DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 11 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

PASAL I PASAL II

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775); SALINAN Pasal 12 . . .
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 295) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

. . .

Pasal 12

(1)Pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
2. b.pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
3. c.pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
4. d.pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
5. e.pakaian yang bercirikan khas Daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
(2)Atribut pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d disediakan sekali dalam 5 (lima) tahun terdiri atas:
1. a.pin lambang Daerah;
2. b.pin ciri khas Daerah;
3. c.papan nama; dan
4. d.atribut dan/atau kelengkapan lainnya.
(3)Pakaian dinas untuk ketua DPRD, wakil ketua DPRD, dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pakaian dinas untuk ketua DPRD setara dengan pakaian dinas Gubernur;
2. b.pakaian dinas untuk wakil ketua DPRD setara dengan wakil Gubernur; dan
3. c.pakaian dinas untuk Anggota DPRD setara dengan Sekretaris Daerah.
(4)Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disediakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

2.Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD berhak mendapatkan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dan Pasal 12 terhitung sejak pengambilan sumpah janji.

3.Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

. . .

Pasal 13

(1)Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyiapkan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD harus menempati dan menggunakan.
(3)Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4a)Dalam hal Pimpinan DPRD menggunakan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberikan pengawalan lalu lintas setelah mendapat pertimbangan dari petugas kepolisian
(5)Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
(6)Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
(7)Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
(8)Tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.Ketentuan ayat (4) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

(4)Anggaran . . .

Pasal 17

(1)Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
(3)Besaran tunjangan perumahan diatur dalam Peraturan Gubernur dengan ketentuan ketua DPRD, wakil ketua DPRD dan Anggota DPRD seharga sewa rumah negara sesuai dengan standar rumah negara yang ditetapkan untuk ketua DPRD, wakil ketua DPRD, dan Anggota DPRD.
(4)Besaran tunjangan perumahan dihitung oleh tim yang ditetapkan oleh Gubernur dan dapat melibatkan penilai independen yang berkompeten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun atau sesuai dengan kenaikan harga sewa rumah.

5.Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 27 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) dan ketentuan ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD dikelola oleh Sekretariat DPRD.
(2)Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggaran belanja DPRD yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja dan anggaran Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2a)Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran bertanggung jawab atas pengelolaan belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, taat aturan, efektif dan efisien serta akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari APBD. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 1m dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 11 Juli 2023 GUBERNUR SULAWESI SELATAN, ttd. ANDI SUDIRMAN SULAIMAN Diundangkan di Makassar pada tanggal 11 Juli 2023 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINS! SULAWESI SELATAN, ttd. ANDI DARMAWAN BINTANG LEMBARAN DAERAH PROVINS! SULAWESI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI SELATAN: (6-108/2023) · dengan aslinya ~ ; r--,.,....,.__,, UKUM, ...,., ffj -:- ·.FL M.Si 199803 1 005 '. :'..r.~r~~[~r Ayat (4) . . . PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH I. UMUM Dalam rangka pengaturan ulang terhadap beberapa ketentuan mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perlunya perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 ini disebabkan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar tidak terjadi vertical conflict of norm, yakni pertentangan antara peraturan daerah dengan undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri. Disamping itu, hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD juga perlu dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan dan Anggota DPRD, khususnya sebagai akibat dari pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Perubahan terhadap suatu peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan cara: (i) perubahan norma yang terdapat dalam pasal dan/atau ayat tertentu; (ii) penghapusan beberapa ketentuan; dan/atau (iii) penambahan atau penyisipan bab, pasal, atau ayat baru. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 12

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan atribut dan/atau kelengkapan lainnya, seperti ikat pinggang, tutup kepala (peci atau kain kerudung), sepatu dinas, sepatu dan kaos olahraga, dan kartu tanda anggota. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3

Pasal 13

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (4a) Pengawalan lalu lintas diberikan kepada Pimpinan DPRD pada saat melakukan kegiatan dinas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 332

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775); SALINAN Pasal 12 . . .
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 295) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

. . .

Pasal 12

(1)Pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
2. b.pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
3. c.pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
4. d.pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
5. e.pakaian yang bercirikan khas Daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
(2)Atribut pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d disediakan sekali dalam 5 (lima) tahun terdiri atas:
1. a.pin lambang Daerah;
2. b.pin ciri khas Daerah;
3. c.papan nama; dan
4. d.atribut dan/atau kelengkapan lainnya.
(3)Pakaian dinas untuk ketua DPRD, wakil ketua DPRD, dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pakaian dinas untuk ketua DPRD setara dengan pakaian dinas Gubernur;
2. b.pakaian dinas untuk wakil ketua DPRD setara dengan wakil Gubernur; dan
3. c.pakaian dinas untuk Anggota DPRD setara dengan Sekretaris Daerah.
(4)Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disediakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

2.Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD berhak mendapatkan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dan Pasal 12 terhitung sejak pengambilan sumpah janji.

3.Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

. . .

Pasal 13

(1)Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyiapkan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD harus menempati dan menggunakan.
(3)Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4a)Dalam hal Pimpinan DPRD menggunakan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberikan pengawalan lalu lintas setelah mendapat pertimbangan dari petugas kepolisian
(5)Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
(6)Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
(7)Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
(8)Tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.Ketentuan ayat (4) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

(4)Anggaran . . .

Pasal 17

(1)Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
(3)Besaran tunjangan perumahan diatur dalam Peraturan Gubernur dengan ketentuan ketua DPRD, wakil ketua DPRD dan Anggota DPRD seharga sewa rumah negara sesuai dengan standar rumah negara yang ditetapkan untuk ketua DPRD, wakil ketua DPRD, dan Anggota DPRD.
(4)Besaran tunjangan perumahan dihitung oleh tim yang ditetapkan oleh Gubernur dan dapat melibatkan penilai independen yang berkompeten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun atau sesuai dengan kenaikan harga sewa rumah.

5.Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 27 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) dan ketentuan ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD dikelola oleh Sekretariat DPRD.
(2)Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggaran belanja DPRD yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja dan anggaran Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2a)Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran bertanggung jawab atas pengelolaan belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, taat aturan, efektif dan efisien serta akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari APBD. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 1m dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 11 Juli 2023 GUBERNUR SULAWESI SELATAN, ttd. ANDI SUDIRMAN SULAIMAN Diundangkan di Makassar pada tanggal 11 Juli 2023 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINS! SULAWESI SELATAN, ttd. ANDI DARMAWAN BINTANG LEMBARAN DAERAH PROVINS! SULAWESI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI SELATAN: (6-108/2023) · dengan aslinya ~ ; r--,.,....,.__,, UKUM, ...,., ffj -:- ·.FL M.Si 199803 1 005 '. :'..r.~r~~[~r Ayat (4) . . . PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH I. UMUM Dalam rangka pengaturan ulang terhadap beberapa ketentuan mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perlunya perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 ini disebabkan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar tidak terjadi vertical conflict of norm, yakni pertentangan antara peraturan daerah dengan undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri. Disamping itu, hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD juga perlu dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan dan Anggota DPRD, khususnya sebagai akibat dari pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Perubahan terhadap suatu peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan cara: (i) perubahan norma yang terdapat dalam pasal dan/atau ayat tertentu; (ii) penghapusan beberapa ketentuan; dan/atau (iii) penambahan atau penyisipan bab, pasal, atau ayat baru. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 12A

Pasal 17

Pasal 13

Pasal 17

Pasal 27

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 12A

Pasal 17

Pasal 13

Pasal 17

Pasal 27

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2017