Mengatur tentang perubahan terhadap Pasal 1, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, menmabah Pasal 13A, Pasal 15, Pasal16, Pasal19,Pasal 22, Pasal 43, Pasal 58, Pasal 69; Pasal 72; menambah Pasal 72A terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
Memuat teks peraturan…
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan persetujuan bersama Gubernur Sulawesi Selatan. 7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Dihapus. 9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 11. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 12. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 14. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. 15. Kendaraan Bermotor Pribadi adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai orang pribadi atau badan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau badan. 16. Kendaraan Bermotor milik badan adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki atas nama badan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau badan. 17. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor. 18. Penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 19. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 20. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku. 21. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. 22. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. 23. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen dan/atau importir bahan bakar, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri. 24. Pemungut Pajak adalah Badan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diperintahkan untuk melakukan pemungutan atau pemotongan pajak tertentu. 25. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. 26. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. 27. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak. 28. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 29. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 30. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 30a. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. 31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 33. Surat Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SP3D adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan/ mendaftarkan objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 34. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 39. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur. 40. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 41. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 42. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku. 43. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 43a. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya. 44. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. 45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 46. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 47. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 48. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Ketentuan Pasal 9 angka 1 huruf b diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut: 1. Kendaraan bermotor pribadi: a. untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5% (satu koma lima persen); dan b. kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif untuk kendaraan pribadi sebagai berikut : 1) kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2% (dua persen); 2) kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen); 3) kepemilikan kendaraan bermotor keempat sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan 4) kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 2,75% (dua koma tujuh puluh lima persen). 2. Kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1% (satu persen); 3. Kendaraan milik badan sosial/keagamaan, Pemerintah/ TNI/POLRI, ambulance dan pemadam kebakaran sebesar 0,5% (nol koma lima persen); dan 4. Alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2% (nol koma dua persen). 3. Ketentuan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
(1) PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor didaftar. (2) Apabila terjadi perpindahan kendaraan bermotor dari Daerah lain, maka wajib pajak yang bersangkutan harus memperlihatkan bukti pelunasan PKB di Daerah asalnya berupa Surat Keterangan Fiskal antar Daerah. (3) Dihapus. (4) Dihapus. (5) Dihapus. 4. Ketentuan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
(1) Masa pajak PKB adalah 12 (dua belas) bulan berturut- turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. (2) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh. (3) Pajak yang karena suatu dan lain hal keadaan kahar (force majeure) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, maka dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Gubernur. 5. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan satu pasal yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Apabila dalam masa pajak tahun berjalan terjadi pengalihan status kendaraan bermotor dari kendaraan umum menjadi kendaraan pribadi, dikenakan pembayaran selisih tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 dan angka 2. (2) Apabila dalam masa pajak tahun berjalan terjadi pengalihan status kendaraan bermotor dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atas selisih tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 dan angka 2. (3) Pembayaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhitung sejak tanggal perubahan status sampai dengan berakhirnya Masa Pajak. 6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ayat (2) huruf b dan huruf e dihapus serta diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
(1) Setiap Wajib Pajak, dapat melaporkan/mendaftarkan subyek dan objek pajak dengan menggunakan SP3D. (2) SP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat: a. tiga puluh hari sejak kepemilikan/penyerahan bagi kendaraan baru; b. dihapus; c. tiga puluh hari sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal/Kuitansi/Surat Keterangan Mutasi dari Kepolisian untuk kendaraan bermotor pindah dari luar Daerah (mutasi); d. tiga puluh hari sejak terjadi perubahan spesifikasi teknis atas kendaraan bermotor dalam masa pajak, baik perubahan bentuk, status, warna, fungsi maupun penggantian mesin; dan e. dihapus. (2a) Kendaraan luar daerah yang lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut berada di Daerah wajib melapor di Daerah. (3) Bentuk dan isi SP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur. 7. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
(1) SP3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat menjadi dasar SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) PKB dibayar lunas pada saat pendaftaran untuk 1 (satu) masa pajak ke depan. (2a)Khusus untuk PKB pengesahan/ulangan dapat dilakukan pembayaran 6 (enam) bulan sebelum tanggal jatuh tempo. (3) Bentuk dan isi SKPD ditetapkan oleh Gubernur. 8. Ketentuan Pasal 19 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
(1) Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan berturut-turut dianggap sebagai penyerahan. (2) Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli. (3) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali: a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan; b. untuk diperdagangkan; c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional. (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia. (5) Tata cara pemungutan BBNKB atas penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. 9. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a diubah dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:
(1) Tarif BBNKB ditetapkan sebagai berikut: a. penyerahan pertama sebesar 10% (sepuluh persen); b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen); dan c. dihapus. (2) Tarif BBNKB khusus Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum ditetapkan masing-masing sebagai berikut: a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen). 10. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 43 disisipkan tiga ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c), dan ditambah satu ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:
(1) Obyek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. (1a) Pengenaan pajak terhadap pengambilan air permukaan termasuk pengambilan yang tidak dimanfaatkan. (1b) Pengenaan pajak terhadap pemanfaatan air permukaan, dihitung sesuai pemanfaatan air permukaan atau variabel lain yang menggambarkan nilai pemanfaatan air permukaan. (1c) Pengenaan pajak terhadap pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, dihitung sesuai pengambilan air permukaan. (2) Dikecualikan dari obyek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan Air Permukaan: a. untuk keperluan dasar rumah tangga; b. untuk pengairan pertanian dan perikanan rakyat; c. untuk kepentingan sosial dan oleh badan sosial non komersil; d. untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang disediakan tanpa dipungut biaya; e. untuk keperluan peribadatan dan penanggulangan bahaya kebakaran; f. oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air tanpa memungut biaya. (3) Pengecualian Objek Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf e tidak berlaku apabila disiapkan oleh badan usaha komersil atau untuk tujuan komersil. 11. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:
(1) Gubernur berwenang melakukan pemungutan pajak yang meliputi: a. pendataan; b. pendaftaran; c. penetapan; d. pembayaran; e. penagihan; f. pembukuan; g. penyetoran; h. pelaporan; i. penelitian; j. pengawasan; dan k. pemeriksaan. (2) Pelaksanaan kewenangan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan. 12. Ketentuan Pasal 54 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:
(1) PKB, BBNKB dan Pajak Air Permukaan merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan surat ketetapan pajak. (2) PBBKB merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak/Pemungut Pajak. (3) Pemungut PBBKB ditetapkan oleh Gubernur. (4) Tata cara pemungutan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur. 13. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:
Membuka PDF…