Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2023
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 11
Ringkasan
PASAL I PASAL II
PASAL I PASAL II
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
SALINAN Pasal 12 . . .
6197);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 295) diubah sebagai berikut:
. . .
Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD berhak mendapatkan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dan Pasal 12 terhitung sejak pengambilan sumpah janji.
. . .
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 1m dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 11 Juli 2023 GUBERNUR SULAWESI SELATAN, ttd. ANDI SUDIRMAN SULAIMAN Diundangkan di Makassar pada tanggal 11 Juli 2023 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINS! SULAWESI SELATAN, ttd. ANDI DARMAWAN BINTANG LEMBARAN DAERAH PROVINS! SULAWESI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI SELATAN: (6-108/2023) · dengan aslinya ~ ; r--,.,....,.__,, UKUM, ...,., ffj -:- ·.FL M.Si 199803 1 005 '. :'..r.~r~~[~r Ayat (4) . . . PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH I. UMUM Dalam rangka pengaturan ulang terhadap beberapa ketentuan mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perlunya perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 ini disebabkan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar tidak terjadi vertical conflict of norm, yakni pertentangan antara peraturan daerah dengan undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri. Disamping itu, hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD juga perlu dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan dan Anggota DPRD, khususnya sebagai akibat dari pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Perubahan terhadap suatu peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan cara: (i) perubahan norma yang terdapat dalam pasal dan/atau ayat tertentu; (ii) penghapusan beberapa ketentuan; dan/atau (iii) penambahan atau penyisipan bab, pasal, atau ayat baru. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan atribut dan/atau kelengkapan lainnya, seperti ikat pinggang, tutup kepala (peci atau kain kerudung), sepatu dinas, sepatu dan kaos olahraga, dan kartu tanda anggota. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (4a) Pengawalan lalu lintas diberikan kepada Pimpinan DPRD pada saat melakukan kegiatan dinas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 332
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda)