DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB 1 KETENTUAN UMUM BAB 2 INDUSTRI UNGGULAN DAERAH PROVINSI BAB 3 JANGKA WAKTU RPIP BAB 4 PELAKSANAAN BAB 5 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB 6 PENDANAAN BAB 7 KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2038.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengelolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
8.Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
9.Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2038, yang selanjutnya disebut RPIP adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Provinsi Sulawesi Selatan.
10.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di kabupaten/kota.
11.Program Pembangunan Industri Provinsi adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di provinsi atau kabupaten/kota.
12.Industri Unggulan adalah industri yang ditetapkan menjadi prioritas yang berperan penting sebagai penggerak utama (prime mover) pertumbuhan perekonomian di Daerah.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini:

a.pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri;
b.pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RPIK; dan
c.pedoman bagi pelaku industri dan masyarakat dalam membangun industri.

Pasal 3

RPIP diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepentingan nasional di daerah;
b.demokrasi ekonomi;
c.kepastian berusaha;
d.pemerataan persebaran;
e.persaingan usaha yang sehat; dan
f.keterkaitan industri.

Pasal 4

RPIP bertujuan untuk:

a.menata potensi sumber daya industri Daerah Provinsi;
b.menentukan sasaran, strategi, dan rencana aksi pembangunan industri Daerah Provinsi;
c.mewujudkan industri Daerah Provinsi yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
d.mewujudkan pemerataan pembangunan industri provinsi guna memperkuat ekonomi Daerah Provinsi dan memperkokoh ketahanan nasional; dan
e.meningkatkan kemakmuran dan kesadaran masyarakat Daerah Provinsi secara merata dan berkeadilan.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Industri unggulan provinsi;
b.jangka waktu;
c.pelaksanaan;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.pendanaan.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH PROVINSI

Pasal 6

(1)Industri Unggulan yang menjadi prioritas dalam RPIP, yaitu :
1. a.industri pengolahan kopi;
2. b.industri pengolahan kakao;
3. c.industri pengolahan rumput laut;
4. d.industri pengolahan tekstil dan sutera;
5. e.industri pengolahan markisa; dan
6. f.industri pengolahan hasil hutan.
(2)Selain Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dikembangkan industri lain yang potensial.
(3)Selain Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dapat dikembangkan industri lain yang potensial dan merupakan industri unggulan kabupaten/kota.
(4)Sasaran dan program dari masing-masing Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

JANGKA WAKTU RPIP

Pasal 7

RPIP ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2018-2038 dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 8

(1)RPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat :
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran kondisi Daerah Provinsi;
3. c.visi dan misi pembangunan serta tujuan dan sasaran pembangunan industri;
4. d.strategi dan program pembangunan industri; dan
5. e.penutup.
(2)RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 9

RPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah Daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam penyelenggaraan pembangunan industri.

Pasal 10

RPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijadikan acuan bagi:

a.Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dalam bidang perindustrian; dan
b.penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1)Menteri yang membidangi urusan perindustrian melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIP.
(2)Gubernur selaku wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK.
(3)Pembinaan dan pengawasan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian.
(4)Hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
(5)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat :
1. a.pertumbuhan industri;
2. b.kontribusi sektor industri terhadap produk domestic regional bruto (PDRB);
3. c.penyerapan tenaga kerja sektor industri;
4. d.realisasi investasi sektor industri dan ekspor produk industri; dan
5. e.permasalahan dan langkah penyelesaian sektor industri.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…