungsi dan jasa Lingkungan Hidup terjaga keberlanjutannya.
(5)Dalam menetapkan rencana pengendalian, pemantauan, pendayagunaan, dan pelestarian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan:
1. a.bentuk penguasaan;
2. b.perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau Kearifan Lokal; dan
3. c.bentuk kerusakan dan pencemaran.

Pasal 9

Rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d disusun dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan kerangka kerja nasional dalam upaya Adaptasi dan Mitigasi.

Pasal 10

Dokumen RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD yang materi muatannya berkenaan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 11

RPPLH Daerah menjadi acuan dalam penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…